PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

(C) HN 2011

15/11/2011

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

DALAM UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ADMINISTRASI (Pasal 76 sd 83)

PIDANA (pasal 93 sd 120)

FUNGSI

FUNGSI

Pencegahan e ceg dan d penanggulangan

Powerpoint Templates

Harsanto Nursadi Page 1

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU 32/2009: 1. 2. 3. 4 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Tata Ruang; Baku Mutu Lingkungan Hidup; B k Kerusakan Baku K k Lingkungan Li k Hid Hidup; AMDAL; UKL-UPL; Perizinan; Instrumen ekonomi lingkungan hidup (termasuk insentif); Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup ((Green Legislation); g ); Anggaran berbasis lingkungan hidup (Green Budget); Analisis Risiko Lingkungan Hidup; Audit Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum Kelembagaan Pengelolaan lingkungan Powerpoint Templates hidup ©HN2011

Efek e Jera Je dan d Efek Derita


PERDATA (pasal 83 sd 93) FUNGSI

Ganti Rugi dan P Pemulihan lih Lingkungan

©HN2011

Page 2

Penegakan Hukum Administrasi Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup meliputi 2 (dua) hal:

Page 3

1 Upaya hukum yang ditujukan untuk 1. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU UU; 2. Gugatan administratif (court review) terhadap putusan tata usaha Negara (TUN) di PTUN. Powerpoint Templates ©HN2011

Page 4

1

(C) HN 2011

15/11/2011

Manfaat strategis penegakan hukum administratif lingkungan hidup: – Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventive); – Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. – Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium. – Pembiayaan ini lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mendatangkan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata;

– P Penegakan k hukum h k administrasi d i i i lebih l bih memiliki iliki kemampuan k mengundang partisipasi masyarakat. – Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penaatan/ pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. Powerpoint Templates

©HN2011

Page 5

Prajudi menyebutkan bahwa Hk Adm Negara sebagai Hukum yang MENGATUR administrasi negara dan Hukum yang DICIPTAKAN oleh administrasi negara. MENGATUR

©HN2011

Page 6

– Norma hukum pUmum-Kongkrit, yaitu misal pelaksanaan dari pasal peraturan perundangundangan

yang tercipta: Umum-Abstrak Sifat:

SDM - PNS

MENGATUR/ Regeling

Keuangan-Aset Pengawasan dan Pembinaan penetapan

Ada pasal-pasal peraturan hukum administrasi yang dilanggar Kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau berbagai pasal peraturan perundangundangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang telah diterbitkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi Powerpoint Templates

nNorma hukum

Organisasi Kewenangan dan Fungsi

DICIPTAKAN

SYARAT PENINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI

KEPUTUSAN Beschiking

Kep yg mberi beban Kep yg menguntungkan

Powerpoint Templates Penetapan

UU, PP, Perpres, Permen, Perba, Perda

oNorma hukum

– Norma hukum qIndividual-Abstrak, yaitu Izin yang disertai syarat-syarat yang bersifat mengatur dan abstrak serta berlaku permanen, contohnya izin yang terkaiy pengelolaan g g lingkungan.

yang tercipta

IndividualKongkret Sifat: Kongkrit-Individual-Final ©HN2011

Page 7


(C) HN2011

Page 8

2

(C) HN 2011

15/11/2011

Perangkat Penegakan Hukum Administrasi 1. Pengaturan 2. Perizinan • Persyaratan 3. Pengawasan • Inspektur (Pejabat Pengawas Pengawas= g =Inspektur Inspektur) p ) • Mekanisme 4. Sanksi Administrasi • Bertahap dan sistematis Powerpoint Templates

Pengaturan • Menciptakan norma hukum umum-konkrit 1. Keluarnya y PP dan Permen yyang g mengatur • • • • • •

2. Baku Mutu Lingkungan ©HN2011

– Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. – Fungsinya Alat evaluasi Alat pentaatan hukum administrasi P l k Pelaksanaan AMDAL ((preventif) tif) Alat kontrol perizinan Penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana – Pelanggaran delik formal – 43 UUPLH; 76 dan 87 UUPPLH Powerpoint Templates

©HN2011


Page 9

• Baku Mutu Lingkungan

• • • • •

B3 Limbah B3 Amdal Limbah Cair Pencemaran Dll

Page 11

©HN2011

Page 10

Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6 6. 7.

baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Powerpoint Templates

©HN2011

Page 12

3

(C) HN 2011

15/11/2011

PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN Diukur melalui

PERUBAHAN IKLIM

BAKU MUTU LINGKUNGAN • • • • • • • •

Perizinan

KRITERIA BAKU KERUSAKAN

EKOSISTEM

air; air limbah; air laut; udara ambien;; emisi; gangguan; Baku mutu lain sesuai dgn Perkembangan IPTEK

(pasal 20 ayat 2)

•Tanah untuk biomassa •Terumbu karang •Mangrove p g lamun •padang •Gambut •Karst •Kebakaran Hutan •BK ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan Powerpoint Templates ©HN2011 Page 13 IPTEK

Prajudi membagi keputusan dalam

Keputusan NEGATIF (Penolakan)

Pernyataan tidak berdasar (niet ontvankelijk verklaring)

Rationae locus

Penolakan hanya berlaku satu kali, diterbitkan dan selesai. Bisa diajukan kembali dengan hal baru, data, argumentasi baru

Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baru hanya pada objek tertentu

• IZIN

– Izin yang bersifat komersial

• KONSESI Dispensasi Izin (verguning) Lisensi Konsesi


Page 14

• LISENSI

Penetapan yang menciptakan/membentuk atau membubarkan suatu badan hukum

Penetapan yang memberi keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, perorangan

©HN2011

– Suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang

Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya

Penetapan yang memberi beban (kewajiban, obligasio) kepada badan/perorangan


– Suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku bagi kasus yang dajukan oleh pemohon

Rationae temporis

Penolakan total (een algehele afwijzing)

Keputusan POSITIF (Pengabulan)

• Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (beschikking) penguasa • Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting • Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan lain perangkat hukum yang bersifat preventif • Izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Prajudi mendefinisikan: • DISPENSASI

Rationae materiae

Pernyataan tidak berwenang (onbevoeg verklaring)

SISTEM PERIZINAN

©HN2011

Page 15

– Penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi2, izin2, lisensi2 dan semacam “wewenang Powerpoint Templates pemerintahan” terbatas pada konsensionaris ©HN2011 Page 16

4

(C) HN 2011

15/11/2011

Keputusan berdasarkan Ps 1 angka 3 UU PTUN • Penetapan tertulis • Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN • Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku • Bersifat konkret, individual, dan final • Menimbulkan akibat hukum • Seseorang atau badan hukum perdata Powerpoint Templates

©HN2011

IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41) Komisi berlisensi

RPPLH

USAHA/ Kegiatan

AMDAL/ UKL/UPL

SKKLH/ Rekomendasi/ UKL/UPL

KLHS merupakan KEPUTUSAN TUN

IZIN LINGKUNGAN

PENGUMUMAN

Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi

Page 17

IZIN USAHA Izin LH dicabut Æ izin usaha batal

Dibatalkan bila Cacat hukum, kekeliruan penyalahgunaan, l h ketidakbenaran, k tid kb pemalsuan data, dokumen/informasi

persyaratan

Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL Powerpoint Templates

Usaha/kegiatan U h /k i t berubah Izin lingkungan diperbaharui

©HN2011

Page 18

Sistem Perizinan di Belanda

IZIN LINGKUNGAN • IZIN Hinder Ordonansi (Undangundang Gangguan = Perda Undangundang Gangguan) • IZIN Pembuangan Limbah Cair • IZIN yang berhubungan dengan Bahan Berbahaya y Beracun ((B3)) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (limbah B3) • IZIN “Usaha”Powerpoint Industri Templates ©HN2011

Page 19

• Wet Miliubeheer – UU Tata Lingkungan • Integrale miliuverguning - Izin lingkungan terpadu • Terdapat enam jenis izin individual – Hinderwet – UU Gangguan – De Wet luchtverontreiniging – UU Polusi Udara – De Wet geluidhinder – UU Gangguan Kebisingan – De Afvalstoffenwet – UU Limbah – De Wet Chemistche Afvalstoffen - UU Limbah Kimia – De Wet bodembescherming – UU Perlindungan Tanah Powerpoint Templates ©HN2011

Page 20

5

(C) HN 2011

15/11/2011

KEWENANGAN PENGELOLAAN B3 di PUSAT • Pengawasan penanggulangan • Perumusan kebijaksanaan kecelakaan pengelolaan limbah B3 pengelolaan lingkungan skala nasional • Pengawasan pengelolaan B3 • Koordinasi (kegiatan, penghasil, pengumpul, • Kebijaksanaan pemanfaat, f t pengolah, l h danpenimbun limbah B3) dan • Penetapan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran • limbah berdasarkan sumber limbah B3 skala nasional • status B3 • Registrasi B3 (yang tidak tergolong bahan farmasi dan radioaktif) • tempat penyimpanan sementara, • Penerbitan izin pengumpul, pengangkutan, – pembuangan limbah kemedia pemanfaatan, pengolahan dan lingkungan – pengumpulan limbah B3 skala nas penimbunan B3 – pemanfaatan limbah B3 • Notifikasi B3 dan limbah B3 – pengelolaan limbah B3 • Pengawasan pengelolaan limbah • operasi penimbunan limbah B3 • Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala nasional Powerpoint Templates ©HN2011

Page 21

PENGAWASAN wajib

Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha :

PROVINSI

KAB/KOTA

Pengawasan: pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota Pengawasan:pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota. Pengawasan: pelaksanaan sistem tanggap darurat Pengawasan: pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota. skala provinsi. Pengawasan: penanggulangan kecelakaan Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota. pengelolaan limbah B3 skala provinsi. Izin Izin pengumpulan limbah B3 pada skala pengumpulan limbah B3 skala provinsi ( sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali / minyak kabupaten/kota kecuali / minyak pelumas/oli / bekas pelumas/oli bekas. Izin lokasi pengolahan limbah B3 Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. Pengawasan: pelaksanaan pengelolaan limbah B3 p skala provinsi. Pengawasan: pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.


©HN2011

Page 22

Pemantauan

P Meminta Keterangan P Membuat Catatan L kewenangan Membuat Salinan Dokumen Memasuki M ki tempat t t ttertentu t t H

menurut UU 32/09 (pasal 71 – pasal 75) Wewenang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh DAERAH

•Menteri •Gubernur •Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)

- Peraturan perUUan dibidang LH - Izin Lingkungan

Menetapkan Pejabat Pengawas LH (Inspektur LH) yang merupakan pejabat fungsional Powerpoint Templates

dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Memotret Membuat rekaman audio visual Mengambil sampel Memeriksa peralatan Memeriksa instalasi/Alat Transportasi Menghentikan pelanggaran tertentu

hidup ©HN2011

Page 23


©HN2011

Page 24

6

(C) HN 2011

15/11/2011

Sanksi Administratif (teoritis)

PENGUATAN PENGAWASAN :

• Secara garis besar (Van den Brekel): – Herstelsancties/reparatoir: gerict op herstel van de inbreuk op de rechtsorde (ditujukan untuk pemulihan dari pelanggaran terhadap p tertib hukum)) • Contoh: paksaan pemerintah – Bestraffende sancties (punitief): gericht op vergelding (extra leed toebrengen) als reactie op normovertreding en preventief afschrikkende werking (ditujukan sebagai pembalasan atau pemberian pendereitaan ekstra sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan upaya penjera) • Contoh: denda administratif – Regressief: terugkeer naar de oorspronkelike rechtstoestand (pengembalian kepada keadaan hukum awal) Ædapat memiliki sifat reparatoir ataupun punitief • Contoh: pencabutan izin

PENGAWASAN LAPIS KEDUA (second line inspection) psl 73 UU No.32/09

1

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH

2

Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan (pasal 74 ayat (1) huruf J UU No. 32/09) Powerpoint Templates

©HN2011

©HN2011

Page 26

SANKSI ADMINISTRASI Pembekuan izin ,

Pengenaan Sanksi Adm

UU 32/09 (pasal 76 sd pasal 83)

1. Paksaan Pemerintah atau tindakan paksa (bestuursdwang=executive coercion) 2. Uang Paksa (dwangsom) 3. Penutupan tempat usaha (sluiting van een enrichting) 4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (buitengebruiksteling van ee toestel) 5. Pencabutan izin (interking van een verguning) melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa Powerpoint Templates


Page 25

©HN2011

Page 27

1. Teguran 2 k P i t h 2. P Paksaan Pemerintah 3. Pembekuan izin 4. Pencabutan izin oleh

pencabutan izin , denda keterlambatan, dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan

Audit lingkungan wajib bila terjadi pelanggaran (ps. 49 ayat 1b)

1.Menteri 2.Gubernur 3.Bupati/walikota Sesuai kewenangannya


©HN2011

Page 28

7

(C) HN 2011

15/11/2011

Gugatan Administratif

Paksaan Pemerintah Dijatuhkan tanpa didahului (pasal 80) 1 PENGHENTIAN 1. PENGHENTIAN SEMENTARA SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI 2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI 3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI 4. PEMBONGKARAN 5. PENYITAAN 6. PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN 7. TINDAKAN LAIN UNTUK MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.

teguran apabila pelanggaran menimbulkan: 1. Ancaman yg sangat g manusia & serius bagi LH 2. Dampak yg lebih besar & lebih luas 3. Kerugian yg lebih besar bagi LH

Pasal 93

Paksaan melakukan tindakan pemulihan (dapat dijalankan sendiri oleh Men/Gub/Bup atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk , dengan biaya pencemar (ps. 82 ayat 1&2) Powerpoint Templates ©HN2011 Page 29

• Citizen Lawsuit? • UU No. 9 thn 2004: • Pasal 53 (1)

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. • Penjelasan pasal 53 (1)


©HN2011

Page 30

Sanksi Pidana Terhadap Setiap Orang (Dalam kaitan dengan Izin) dan Pejabat TUN Berdasarkan UU 32/2009 • Pasal 109 dan 110 (ancaman Hukuman bagi setiap orang); • Pasal 111 dan 112 (ancaman hukuman b i pejabat bagi j b t TUN)

©HN2011

– hanya y orang g atau badan hukum p perdata yyang g berkedudukan sebagai g subyek y hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN. – Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN. – Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya Powerpoint yang bersangkutan merasa dirugikan Templates dibolehkan menggugat KeputusanPage TUN31

1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan b d atau pejabat j b tata usaha h negara menerbitkan bi k iizin i lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL;dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan izin usaha h yang tidak tid k dilengkapi dil k id dengan izin i i lilingkungan. k 2) Tata cara pengajuan gugatan terhadapkeputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.


©HN2011

Page 32

8

(C) HN 2011

15/11/2011

Ketentuan Peralihan (Pasal 123)

Terimakasih

Segala izin di bidang pengelolaan li k lingkungan hid hidup yang ttelah l h di kkeluarkan l k oleh Menteri, gubernur, Bupati/Walikota wajib di integrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan


©HN2011

Page 33


©HN2011

Page 34

9

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Recommend Documents