RENCANA STRATEGIS KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BERLIN

RENCANA STRATEGIS

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BERLIN 2015 - 2019

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BERLIN 2015

DAFTAR ISI DAFTAR ISI...................................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR......................................................................................................................................... ii

BAB I – KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT ............................................................................................. 1 1.1.

Kondisi Umum ............................................................................................................................... 1

1.3.

Potensi dan Permasalahan............................................................................................................ 5

1.2.

Capaian Renstra KBRI Berlin periode 2010-2014 .......................................................................... 4

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .............................................................................. 10 2.1.

Visi KBRI Berlin ............................................................................................................................ 10

2.3.

Tujuan KBRI Berlin ....................................................................................................................... 11

2.2. 2.4.

Misi KBRI Berlin ........................................................................................................................... 10 Sasaran Strategis KBRI Berlin ...................................................................................................... 12

BAB III PENUTUP ......................................................................................................................................... 14 LAMPIRAN ................................................................................................................................................... 15 I. II. III. IV.

Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV

: Matriks Arah Kebijakan dan Strategi 1 : Matriks Target Kinerja : Perhitungan Indeks Peran Perwakilan RI : Perhitungan Indeks Peningkatan kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional

i

KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KBRI Berlin tahun 2015 - 2019, merupakan salah satu perwujudan dari komitmen KBRI Berlin, sebagai salah satu instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat untuk masalah politik, ekonomi, sosial budaya, penerangan, konsuler, perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, dalam melaksanakan upaya-upaya penegakan kepemerintahan yang baik (good governance). Dokumen Renstra ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan KBRI Berlin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perwakilan selama periode tersebut, atau sesuai masa jabatan Kepala Perwakilan, sehingga program dan kegiatan tersebut menjadi lebih terarah dan terfokus serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Renstra ini sejalan dengan amanat TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.02/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2007, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri diharuskan menyusun perencanaan anggaran dengan mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Renstra KBRI Berlin 2015 – 2019 disusun dalam rangka menterjemahkan Mission Paper Duta Besar RI dan Renstra Kementerian Luar Negeri kedalam program-program yang konkrit dalam rangka memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Jerman untuk memajukan kepentingan nasional. Renstra KBRI Berlin 2015 – 2019 berupaya menjabarkan target kinerja KBRI Berlin yang harus dicapai selama kurun waktu tersebut. Mengingat penyusunan Renstra merupakan salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka perencanaan dan laporan pelaksanaannya yang disusun setiap satu tahun akan dituangkan ke dalam penyusunan 2 (dua) komponen SAKIP lainnya, yaitu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), di mana dalam penyusunan kedua dokumen tersebut dikaitkan pula dengan alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA untuk tahun-tahun terkait. Kiranya Renstra KBRI Berlin tahun 2015 – 2019 ini dapat digunakan oleh Perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait sebagai pedoman dalam mengukur dan menilai kinerja KBRI Berlin secara transparan dan obyektif sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Berlin, Juni 2016 Kepala Perwakilan RI

Dr. Ing. H. Fauzi Bowo Duta Besar LBBP

ii

BAB I – KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT 1.1. Kondisi Umum

Sepanjang lima tahun terakhir, situasi global masih dipenuhi ketidakpastian dan ditandai dengan semakin kompleksnya permasalahan. Tantangan multidimensi baik di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya, baik yang bersifat tradisional maupun non tradisional menjadi semakin saling terkait dan bersifat lintas batas. Tidak satupun masalah dan tantangan yang dihadapi saat ini yang luput dari dimensi politik luar negerinya. Dalam situasi semacam ini, kerjasama internasional bagi penyelesaian masalah menjadi suatu keharusan.

Pada tahun 2012, beriringan dengan 60 tahun Hubungan Diplomatik Indonesia – Jerman, pemimpin kedua negara menyepakati diluncurkannya Kemitraan Komprehensif Indonesia – Jerman sebagai bentuk hubungan bilateral yang telah mencapai tahap kemapanan. Tahun 2015 merupakan tahun ketiga dari implementasi “Deklarasi Jakarta”, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra utama Jerman di Asia. Implementasi “Deklarasi Jakarta” ini juga berangkat dengan terselenggaranya kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Jerman pada tanggal 3-6 Maret 2013.

Adapun bidang-bidang prioritas dalam implementasi Deklarasi Jakarta adalah peningkatan 5+3 bidang kerja sama yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, riset dan teknologi, industri pertahanan; ditambah ketahanan pangan, ketahanan energi dan transportasi. Bidang-bidang prioritas tersebut diharapkan menjadi artikulasi dari simpulsimpul hubungan bilateral kedepan, khususnya untuk periode 2015 – 2019.

Sejak dua tahun terakhir (2013-2014), pertumbuhan GDP Jerman mulai mengalami perbaikan setelah terpuruk dalam krisis ekonomi Eropa, menjadi masing-masing 0,1% dan 1,6%. Para pakar ekonomi memperkirakan adanya pertumbuhan ekonomi yang secara fluktuatif meningkat, sekalipun masih dalam level moderat. Diperkirakan perekonomian Jerman sedikit melambat pada tahun 2015 menjadi 1.1%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 1.8% (OECD). Namun demikian, beberapa lembaga ekonomi Jerman yang berpusat di Berlin, Kiel, Dusseldorf, dan lain-lain, memberikan prediksi yang sangat optimis, di mana pertumbuhan ekonomi Jerman pada tahun 2015 diperkirakan berkisar antara 1,8-2,0%. Terlepas dari berbagai prediksi tersebut, Jerman masih merupakan ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di Euro Zone. Hal ini didukung khususnya oleh nilai ekspor Jerman yang tinggi, dalam hal ini, keberadaan Jerman sebagai pemimpin perekonomian di Eropa merupakan manifestasi keberhasilan Jerman dalam mengedepankan sektor-sektor yang menjadi kekuatan ekonominya seperti produk otomotif, mesin, bahan kimia dan logam, serta investasi yang dilakukan pada bidang riset dan pengembangan dalam rangka penstrukturan ulang ekonomi.

Perdagangan luar negeri Jerman pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini lebih dikarenakan meningkatnya kinerja ekspor Jerman, terutama dengan memanfaatkan luasnya jejaring Kadin Jerman di luar negeri (AHK, di Indonesia dikenal sebagai Ekonid) dalam mempromosikan produk ”Made In Germany”. Pada tahun 2014, nilai ekspor Jerman mencapai 1,1 triliun Euro, sedangkan impor sebesar 916 milyar Euro. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 3,7%, sementara itu impor naik sebesar 2,1%. Situasi ekonomi di Jerman dan Eurozone

BAB I – Kondisi Umum dan Analisis SWOT KBRI Berlin

menunjukkan hal yang optimis dan ada kecenderungan atau tren yang positif ke depan. Transaksi dengan negara-negara industri baru seperti Cina memberikan signal yang positif juga. Perdagangan dengan negara-negara Trans Atlantik dalam hal ini dengan AS memberikan tanda-tanda kenaikan yang akan berimbas positif pada pertumbuhan perdagangan luar negeri Jerman pada tahun 2015 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Sekalipun demikian, perekonomian Jerman masih mengalami kendala untuk jangka menengah, antara lain isu ketahanan energi, masih adanya penentangan terhadap TTIP (...), dan belum jelasnya orientasi politik pemerintahan baru (koalisi CDU/SPD) terhadap Asian powerhouse.

Di kancah politik, Pemilu Federal Jerman pada 22 September 2013 menghasilkan pemerintahan koalisi partai konservatif CDU/CSU dengan partai liberal SPD. Walaupun kedua partai tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap beberapa isu, namun kebijakan luar negeri secara garis besar tetap searah. Kebijakan pemerintahan koalisi tetap pro-Uni Eropa dan pro-mata uang tunggal Euro. Kebijakan pro-industrialis CDU/CSU dan kebijakan sosialis SPD akan memberikan warna baru bagi prinsip ekonomi fundamental market socialism Jerman, di mana Indonesia harus secara cermat mengantisipasi peluang dan tantangan yang akan timbul dalam lima tahun mendatang. Dalam koalisi baru tesebut, party politics di Jerman semakin menaruh perhatian terhadap isu lingkungan hidup, yang jelas akan berdampak pada produk-produk pertanian dan kehutanan Indonesia, khususnya dalam perspektif sustainability. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila partai Hijau memperoleh peningkatan suara yang signifikan baik pada tingkat Negara Bagian maupun tingkat Federal. Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian Jerman, berbeda dengan era koalisi CDU/FDP, maka pada koalisi CDU/SPD ini, Jerman berupaya memainkan peran global secara lebih aktif. Hal ini ditandai dengan upaya-upaya konkrit dari Menlu Steinmeier untuk melakukan review fundamental pada kebijakan luar negeri Jerman (a Fresh Look on German Foreign Policy). Namun demikian, ambisi global di level party politics ini masih terkendala dengan konservatisme di sebagian besar masyarakat Jerman (grassroots) yang lebih menghendaki agar Jerman berkonsentrasi pada pemulihan kondisi sosial ekonomi dari pada proyek-proyek global security. Tarik ulur ini masih bersifat sangat dinamis, dan akan diwarnai dengan beberapa kemungkinan perubahan-perubahan yang cepat, yang tergantung pula pada sentimen masyarakat terhadap isu-isu internasional yang berimplikasi ke dalam negeri Jerman, seperti isu ekstrimisme dan radikalisme.

Di bidang pertahanan, perumusan kebijakan pertahanan Pemerintah Jerman saat ini masih berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2006, transformasi Bundeswehr dan perjanjian koalisi tahun 2000. Berdasarkan ketiga landasan tersebut, orientasi kebijakan pertahanan Jerman mengarah pada peningkatan kemampuan Bundeswehr dalam menghadapi bahaya ancaman teror, pemenuhan kewajiban Jerman pada organisasi UE, NATO, PBB dan OSCE, pemenuhan kewajiban dalam pembentukan NRF (NATO Response Force) serta perkembangan Politik Keamanan dan Pertahanan Eropa. Penugasan Bundeswehr di luar negeri juga terkait dengan kepentingan industri strategis, yaitu pengadaan alutsista. Terkait dengan kepentingan RI dalam pengadaan alutsista, sejak awal tahun 2014, Wakil Kanselir Jerman/Menteri Ekonomi dan Energi, Sigmar Gabriel (SPD), memperketat pemberian izin ekspor alutsista kepada negara ketiga (bukan UE, NATO atau “NATOequivalent” seperti Australia, Selandia Baru, Swiss dan Jepang). Penentuan pemberian izin ekspor alutsista sangat ditentukan oleh kepentingan politik sepihak dari Jerman. Pengetatan

Rencana Strategis KBRI Berlin 2015 – 2019

2


kontrol ini juga diberlakukan pada transfer teknologi dual function, di mana Indonesia sangat berkepentingan untuk peremajaan mesin-mesin industri strategis. Pemerintah Jerman mengembangkan pers yang bebas dan dijamin oleh konstitusi tanpa campur tangan dari pemerintah. Tata tertib pers diatur dalam perundang-undangan di berbagai negara bagian, namun terdapat kesepakatan umum atas masalah dasar, seperti hak kebebasan pers, hak koreksi dan hak untuk tidak menyebutkan sumber informasi. Media cetak, baik berskala lokal dan regional berjumlah lebih dari 350 surat kabar harian dengan total sirkulasi 24 juta kopi. Sedangkan media TV terdapat 12 stasiun nasional dan 9 stasiun regional yang sebagian besar diantaranya dapat diterima melalui kabel dan satelit, serta 3 stasiun trans-nasional. Secara umum, media massa Jerman masih terfokus pada berbagai berita politik ekonomi di kawasan Uni Eropa dan Eropa Timur. Untuk liputan luar negeri, terlihat adanya perhatian baru pada kawasan Afrika (sejalan dengan kepentingan energi Jerman), sedangkan untuk kawasan Asia, perhatian media massa masih bertumpu pada aspek-aspek politik ekonomi RRT (dan dalam beberapa hal juga India).

Jerman merupakan salah satu negara tujuan wisata dunia dan dikenal sebagai tempat berlibur untuk keluarga dan lansia. Namun demikian masyarakat Jerman juga senang berwisata ke luar negeri. Orang Jerman menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk berlibur. Kriteria utama yang dipakai dalam memilih tempat berlibur adalah untuk beristirahat, alam yang indah, karakter atau keramahan penduduk setempat, karakter negara dan keamanan. Jenis liburan yang paling diminati adalah berlibur di pantai (50,8%), perjalanan keliling (43,5%), selain juga wisata wellness, pegunungan, dan danau serta ecotourism. Dalam setahun warga Jerman mendapat jatah cuti sebanyak 30 hari dan 10 hari libur nasional, sedangkan anak sekolah mendapatkan 75 hari libur dalam setahunnya. Pola wisatawan Jerman ini memberikan peluang lebih bagi pasar wisata Indonesia karena Indonesia memiliki potensi besar pada wisata maritim dan eco-tourism.

Hubungan kedua bangsa yang terjalin sudah cukup lama, terutama sejak kedatangan para explorer Jerman, di antaranya Adolf Bastian, ke Indonesia/kawasan Asia Tenggara pada tahun 1861-1865 dan kedatangan budayawan Indonesia ke Jerman/kawasan Eropa, di antaranya Raden Saleh pada tahun 1839-1844, merupakan potensi yang dapat meningkatkan kedekatan kedua bangsa. Berbagai kegiatan dari second track diplomacy diharapkan dapat pula meningkatkan friends of Indonesia untuk lebih mempererat people to people contact diantara kedua bangsa. Sejak 2010, pendanaan untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan dan ilmu pengetahuan yang dikeluarkan dari pemerintah federal adalah sekitar 9,5% dari PDB keseluruhan. Jumlah calon mahasiswa Jer/man untuk tahun-tahun mendatang akan mengalami penurunan, hal mana berkaitan dengan kondisi demografis Jerman sebagai aging society. Sebaliknya dari hal tersebut, jumlah calon mahasiswa dan mahasiswa Indonesia di Jerman semakin meningkat, dengan jumlah mencapai 3.399 mahasiswa (pada semester musim dingin 2013/2014) Sebagai pembanding, jumlah mahasiswa China di Jerman telah mencapai 30.511 mahasiswa.

Untuk mendukung kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Jerman memberikan banyak insentif bagi sistem pendidikan Duale Ausbildung/Duales System yang sampai saat ini terbukti efektif dalam menghasilkan tenaga kerja ahli siap pakai bagi industri manufaktur dan berkontribusi dalam menjaga rendahnya tingkat pengangguran di Jerman. Pengembangan riset juga dikaitkan dengan peningkatan kemakmuran. Kementerian Pendidikan dan Penelitian RFJ memiliki motto yaitu „Wohlstand durch Forschung“ – Kemakmuran melalui penelitian. RFJ mengembangkan strategi-strategi high tech tersebut di antaranya di bidang, antara lain, kesehatan, energi, pangan, komunikasi, Rencana Strategis KBRI Berlin 2015 – 2019

3


mobilitas, dan teknologi keamanan. Pengembangan di setiap bidang tersebut dilengkapi dengan forum bisnis untuk aspek marketing-nya. Dengan demikian ada Annual World Health Summit di Berlin (untuk kesehatan), Grünewoche di Berlin (untuk produk pangan dan pertanian), CeBIT di Hannover (untuk produk teknologi informasi dan komunikasi), Hannover Messe di Hannover (untuk teknologi manufaktur), Bauma di München (untuk teknologi konstruksi), Frankfurter Buchmesse di Frankfurt (untuk teknologi printing house dan publishing). Indonesia telah menjadi partnerland dari berbagai forum tersebut. Dari aspek keprotokolan, hubungan bilateral RI – Jerman tercatat tingginya tingkat kunjungan delegasi RI, baik dari segi jumlah maupun level/tingkat kunjungan, dengan tujuan untuk melakukan kerja sama dengan pihak counterpart maupun yang akan berpartisipasi pada event-event di Jerman. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2014, Fungsi Protokol dan Konsuler telah memberikan pelayanan keprotokolan kepada setidaknya 526 orang tamu/delegasi RI dari Indonesia. Sedangkan dari aspek Kekonsuleran, menurut data Kantor Statistik Federal Jerman per 31 Desember 2013, jumlah WNI di Jerman tercatat sebanyak 14.822 orang, dengan sebaran di wilayah kerja KBRI Berlin sebanyak 2.922, KJRI Frankfurt sebanyak 8.570 orang dan KJRI Hamburg sebanyak 3.330. Pelayanan dokumen kekonsuleran pada Fungsi Protkons yang meliputi visa dinas/diplomatik, legalisasi, dan pemberian surat keterangan, tercatat mencapai 1.425 dokumen pada tahun 2014. Hubungan bilateral RI-Jerman mengalami peningkatan substansial, yang ditunjukkan dengan mulai diimplementasikannya Deklarasi Jakarta, misalnya dengan diselenggarakannya Bilateral Steering Committee (BSC) yang pertama pada awal tahun 2015. 1.2. Capaian Renstra KBRI Berlin periode 2010-2014

Selama periode 2010 – 2014, hubungan politis antara Indonesia dan Jerman telah terjadi peningkatan hubungan yang cukup signifikan. Jerman memberikan dukungan penuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak terdapat isu-isu politik yang mengganggu hubungan bilateral. Saling kunjung di tingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, di tingkat menteri, maupun pejabat tinggi di bidang politik, hukum dan keamanan telah menjadi bukti eratnya hubungan kedua negara. Diluncurkannya dokumen kemitraan komprehensif (Deklarasi Jakarta) oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kanselir Angela Merkel pada bulan Juli 2012. Kerjasama bidang pertahanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 4 tahun terlebih setelah ditandatanganinya MoU Kerjasama Bidang Pertahanan RI-Jerman. Mekanisme kerjasama yang terjalin antara Kemhan RI dan RFJ telah terakomodasi dengan baik dibawah koordinasi Direktorat POL I 1 (Kebijakan Militer dan Keamanan) dan SE I 4 (Athan). Mediasi dan forum konsultasi yang dilaksanakan secara reguler menjadi sarana penting dalam upaya implementasi dan peningkatan kerjasama antara kedua negara di bidang pertahanan.

Selain itu, diplomasi Indonesia di Jerman selama periode 2010 – 2014 yang dilaksanakan oleh KBRI Berlin, mengedepankan kerjasama ekonomi dan pembangunan sebagai prioritas utama dalam hubungan bilateral Indonesia-Jerman. Berbagai kegiatan dan capaian yang berhasil diraih dari pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia sepanjang periode tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi Duta Besar RI Berlin untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra utama Jerman di Asia. Bobot kerjasama ekonomi kedua negara yang memiliki karakter khusus dikarenakan cakupannya yang tidak hanya meliputi perdagangan dan investasi namun juga sektor-sektor penting lainnya seperti kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan iklim, dan pembangunan. Sektorsektor tersebut selanjutnya menjadi prioritas dalam Kemitraan Komprehensif IndonesiaRencana Strategis KBRI Berlin 2015 – 2019

4


Jerman yang disepakati oleh pemimpin kedua negara melalui “Deklarasi Jakarta” pada bulan Juli 2012. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Jerman pada bulan Maret 2013 yang merupakan tahun pertama implementasi Kemitraan Strategis “Deklarasi Jakarta” kembali memberikan penekanan kepada bidang-bidang tersebut.

Di sektor perdagangan, dari kawasan ASEAN, pangsa Indonesia menempati urutan ketiga setelah Malaysia dan Vietnam dengan produk yang sama seperti minyak kelapa sawit, karet alam, kopi, kakao, tekstil dan produk tekstil, alas kaki. Meskipun demikian untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi di Jerman masih terdapat peluang yang cukup besar sepanjang mutu produk terus ditingkatkan dan pasokan tetap dijaga secara berkesinambungan, serta mengikuti trend selera konsumen. Selanjutnya, kedekatan hubungan bilateral antara RI dan Jerman serta intensnya kerja sama antara kedua negara secara langsung maupun tidak langsung terefleksikan pada jumlah kunjungan pejabat negara maupun tamu KBRI Berlin. Tercatat jumlah tamu KBRI Berlin mencapai 424 (2010), 477 (2011), 887 (2012), 344 (2013) dan 526 (2014) dimana di antaranya terdapat kunjungan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan seperti Kunjungan Kenegaraan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono ke Jerman (3-6 Maret 2013) dalam rangka memenuhi undangan Presiden Joachim Gauck sekaligus membalas kunjungan Presiden Christian Wulff ke Jakarta, Desember 2011 dan kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Jakarta, Juli 2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Fungsi Protokol dalam memfasilitasi kunjungan pejabat-pejabat RI dan tamu-tamu KBRI Berlin menjadi semakin sentral. Adapun pada Fungsi Konsuler, tingginya jumlah masyarakat Indonesia (WNI) di Jerman (berdasarkan data Kantor Statistik Pemerintah Jerman) yang terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu 11.654 (2009), 11.947 (2010), 12.620 (2011), 13.617 (2012) dan 14.822 (2013) menunjukkan pentingnya keberadaan KBRI Berlin di Jerman dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI dan BHI di Jerman. Pembentukan dan penguatan sebuah Satgas Protokol dan Satgas Perlindungan WNI/BHI KBRI Berlin merupakan salah satu upaya menjawab tantangan tersebut. KBRI Berlin telah melakukan survey dengan menggunakan kuesioner pada akhir tahun 2014 dimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan kekonsuleran mencapai 75%.

Di bidang keimigrasian, telah tercatat berbagai capaian seperti, pembayaran jasa keimigrasian dan kekonsuleran dengan menggunakan Cash Card (EC Karte), telah terbangun Electronic Filing System, pelayanan one day service untuk penerbitan paspor RI. Selain itu, juga telah disepakatinya Pernyataan Kehendak Bersama dalam bidang Keimigrasian antara RI dan RFJ pada tahun 2013. 1.3. Potensi dan Permasalahan

Jerman senantiasa mendorong industri ekspor yang merupakan stimulus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonominya. Di samping ke negara-negara Uni Eropa yang selama ini merupakan pasar utama produk-produk Jerman, ekspor Jerman juga diminati oleh negara-negara di luar Uni Eropa seperti China dan India. Hal ini telah mendorong munculnya berbagai bisnis baru serta meningkatkan investasi modal, sehingga secara positif berpengaruh pula kepada penurunan pengangguran di Jerman. Meningkatnya kinerja ekspor Jerman secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jerman, diantaranya dengan tetap terdapatnya defisit perdagangan bilateral. Hal ini terjadi karena impor Indonesia ke Jerman banyak bertumpu pada pengadaan barang modal, sedangkan ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditi. Di bidang investasi, hingga tahun 2015 investasi Jerman di Indonesia masih sangat terbatas, Rencana Strategis KBRI Berlin 2015 – 2019

5


bahkan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2010-2014) sekalipun telah mulai ada sejumlah komitmen baru. Hal ini juga tidak terlepas dari masih perlunya berbagai pembenahan di dalam negeri Indonesia, khususnya faktor-faktor yang terkait dengan ease of doing business dan kepastian hukum.

Faktor lain yang dinilai akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman adalah perubahan demografis (kependudukan). Oleh karena itu, salah satu prioritas utama Pemerintah Jerman adalah mengamankan sumber tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Jerman. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil/ahli, Jerman akan memprioritaskan pada potensi yang dimiliki oleh tenaga kerja domestik, di samping akan mengambil langkah-langkah pula untuk menarik tenaga kerja ahli/spesialis dari luar Jerman. Dalam hal ini, Pemerintah Jerman akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai perlu tidaknya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan imigrasi Jerman yang berlaku saat ini. Faktor demografis ini telah membuka peluang baru bagi pengiriman tenaga kerja terampil/profesional Indonesia ke Jerman.

Intensitas hubungan antara RI dan Jerman merupakan potensi yang baik guna mendorong kerjasama yang lebih erat antara ASEAN dan UE, mengingat kedua negara merupakan kekuatan/pendorong utama di masing-masing kawasan. Kedekatan hubungan bilateral tersebut juga dapat kemudian bermanfaat dalam perumusan kebijakan UE yang menyentuh kepentingan nasional Indonesia dan dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia pada forum regional dan internasional (dukungan bagi pencalonan Indonesia di berbagai forum regional dan internasional), dikarenakan pengaruh besar yang dimiliki Jerman (sebagai contoh pengaruh Jerman adalah delisting Indonesia dari annex I ke annex II untuk pengurusan visa schengen, di mana Jerman merupakan negara kunci yang menghambat delisting tersebut).

Kedekatan hubungan bilateral untuk saat ini belum tercerminkan pada tingkat legislatif dengan belum terbentuknya sebuah Caucus Indonesia pada Bundestag. Selain itu, kedekatan hubungan bilateral juga belum tercerminkan dalam permasalahan proses pemberian visa, terutama bagi pemegang paspor biasa, termasuk pembahasan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Potensi hubungan bilateral bidang pertahanan RI dan Jerman kedepan akan semakin baik dan memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah implementasi Joint Production industri pertahanan sebagai kelanjutan dari pembelian Alutsista melalui transfer of technology. Disamping itu, potensi lain yang dapat dikembangkan dalam kerangka hubungan bilateral adalah kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta pertukaran informasi. Angkatan Bersenjata Jerman memberikan kesempatan yang luas bagi personil Kemhan RI/TNI untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan pertukaran informasi melalui program Military Training Assistance dan Annual Program.

Permasalahan yang cukup menonjol dalam hubungan bilateral Indonesia Jermanadalah kebijakan pemberian izin ekspor alutsista dan teknologi dual function yang semakin restriktif. Permasalahan lain adalah dukungan anggaran untuk pendidikan luar negeri bagi personel Kemhan RI/TNI yang sangat terbatas, sehingga Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh Angkatan Bersenjata Jerman. Pangsa ekspor Indonesia di Jerman masih sangat kecil dan umumnya masih berupa produk berbasis sumberdaya alam, sementara produk non migas yang diimpor oleh Jerman sebagian besar adalah barang-barang manufaktur yang berasal dari negara mitra dagang utama Jerman yang sebagian besar merupakan negara anggota Uni Eropa dan beberapa lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina. Banyaknya negara pesaing Indonesia untuk Rencana Strategis KBRI Berlin 2015 – 2019

6


produk sejenis sangat mempengaruhi penetrasi produk non migas di pasar Jerman. Sementara itu krisis keuangan di negara-negara zona euro telah membawa dampak pada perdagangan luar negeri Jerman sebagaimana tercermin dari menurunnya impor Jerman dari Indonesia. Perekonomian Jerman sendiri masih tetap lebih kuat dibandingkan negaranegara Uni Eropa lainnya tetapi situasi krisis tersebut masih belum menunjukkan perbaikan, dan tentunya Jerman sebagai negara anggota yang paling kuat lebih memfokuskan pada pemulihan perekonomian di kawasan tersebut. Namun demikian, masih ada beberapa potensi yang masih dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perdagangan luar negeri antara Indonesia dan Jerman, dalam hal ini sektor pengembangan sektor industri (misalnya otomotif melalui penyediaan suku cadang yang dapat dipenuhi oleh industri otomotif Indonesia maupun industri terkait transfer of technology dan kesepakatan offset untuk pengadaan produk-produk manufaktur/industri pertahanan). Jerman sebagai pintu gerbang untuk masuknya produk-produk Indonesia di pasar Uni Eropa merupakan mitra strategis bagi peningkatan nilai perdagangan Indonesia ke depan di kawasan ini.

Di bidang pariwisata, pola dari demand wisatawan Jerman merupakan potensi yang harus segera ditangkap oleh Indonesia, khususnya untuk kegemaran pada maritime dan eco tourism. Berlin yang merupakan ibukota Jerman setiap tahunnya menyelenggarakan bursa pariwisata Internationale Tourismus Börse (ITB) Berlin, yang merupakan pameran pariwisata terbesar di dunia. Indonesia merupakan partner country/Negara Mitra pada tahun 2013, dan meningkatkan citra Indonesia sebagai salah satu Negara yg dilirik oleh wisman asal Jerman dalam pasar pariwisata Eropa yang sangat kompetitif. Tantangan di sektor ini adalah persaingan di antara negara ASEAN yang pada umumnya menyajikan produk pariwisata yang sama (misalnya Bali, Phuket, Langkawi). Di bidang sosial dan budaya, hubungan kedua bangsa yang terjalin sudah cukup lama, merupakan potensi yang dapat meningkatkan kedekatan kedua bangsa. Kondisi ini dapat diperkuat melalui second track diplomacy maupun memberdayakan friends of Indonesia yang dapat mempererat people to people contact. Di bidang penerangan, pers yang bebas tanpa campur tangan pemerintah dan tidak dapat diintervensi merupakan tantangan tersendiri dalam penggalangan dan pembentukan opini untuk kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, kebebasan dan kecepatan arus informasi, membuat masyarakat di suatu tempat dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkini dari belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Sehingga penegasan posisi Pemri atas suatu isu sensitif harus dapat disampaikan ke Perwakilan pada kesempatan pertama, untuk dapat dijelaskan masalahnya secara berimbang dan tidak hanya dari satu sisi saja. Kondisi seperti ini menuntut perwakilan RI untuk melakukan berbagai upaya diplomasi yang lebih kreatif dan bersifat multi-track dan melibatkan people-to-people contact. Hubungan antar manusia ini tentunya hanya akan dapat berkembang jika diantara masyarakatnya sudah saling mengenal. Karenanya diplomasi kebudayaan akan memegang peran penting dalam proses saling mendekatkan kedua anak bangsa.

Meskipun hubungan bilateral RI – Jerman dalam kurun waktu hampir 60 tahun telah menunjukan peningkatan di berbagai bidang, hal itu belum diikuti dengan pemberian pelayanan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas Indonesia yang prima oleh Pemerintah Jerman, dalam hal ini Kedutaan Besar Jerman di Jakarta bagi pejabat yang ingin melakukan kunjungan kerja maupun yang akan ditempatkan di Perwakilan RI di Jerman. Kesulitan mendapat visa Schengen juga dialami oleh pemegang paspor biasa Indonesia yang ingin berkunjung ke Jerman. Jerman merupakan satu-satunya negara UE yang menolak Indonesia keluar dari „negative list” (Annex 5 Common Manual Consulate Schengen) tentang: negara rawan terorisme/imigrasi. Alasan Jerman adalah bahwa Indonesia masih


7


rawan terorisme dan rawan keimigrasian (banyak pencari tenaga kerja illegal). Dalam kaitan dengan Schengen Visa Mechanism, Imigrasi Jerman memasukan Indonesia dalam klasifikasi negara yang permohonan visanya harus dikonsultasikan dengan para pihak di pusat otoritas sesuai Pasal 17 (2) of the Convention Implementing the Schengen Agreement 1985. Hal ini menyebabkan permohonan visa untuk paspor biasa menjadi lebih kompleks dan lama. Meskipun pihak Jerman telah melakukan penyederhanaan prosedur permohonan visa untuk paspor biasa, namun seringkali waktu untuk mendapat appointment yang diberikan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses visa itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mengajukan perjanjian kerjasama bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas antara kedua negara, namun demikian, pihak Jerman masih dalam posisi untuk tidak memasukan paspor dinas dalam perjanjian dimaksud (hanya paspor diplomatik). Berbagai upaya pendekatan telah dilakukan namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan terutama dari Kementerian Dalam Negeri Jerman. Untuk itu, kiranya kedua negara dapat menyetujui perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Terkait masalah visa tersebut, Pemri dapat mengusulkan kepada Pemerintah Jerman untuk:  Menghilangkan status Indonesia dari „negative list” (Annex 5 Common Manual Consular Schengen) dan Pokja Schengen di UE mengeluarkan Indonesia dari mekanisme pasal 17 (2) of the Schengen Agreement 1985 di UE.  Membahas kembali upaya perjanjian bebas visa bagi pemegang diplomatik dan dinas. Analisa SWOT KBRI Berlin Berbagai uraian di atas dapat diringkas dalam bentuk matriks SWOT sebagai berikut: Strengths (S) S1. Kualitas SDM yang kompeten. S2. Hubungan diplomatik yang efektif sekalipun mengalami periode perang dingin dari pemisahan hingga penyatuan Jerman. S3. Jangkauan diplomasi yang semakin meluas yang ditandai dengan terkoordinasinya kinerja KBRI Berlin, KJRI, Konsul Kehormatan, organisasi kemasyarakatan Indonesia dan IndonesiaJerman, serta diaspora Indonesia.

Weaknesses (W) W1. Anggaran terutama BBNO yang semakin mengecil pada saat tuntutan tugas dan fungsi semakin meningkat. W2. Belum memiliki sistem manajemen organisasi dan kinerja yang baik (terutama kesinambungan dari satu periode renstra ke periode renstra yang lain). W3. Sarana dan prasarana yang belum menunjang khususnya gedung yang tidak representatif (masih menyewa) dan infrastruktur IT yang terbatas. W4. Belum memadainya regulasi internal.

Opportunities (O) O1. Prakarsa dan peran Indonesia sebagai anggota G-20 dan ekonomi terbesar dan leadership di ASEAN membuat Indonesia semakin diperhitungkan oleh berbagai pemangku kepentingan di Jerman. O2. Prakarsa dan peran Jerman sebagai

Threats (T) T1. Geoeconomic proximity membuat Jerman hingga saat ini masih terikat dengan kawasan Uni Eropa dan Eropa Timur, khususnya untuk pasokan energi, sementara Indonesia hingga saat ini masih terikat pada pasar Asia Timur, khususnya akses pasar ke China.


8


anggota G-20 dan EU serta sebagai ekonomi terbesar di Eropa menjadikan Jerman sebagai mitra strategis Indonesia di Eropa. O3. Indonesia dan Jerman telah memiliki Kemitraan Komprehensif (Deklarasi Jakarta 2012) sebagai landasan pengembangan diplomasi bilateral yang efektif, khususnya diplomasi ekonomi.


T2. Fundamental ekonomi Jerman yang didasarkan pada market socialism telah diejawantahkan dalam bentuk kebijakan Made in Germany untuk mempertahankan full employment dan keunggulan teknologi. Hal ini membuat produk Indonesia menghadapi standar produk yang tinggi sebagai bentuk non-tariff barrier, pada saat yang sama Jerman cenderung melihat Indonesia sebagai pasar semata dan bukan merupakan daerah tujuan investasi (SME Jerman cenderung melakukan investasi di Jerman/UE).

9

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2.1. Visi KBRI Berlin

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perwakilan, Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri serta Kertas Tugas Kepala Perwakilan dan mencermati kondisi yang ada, maka visi KBRI Berlin adalah sebagai berikut: “Mengisi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Jerman yang bermanfaat bagi Indonesia dan berkontribusi positif bagi agenda-agenda internasional yang menjadi kepentingan nasional dalam kerangka peningkatan hubungan kedua negara” Kemitraan Komperhensif Indonesia-Jerman adalah kerjasama komperhensif Indonesia dan Jerman di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta pendidikan sesuai dengan yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta yang telah ditandatangani pada tahun 2012. Berkontribusi positif adalah memberikan sumbangan baik fisik maupun non fisik.

Agenda-agenda internasional adalah daftar prioritas isu-isu yang menjadi perhatian internasional.

Kepentingan nasional adalah amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Peningkatan hubungan kedua negara adalah semakin kuat jalinan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. 2.2. Misi KBRI Berlin

Pernyataan visi tersebut di atas merupakan tantangan dan tanggung jawab setiap Pimpinan dan staf di KBRI Berlin. Untuk mendukung pencapaian visi di atas, perlu ditetapkan misi KBRI Berlin yang menggambarkan sesuatu yang lebih kongkrit dan harus dicapai KBRI Berlin.

Secara ringkas, misi KBRI Berlin untuk periode 2015 – 2019 dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.

Mendorong pelaksanaan seluruh elemen kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen ”Jakarta Declaration”, khususnya untuk mendukung kepemimpinan dan peran Indonesia sebagai negara maritim dan umumnya untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional; Seluruh elemen kerjasama adalah bidang-bidang kerjasama antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan.

Jakarta Declaration adalah kerjasama Indonesia-Jerman dalam bentuk agenda global terstruktur untuk memajukan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab untuk permasalahan global yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Negara maritim : Negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan mengelola wilayah lautnya untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu

2.

dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut berkelanjutan serta membangun konektivitas dan pertahanan maritim.

secara

Memperkuat peran KBRI Berlin sebagai ujung tombak pelaksanaan hubungan luar negeri; Ujung tombak adalah garda terdepan dan pelaksana utama.

3.

Hubungan luar negeri adalah adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara Indonesia dan negara yang lain; urusan kepentingan Indonesia dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain.

Mewujudkan kapasitas KBRI Berlin yang mumpuni di bidang diplomasi.

Kapasitas menggambarkan kemampuan atau daya upaya

Mumpuni adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik; menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan) tinggi. Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi yang langsung terkait dengan berbagai hal seperti politik, budaya, ekonomi, dan perdagangan. 2.3. Tujuan KBRI Berlin

Dalam rangka mengimplementasikan visi tersebut di atas, maka misi KBRI Berlin dijabarkan dalam beberapa tujuan strategis sebagai berikut: 1.

Meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang Politik, Hukum, Keamanan, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan untuk mengoptimalkan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; Meningkatkan adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya. Hubungan adalah Kerja sama antara berbagai pihak.

Mengoptimalkan adalah proses menuju paling baik; tertinggi; dan paling menguntungkan.

Nilai manfaat ekonomi adalah jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara. Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun.

2.

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman.

Meningkatkan pengaruh Indonesia di Jerman melalui diplomasi yang efektif; Meningkatkan adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya.

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak. Rencana Strategis KBRI Berlin 2015 – 2019

11

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi yang langsung terkait dengan berbagai hal seperti politik, budaya, ekonomi, dan perdagangan. 3.

Efektif adalah dapat membawa hasil atau berhasil guna.

Meningkatkan keberpihakan dan kepedulian terhadap kepentingan komponen bangsa Indonesia di Jerman serta pemberdayaan diaspora; Meningkatkan adalah bertambah tingkatan/kuat dari kondisi sebelumnya. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur.

4.

Diaspora adalah warga negara Indonesia, keturunannya, dan orang yang memiliki darah Indonesia yang menetap di luar negeri.

Menguatkan kapasitas organisasi dan SDM KBRI Berlin untuk menjamin tercapainya sasaran strategis KBRI Berlin. Menguatkan adalah memantapkan; mengukuhkan.

Kapasitas menggambarkan kemampuan atau daya upaya.

Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagianbagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. SDM adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. 2.4. Sasaran Strategis KBRI Berlin

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh KBRI Berlin merupakan pengejawantahan dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan menjadi arahan dan fokus dalam penyusunan kegiatan setiap tahun. Pencapaian sasaran ini akan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum, sasaran strategis KBRI Berlin yang hendak dicapai dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Menguatnya peran KBRI Berlin dalam meningkatkan dukungan Republik Federal Jerman terhadap kedaulatan NKRI, kerja sama bilateral (Polhukam dan Ekubang) serta isu-isu global Sasaran Strategis

Menguatnya peran KBRI Berlin dalam meningkatkan dukungan Republik Federal Jerman terhadap kedaulatan NKRI, kerja sama bilateral (Polhukam dan Ekubang) serta isu-isu global

Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI Berlin yang ditindaklanjuti Stakeholders


2015 40%

2016 40%

Target 2017 2018 40% 40%

2019 40%

12

2. Peningkatan peran KBRI Berlin dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Republik Federal Jerman Sasaran Strategis

Peningkatan peran KBRI Berlin dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Republik Federal Jerman

Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan

2015 30%

2016 30%

Target 2017 2018 30% 30%

2019 30%

3. Peningkatan peran KBRI Berlin dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia Sasaran Strategis

Peningkatan peran KBRI Berlin dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia

Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan indeks Trade, Tourism and Investment

2015 9%

2016 9%

Target 2017 2018 10% 10%

2019 11%

4. Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KBRI Berlin Sasaran Strategis

Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KBRI Berlin

5.

Indikator Kinerja Utama Persentase publik yang berpandangan positif terhadap Indonesia

2015 40%

2016 42%

Target 2017 2018 45% 48%

2019 50%

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora Sasaran Strategis

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora

Indikator Kinerja Utama Persentase permasalahan WNI dan BHI yang diselesaikan Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

2015 70%

2016 70%

70%

70%

6. Meningkatnya dukungan manajemen kepegawaian, perlengkapan KBRI Berlin yang akuntabel Sasaran Strategis

Meningkatnya dukungan manajemen kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan KBRI Berlin yang akuntabel

Indikator Kinerja Utama Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Berlin yang dilakukan Itjen dan BPO Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap Alokasi DIPA KBRI Berlin


2015 B

2016 B

95%

95%

Target 2017 2018 70% 70% 70%

2019 70%

70%

70%

keuangan,

dan

Target 2017 2018 B B

2019 B

95%

95%

95%

13

BAB III PENUTUP Rencana Strategis KBRI Berlin Tahun 2015 – 2019 merupakan acuan bagi pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis KBRI Berlin selama periode tersebut. Sebagai dasar dari perencanaan kinerja KBRI Berlin, Renstra ini selanjutnya akan dituangkan dan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) paket perencanaan kinerja tahunan, yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KBRI Berlin Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Penerapan Renstra di dalam RKT akan diimplementasikan berdasarkan prioritas Tujuan dan Sasaran pada masing-masing tahun, dan diharapkan agar Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dicapai semaksimal mungkin hingga Kepala Perwakilan menyelesaikan penugasannya. Berlin,


Juni 2016

14

LAMPIRAN


15

RENCANA STRATEGIS KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA BERLIN

Recommend Documents