RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN 2015
i
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iii
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………..
1
A. LATAR BELAKANG ………………………………
1
B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN
2
C. MAKSUD DAN KEGUNAAN …………………….
5
D. DASAR HUKUM …………………………………..
6
E. TATA URUT……………………………………….
8
BAB I I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
10
A. VISI…………………………………………………
10
B. MISI…………………………………………………
10
C. TUJUAN …………………………………………..
11
D. SASARAN ………………………………………..
11
BAB III.
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, POKOKPOKOK KEGIATAN ……………....................
12
A. ARAH KEBIJKAN ….………………………………
12
B. STRATEGI …………………………………………
12
C. POKOK-POKOK KEGIATAN…………………….
13
iii
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
14 14
A. TARGET KINERJA ………………….................
16
B. KERANGKA PENDANAAN……………………..
16
BAB V. PENUTUP …………………………………………
17
LAMPIRAN LAMPIRAN I
: Matriks Kinerja dan Pendanaan
LAMPIRAN 2
: Matriks Pokok-Pokok Kegiatan
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR SINGKATAN KONTRIBUTOR
iv
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional
(RPJPN) Tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan jangka panjang yang dihadapi antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit, serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.
Dalam kaitannya dengan tantangan tersebut di atas dan mengantisipasi pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai pengelolaan kesehatan, isu satrategis yang dihadapi pembangunan kesehatan dewasa ini dan di masa depan antara lain adalah: 1) Mutu, pemerataan dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan, dan beresiko 1
tinggi masih kurang memadai; 2) Penelitian dan pengembangan
kesehatan
belum
sepenuhnya
menunjang pembangunan kesehatan; 3) Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya
menunjang
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan. Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan pada umumnya masih terbatas kemampuannya; 4) Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan sosial dalam pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan.
Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan dan masuk pada sasaran pokok
pembangunan
kesehatan
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 adalah terpenuhinyan tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang peran utamanya adalah promotif preventif, ternyata jenis dan proporsi tenaga yang ada masih didominasi oleh tenaga kuratif-rehabilitatif.
Dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 13 disebutkan bahwa Pemerintah 2
dan Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Seiring dengan diundangkannya Undang-undang No 12 tahun
2012
tentang
Pendidikan
Tinggi,
terjadi
pergeseran dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sekarang menjadi mandatori, bukan sebagai “pelengkap” dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjamin mutu pendidikan tinggi sesuai dengan
Undang-undang
Pendidikan
Tinggi
dibagi
menjadi dua yaitu, Sistem Penjaminan Internal yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan dan Sistem Penjaminan Eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
Pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, namun pembinaan teknis pendidikan tenaga kesehatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan.
Dalam
upaya
pengembangan
sistem
pendidikan tenaga kesehatan, maka perlu perpaduan antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan. Pada era otonomi daerah
diterbitkan
beberapa
keputusan-keputusan
antara lain, Keputusan Mendiknas No. 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi dan Peraturan 3
Menkes No. 1192 Tahun 2004 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan dapat diselenggarakan berdasarkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Kesehatan.
Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk membentuk keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan di bidang-bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian
sebagai
akibat
kemajuan
teknologi.
Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional.
Selama
beberapa
dekade,
tenaga
kesehatan
mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari masingmasing institusi pengguna. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada tenaga kesehatan lebih banyak pada teknis kesehatan. Kurangnya koordinasi dan sinergisme, mengakibatkan beragamnya kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan pada tugas dan fungsi sejenis. Di era desentralisasi, masalah koordinasi dan sinergisme termaksud menjadi lebih berat. Dampak lainnya
dari
desentralisasi,
di
beberapa
daerah
pengangkatan ke dalam jabatan belum sepenuhnya memperhatikan kompetensi
yang
diperlukan,
serta
4
belum ada dan diterapkannya sistem pengembangan karir.
Dari perkembangan dan masalah pendidikan tenaga kesehatan, perlu upaya yang dilakukan dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yang memuat tujuan, sasaran, strategis dan pokok-pokok kegiatan pendidikan dan pelatihan tenada kesehatan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2019.
B.
KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN
1. Kondisi Umum Dari analisis situasi perkembangan dan masalah dalam penyusunan Rencana Aksi kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keseghatan Tahun 2015 - 2019 dewasa ini dan ke depan masih dihadapi isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan sebagai berikut:
a. Pengembangan
dan
pemberdayaan
SDM
kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan terus membaik 5
dalam
jumlah,
kualitas
dan
penyebarannya,
namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Mutu tenaga kesehatan belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri.
b. Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan dan
pemberdayaan
sumber
daya
manusia
kesehatan masih terbatas.
c. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung
dengan
sistem
informasi
tenaga
kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan sumber
daya
menyeluruh
manusia
belum
kesehatan
disusun
sesuai
yang yang
diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan
sebagai
acuan
dalam
pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan.
d. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan
berbagai
jenis
tenaga
kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan tersebut belum dilakukan sebagaimana 6
mestinya. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih kurang memadai.
Masih
banyak
institusi
pendidikan
tenaga kesehatan yang belum terakreditasi dan memenuhi standard. Hal ini akan berdampak terhadap kompetensi dan kualitas lulusan tenaga kesehatan.
Permasalahan pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya bersifat sistemik, antara lain terdapat ketidaksesuaian dengan
kompetensi
pelayanan
lulusan
kesehatan
yang
pendidikan dibutuhkan
masyarakat, lemahnya kerjasama antara pelaku dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan, lebih dominannya pendidikan tenaga kesehatan yang berorientasi ke Rumah Sakit dibandingkan dengan Primary Health Care. Selain itu, Sumber daya pendukung pengembangan pendidikan seperti sistem informasi menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. serta sumber daya pembiayaan dan lain-lain belum memadai.
Poltekkes
Kemenkes
adalah
institusi
pendidikan
tenaga kesehatan milik pemerintah yang memiliki ragam jenis prodi terbanyak dibandingkan dengan institusi pendidikan milik swasta. Jumlah institusi 7
pendidikan tenaga kesehatan di lingkungan Kemenkes ada 38 Politeknik Kesehatan Kemenkes dengan 395 program studi yang tersebar di 33 provinsi. Jumlah program studi Diploma III sebanyak 262 Prodi, Diploma IV sebanyak 133 Prodi. Masa berlaku akreditasi yang berakhir sampai dengan tahun 2015 sebanyak 134 prodi, pada tahun 2016 sebanyak 189 prodi. Pada tahun 2017 sebanyak 112 prodi dan pada tahun 2018 sebanyak 127 Prodi serta tahun 2019 sebanyak 140 prodi. Jumlah
dosen
di
seluruh
Poltekkes
Kemenkes
sebanyak 4.640 orang dengan rincian kualifikasi pendidikan dosen, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, pendidikan D4/S1 sebanyak 754 orang,
pendidikan
profesi dan Spesialis sebanyak 24 orang, S2 sebanyak 3.531 orang dan S3 sebanyak 135 orang.
Jumlah
dosen yang sudah tersertifikasi berjumlah 3.345 orang dan jumlah mahasiswa sebanyak 80.178 orang. Perkembangan institusi pendidikan tenaga kesehatan cukup
tinggi.
Jenjang
pendidikan
yang
besar
pertumbuhannya adalah jenjang pendidikan D3 dan S1.
Berdasarkan
data
Evaluasi
Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED)
Program
Studi
tahun 2010,
diketahui bahwa program studi bidan merupakan yang terbanyak
dibandingkan
program
studi
tenaga
kesehatan lainnya. Kondisi tersebut didorong oleh 8
adanya kebijakan pemerintah tentang penempatan bidan pada setiap desa dalam kerangka Desa Siaga. Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang ada saat ini
masih
belum
memenuhi
standar
kualitas
pendidikan. Berdasarkan data yang ada, 67% institusi pendidikan tenaga kesehatan belum terakreditasi. Bahkan institusi pendidikan untuk perawat mencapai 82% institusi yang belum terakreditasi. Pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terencana
sesuai
dengan
standar
mutu
dapat
berdampak terhadap tidak terpenuhinya kompetensi tenaga kesehatan.
2. Potensi dan Tantangan Dengan
memperhatikan
masalah
kurang
memadainya mutu tenaga kesehatan lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan, merupakan tantangan yang perlu dijawab dengan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Apalagi perlunya peningkatan mutu tenaga kesehatan agar mempunyai daya saing yang tinggi untuk memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. Namun keterbatasan biaya,
sumber
daya
manusia
pendidikan
dan
pelatihan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan menjadi penghambat dalam menjawab tantangan belum memadainya mutu tenaga kesehatan ini. 9
Selama
beberapa
dekade,
tenaga
kesehatan
mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari masingmasing institusi pengguna. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada tenaga kesehatan lebih banyak pada teknis kesehatan. Kurangnya koordinasi dan
sinergisme,
mengakibatkan
beragamnya
kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan pada tugas dan fungsi sejenis. Di era desentralisasi, masalah
koordinasi
menjadi
lebih
dan
berat.
sinergisme Dampak
termaksud
lainnya
dari
desentralisasi, di beberapa daerah pengangkatan ke dalam jabatan belum sepenuhnya memperhatikan kompetensi yang diperlukan, serta belum ada dan diterapkannya sistem pengembangan karir.
Tantangan ke depan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan yang akan mempengaruhi diklat-diklat yang
akan
diselenggarakan
antara
lain:
(1)
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (2) Globalisasi yang akan mempengaruhi migrasi tenaga kesehatan baik dari dalam ke luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri.
Dari perkembangan dan masalah pendidikan tenaga kesehatan serta pendidikan dan pelatihan tenaga 10
kesehatan, maka masih dihadapi berbagai masalah pokok atau isu strategis dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sebagai berikut :
a.
Pendidikan tenaga kesehatan serta pendidikan dan
pelatihan
tenaga
kesehatan
belum
sepenuhnya didasarkan pada kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan dan standar pelayanan kesehatan Tenaga kesehatan, belum sepenuhnya tanggung
kompeten jawab
dan
dalam
mengemban
fungsinya
dalam
pembangunan dan pelayanan kesehatan.
b.
Institusi pendidikan yang belum terakreditasi belum
memenuhi
yang
diharapkan,
yang
mempunyai implikasi pada mutu lulusan tenaga kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
tenaga
kesehatan
belum
optimal,
karena belum adanya perencanaan pendidikan dan
pelatihan
menyeluruh
tenaga
dan
belum
kesehatan
yang
memadainya
faktor
pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
tenaga
kesehatan
meliputi:
kebijakan, sarana & prasarana, pembiayaan, institusi pendidikan dan pelatihan
terakreditasi,
11
ketersediaan
tenaga
pendidik/dosen
yang
mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
c. Pembinaan pelatihan
penyelenggaraan tenaga
pemangku
kesehatan
kepentingan
pendidikan bagi juga
dan
semua belum
dikembangkan dan belum dilaksanakan secara memadai. Koordinasi dan sinergisme dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan.
d. Belum adanya kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antar para pemangku kepentingan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, baik di pusat secara lintas sektor maupun provinsi dan kabupaten/kota.
e. Sumberdaya pendukung dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan juga masih terbatas. regulasi, sarana dan prasarana, serta SDM Kesehatan untuk mendukung upaya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan belum memadai.
12
C.
MAKSUD DAN KEGUNAAN
Perencanaan Tahun 2015- 2019 yang tertuang Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Tahun 2015 - 2019 merupakan perencanaan yang
bersifat
indikatif
memuat
program-program
PPSDMK dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan termasuk pelatihan bagi pendidik dan tenaga kpendidikan, dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.
Dokumen
ini
dapat
menjadi
pemangku
kepentingan
pelatihan
tenaga
acuan
bidang
kesehatan,
bagi
semua
pendidikan diharapkan
dan dapat
berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi dan saling mendukung dalam melaksanakan program
–
program
PPSDMK
khususnya
bidang
pendidikan dan pelatihan..
D.
PENGERTIAN. Pengertian
yang
digunakan
dalam
Rencana
Aksi
Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:
13
SDM kesehatan SDM kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung / penunjang
yang
terlibat
dan
bekerja
serta
mengabdikan dirinya seperti dalam upaya dan manajemen kesehatan.
Tenaga kesehatan Tenaga
kesehatan
adalah
setiap
orang
yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Asisten Tenaga Kesehatan Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan/atau
keterampilan
melalui
pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma 3 (tiga).
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat
yang
digunakan
untuk 14
menyelennggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Pengembangan
dan
Pemberdayaan
SDM
Kesehatan Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah
upaya
perencanaan,
pengadaan,
pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM
Kesehatan
multidisiplin,
lintas
yang
dilaksanakan
sektor
dan
secara
program,
untuk
memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Pengadaan SDM Kesehatan Pengadaan SDM Kesehatan adalah upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM
Kesehatan
untuk
memenuhi
kebutuhan
pembangunan kesehatan.
E.
DASAR HUKUM. Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Tahun 2015 – 2019 merupakan 15
penjabaran
dari
Rencana
Aksi
Program
Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, yang
berkaitan
dengan
kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan tenaga kesehatan memiliki dasar hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78); 2. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembar
Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33); 4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5072); 5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Tahun
2012
Nomor
158,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5336);
16
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
298, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5609); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2006,
tentang
Tata
Cara
Penyusunan
Rencana Pembangunan (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 97); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
Kementerian
Negara/
Lembaga
(Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5178); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2010
tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Petunjuk Teknis
Organisasi
dan
Tatalaksana
Poltekkes
Kemenkes;
18
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010,
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
(SKB)
No.
Kementerian Kesehatan; 21. Surat
Keputusan
Bersama
14/VIII/KB/2011, No. 1673/Menkes/ SKB/VIII/2011, tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan; 22. Keputusan
Menteri
Kesehatan
HK.02.02/menkes/52/2015
Tahun
Nomor 2015
tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;
F. TATA URUT Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan tahun 2015- 2019 disusun dengan tata urut sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN C. MAKSUD DAN KEGUNAAN D. PENGERTIAN E. DASAR HUKUM F. TATA URUT 19
BAB II
: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. VISI B. MISI C. TUJUAN D. SASARAN
BAB III
: ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI, POKOK-
POKOK KEGIATAN A. ARAH KEBIJAKAN B. STRATEGI C. POKOK-POKOK KEGIATAN
BAB IV
: TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN A. TARGET KINERJA B. KERANGKA PENDANAAN BAB V
: PENUTUP
LAMPIRAN
LAMPIRAN – 1
: Matriks Kinerja dan Pendanaan
LAMPIRAN – 2
: Matriks Kerangka Regulasi
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR SINGKATAN KONTRIBUTOR 20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A.
VISI Rencana Aksi Kegiatan mengacu kepada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong “.
B.
MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut, dilakukan upaya melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keaman nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
21
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang
mandiri,
maju,
kuat
dan
berbasiskan
kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan dalam Kabinet Kerja Presiden Republik Indonesia, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat
pemerintah
tidak
absen
dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun memperkuat
Indonesia
dari
daerah-daerah
pinggiran dan
desa
dengan dalam
kerangka Negara kesatuan. 4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sitem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produkktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
22
7. Mewujudkan menggerakkan
kemandirian
ekonomi
dengan
sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestic. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh
ke-Bhinekaa-an
dan
memperkuat
restorasi sosial Indonesia.
Kementerian
Kesehatan
mempunyai
peran
dan
berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup amnesia (Nawa Cita ke-5).
C.
TUJUAN 1. Meningkatnya pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. 2. Meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan tinggi.
D.
SASARAN Tujuan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah “terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan terselenggaranya pengelolaan mutu pendidikan tinggi”.
23
Sasaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015, adalah :
1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 1.200 orang (per tahun) 2. Persentase
program
studi/institusi
Poltekkes
Kemenkes yang terakreditasi baik sebesar 50%.(per tahun)
Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sesuai dengan indikator adalah: 1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 11.910 orang (kumulatif) 2. Persentase
program
studi/institusi
Poltekkes
Kemenkes yang terakreditasi sebesar 80%.
Berdasarkan 2 (dua) indikator yang sudah ditetapkan, maka yang menjadi sasaran yang dicapai sampai dengan Tahun 2019 adalah:
1. Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 11.910 orang (kumulatif)
24
2. Jumlah hasil kajian jenis pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan sebanyak 6 kajian. 3. Program peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga
kesehatan
dari
pendidikan
jenjang
JPM/Diploma I ke Diploma III sebanyak 25 dokumen 4. Jumlah dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan sebanayk 30 dokumen 5. Jumlah
dokumen
standar
pendidikan
tenaga
kesehatan sebanyak 15 dokumen 6. Persentase program studi/ Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik sebanyak 80 %.
25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, POKOK-POKOK KEGIATAN
A.
ARAH KEBIJAKAN 1. Pendidikan
dan
diarahkan
pelatihan
untuk
tenaga
memenuhi
kesehatan kebutuhan
pembangunan kesehatan/pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Perencanaan
pendidikan
tenaga
kesehatan
didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan tenaga kesehatan berbasis data dan informasi pendidikan tenaga kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan standar nasional pendidikan.
3. Perencanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan atas kajian kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan
penggunaan
metodologi
dan
teknologi yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan pendidik
menerapkan dan
prinsip
tenaga
peningkatan
kependidikan
mutu yang
berkesinambungan. 26
4. Peningkatan
pendidikan
dan
pelatihan
tenaga
kesehatan dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri.
5. Peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui akreditasi institusi pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidik.
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program pendidikan dan pelatihan
tenaga
meningkatkan
kesehatan
kepemimpinan,
dilakukan
dengan
koordinasi
dan
kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan &
pengawasan
ketatausahaan,
kepegawaian,
keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.
B.
STRATEGI Dalam
rangka
mewujudkan
tujuan
kegiatan
Pusdiklatnakes dan mencapai sasaran strategis pada
27
tahun 2019 termaksud, telah ditetapkan strategi yang akan ditempuh.
Strategi
Pusdiklatnakes
yang
berkaitan
dengan
kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan dan
pengembangan pengadaan
SDM Kesehatan. Mutu pengadaan SDM Kesehatan ditingkatkan melalui akreditasi institusi pendidikan. Evaluasi pendidikan
dilakukan
guna
pengembangan
pengadaan SDM Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan program/pelayanan kesehatan dan perkembangan
IPTEK.
Kerjasama
dengan
pemangku kepentingan dalam pengadaan SDM Kesehatan sangat diperlukan terutama dengan Kementerian
Riset,
Kementerian
Dalam
Teknologi Negeri,
dan
Dikti,
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi, dan Organisasi Profesi.
2. Penguatan
Manajemen
dan
Peningkatan
Dukungan Sumber Daya. 28
Upaya
peningkatan
dan
pengembangan
pengadaan SDM Kesehatan, dilakukan melalui : (1) perencanaan kebijakan dan program, (2) penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, (3) pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan pengelola
jumlah
dan
kemampuan
bidang pendidikan dan
para
pelatihan,
penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Disamping itu perlu juga didukung dengan pembiayaan dan sarana serta prasarana, peraturan
perundang-undangan,
dan
penelitian/riset yang perlu diupayakan dalam kerangka
pencapaian
strategis
Pusdiklatnakes
tujuan
dan
seperti
sasaran
yang
telah
ditetapkan. Keterlibatan dan kerjasama dengan pemangku kemitraan
kepentingan dalam
dalam
semangat
peningkatan
dan
pengembangan pendidikan tenaga kesehatan sangat diperlukan.
C.
POKOK-POKOK KEGIATAN Upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan serta sesuai
dengan
kebijakan
pelaksanaan
kegiatan
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan tahun 2015-2019, dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu : 29
1. Penyusunan
Program
dan
Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 3. Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 4. Ketatausahaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja kegiatan dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.
1. Program
dan
Pengembangan
Pendidikan
dan
Pelatihan Tenaga Kesehatan Sasaran
kegiatan
program
adalah
tersusunnya
dan
rencana
pengembangan program
dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, melalui kegiatan :
a. Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut: -
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran program pendidikan dan pelatihan jangka pendek, dan jangka menengah sebanyak 15 dokumen
-
Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan laporan kegiatan sebanyak 15 dokumen 31
-
Jumlah dokumen kajian pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 10 dokumen
-
Jumlah
dokumen
pembinaan
program
pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 25 dokumen -
Jumlah
dokumen
evaluasi
program
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sebanyak 10 dokumen -
Jumlah dokumen peningkatan mutu tenaga kesehatan, akses pelayanan mutu dalam rangka JKN sebanyak 5 dokumen.
b. Penyusunan rencana pengembangan pendidikan dan
pelatihan
tenaga
kesehatan,
dengan
indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut: -
Jumlah dokumen pengembangan system pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan
kompetensi
dan
kualifikasi
tenaga kesehatan dari pendidikan JPM/D-I ke D-III sebanyak 25 dokumen -
Jumlah dokumen manajemen PJJ sebanyak 10 dokumen
-
Jumlah
dokumen
penyelenggaraan
Tridharma
pembinaan Perguruan
Tinggi sebanyak 19 dokumen 32
-
Jumlah dokumen pengembangan program pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 6 dokumen
-
Jumlah dokumen rencana pengembangan program studi pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 5 dokumen
2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Sasaran kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah meningkatnya
mutu
tenaga
kesehatan
melalui
pendidikan dan pelatihan, melalui kegiatan :
a. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pendidikan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut : -
Jumlah dokumen bahan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi sebanyak 30 dokumen
-
Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 25 dokumen
b. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pelatihan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut : 33
-
Jumlah dokumen kurikulum dan modul yang disusun sebanyak 29 jenis
-
Jumlah pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat
yang
ditingkatkan
kemampuannya melalui pelatihan 11.910 orang
3. Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Sasaran
kegiatan
pengendalian
mutu
adalah
terlaksananya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, melalui kegiatan :
a. Penyusunan
standardisasi
pendidikan
dan
pelatihan tenaga kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut : -
Jumlah dokumen standar pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 15 dokumen
-
Jumlah informasi
dokumen
pengembangan
sistem
pendidikan
tenaga
bidang
kesehatan sebanyak 15 dokumen
b. Pemantauan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :
34
-
Jumlah
dokumen
pemantauan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sebanyak 10 dokumen -
Persentase program studi/institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik sebanyak 80 % (kumulatif)
-
Jumlah dokumen sinkronisasi data prodi Poltekkes
Kemenkes
dengan
PDPT
sebanyak 1 dokumen -
Jumlah dokumen pembinaan prodi Poltekkes Kemenkes dalam rangka akreditasi sebanyak 5 dokumen
4. Ketatausahaan Sasaran
kegiatan
terlaksananya
ketatausahaan
dukungan
layanan
adalah manajemen
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran sebagai berikut : -
Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 10 dokumen
-
Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 10 dokumen.
35
B. KERANGKA PENDANAAN
Dalam
penyelenggaraan
kegiatan
pelatihan tenaga kesehatan
pendidikan
dan
dibutuhkan pembiayaan
yang dijamin kecukupan dalam penyediaannya, benar dalam pengalokasiannya serta efektif dan efisien dalam pembelanjaannya. Pembiayaan ini harus tersedia secara berkesinambungan
sesuai
dengan
pentahapannya
selama periode Rencana Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan tahun 2015 - 2019. Sumber pembiayaan berasal dari Anggaraan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang merupakan suplemen terhadap APBN yang dapat disediakan.
Perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel-1 berikut ini:
36
Tabel 1 : Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Tahun 2015 – 2019 (dalam ribuan rupiah) NO 1
2
3
4
KEGIATAN Perencanaan Program dan Pengembangan Diklat Tenaga Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Ketatausahaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan JUMLAH:
2015
2016
2017
2018
13.599.311
115.650.000
135.310.500
154.971.000
174.631.500
13.945.447
41.730.000
48.824.100
55.918.200
63.012.300
9.358.070
14.470.000
16.929.900
19.389.800
21.849.700
7.097.172
5.650.000
6.610.500
7.571.000
8.531.500
44.000.000
177.500.000
207.675.000
237.850.000
268.025.000
2019
37
BAB V PENUTUP
Tenaga kesehatan merupakan salah satu unsur pendukung utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dengan tersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi jumlahnya, terdistribusi secara merata dan berkualitas akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan
tenaga
pembangunan
kesehatan
kesehatan
dan
yang
bermutu
pelayanan
untuk
kesehatan
pengadaaan tenaga kesehatan yang meliputi pendidikan tenaga kesehtaan dan
pelatihan tenaga kesehatan harus
dikembangkan dan ditingkatkan.
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan ini berisikan arah dan kebijakan pelaksanaan serta kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran setiap tahunnya, serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasinya. 38
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan ini disusun dan ditetapkan dengan partisipasi aktif dan kontribusi seluruh pimpinan dan staf di lingkungan
Pusat
Pendidikan
dan
Pelatihan
Tenaga
Kesehatan. Oleh karena itu diharapkan rencana kegiatan ini akan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya dengan semangat, dedikasi, ketekunan, kerjasama, dan kerja keras segenap aparatur di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Kiranya dengan kerja keras semua pihak dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, akan dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan, petunjuk dan rahmat-Nya untuk kelancaran
penyelenggaraan
kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan tenaga kesehatan.
39
