RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH RKPD TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tanah Bumbu

Diperbanyak dan Didistribusikan Oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan


RENCANA KERJA DAFTAR ISI

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2013


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………. ii DAFTAR ISI

……………………………………………………………………………. iii

I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………. 1.1. LatarBelakang ............................................................................................... 1.2. DasarHukumPenyusunan............................................................................. DasarHukumPenyusunan............................................................................. 1.3. HubunganAntarDokumen ........................................................................ 1.4. SistematikaDokumen RKPD ............................................................................ ............................................................................ 1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................

2 2 3 5 6 6

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ……………………. 2 2.1. KondisiUmumDaerah …………………………………………….. 2 2.2. EvaluasiPelaksanaan Program danKegiatan RKPD sampai TahunBerjalandanRealisasiRPJMD ……………………………………. 2.2.1. Evaluasipelaksanaan Program danKegiatan RKPD 2011 ................ 2.2.2. Realisasi RPJMD ....................................................................... 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ……………………………………. 10 2.3.1. PermasalahanPembangunan Pembangunan Daerahprioritas1 Daerah …………………… 2.3.2. PermasalahanPembangunan Pembangunan Daerah prioritas2 ……………………. 2.3.3. PermasalahanPembangunan Pembangunan Daerah prioritas3 ……………………. 2.3.4. PermasalahanPembangunan Pembangunan Daerah prioritas4 ……………………. 2.3.5. PermasalahanPembangunan Pembangunan Daerah prioritas5 ……………………. 2.3.6.Permasalahan Pembangunan Daerah prioritas6 ……………………. III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH …………………………………………………………… 123 3.1. Arahkebijakanekonomidaerah (bidangekonomi) ………………… 123 3.2. Arahkebijakankeuangandaerah (dispendadan Biro Keu) …………… 124 ……………. IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuandansasaranpembangunan (review RPJMD) …………………… 142 ……………………. 4.2. Prioritaspembangunantahun2012 …………………………… 144 ……………………………. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH …………………. ………………… 148 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi 1 ………………… …………………… 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi 2 ………................. ................. 5.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi 3 ……………............ ........... 5.4. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Misi 4 …………………..... …………………. 5.5. Rencana Program dan Kegiatan Keg Prioritas Daerah Misi 5 ………………….. ………………….... VI. PENUTUP

……………………………………………………………………. 158


RENCANA KERJA BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah berisi isi kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD adalah sebagian kecil dari peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan, yangdiarahkan diarahkan untuk mendorong dan stimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Isi dokumen di awali dengan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari perkembangan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendakk dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu pe diselesaikan pada tahun 2012. RKPD Tahun 2013 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembanguna Nasional dan Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Undang Undang No. 25 Tahun RKPD Tahun 2013 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan dan merupakan input untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam penyusunan RKPD D Provinsi Ka Kalimantan limantan Selatan Tahun 2013 2013peraturan perundang-undangan undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : (1)

Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(2)

Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nega Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3)

Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia donesia Nomor 4286);


(4)

Undang-Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

(5)

Undang-Undang g Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(6)

Undang–Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer Pemerintahan intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(7)

Undang-Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(8)

Undang-Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

(9)

Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); (11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemeri Daerah (12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); (13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeri Pemerintah, ntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737): (14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817); (17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (18) Peraturan Presiden residen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 48, TLN 4833); (19) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah


(20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 20052025; (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusun Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Nasional RKPD D merupakan satu kesatuan atuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) u) tahun tahun. Hubungan antara RKPD D dengan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: (1)

RKPD PD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 201 merupakan RKPD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. 2011 2015. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD adalah untuk menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2011-2015. 2011

(2)

RKPD dan n RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan RKPD PD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkait berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

(3)

RKPD PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja SKPD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan emerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) (satu) tahunan, yang disusun ole oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen RKPD tahun 20133 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


(1) (2)

(3) (4) (5) (6)

Bab I Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan , landasan hukum dan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan Lainnya. Bab II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahanberisi pemerintahan i Kondisi Umum Kondisi Daerah, Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah Bab III Rancangan ancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah daerah, berisi arah kebijakan ekonomi daerah, daerah dan arah kebijakan keuangan daerah Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, daerah berisi tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun (n) Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Bab VI Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan angunan Daerah (RKPD) tahun 2013disusun 2013 berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Tahun 2011-2015, 2011 dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 201 2012,, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis yang ada di daerah Kalimantan Selatan. RKPD Tahun 2012 merupakan rencana tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan.Maksud Selatan. penyusunan nyusunan dokumen RKPD tahun 2013 ini adalah agar dapat menjadi adi dokumen pengarah dan pegangan bersama bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) ( ) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. daerah Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi menjadi acuan dalam d penyusunan RAPBD Tahun 2013.


RENCANA KERJA BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH



BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah 3.1.1 Kontribusi PDRB Kalimantan Selatan Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2011 201 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010.. Secara nominal, nilai PDRB Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 30,674 trilyun (dengan migas) atau Rp. 30.204 trilyun (tanpa migas).. Sedangkan atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kalimantan Selatan tahun 2011 adalah sebesar Rp. 30,674 trilyun (dengan migas) atau Rp. 30.204 trilyun (tanpa migas). Nilai PDRB masing-masing masing sektor dapat dilihat pada tabel III.1. Tabel III.1 PDRB Kalimantan Selatan Atas Tahun 2008s/d 20 2010

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

10.134.130,00

11.434.210,00

12.487.660,00

Kontribusi pd P Peningkatan 22,15%

9.942.273,97

10.777.630,005

12.828.100,00

19,38%

4.716.788,18

5.050.647,58

5.611.080,00

6,08%

257.799,27

294.423,72

346.670,00

0,61%

2.861.705,34

3.185.990,00

3.569.930,00

5,52%

6.843.018,03

7.676.030,00

8.956.140,00

15,29%

4.196.446,35

4.721700,00

5.319.610,00

10,85%

2.196.000,94

2.568.310,00

Jasa-jasa

4.609.860,00

5.468.400,00

Sektor

2008

2009

PDRB dengan 45.758.030,00 51.177.340,00 Migas PDRB tanpa 45.132.200,00 50.548.300,00 Migas Sumber : BPS Prov. Kalsel, 2010 201

2010

3.023.570,00

6.399.050,00

2010

6,96%

13,18%

58.541.000,00

100,00%

57,862.000,00

99,39%

Sektor-sektor sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Selatan adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan, restoran dan perhotelan, serta jasa-jasa. jasa. Jika dilihat dari data tahun 2008 hingga tahun 2010,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN sektor yang g terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB adalah sekor pertanian dan pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, restoran dan perhotelan dan jasa-jasa. jasa. Pada sektor industri pengolahan kontribusinya terjadi penurunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terutama disebabkan menurunnya produksi industri makanan makanan-minuman, menurunnya produksi industri kayu sebagai akibat berkurangnya permintaan ekspor dari menurunnya harga karet dunia dan menurunnya menurunnya permintaan Negara lain terhadap produksi tersebut. Penurunan terjadi pada seluruh jenis industri pengolahan, sebagaimana dirinci pada Tabel III.2 Tabel III.2 Distribusi PDRB Kalimantan Selatan Atas Atas Harga Berlaku Tahun 2008 - 2011 Sektor 1. Pertanian

2008 22,16

2009 22,11

2010 21,33

2. Pertambangan & Penggalian

21,72

21,40

21,91

3. Industri Pengolahan

10,31

9,86

9,58

4. Listrik & air Minum

0,56

0,57

0,59

5. Bangunan

6,24

6,18

6,10

6. Perdag., Hotel & Restoran

14,96

14,96

15,30

7. Angkutan & Komunikasi

9,17

9,21

9,09

8. Keuangan & Jasa Perusahaan

4,80

5,10

5,16

9. Jasa-jasa

10,07

10,60

10,93

Sumber : BPS Prov. Kalsel, 2011

3.1. 2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2012 Pembangunan perekonomian di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaranRPJMD Prov.Kalsel 2011-2015 2015 yakni Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam hal ini meningkatkan investasi, produksi dan produktifitas, serta ekspor, menin meningkatkan peran KUMKM, meningkatkan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal, dan mengendalikan tingkat inflasi.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Hal ini didukung oleh sektor-sektor sektor sektor dibidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas yang sampai saat ini masih berperan cukup penting penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan dan merupakan satu dari empat sektor utama yang mempunyai kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, restauran dan hotel. Indikator dikator kinerja makro adalah merupakan tolak ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan gunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2011-2015. 2011 2015. 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah aerah Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 923.963.477.825,14. ,14. Pendapatan Daerah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2011 11 tercatat sebesar Rp 3,157,169,910,132.12. Secara rata rata pertumbuhan setiap tahun adalah 23,1% (Tabel III.3). Tabel III.3 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2009 Tahun

Pendapatan (Rp)

Pertumbuhan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

923,963,477,825.14 1,179,994,168,778.30 1,385,078,532,767.00 1,875,512,776,977.70 2,109,410,862,720.35 2,279,776,308,734.25

21.70% 14.81% 26.15% 11.09% 7.47% 27.79%

3,157,169,910,132.12

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan (diolah kembali)

Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas tiga komponen yaitu pertama, Pendapatan Asli daerah (PAD); kedua, Dana Perimbangan dan ketiga, Lain Lain Pendapatan Yang Sah. Jumlah masing masing komponen dari Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat ihat pada Tabel III.4.


TabelIII.4 Pendapatan Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan 2005 – 2011 (Rp) Jenis Pendapatan Tahun

Total Pendapatan

530,110,534,290.14

388,055,703,535.00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah 5,797,240,000.00

585,031,999,379.00

594,962,169,399.00

0,00

1,179,994,168,778.00

681,246,359,490.00

673,583,487,004.00

30,248,686,273.00

1,385,078,532,767.00

2008

1,052,276,691,447.70

790,997,258,079.00

32,238,827,451.00

1,875,512,776,977.70

2009

1,021,456,329,959.33

1,064,989,665,188.00

22,964,867,573.02

2,109,410,862,720.35

2010

1,286,258,611,998.76

974,584,871,222.00

18,932,825,513.49

2,279,776,308,734.25

2011

1,877,676,320,855.02

1,264,144,052,393.00

15,349,536,884.10

3,157,169,910,132.12

PAD 2005 2006 2007

Dana Perimbangan

923,963,477,825.14

Sumber: ; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

Berdasarkan Tabel III.4. diatas dapat dihitung kontribusi masing masing komponen terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2005-20111 2005 seperti terlihat pada Tabel III.5

Tabel III.5 Pendapatan Daerah Menurut Komponen Provinsi Kalimantan Selatan20 Selatan2007-2011 (%) Komponen Pendapatan Daerah

2007

2008

2009

2010

2011*

49.18

56.106

48.42

56.42

59.47

42.175 50.49 1.719 1.09 100 100 Sumber: Tabel 3.2 (diolah kembali)2011*= un audite

42.75 0.83 100

40.04 0.49 100

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain Lain Total

48.63 2.18 100

Tabel III.5.. memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen

terbesar dalam Pendapatan atan Daerah. Selama periode 2007-2011 2007 rata rata pertahun Pendapatan Asli Daerah berjumlah 53,92% 5 % dari Total Pendapatan Daerah. Besaran Dana Perimbangan selalu lebih rendah h daripada Pendapatan Asli Daerah (kecuali ditahun 2006 posisinya lebih tinggi) dengan rata rata 45,5% pertahun.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Antara tahun 2007-2011 terdapat peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah namun ditahun 2011 menurun menjadi 48,42% 48, dan ini merupakan angka terendah selama periode 2005-2011.. Sebaliknya Dana Perimbangan menurun selama selam 2006 2006-2008 dan kemudian meningkat menjadi 50,49% 50 % ditahun 2009. Lain Lain Pendapatan Yang Sah baru muncul ditahun 2007 dengan rata rata 3,1% . Dengan demikian berarti bahwa keuangan keuangan daerah Kalimantan Selatan masih bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD). 3.2.1.2 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya provinsi lain, bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau dari BUMD dan Lain Lain. Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Daerah mengalami peningkatan yang menggembirakan dari tahun ketahun. Pendapatan Asli Daerah yang tadinya ditahun 2005 bernilai Rp 530.110.534 534.290,14 milyar meningkat menjadi Rp1.021.456 456.611.998,91 milyar ditahun 2009. Tingkat pertumbuhannyapun selama tiga tahu tahun terus bertambah baru ditahun 2009 sedikit melambat (Tabel III.6). III. Tabel III.6 Nilai Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan2007-2011 Selatan (Rp) Jenis Pendapatan

2007

2008

2009

2010

2011*

563,757,988,833

904,946,733,712

833,641,848,550

1.088,346,424,813.33

1.643,513,495,007

70,573,555,074

22,106,743,147

124,902,898,698

41,660,160,641

41,134,618,937

20,066,964,458

19,000,527,284

23,035,517,501

8,388,793,415.24

10,435,506,792

26,746,314,440

106,222,687,304.70

39,876,065,210.33

147,863,233,129.19

182,592,700,119.02

681,246,359,490 1,052,276,691,447.70 1,021,456,329,959.33 1,286,258,611,998.25 Total PAD PHPMDHP = Penerimaan Hasil PerusahaanMilik Daerah & Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan 2011*= un audite Sumber :; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

1, 1,877,676,320,855.02

Pajak Daerah Retribusi Daerah PHPMDHP - Lain-lain Pendapatan

Tabel III.7 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimatan Selatan2006-2009 Selatan2006 Jenis Pendapatan

2006

2007

2008

2009

5.3%

17.8%

60.5%

-7.9%

Retribusi Daerah

19.5%

63.4%

-68.7%

61.0%

PHPMDHP - Lain-lain Pendapatan Total PAD

-1.0% 1.0% 5.3% 63%

115.5% 17.8% 183%

-5.3% 60.5% 114%

21.2% -7.9% 98%

Pajak Daerah

2010 10

PHPMDHP = Penerimaan Hasil PerusahaanMilik Daerah & Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber: Tabel III.4 (diolah kembali)

2011

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahun dengan beberapa pengecualian. Pajak Daerah pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,9% setelah meningkat terus selama 2005-2008. 2005 2008. Retribusi Daerah meningkat terus kecuali ditahun 2008 menurun dengan sangat drastis yaitu minus 68,7%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah sangat fluktuatif (Tabel II.95). Dilihat dari sharenya (Tabel III.5)) Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimatan Selatan selama periode 2005-2009 2009 dengan besaran berfluktuasi dimana paling sedikit 80,4% dan paling banyak 86%. Kontribusi Retribusi Daerah terlihat meningkat dari tahun 20052005-2007 namun tahun berikutnya mengecil menjadi 2,1%. Ini berkaitan dengan pertumbuhan negatif dari komponen ini pada tahun 2008 seperti sudah diutarakan diatas. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan atau dari BUMD cenderung meningkat setiap tahun namun kontribusinya masih sangat rendah; pada tahun 2009 misalnya komponen ini memberikan kontribusi baru sebesar 2,2% terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Tabel III.8 Persentase Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan2005-2009 Selatan2005 Jenis Pendapatan

2007

2008

2009

2010

2011*

Pajak Daerah

82.77% 82.77

86.0%

81.61%

84,61%

87.53%

Retribusi Daerah

10.36% 10.36

2.1%

12.23%

3.24%

2.19%

PHPMDHP

2.95 2.95%

1.8%

2.26%

0.65%

0.56%

- Lain-lain Pendapatan

3.93 3.93%

10.1%

3.90%

11.50%

9.72%

PHPMDHP = Penerimaan Hasil PerusahaanMilik Daerah & Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber : Tabel III.6. (diolah kembali)2011* 2011* un-audite un

3.2.1.3 Dana Perimbangan. Nilai Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan sangat besar dan hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diutarakan sebelumnya proporsinya hampir mencapai setengah Ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terdapat kecenderungan penurunan. Besarnya ketergantungan pada Dana Perimbangan ini adalah karena Provinsi Kalimantan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Selatan berada kelompok Kawasan Timur dimana pembangunan bertumpu pada bidang infrastruktur. Tabel III.9 Nilai Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan2007-2011 Selatan Komponen Bagi Hasill Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak

108,149,995,808.00

DAU

427,994,000,000.00

466,559,207,200.00

0

DAK Dana Penyesuaian

2007

2008

2009

2010

2011*

114,685,226,300.00

116,001,430,537.00

142,683,190,861.00

133,959,402,748.00

173,713,824,579.00

361,576,568,651.00

309,529,316,361.00

519,483,059,645.00

484,059,666,000.00

458,074,767,000.00

36,039,000,000.00

43,352,000,000.00

19,837,300,000.00

50,000,000,000.00

0

60,000,000,000.00

44,460,297,000.00

673,583,487,004.00

790,997,258,079 790,997,258,079.00

1,064,989,665,188.00

974,584,871,222.00

87,439,491,196.00

Jumlah Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel2011* un-audite

504,876,152,000.00 37,246,400,000.00 68,579,038,000.00 1,264,144,052,393.00

Dana Perimbangan terdiri atas empat komponen kompone yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara keseluruhan nilai Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun secara persentase ditahun 2007 pertumbuhannya menurun drastis menjadi 4,8% p padahal ditahun 2007 tumbuh sebesar 51,6% (Tabel III.8). I ). Tahun tahun berikutnya pertumbuhannya meningkat terus. Penurunan pertumbuhan yang drastis ditahun 2007 ini disebabkan berkurangnya Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Provinsi Kalimatan Selatan n yaitu menurun sebesar 24,2%. Tabel III.10 Pertumbuhan Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan2005-2009 Selatan2005 Komponen Bagi Hasill Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak

2007

2008

7.2%

6.0%

1.1%

-24.2%

98.7%

108.1%

DAU

13.0%

9.0%

3.8%

DAK Jumlah

2009

20.3% 4.8%

26.8%

Sumber: Tabel III.8 (diolah kembali)

27.1%

2010

2011

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Dari empat komponen Dana Perimbangan tersebut diatas komponen terbesar adalah Dana Alokasi Umum namun peranannya cenderung menurun; yang ditahun 2005 sebesar 62,2% menjadi 48,2% ditahun 2009 (Tabel III.11). Posisi kedua adalah Bagi Hasil Pajak dan cenderung menurun. Sebaliknya Bagi Hasil Bukan Pajakk yang berada diposisi ketiga cenderung meningkat dan ditahun 2009 menggeser posisi Bagi Hasil Pajak. Dana Alokasi Khusus baru diterima oleh Provinsi Kalimatan Selatan pada tahun 2008. Proporsinya masih rendah r yaitu dibawah lima persen. Tabel III.11 Share Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan2007-2011 Selatan20 Komponen Bagi Hasill Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak

2007

2008

2009

2010

17.3%

14.5%

11.5%

14.0%

22.0%

36.0%

DAU

68.6%

59.0%

48.2%

DAK

0.0%

4.6%

4.3%

Jumlah

100%

100%

100%

20 2011

Sumber: Tabel III.9 (diolah kembali)

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu 200 2007 - 2011, pendapatan asli daerah mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 30,09 %, sedangkan dana perimbangan keuangan dari pemerintan pusat tumbuh sebesar 13,93 % sebagaimana pada tabel berikut. Tabel III.12 Realisasi Penerimaan APBD dari Tahun 2007 200 – 2011 NO. 1. 2.

URAIAN JENIS PENERIMAAN PAD

2007

2008

681,246,359,490.00

2009

2010

2011*

1,286,258,611,998.76 974,584,871,222.00

1,877,676,320,855.02

1,021,456,329,959.33 1,052,276,691,447.70 790,997,258,079.00

Dana 1,064,989,665,188.00 Perimbangan 673,583,487,004.00 Sumber data : Dinas Pendapatan Prov. Kalsel2011* un-audite

1,264,144,052,393.00

3.2.1.4 Lain-lain lain Pendapatan yang Sah (Dispenda) Jenis lain-lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daera daerah h yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup seperti berikut. a.

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

jasagiro; pendapatanbunga; penerimaan enerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan endapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan endapatan denda pajak; pendapatan an denda retribusi; pendapatan endapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan endapatan dari pengembalian; fasilitas asilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan endapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

3.2.1.5 Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2013 Dalam rangka menunjang kesinambungan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk terus menggali sumber-sumber sumber sumber pendapatan daerah yang potensial pada tahun 2011 201 yang akan datang sesuai dengan koridor perat peraturan peundang-undangan undangan yang berlaku. Untuk menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, maka akan dimplementasikan melalui kebijakan kebijakan-kebijakan kebijakan diantaranya sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Mengoptimalkan penggarapan sumber-sumber sumber sumber / potensi pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan diluar pajak daerah Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.

Memperhatikan realisasi penerimaan pada tahun anggaran 20 2010 sebesar Rp2.312.884.785.031,77 dan target APBD Murni 2011 sebesar Rp2.451.950.555.800,00, maka Pendapatan daerah tahun anggaran 2012 diprediksikan akan mengalami peningkatan kurang lebihRp2.636.695.628.560,00atau meningkatsebesar 7 % - 8 % dibandingkan target APBD Murni 2011. Dengan kenaikan 7 % - 8 % dimaksud, PAD memberikan kontribusi sebesar 60,79 %, Dana Perimbangan 37,70 % dan Lain-Lain Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 1,51 % terhadap total rencana target pendapatan daerah tahun anggaran 2012. Dengan ngan komposisi PAD yang masih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013, 201 , hal ini menunjukan bahwa usaha-usaha usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara berkesinambunganmelalui berkesinambunganmelalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia yang secara umum semakin kondusif ditahun 2011, tentunya berdampak pada perekonomian ditingkat regional, dalam hal ini kondisi perkonomian Provins Provinsi Kalimantan Selatan maka diprediksikan pendapatan daerah TA 2012 menunjukan indikasi yang lebih baik. Dimana prediksi penerimaan pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Bagian Pendapatan Asli Daerah, Daerah meliputi : A. Pos Pajak Daerah I. 1. 2. 3.

Pos Pajak Daerah yang Diprediksi Naik dan Tetap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) (PBB Untuk Pos Pajak Daerah tersebut diatas diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar antara 11 % - 12 % jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011, hal ini disebabkan antara lain semakin sadarnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan serta bertambahnya kendaraan-kendaraan kendaraan operasional erasional yang digunakan oleh perusahaan baik sektor pertambangan maupun sektor usaha lainnya dan juga kendaraan yang bersifat privat ditahun 2012. Dengan demikian maka perekonomian di Kalimantan Selatan menunjukan indikasi yang semakin membaik. innya atas kondisi perekonomian tersebut diatas diharapkan pula Dampak lainnya terjadinya peningkatan pertumbuhan sektor industri dimana baik langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

II.

Pos Pajak Daerah aerah yang Diprediksi Turun

B. Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan akan mengalami penurunan sebesar 28% - 29% dibandingkan dengan target tahun anggaran 2011, hal ini dikarenakan kegiatan produksi PT. Pertamina yang memanfaatkan air permukaan mengalami penurunan penurunan yang cukup signifikan.Sebagaimana diketahui bahwa kontribusi pemanfaatan air permukaan yang dikenakan sebagai Pajak Air Permukaan mayoritas disumbang oleh PT. Pertamina. C. Pos Retribusi Daerah 1) Retribusi Jasa Umum Untuk Pos Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan antara 9 % -10 % dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011, hal ini disebabkan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN antara lain adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khusus pelayanan kegiatan bidang kesehatan, sehingga sehingga masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang terbaik. 2) Retribusi Jasa Usaha Adapun jenis penerimaan Retribusi Jasa Usaha diprediksikan akan mengalami penurunan sebesar 46% – 47 % . Hal ini antara lain dikarenakan adanya penghapusan pungutan Retribusi Retribusi Pelayanan Penumpang Pesawat dan juga adanya penurunan penggunaan aset daerah yang dimanfaatkan oleh publik publik. Namun pada pos retribusi ini masih terdapat adanya kenaikan atas Penjualan Produksi Usaha Daerah . 3) Retribusi Perijinan Tertentu Untuk jenis Retribusi ibusi Perizinan Tertentu juga mengalami penurunan sebesar 7 % 8 %, hal ini antara lain adanya penghapusan terhadap beberapa Perda pungutan yang mengatur bidang perizinan. Namun kondisi ini tidaklah mengurangi kualitas proses pelayanan yang diberikan kep kepada masyarakat. D. Hasil Pengelolaan

Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan (Bagian laba atas

penyertaan modal BUMD) 1) Perusahaan Daerah Bangun Banua 2) Bank Pembangunan Daerah Kal-Sel Kal Untuk pos penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahka dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 18 % - 19 %. Dimana prediksi target bagi hasil keuntungan dari Bank Kalsel mengalami kenaikan sebesar 17% - 18%. Demikian pula dengan PD. Bangun Banua mengalami kenaikan pula sebesar 32% 32%-33% jika dibandingkan dengan target murni murni tahun anggaran 2011. Kondisi yang demikian ini dilatar belakangi adanya penambahan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik kepada Bank Kalsel maupun kepada PD. Bangun Banua, sehingga diharapkan terjadi peningkatan keuntungan bagi hasil ya yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan E. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) 2) 3) 4)

Hasil Penjualan Aset Yang dipisahkan Jasa Giro Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan Pendapatan dari RSU Ulin Banjarmasin. Untuk pos lain-lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan terjadi peningkatan sebesar 44 % - 45 % jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011 2011.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kondisi ini disebabkan antara lain terjadi peningkatan pendapatan dari RSU Ulin Banjarmasin sebagai BLUD. 2. Bagian Dana Perimbangan A. Bagi Hasil Pajak 1) PBB 2) PPh Perorangan Untuk pos bagi hasil PBB dan PPh perorangan diperkirakan ada kenaikan antara 3 % – 4 %. Kenaikan ini disebabkan adanya kegiatan intensifikasi berupa pendataan kembali obyek Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun Hal lain yang mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pada sektor ini adalah berkembangnya area pemukiman, property dan industri yang semakin meningkat. Adapun penerimaan PPh perorangan diprediksi tidak mengalami kenaikan, namun dengan prediksi target yang ditetapkan tersebut masih menunjukan adanya indikator semakin baiknya iklim investasi yang mengakibatkan semakin banyaknya investor yang menanam investasinya pada sektor pertambangan batubara, pertambangan bijih besi dan kegiatan usaha perkebunan sehingga banyak menyerap tenaga kerja. B. Bagi Hasil Bukan Pajak 1) IHH 2) Landrent 3) Penerimaan dari iuran Eksplorasi Eksp dan Eksploitasi 4) Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi Untuk pos bagi hasil bukan pajak, diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 16 %- 17 %, hal ini dikarenakan penetapan target penerimaan dari iuran eksplorasi eks dan eksploitasi batubara tahun anggaran 2012 akan mempedomani alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Dimana alokasi setiap tahunnya berubah berubahubah sesuai dengan potensi pertambangan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. C. Dana Alokasi Umum Untuk pos DAU, ditargetkan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 521.822.552.000,00 000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,96 % dari target murni tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 483.364.720.000,00 D. Dana Alokasi Khusus Untuk pos DAK ini sangat ditentukan oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat, oleh karenanya pada tahun anggaran 2012 201 ini penerimaan erimaan dari dana alokasi khusus

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ditargetkan sama 25.000.000.000,00

dengan

tahun

anggaran

murni

2011

sebesar

Rp.

E. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Pendapatan Hibah Penerimaan dari Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 14.829.569.760,00 b. Dana Penyesuaian aian dan Otonomi Khusus Untuk TA 2012Dana 2Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus diperkirakan sama dengan tahun anggaran 2011 murni sebesar Rp. 25.000.000.000,00 Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah akan dilakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 2. Melakukan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan prosentasi Anggaran Kas Pendapatan ( AKP )secara periodik pada semua SKPD penghasil. 3. Pemetaan terhadap obyek-obyek obyek pendapatan apatan daerah yang dikelola oleh masing masingmasing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang optimal dengan Pemerintah Pusat (Departemen terkait) atas penerimaan negara yang menjadi hak daerah secara proporsional. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka belanja belanja daerah dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan, sedangkan kegiatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja Langsung, merupakan belanja yang yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, seperti berikut. a. b.

c.

Belanja Pegawai, belanja pegawai, egawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS. Belanja Barang dan Jasa,, belanja barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan an material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasisw beasiswaa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat alat alat berat, alat-alat alat angkutan di darat bermotor, alat alat-alat angkutan darat tidak bermotor, otor, alat-alat alat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN angkutan di air bermotor, alat-alat alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat alat bengkel, alat-alat alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. lain. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam urusan wajib terbagi atas beberapa urusan, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan cacatan si sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerint Pemerintahan ahan Umum, Adminsitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21) Ketahanan Pangan 22) Pembendayaan Masyarakat dan Desa 23) Statistik 24) Kearsipan 25) Komunikasi dan Informatika 26) Perpustakaan Sedangkan urusan pilih terbagi atas urusan urusan-urusan : 1) Pertanian 2) Kehutanan 3) Energi dan Sumberdaya Mineral 4) Pariwisata 5) Kelautan dan Perikanan 6) Perdagangan 7) Industri 8) Ketransmigrasian Belanja tidak langsung,, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti berikut.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN a.

Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya. c. Subsidi, digunakanuntuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat yarakat banyak. d. Belanja hibah,, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue issue. e. Bantuan Sosial,, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik. f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kabupaten/Kota. g. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota. h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Proporsi antara anggaran belanja tidak langsung dengan belanja lang langsung dapat dilihat pada Tabel III.13berikut : Tabel III.13 Jumlah Dana Belanja Daerah APBDProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 20 – 2011 No

Tahun

Belanja Tidak langsung (Rp)

Belanja Langsung (Rp)

1 2006 677,141,553,400.00 553,496,200,200.00 2 2007 638,467,859,407.59 807,222,586,621.00 3 2008 793,497,413,560.00 912,407,840,936.00 4 2009 1,011,688,625,167.00 1,233,351,598,000.00 5 2010 1,224,242,571,300.00 1,373,801,707,694.00 6 2011 1,224,240,998,000.00 1,506,183,334,908.00 Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

Total (Rp) 1,230,637,753,600.00 1,445,690,446,028.59 1,705,905,254,496.00 2,245,040,223,167.00 2,598,044,278,994.00 2,730,424,332,908.00

Proporsi (BTL dan BL) terhadap Total APBD (%) 55 % dan 45 % 44 % dan 56 % 47 % dan 53 % 45 % dan 55 % 47 % dan 53 % 45 % dan 55 %

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan pinjaman daerah 5. Penerimaan n kembali pemberian pinjaman 6. Penerimaan piutang daerah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 7. Penerimaan kembali dana talangan 8. Penerimaan kembali penyertaan modal Pengeluaran pembiayaan dilalokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan, dll Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah Pembayaran utang pokok Pemberian pinjaman daerah Dana talangan

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2011 masih diarahkan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan modal terhadap perusahaan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bank Kalimantan Selatan sebagai salah satu aset daerah Kalimantan mantan Selatan saat ini memerlukan dukungan modal tambahan, Sedangkan penyertaan modal terhadap perusahaan daerah Kabupaten/Kota lebih ditujukan untuk memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar m masyarakat (air bersih). Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak dalam transaksi keuangan seperti Bank Kalsel, dapat didayagunakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian regional Kalimantan Selatan. Melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi, BUMD tersebut dapat lebih progresif menyalurkan pembiayaannya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilakukan secara optimal apabila lembaga tersebut mampu menyerap dana masyarakat yang berlebihan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabah dan pada saat yang sama memperkuat permodalannya sehingga bank menjadi lebih sehat dan lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk pengembangan usaha masyarakat.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tabel III.14 Jumlah Dana Belanja Daerah

APBDProvinsi Kalimantan Kalimanta Selatan Tahun 2006 – 2011 No 1 2 3 4 5 6

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penerimaan (Rp) 195,626,451,216.00 201,652,308,548.59 258,294,254,496.00 550,122,391,346.00 474,844,776,135.00 296,421,585,337.00

Pengeluaran (Rp) 85,510,458,821.00 58,970,000,000.00 70,809,000,000.00 124,550,000,000.00 96,020,000,000.00 97,600,000,000.00

Total (Rp) 110,115,992,395.00 142,682,308,548.59 187,485,254,496.00 425,572,391,346.00 378,824,776,135.00 198,821,585,337.00

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

Kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik untuk jenis belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2013 diarahkan untuk hal berikut. 1. Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa, dan dianggarkan secara selektif. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan bantuan social dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan undangan yang berlaku. 3. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 4. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai membiayai belanja modal yang dapat memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti; pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, Pertanian , serta pendidikan dan kesehatan. 5. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 6. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, seperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku. 7. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.


RENCANA KERJA BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Prioritas Pembangunan 4.1.1 Tema Pembangunan Daerah Pembangunan Kalimantan selatan pada RKP R Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013,, merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJM RPJ Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-20 2015 yang fokus pada pemantapan fondasi pembangunan daerahyang tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJM RPJ Daerah. RPJMD kedua (2011-2015) 2015) ditujukan untuk Memantapkan Fondasi Pembangunan Daerah dengan sasaran : • • • • • •

Sumber Daya Manusia : Pencapaian Wajib Belajar 12 Tahun Ekonomi : Peningkatan Peran Perdagangan dan Industri Infrastruktur : Peningkatan Sumber Daya Alam : Penataan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Pemerintahan yang baik : Penerapan Prinsip good government Tata Ruang : Tersedianya Data Spasial Secara umum tujuannya adalah Peningkatan Basis Pembangunan daerah dengan penekanan pada peningkatan n kkualitas alitas SDM dan pemanfaatan IPTEK yang mendukung industrialisasi pertanian secara cermat Rencana Kerja Pembangunan embangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu isu-isuyang bersifat nasional dan global. Seperti penurunan inflasi, peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kemiskinan, ketahanan pangan, Implementasi PP No.38 tahun 2007 tentang kewenangan daerah, permasalahan lahan, dan penataan ruang.


Berdasarkan an tema pembangunan sebelumnya

Visi RPJMD 2011-2015 :“Terwujudnya Kalimantan Selatan Yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera Dan Damai (Bermunajad) Tahun 2015”

• “ Memelihara Peningkatan Perekonomian Daerah Dan 2011 2012

Kesejahteraan Rakyat, Serta Pencapaian Peningkatan IPM “ • “Percepatan Peningkatan IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Melalui Peningkatan Sinergi Pengelolaan Pembangunan“ Tema Pembangunan Tahun 2013: 201

”Peningkatan Sinergi Pembangunan Untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” Pengertian dari tema pembangunan yaitu : Bahwa dalam mencapai suatu uatu tujuan pembangunan daerah/wilayah diperlukan sebuah sistem/proses,, dalam hal ini sistem/proses tersebut berbingkai semangant kebersamaan dan keterpaduan (sinergi ) baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, dengan perpaduan sinergi antara stakeholders. stakeholders Sinergi yang diusung tidak hanya Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang melingkupi kawasan Provinsi Kalimantan imantan Selatan tetapi juga termasuk didalamnya adalah keikutsertaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Dengan sinergi ini maka hasil akhir yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat dengan indikator – indikator seperti turunnya angka kemiskinan, meningkatnya IPM, dan pertumbuhan perekonomian mengalami percepatan. percepatan

4.1.2 Prioritas pembangunan Daerah Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD maka dalam mengukur keberhasilan pembangunan maka Enam prioritas tersebut diimplementasikan dalam rencana pembangunan daerah tiap tahunnya. Enam prioritas tersebut bertujuan untuk menjawab sejumlah tantangan dan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan daerah Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut: (1) Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya (2) Membangun Sumberdaya berdaya Manusia (3) Peningkatan Perekonomian


(4) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur (5) Pengelolaan Lingkungan Hidup (6) Melaksanakan Pemerintahan yang baik 4.1.3 Fokus Prioritas Fokus Prioritas PembangunanTahunan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012adalah sebagai berikut: Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya

Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, terkait aspek sosial buday budaya, pemuda & olahraga, serta agama, dengan fokus prioritas sebagai berikut :

1)

Sinergitas Semua Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Penurunan Angka Kemiskinan Lanjutan Bantuan Penanganan Penyandang Masalah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS (PMKS) Panti Sosial (Bina Remaja Budi Satria: Asuhan Anak Budi Mulia:Bina Netra Fajar Harapan; Tresna Werdha Budi Sejahtera; Bina Melati). Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Komunitas Adat Terpencil (Kat) Peningkatan Kegiatan Kepemudaan& Or Bantuan Kegiatan Kepemudaaan & Or Pembangunan Kawasan Olahraga (Sport Center). Pengembangan Dan Pelestarian Kegiatan Budaya Dan Pariwisata Kegiatan Penanggulangan Dan D Pencegahan Bencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam D m Penanggulangan Bencana Lanjutan Kegiatan Keagamaan: Penanganan Bantuan Keagamaan. Lanjutan Implementasi Perda 3/2009 Ttg –Pendidikan Al Qur’an

2)

3)

4) 5) 6)

Prioritas 2 : Membangun Sumber Daya Manusia

Peningkatan ngkatan Kualitas Pembangunan Manusia, terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, dengan fokus fo us prioritas sebagai berikut : 1) Percepatan Peningkatan Angka IPM I : Aspek Pendidikan (Angka Melek Huruf, Rata2 Lama Sekolah, APK, APM PM) Aspek Kesehatan ( UHH HH, AKI, AKB, Tingkat Gizi). Implementasi RAD MDg’ g’S 2) Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana Pendidikan & Kesehatan. Lanjutan Pemb/Pengemb Rs Ulin, Ansyari – Saleh; Sambang Lihum, & Rs Gigi Dan Mulut. Lanjutan Pemb. Fak. Kedokteran Gigi & Mulut


3) Peningkatan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan. Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jaminan Kesehatan Masyarakat 4) Peningkatan ProduktivitasKetenagakerjaan. Implementasi Masterplan Blk Peningkatan Rasio Smk:Smu 2013 = 43: 57 5) Lanjutan Pembangunan Gedung Pendidikan

Prioritas 3 : Peningkatan Perekonomian

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkualitas, Pengendalian Inflasi, serta Pemantapan Ketahanan Pangan: Pangan

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengendalian Inflasi Pemantapan Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi/Produktivitas Padi, Palwija Dan Hortikultura Horti Peningkatan Produksi/Produktivitas Peternakan Peningkatan Produksi/Produktivitas Perkebunan Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah

Prioritas 4 : Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur

Menunjang / Memfasilitasi emfasilitasi Pembangunan danPengembangan Kuantitas uantitas dan Kualitas Infrastruktur Utama, tama, Infastruktur Dasar, danFasilitasPublik Lainnya ainnya :

1)

Pembangunan/ Pemeliharan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan (Berstatus Jalan Provinsi Dan Jalan Strategis Provinsi Rencana) Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Lainnya. Peningkatan Sarana & Prasarana Publik (Peningkatan Pemb. Fasilititas Fasilititas Sosial Dan Keagamaan) Pengembangan/Pengelolaan Air Minum Dan Limbah (Pengembangan PPSP P Dan Pamsimas) Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Perencanaan & Pengembangan Komunikasi Dan Informasi.

2) 3) 4) 5) 6) 7)


Prioritas 5 : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mendorong & memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kuaLitas SDA dan LH :

1) 2) 3) 4) 5)

Implementasi Rad Grk Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Raky Rakyat. Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Peningkatan Dan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Prioritas 6 : Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik

Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas Transparansi Kinerja Pemda, dan Peningkatan Pelayanan Publik :

1) Lanjutan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemprov Di Banjarbaru. 2) Penanganan Perbatasan: Lanjutan Penyelesaian Tata Batas Antar Provinsi Dan Antar Kabupaten/Kota. Pemb. Gerbang Tapal Batas (Kalsel-Kaltim). (Kalsel 3) Penegakan Hukum Terhadap Perda Yang Ada. 4) Penyusunan Perda-Perda Perda Yang Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5) Pencapaian Wtp 6) Peningkatan Kualitas Lakip 7) Peningkatan Pengembangan Data Dan Informasi 8) Peningkatan Kompetensi Aparatur Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pelaporan. 9) Mendorong Dan Memfasilitasi ilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

4.2. Sasaran Pembangunan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi si Kalimantan Selatan Tahun 201 2013, dalam setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut: 4.2.1

Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya, Budaya sasarannya sebagai berikut : (1) Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama. (2) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat. (3) Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumberdaya daerah.


Tabel IV.1 Capaian dan sasaran makro RKPD 2012 Untuk Prioritas 1 No

Indikator Kinerja

Kondisi Saat Ini

Target 2013

Target RPJMD 2015

5,29 % (2011)

4,71

4,25 - 3,99 %

5,23 (ags 2011)

6, 60

6,62-6,50

Cukup Baik

Baik

Baik

1

Tingkat Kemiskinan

2

Tingkat Pengangguran Terbuka

3

Tingkat Penerapan Nilai Dan Norma Agama

4

Harmonisasi Antar Umat Beragama

Baik

Baik

Terjaga

5

Terwujudnya Pelayanan PMKS

Ada

Pelayanan Pmks Baik

Akses Pelayanan Baik

6

Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga

Meningkat

Meningkat

Menin Meningkat Baik

7

Tradisi Dan Budaya Daerah

Terpelihara

Terpelihara

Terpelihara

4.2.2

Prioritas 2 : Membangun Sumber Daya Manusia, Manusia, sasarannya sebagai berikut : (1) Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan yang berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan (2) Terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan (3) Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing Tabel IV.2 Capaian dan sasaran makro makr RKPD 2012 Untuk Prioritas 2

No

Indikator Kinerja Makro

Kondisi Saat Ini (2010)

Target 2013

Target RPJMD 2015

Pendidikan 1 2

Angka Melek Huruf Angka rata2 lama sekolah

95.94 7.65

96,8 8,96

97,8% 10 tahun

3

Angka partisipasi kasar PAUD SD/MI

56,20 99,86

60,70 108,75

65,0 115,0


4

SLTP/MTS SLTA/MA/SMK

97,54 78,25

98,22 83,71

99,02 90,0

Angka partisipasi murni SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA/SMK

99,29 87,45 69,84

99,59 91,00 70,22

100 95 72

5

BLK Berstandard Internasional

Master Plan

60%

100%

6

Peningkatan Rasio SMU : SMK

60 :40

57 : 43

50 : 50

Kesehatan 1.

Angka Harapan Hidup

63,70

67

2.

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

50

33,5

24

3.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

228

165

118

4.

Prosentase Pddk Memiliki Jaminan Kesehatan

100

100

100

69,30

72,12

70-74 74

5.

4.2.3

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

71 Tahun

Prioritas 3 : Peningkatan Perekonomian, Perekonomian sasarannya sebagai berikut : (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (2) Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan perdagangan berbasis agroindustri.

industri

Tabel IV.3 Capaian dan sasaran makro RKPD 2012 Untuk Prioritas 3 NO 1.

2

INDIKATOR Pertumbuhan PDRB Sektor a. Pertanian b. Pertambangan c. Industri pengolahan d. Perdagangan Kontribusi PDRB Sektor

SATUAN %

%

KONDISI AWAL 2011 3,91 6,53 3,18 8,21

Target 2013

TARGET 2015

4,57 5,82 6,34 7,85

6,02 5,10 9,50 7,48

dan


a. b. c. d.

Pertanian Pertambangan Industri pengolahan Perdagangan

20,10 24,42 9,19 15,36

22,25 19,01 10,80 15,23

24,4 13,6 12,4 15,1

4.2.4 Prioritas 4 :Pembangunan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, sasarannya sebagai berikut : (1) Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. (2) Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. (3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi. (4) Meningkatnnya ingkatnnya infrastruktur publik dan aparatur. Tabel IV.4 Capaian dan sasaran makro RKPD 2012 Untuk Prioritas 4 NO 1 2

3. 4.

INDIKATOR

SATUAN km km

KONDISI AWAL 825 9.366

KONDISI 2010/2011 2 -

TARGET 2013 6 -

TARGET 2015 22 300 dan 3000

Panjang jalan yang dibangun Panjang jembatan yang dibangun (Termasuk jembatan yang menghubungkan daratan pulau Kalimantan dengan Pulau Laut lainnya) Kondisi jalan dalam kondisi baik Jembatan dalam kondisi baik

% %

75 80

75 80

75 80

75 80

4.2.5 Prioritas 5 :Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hidup sasarannya sebagai berikut : (1) Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (2) Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup Tabel IV.5 Capaian dan sasaran makro RKPD 2012 Untuk Prioritas 5 NO 1 2 3

INDIKATOR Indeks kualitas lingkungan Nilai tutupan revegetasi lahan Indeks kualitas air

SATUAN Peringkat % indeks

KONDISI 2010/2011 21 39,26 36,67

TARGET 2013 21 39,5 37,00

TARGET 2015 20 40 Tercemar


4

Kualitas udara

indeks

98,7

98,7

sedang (60) ( Baik (98,5)

4.2.6 Prioritas 6 :Melaksanakan Melaksanakan Pemerintahan yang baik, baik sasarannya sebagai berikut berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. Terwujudnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi guna mendorong reformasi birokrasi. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah. Terwujudnya perkantoran pemerintah provinsi di Banjarbaru. Terwujudnya mekanisme pengawa pengawasan san dan penyerapan aspirasi publik yang baik dan mudah. Tabel IV.6 Capaian dan sasaran makro RKPD 2012 Untuk Prioritasi 6

No

Indikator Kinerja

Kondisi Saat Ini

Sasaran 2013

Target RPJMD 2015

1.

Kualitas Pelayanan Publik

Baik

Baik

Sangat Baik

2.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Baik

Wtp

Wtp

3.

Kinerja Instansi Pemerintah

Cukup

Baik

Baik

4.

Jadwal Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

5.

Penegakan Hukum Atas Produk Hukum Daerah

-

60 %

100 %

6.

Kebebasan Sipil (Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berpendapat, Berkeyakinan, Diskriminasi)

61,6 %

81,64%

95 %


RENCANA KERJA BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1 Rencana Program Rencana program prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 201 (RKPD 2013)) diuraikan dalam setiap prioritas pembangunan, sebagai berikut : 5.1.1 Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya Dalam upaya mewujudkan PrioritasPertama, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Urusan Pemerintahan Umum, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan prioritas : Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan Program Pembinaan Pendidikan Daerah Program Pembinaan Keagamaan Daerah Program Pembinaan Kesehatan Daerah Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Daerah

Urusan Sosial, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan akses Masyarakat Miskin terhadap sumberdaya pembangunan Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Pembinaan anak terlantar ntar Pembinaan panti asuhan/panti jompo Pembinaan eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Urusan Kesbangpollinmas Dalam Negeri, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Program PeningkatanKeamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pemberantasan Pekat Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Urusan Keternagakerjaan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Program Peningakatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penigkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5)

Program Peingkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pengingakat Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Urusan KB dan KS, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri (5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (6) Program Pengembangan Pusat Pelayan Informasi dan Konseling KRR (7) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk AIDS/HIV (8) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (9) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (10) Program Pengembagan Model Operasional BKB Posyandi-PADU. Posyandi Urusan Pemuda dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran eran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Urusan Kebudayaan, dengan program sebagai berikut : (1)

Program Pengembangan Nilai Budaya


(2) (3) (4)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Kek Budaya

Urusan Pariwisata, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Urusan Transmigrasidengan dengan program sebagai berikut : 1) 2) 3)

Program Pengembangan Wilayah transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Program Transmigrasi Regional

5.1.2 Prioritas 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Urusan Pendidikan, dengan program sebagai berikut : (1)

(2)

(3)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan prioritas adalah: • Fasilitasi Pengembangan kelembagaan • Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana • Fasilitasi Pengembangan kurikulum • Fasilitasi pembinaan kesiswaan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan prioritas adalah • Pembangunan / penambahan /rehabilitas /rehabilitasi Ruang Kelas sekolah • Pembangunan/penambahan/rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah • Pembangunan/rehabilitasi ruang ibadah • Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan sekolah • Pengadaan buku-buku buku dan alat tulis siswa • Pengadaan meubeler sekolah • Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah • Penyelenggaraan pake A setara SD dan Paket B setara SMP • Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan Prioritas adalah: • Pembangunan / penambahan /rehabilitasi Ruang Kelas Kela sekolah • Pembangunan/penambahan/rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah • Pembangunan/rehabilitasi ruang ibadah • Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan sekolah • Pengadaan buku-buku buku dan alat tulis siswa


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

• Pengadaan meubeler sekolah • Rehabilitasi sedang/berat edang/berat bangunan sekolah • Penyelenggaraan pake C setara SMA • Penyediaan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu Program Pendidikan Non Formal • Pembinaa pendidikan kursus dan kelembagaan • Pengembangan pendidikan keaksaraan • Pengembangan pendidikan kecakapan hidup • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal • Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pemblajaran pendidikan non formal Pendidikan Luar Biasa • Pembangunan / penambahan /rehabilitasi Ruang Kelas sekolah • Pembangunan/penambahan/rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah • Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan sekolah • Pengadaan buku-buku buku dan alat tulis siswa • Pengadaan meubeler sekolah • Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidika • Pengelolaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional • kualifikasi akedemik dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan faormal dan non formal • Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal • Peningkatan kompetensi teknis pendidik unit pelaksana teknis Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Koordinasi pengembangan minat baca dan budaya baca • Pengembangan perpustakaan Daerah • Penyediaan bahan n pustaka Perpustakaan Daerah Manajemen Pelayanan Pendidikan • Pengembangan system managemen pendidikan • Fasilitasi kerjasama bidang pendidikan • Fasilitasi ujian akhir sekolah bertaraf internasional, internasional, ujian nasional dan ujian kesetaraan

Urusan Kesehatan, dengan program sebagai berikut : (1)

Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan prioritas adalah:


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan da Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru--paru/Rumah Sakit Mata. Program Pemeliharaan Sarana dan Praasarana Praasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah paru/Rumah Sakit Mata. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Kesehatan Lansia Program Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Kesehat Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5)

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Urusan Ketenagakerjaan, dengan engan program sebagai berikut : (1) Peningakatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (2) Penigkatan Kesempatan Kerja (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5)

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda PeningkatanPeran Serta Kepemudaan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga


(6) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Ola Raga (7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Urusan Kebudayaan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Urusan Sosial. dengan program sebagai berikut : (1) Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. (2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (3) Pembinaan Anak Terlantar (4) Pembinaan Penyandang Cacatan dan Trauma (5) Pembinaan Panti Asuhan/Panti uhan/Panti Jompo (6) Pembinaan eks Penyandang masalah Sosial (7) Pemberdayaan Kelembagaan Soaial Urusan Kearsipan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkal Sarana dan Prasarana Kearsipan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

5.1.3 Prioritas 3 : Peningkatan Perekonomian Urusan Ketahanan Pangan, dengan program sebagai berikut : (1) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pengembangan Penanganan Daerah Rawan Pangan).

Desa

Mandiri

Pangan;

Urusan Pertanian,dengan dengan program sebagai berikut : (1) Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana produksi). (2) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (Revitalisasi penggilingan padi). (3) Peningkatan katan Penerapan Teknologi Pertanian (Pembinaan Dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian). (4) Peningkatan Produksi Pertanian (Peningkatan produksi dan Produktivitas Padi Lokal).


(5) Peningkatan Produksi Perkebunan (Pengembangan Komoditas Karet dan Kelapa Sawit Rakyat). (6) Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan (Pengembangan Kebun Produksi). (7) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan (Peningkatan mutu, pemasaran hasil, dan pembinaan kemitraan perkebunan). (8) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Pengembangan Pembibitan Ternak). (9) Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Keamanan Pangan (Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosa) (10) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian). katan pemasaran hasil produksi peternakan (Promosi dan Pengembangan (11) Peningkatan Pasar). Urusan Kelautan dan Perikanan,dengan Perikanan program sebagai berikut : (1) Pengembangan Budidaya Perikanan (Pengembangan Budidaya Ikan Lokal). (2) Pengembangan Perikanan Tangkap (Pengembangan Sarana Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap). (3) Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau Pulau Kecil (Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir). (4) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan). Ke (5) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan). (6) Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan (Peningkatan kualitas SDM penyuluh Perikanan). Urusan Kehutanan,dengan program sebagai berikut : (1) Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kehutanan (Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu; Pengembangan Hutan Rakyat). (2) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil hutan (Monitoring dan Evaluasi Perijinan). Urusan Industri ,dengan dengan program sebagai berikut : (1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri). (2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (3) Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi (Peningkatan Sumberdaya Manusia Operator Industri Kecil Menengah). (4) Pengembangan sentra-sentra sentra industri potensial (Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil)


Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,dengan Menengah dengan program sebagai berikut : (1) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kondusif (Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah; Penyertaan Modal UMKM). (2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM (Peningkatan SDM KUKM). (3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM). (4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha koperasi; Pengembangan UKM di bidang agriindustri). Urusan Penanaman Modal, dengan program sebagai berikut : (1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (Pengembangan Potensi Potensi Unggulan Daerah). (2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal). (3) Urusan Perdagangan : (4) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah (Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri) (5) Peningkatan ngkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk). (6) Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, Mineral dengan program sebagai berikut : (1) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi (Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang Pertambangan dan energi). (2) Pengembangan Potensi Energi Lokal (Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternif Biogas). (3) Pengembangan Listrik Perdesaan (Pengadaan dan pemasangan PLTS) (4) Pengembangan, Pembinaan, inaan, Pengawasan Sumber Daya Mineral dan Air serta Lingkungan Geologi (Survey Potensi dan Pemanfaatan Air Tanah). 5.1.4 Prioritas 4 : Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dengan program sebagai berikut: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (4) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumbe Sumber Daya Air Lainnya (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.


(6) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik (9) Program Perencanaan Tata Ruang (10) Program Pengaturan Jasa Konstruksi (11) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (12) Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi (13) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Urusan Perhubungan dengan program sebagai berikut : (1) Program Administrasi Perkantoran (2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur (3) Program Peningkatan SDM di Bidang Teknis Perhubungan Komunikasi dan Informatika (4) Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kantor (5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perhubunga (6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (7) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (8) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. (10) Program Pengembangan Informasi dan Media Massa (11) Program gram Fasilitasi dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi (12) Program Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Informasi (13) Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kantor. (14) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparat (15) Program Peningkatan ingkatan Disiplin Berlalu lintas

5.1.5 Prioritas 5 : Pengelolaan Lingkungan Hidup Urusan Penataan Ruang dengan program sebagai berikut: (1) Program Perencanaan Tata Ruang (2) Program Pemanfaatan Ruang (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Urusan Lingkungan Hidup dengan program sebagai berikut: (1) (2) (3) (4)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemul Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam


(5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi (7) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan (8) Program ogram Pengendalian Kebakaran Hutan (9) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Urusan Kehutanan dengan program sebagai berikut: (1) Perencanaan dan Pengembangan Hutan. (2) Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan. 5.1.6 Prioritas 6 : Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik Urusan Pemerintahan Umum, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala Daerah Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi i Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan peraturan perundang perundang- undangan Penelitian dan pengembangan Pencegahan penyalahgunaan narkoba

Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Pengembangan Data dan Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Kota kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pem Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam


(11)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Urusan Komunikasi nikasi dan Informatika, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Kerjasama informasi dengan mas media

Urusan Kepegawaian, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Pendidikan kedinasan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pembinaan dan pengembangan aparatur

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan Pengembangan ngembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan pembangunan desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Peningkatan Peren perempuan di perdesaan

Urusan Kearsipan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Perbaikan sistem administrasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Peningkatan kualitas pelayanan informasi

5.2 Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas pembangunan tahun 2013 secara lebih efektif dan efisien dalam implementasinya, masing-masing masing prioritas difokuskan pada : 5.2.1 Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya Program prioritas dalam implementasinya dilakukan dengan kegiatan kegiatan prioritas pada tahun 2013,, sebagai berikut : 1. Penangggulangan Kemiskinan emiskinan a. Koordinasi, pemantauan, pengawasan program nasional. (kluster 1, 2 dan 3) oleh TKPKD. b. Gerbangmastaskin c. Bantuan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. mampu


d. e. f. g.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (pendampingan & bantuan KUBE). Program Keluarga Harapan (PKH) Fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi masyarakat

2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a. Pembinaan dan biaya operasional operasiona terhadap Panti Asuhan/Panti Jompo(Bina remaja Budi satria: Asuhan Anak Budi Mulia:Bina Netra fajar harapan; Tresna Werdha Budi Sejahtera; Bina Melati). b. Pendampingan & bantuan utk KAT. c. Penanganan masalah sosial lainnya (lanjut usia, perempuan dan anak korban tindak kekerasan; penyandang cacat dan trauma; gepeng; korban napza; Anak terlantar). d. Pemberdayaan Perempuan dan Anak. e. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Orang) 3. Penanganan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Olah a. Kegiatan Kepemudaan (Paskibraka; Pertukaran Pemuda: Pramuka; Penyuluhan napza). b. Kegiatan Keolahragaan (Lomba-lomba; (Lomba lomba; pemusatan latihan POPWIl/POPNAS; Pemeliharaan sarana olahraga). c. Pembinaan Olahraga Prestasi d. Penyusunan DED Sport Center 4. Penanganan dan n Peningkatan Produktivitas Ketenagakerjaan a. Pengembangan kesempatan kerja (bursa kerja, informasi pasar kerja) b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ( Pelatihan; Penetapan UMP: Sosialisasi dan pengawasan; Penyuluhan K3) c. Pengembangan BLK Berstandar internasional. (Pembangunan; Pengadaan Peralatan; Peningkatan Instruktur; Pelaksanaan Diklat) 5. Penanganan Pariwisata Berbasis Budaya a. Pengelolaan Kekayaan Budaya b. Pengelolaan Keragaman Budaya (baayun maulid, aruh ganal, mapparentasi) c. Pengembangan Nilai Budaya (gelar kesenian; festival; lomba; pagelaran seni; Pameran; Diskusi; Diklat/Workshop) d. PengembanganKemitraan antar daerah e. Fasilitasi Partisipasi Masyarakatdalam Pengelolaan KekayaanBudaya f. Pengembangan Distinasi Pariwisata dan Pemasaran Pemas Pariwisata.


6. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. a. Monitoring dan Pencegahan Dini daerah rawan bencana. b. Penanggulangan Korban Bencana Alam (Simulasi & peningkatan keterampilan petugas; Mitigasi zonasi daerah rawan bencana). c. Tanggap darurat dan Posko Po siaga bencana d. Penanganan pasca bencana (Pendataan; Rehabilitasi; Rekonstruksi). 7. Bantuan / Stimulant Kegiatan Keagamaan dan Sosial Lainnya a. Pembinaan Keagamaan Daerah b. Peningkatan Pelayanan Keagamaan c. Peningkatan Pendidikan keagamaan 5.2.2 Prioritas 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Percepatan peningkatan IPM aspek pendidikan dan kesehatan. a. Pendidikan (PAUD; SD; SMP; SMU; SLB; GN-OTA) GN a. Penuntasan Buta Aksara b. Peningkatan Angka rata-rata rata lama sekolah c. Penanganan SMK (Peningkatan Rasio SMK; Lanjutan Pengembangan SPP Pelaihari). d. Pengembangan Sekolah Berstandar Internasional: Penyelesaian SMU Internasional Provinsi. Pengembangan R--SBI -SMUpada 13 Kab/Kota Pembangunan R-SBI SBI -SD dan SMP e. Penanganan SLB (pendidikan Luar Biasa) f. Lanjutan Implementasi Perda Al’Qur’an g. Peningkatan Mutu tenaga pendidikan dan kependidikan. h. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (Pembangunan/Rehab Ruang kelas; Mebeler; Laboratorium; Peralatan; Alat Peraga; Perpustakaan; Buku; dlll). i. Lain-lain lain (Simposium; Workshop; Seminar; Bimtek; Bimtek; Pelatihan: Lomba Lomba-Lomba; Monitoring dsb) j. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan k. Manajemen Pelayanan Pendidikan l. Pengembangan Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka m. Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan


b. Kesehatan a. Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan b. Peningkatan Kesehatan masyarakat (Fasilitasi &Monitoring Jampersal, Puskesmas Rujukan) c. Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat d. Penanggulangan penyakit menular e. Pengembangan Lingkungan Sehat dan Promosi Kesehatan. f. Pengawasan obat bat dan makanan g. Peningkatan SDM Kesehatan h. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin i. Peningkatan Sarana & prasarana RS. j. Peningkatan mutu Pelayanan dan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. k. Peningkatan Mutu layanan RS (melalui BLUD) l. Peningkatan Kesehatan Lansia m. Pembinaan Kesehatan daerah n. Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Makanan Kegiatan Pembangunan Sarana Pendidikan dan Kesehatan a. Lanjutan Pembangunan RS Pendidikan Gigi dan Mulut Banjarmasin. Banjarmasin. b. Pembangunan Hospital University di RS. HM.Ansyari Saleh. c. Lanjutan Pembangunan Fakultas Kedokteran Gigi (termasuk Pemb. Sarana Pendidikan Klinik Kedokteran Umum & Gigi di BJM). d. Lanjutan Pengembangan RS ULIN, RS Ansyari Saleh, RSJ Sambang lihum.

5.2.3 Prioritas 3 : Peningkatan Perekonomian (1) Mendorong Pertumbuhan ekonomi a. Peningkatan produksi/ produktivitas Padi, Palawija, dan Horti. b. Pengemb.Kegiatan penunjang (Mekanisasi, Benih, Pasca Panen & Pengolahan Hasil). c. Pengemb. Komoditas Perkebunan Rakyat (Karet, Kelapa sawit, Kelapa dalam, dan Nilam) d. Pengemb. Komoditas peternakan (pembibitan dan budidaya). e. Pembinaan & pengemb. Kelembagaan dan SDM Penyuluh. f. Pembuatan Hutan rakyat dan Hutan Tanaman, serta Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu. g. Pengembangan Budidaya daya Perikanan (budidaya dan tangkap)


h. Pengembangan Industri dan Perdagangan ( Pembentukn sentra industri kecil; Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha; Promosi; Pengembangan Informasi Pasar; Kajian Pengemb. Pasar Induk dan Pergudangan). i. Pengembangan KUMKM (Promosi; Jaringan Usaha; SDM) j. Pengembangan Energi alternatif (Pemanfaatan Energi Alternatif Bio Gas; Pengadaan PLTS; InvenInven tarisasi lokasi PLTMH). k. Pemboran air tanah. l. Pengembangan Pariwisata (Promosi & Penyebaran Informasi). m. Pengembangan potensi investasi inve unggulan daerah. (2) Pemantapan Ketahanan Pangan. a. Penanganan Daerah rawan pangan b. Pengemb. Desa Mandiri Pangan; Cadangan Pangan Daerah; Lumbung Pangan Desa c. Diversifikasi Pangan (3) Pengendalian engendalian inflasi dari sisi produksi komoditi pertanian. a. Penyediaan Dana LUEP. b. Pendampingan Operasional DPM LUEP. c. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan. d. Aspek Perdagangan (Monitoring, pembinaan dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok). e. Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi 5.2.4 Prioritas 4 : Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur (1) a.

b.

c.

(2) (3)

Pembangunan jalan : Lintas Kab/Kota wil. Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru (Lingkar dalam selatan; Jalan Veteran; Lingkar Dalam Utara; Banjarbaru – Bati-bati; bati; Banjarbaru – Aranio ; Martapura lama; Gambut – Pulau sari) Lintas Kab. wilayah Barat (Lingkar selatan – km 17 terminal induk ; Dahai –Tanjung; Tanjung; Kandangan – Negara ; Paringin – Halong ; Tanjung – Muara Uya;; Anjir Pasar – Marabahan;; Amuntai – Lampihong;; Jalan Margasari - Buas-buas – Negara – Muara Tapus , Kandangan – Loksado ; Lintas Kab. wilayah Timur (Kotabaru – Sebelimbingan – Tanjung Serdang; Pelaihari – Tangkisung; Pelai hari – Batakan;) Pembangunan Jembatan se se- Kalimantan selatan Rehabilitasi jalan dan jembatan. (HSS; HST; HSU; Balangan; Tapin)


(4)

OP daerah Irigasi dan rawa serta penanganan darurat bencana (Operasi ( dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Riam Kanan Kab.Banjar, Kab.Banjar Pengembangan dan Pengelolaan Sungai dan Danau dll) (5) Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas Angkutan Tambang dan perkebunan (pengawasan Perda No.3/2008) (6) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (7) Studi pengembangan transportasi sungai danpenyeberangan danpenyeberangan di Kalsel (8) Pengerukan alur pelayaran lalu lintas angkutan sungai di wilayah Kalsel (9) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5.2.5 Prioritas 5 : Pengelolaan Lingkungan Hidup (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pengendalian Kerusakan dan Rehabilitasi Hutan dan lahan; Pengendalian Kebakaran Hutan; Pengendalian Illegal Logging dan Illegal Fishing Penangkaran Fauna dan Pelestarian Flora; Pengendalian, Koordinasi, dan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air Pembinaan Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan Pengawasan dan Pengujian polusi udara, limbah cair dan limbah padat pada sumbernya (9) Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Penyusunan Penyusunan ZoningRegulation Kawasan Kantor PusatPemerintah Prov. Kalsel di Banjarbaru) Banjarbaru (10) Peningkatan Kualitas danAkses danAkses Informasi Sumberdaya Alamdan Lingkungan Hidup (11) Inventarisasi Kawasan RawanBencana Rawan Geologi

5.2.6 Prioritas6 : Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik 1.

Peningkatan kualitas, akuntabilitas & transparansi kinerja pemda. a. Penyusunan Perda-Perda Perda yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Penegakan hukum / Perda yang ada. c. Peningkatan pengembangan data dan informasi d. Peningkatan kompetensi aparatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. e. Penyususunan LKPJ, LPPD, LKPD, Lakip, RAD PK, RAD MDG,s, dan RAD Pangan dan Gizi.

2.

Peningkatan eningkatan Pelayanan Publik a. Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah


b. Operasionalisasi Satpol PP; c. Peningkatan tan Kinerja Pemerintah Daerah 3.

Lanjutan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjabaru a. Pembangunan Kantor Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Kalsel (Balitbangda, BKPMD, BLHD, Dispenda dan Dinas Perhubungan) Tahap II. b. Pembangunan UPTD Dispenda (HSS dan HSU). c. Perencanaan Gedung Kantor/Dinas/Lembaga/Badan Pemprov Kalsel. d. Pembangunan batas Tanah Perkantoran Pemda Prov Kalsel di Banjarbaru.

4. Lanjutan Penyelesaian Tata Batas Wilayah a. Lanjutan Penyelesaian tata batas provinsi dan kabupaten/kota. kabupa b. Mendorong penyelesaian tata batas desa di seluruh kabupaten/kota


RENCANA KERJA BAB VI

PENUTUP UTUP



BAB VI PENUTUP RencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2013berlakudaritanggal 201 daritanggal 1 Januarisampaitanggal 31 Desember 201 2013.Langkahlangkahpersiapandimulaisejaktanggalditetapkanhinggapelaksanaannya. Keberhasilanpelaksanaan RKPD tahun 2013untukmencapaitujuandansasaran 201 untukmencapaitujuandansasaran yang telahditetapkantergantungpadasikap mental, tekad, semangat, seman ketaatandandisiplinparapenyelenggarapemerintahandandukungandariparapenyelenggarap emerintah, baikpemerintahdaerahmaupunmasyarakat. Dalamkaitanitu, seluruhpenyelenggarapemerintahan, dengandukunganmasyarakat, perlusecarabersungguh-sungguhmelaksanakan sungguhmelaksanakan pro program dankegiatanpembangunansebagaimana yang yang tertuangdalam RKPD tahun 2013 yang sinergidanterpadubaikantarmaupun inter sektor, agar lebihefektifdanefisiensehinggamampumemberikanmanfaatsebesarbesarnyauntukkesejahte raanmasyarakatsecaraadildanmerata.

RENCANA PEMBANGU KERJAPEMBANGU NAN DAERAH DAERAH2013


Musyawarah Perencanaan (Musrenbangprov) tahun 20 2012.

esuai amanat Undang-Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (UU (UUSPPN), yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, nan, Pengendalian, dan Evaluasi. Bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana Pembangunan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Hal ini dilakukan dalam rangka penyerapan aspirasi semua pemangku kepentingan serta untuk penyelarasan program dan kegiatan Provinsi dan kabupaten/kota. Demikian halnya dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan

S

Serangkaian tahapan telah dilaksanakan dimulai dengan den Forum Grup Discussion (FGD) antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga kemasyarakatan dan juga Perusahaan yang berada di Pemerintah Provinsi.Setelah itu dilanjutkan hingga Forum SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kegiatan PraMusrenbang Provinsi berupaa trilateral desk untuk men mensinkronkan program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.Hasil Pra-Musrenbang Musrenbang tersebut adalah Rancangan RKPD Tahun 2013 yang menjadi bahan dalam

Pembangunan

Provinsi

Adapun un keluaran yang diharapkan dari Musrenbang ini adalah kesepakatan program dan kegiatan prioritas yang kemudian akan menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyu penyusunan Rancangan akhir Renja SKPD provinsi insi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Selanjutnya, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 ini, kami menyiapkan Summary Dokumen rancangan RKPD tahun 2013 Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembahasan Musrenbang Provinsi sehingga dokumen RKPD 2013 menjadi lebih sempurna. Demikian, atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.Selamat mengikuti MusrenbangRKPDTahun Musrenbang 2013 Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin, 1 Januari 2012

SUMMARY RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)2013

Page


Kata Pengantar Daftar isi Pendahuluan Tema Pembangunan Prioritas Pembanguan Fokus Prioritas Sasaran Makro Sasaran Pembangunan Rencana Program dan kegiatan Prioritas

Latar Belakang SUMMARY RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)2013

Page


Rencana Kerja Pembangunan Daerah berisi kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD adalah sebagian kecil dari peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan, yang yangdiarahkan untuk mendorong dan stimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Isi dokumen di awali dengan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari perkembangan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang henda hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu pe diselesaikan pada tahun 2012. RKPD Tahun 2013 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan n Nasional dan Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasii Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah.

mengamanatkan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan da merupakan input untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam penyusunan RKPD Provinsi Ka Kalimantan Selatan Tahun 2013peraturan peraturan perundang-undangan perundang yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain : (1)

Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(2)

Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lem Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3)

Undang-Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No Nomor 4410);

(4)

Undang-Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(5)

Undang–Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Tahun 2013 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang


Page


2008 tentang g Perubahan Kedua atas Undang Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); (6)

(7)

Undang-Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

(8)

Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah

(9)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); (12) Peraturan Pemerintah Nomor omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737): (13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817); (16) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (17) Peraturan Presiden residen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran baran Negara 48, TLN 4833); (18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang ng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,


Page


Pengendalian ian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Pelaksanaan

Rencana

Hubungan Antar Dokumen Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hubungan antara RKPD D dengan dokumen per perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: (1)

(3)

RKPD PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja SKPD merupakan penjab penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh seti setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan.

RKPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 201 merupakan RKPD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 2011-2015. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD adalah untuk menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2011-2015.

(2)

lokasi program pembangunan yang berkait berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

RKPD dan n RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan RKPD PD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar untuk menetapkan

Untuk menunjang pembangunan diperlukan pembiayaan, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berusaha dari tahun ke tahun untuk me meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas tiga komponen yaitu pertama, Pendapatan Asli daerah (PAD); kedua, Dana Perimbangan dan ketiga, Lain Lain Pendapatan Yang Sah Sah. Prediksi pada tahun 2013


Page


diharapkan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 % dengan komponen utama pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) (8,37%). Tabel. Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013(Sumber (Sumber : Biro Keuangan Prov. Kalsel) Belanja Derah erah pada tahun 2013 diprediksikan mengalami pertumbuhan sebesar 1,70 % Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung . Untuk Belanja Tidak langsung terdiri dari : Belanja pe pegawai, Belanja bunga, Subsidi, Belanja hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten /Kota, Bantuan Keuangan ke Kabupaten /Kota, Belanja tak terduga. Sedangkan untuk Belanja Langsung dipergunakan sebagai pendanaan pembangunan Daerah sesuai prior prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.

URAIAN PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH Surflus / (Defisit)

APBD TA 2012 3.111.504.638.560 3.253.504.638.560 (142.000.000.000)

RANCANGAN APBD TA 2013 3.251.883.562.000 3.308.883.562.000 (57.000.000.000)

PEMBIAYAAN DAERAH - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SiLPA TA. BERKENAAN

190.500.000.000 123.000.000.000 48.500.000.000 66.000.000.000 SUMMARY RANCANGAN AWAL 142.000.000.000 57.000.000.000 0,00

0,00

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2013 Pembangunan Kalimantan selatan pada R RKP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013, 201 merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJM RPJ Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011BERTAMBAH / MBUHAN (%) 2015 yang fokus pada PERTUMBU (KURANG) pemantapan fondasi 4,51 140.378.923.440 pembangunan 55.378.923.440 1,70 daerahyang tentunya 85.000.000.000 (59,8 86) akan menuntut perhatian lebih, (67.500.000.000) (35,4 43) 17.500.000.000 36,08 DAERAH (RKPD) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (85.000.000.000) (59,8 86)

2013

0,00

Page


karena tidak hanya untuk melanjutkan hal hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana renc pembangunan tahapan ketiga dari RPJM RPJ Daerah.

kemiskinan, ketahanan pangan pangan, Implementasi PP No.38 tahun 2007 tentang ng kewenangan daerah, permasalahan lahan, dan penataan ruang.

RPJMD kedua (2011-2015) 2015) ditujukan untuk Memantapkan Fondasi Pembangunan Daerah dengan sasaran :

Berdasarkan an tema pembangunan sebelumnya

• • • • • •

Sumber Daya Manusia : Pencapaian Wajib Belajar 12 Tahun Ekonomi : Peningkatan Peran Perdagangan dan Industri Infrastruktur : Peningkatan Sumber Daya Alam : Penataan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Pemerintahan yang baik : Penerapan Prinsip good government Tata Ruang : Tersedianya Data Spasial Secara umum tujuannya adalah Peningkatan Basis

Pembangunan daerah dengan penekanan pada peningkatan kualitas alitas SDM dan pemanfaatan IPTEK yang mendukung industrialisasi pertanian secara cermat Rencana Kerja Pembangunan embangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu isu-isuyang bersifat nasional dan global. Seperti penurunan inflasi, peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Manusia),

Visi RPJMD 2011-2015 2015 :“Terwujudnya Kalimantan Selatan Yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman,

• “ Memelihara Peningkatan Perekonomian 2011

2012

Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat, Serta Pencapaian Peningkatan IPM “ • “Percepatan Peningkatan IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Melalui Peningkatan Sinergi Pengelolaan Pembangunan“

Tema Pembangunan Tahun 2013: 201 ”Peningkatan Sinergi Pembangunan Untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” Pengertian dari tema pembangunan yaitu : Bahwa dalam mencapai suatu tujuan pembangunan daerah/wilayah diperlukan sebuah sistem/proses, sistem/proses dalam hal ini sistem/proses tersebut berbingkai semangant kebersamaan dan keterpaduan (sinergi ))baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, dengan perpaduan sinergi antara stakeholders.. Sinergi yang diusung tidak hanya Pemerintah


Page


pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota abupaten/Kota yang melingkupi kawasan Provinsi Kalimantan Selatan tetapi juga termasuk didalamnya adalah keikutsertaan masyarakat sebagai gai bagian dari pembangunan.

(5) (6)

Pengelolaan Lingkungan Hidup Melaksanakan Pemerintahan yang baik

Dengan sinergi ini maka hasil akhir yang diharapkan yaitu kesejahteraan masyarakat dengan indikator – indikator seperti turunnya angka kemiskinan, meningkatnya IPM, dan pertumbuhan perekonomian mengalami percepatan percepatan.

Pembangunan Daerah Provinsi Fokus Prioritas PembangunanTahunan Kalimantan Selatan Tahun 2013 201 adalah sebagai berikut: Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD maka dalam mengukur keberhasilan pembangunan maka Enam prioritas tersebut diimplementasikan dalam rencana pembangunan daerah tiap tahunnya. Enam prioritas tersebut bertujuan untuk menjawab sejumlah tantangan dan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan daerah Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut: (1) (2) (3) (4)

Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya Membangun Sumberdaya Manusia Peningkatan Perekonomian Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur

Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya

Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, terkait aspek sosial budaya, a, pemuda & olahraga, serta agama, dengan fokus prioritas sebagai berikut :

1)

Sinergitas Semua Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Penurunan Angka Kemiskinan Lanjutan Bantuan Penanganan Penyandang Masalah Mas Kesejahteraan Sosial (PMKS) (PMKS

2)


Page


3)

4) 5)

6)

Panti Sosial (Bina Remaja Budi Satria: Asuhan Anak Budi Mulia:Bina Netra Fajar Harapan; Tresna Werdha Budi Sejahtera; Bina Melati). Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Komunitas Adat Terpencil (Kat) Peningkatan Kegiatan Kepemudaan& Or Bantuan Kegiatan Kepemudaaan & Or Pembangunan Kawasan Olahraga (Sport Center). Pengembangan Dan Pelestarian Kegiatan Budaya Dan Pariwisata Kegiatan Penanggulangan Dan Pencegahan Bencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat D Dalam Penanggulangan Bencana Lanjutan Kegiatan Keagamaan: Penanganan Bantuan Keagamaan. Lanjutan Implementasi Perda 3/2009 Ttg – Pendidikan Al Qur’an


Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, dengan fokus fok prioritas sebagai berikut : I : 1) Percepatan Peningkatan Angka IPM Aspek Pendidikan (Angka Melek Huruf, Rata2 Lama Sekolah, APK, APM)

2)

3)

4)

5)

Aspek Kesehatan ( UHH, U AKI, AKB, Tingkat Gizi). Implementasi RAD AD MDg’S Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana Pendidikan & Kesehatan. Lanjutan Pemb/Peng Pemb/Pengemb Rs Ulin, Ansyari – Saleh; Sambang Lihum, & Rs Gigi Dan Mulut. Lanjutan Pemb. Fak. Kedokteran Gigi & Mulut Peningkatan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan. Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jaminan Kesehatan Masyarakat Peningkatan ProduktivitasKetenagakerjaan. Implementasi Masterplan Blk Peningkatan Rasio Smk:Smu 2013 = 43: 57 Lanjutan Pembangunan Gedung Pendidikan

Prioritas 3 : Peningkatan Perekonomian

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Pengendalian Inflasi, serta Pemantapan Ketahanan Pangan:

1) 2) 3) 4)

Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengendalian Inflasi Pemantapan Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi/Produktivitas Padi, Palwija Dan Hortikultura Peningkatan Produksi/Produktivitas Peternakan

5)


Page


6) 7) 8) 9)

Peningkatan tan Produksi/Produktivitas Perkebunan Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah

Prioritas 4 : Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur

Menunjang / Memfasilitasi Pembangunan danPengembangan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Utama, Infastruktur Dasar, danFasilitasPublik Lainnya :

1)

Pembangunan/ Pemeliharan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan (Berstatus Jalan Provinsi Dan Jalan Strategis Provinsi Rencana) Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Lainnya. Peningkatan Sarana & Prasarana Publik (Peningkatan Pemb. Fasilititas Sosial Dan Keagamaan) Pengembangan/Pengelolaan Air Minum Dan Limbah (Pengembangan PPSP Dan Pamsimas) Pengendalian engendalian & Pengamanan Lalu Lintas. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Perencanaan & Pengembangan Komunikasi Dan Informasi.

2) 3) 4) 5) 6) 7)

Prioritas 5 : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mendorong & memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kuaLitas SDA dan LH :

1) Implementasi Rad Grk 2) Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 3) Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Rakyat. 4) Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. 5) Peningkatan n Dan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan Prioritas 6 : Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik

Peningkatan Kualitas, Akuntabilitas Transparansi Kinerja Pemda, dan Peningkatan Pelayanan Publik :

1) Lanjutan Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemprov Di Banjarbaru. 2) Penanganan Perbatasan: Lanjutan Penyelesaian Tata Batas Antar Provinsi Dan Antar Kabupaten/Kota. Pemb. Gerbang Tapal Batas (Kalsel-Kaltim). (Kalsel 3) Penegakan Hukum Terhadap Perda Yang Ada. 4) Penyusunan Perda Perda-Perda Yang Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5) Pencapaian Wtp 6) Peningkatan Kualitas Lakip 7) Peningkatan Pengembangan Data Dan Informasi 8) Peningkatan Kompetensi Aparatur Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pelaporan.


Page


9) Mendorong Dan Memfasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya Budaya, sasarannya sebagai berikut : (1) (2) (3)

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 201 2013 terdapat enam (6)) sasaran makro daerah, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 6,0-6,3% Laju inflasi sebesar 6,0-7,5 % Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,6 6,60% Tingkat kemiskinan sebesar 4,49 9% Indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 72,12 % Pertumbuhan penduduk 1,63 %

Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia dan memiliki toleransi antar umat beragama. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat. Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumberdaya daerah.

Prioritas 2 : Membangun Sumber Daya Manusia, Manusia sasarannya sebagai berikut : (1) Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan yang berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan (2) Terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan (3) Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing Prioritas 3 : Peningkatan Perekonomian, Perekonomian sasarannya sebagai berikut : (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (2) Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengemb pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri.

Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah Provin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013, dalam setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut:

Prioritas 4 :Pembangunan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, sasarannya sebagai berikut :


Page


(1)

(2)

(3)

(4)

Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, g, barang dan jasa. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bers bersih dan sanitasi. Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur.

Prioritas 5 :Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hidup, sasarannya sebagai berikut : (1) Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (2) Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup Prioritas 6 :Melaksanakan Melaksanakan Pemerintahan yang baik baik, sasarannya sebagai berikut: (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. (2) Terwujudnya pelayanan layanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. (3) Terwujudnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi guna mendorong reformasi birokrasi.

(4)

(5) (6) (7) (8)

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah. Terwujudnya perkantoran pemerintah provinsi di Banjarbaru. Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik dan mudah.

Rencana Program Prioritas Rencana program prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (RKPD 2013) diuraikan dalam setiap prioritas pembangunan, sebagai berikut : Prioritas 1 : Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya Dalam upaya mewujudkan PrioritasPertama, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Urusan Pemerintahan Umum, dengan program sebagai berikut :


Page


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan prioritas : Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan Program Pembinaan Pendidikan Daerah Program Pembinaan Keagamaan Daerah Program Pembinaan Kesehatan Daerah Program Pembinaan Kesejahteraan esejahteraan Sosial Daerah

(4) (5) (6) (7) (8)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pemberantasan Pekat Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Urusan Keternagakerjaan, dengan program sebagai berikut : Urusan Sosial, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan akses Masyarakat Miskin terhadap sumberdaya pembangunan Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Pembinaan anak terlantar Pembinaan panti asuhan/panti jompo Pembinaan eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Urusan Kesbangpollinmas Dalam Negeri, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Program PeningkatanKeamanan dan K Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

(1) (2) (3)

Program Peningakatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penigkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Program Peingkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pengingakat Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan


Page


(5)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

(3)

Urusan KB dan KS, dengan program sebagai berikut :

(4) (5)

(1) (2) (3) (4)

(6) (7)

Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri (5) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (6) Program Pengembangan Pusat Pelayan Informasi dan Konseling KRR (7) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk AIDS/HIV (8) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tum Tumbuh Kembang Anak (9) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (10) Program Pengembagan Model Operasional BKB Posyandi-PADU. Urusan Pemuda dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut : (1) (2)

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah O Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Urusan Kebudayaan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Kekayaan Budaya

Pengelolaan

Urusan Pariwisata, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Urusan Transmigrasidengan dengan program sebagai berikut : 1) 2) 3)

Program Pengembangan Wilayah transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Program Transmigrasi Regional



Page


Urusan Pendidikan, dengan program sebagai berikut : (1)

(2)

(3)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan prioritas adalah: • Fasilitasi Pengembangan kelembagaan • Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana • Fasilitasi Pengembangan kurikulum • Fasilitasi pembinaan kesiswaan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan prioritas adalah • Pembangunan / penambahan /rehabilitasi /rehabilita Ruang Kelas sekolah • Pembangunan/penambahan/rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah • Pembangunan/rehabilitasi ruang ibadah • Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan sekolah • Pengadaan buku-buku buku dan alat tulis siswa • Pengadaan meubeler sekolah • Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah • Penyelenggaraan pake A setara SD dan Paket B setara SMP • Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan Prioritas adalah: • Pembangunan / penambahan /rehabilitasi Ruang Kelas sekolah • Pembangunan/penambahan/rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah

(4)

(5)

(6)

• Pembangunan/rehabilitasi ruang ibadah • Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan sekolah • Pengadaan buku-buku buku dan alat tulis siswa • Pengadaan meubeler sekolah • Rehabilitasi sedang/berat edang/berat bangunan sekolah • Penyelenggaraan pake C setara SMA • Penyediaan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu Program Pendidikan Non Formal • Pembinaa pendidikan kursus dan kelembagaan • Pengembangan pendidikan keaksaraan • Pengembangan pendidikan kecakapan hidup • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal • Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pemblajaran pendidikan non formal Pendidikan Luar Biasa • Pembangunan / penambahan /rehabilitasi Ruang Kelas sekolah • Pembangunan/penambahan/rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah • Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan sekolah • Pengadaan buku-buku buku dan alat tulis siswa • Pengadaan meubeler sekolah • Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Page


•

(7)

(8)

Pengelolaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertaraf internasional • kualifikasi akedemik dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan faormal dan non formal • Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal • Peningkatan kompetensi teknis pendidik unit pelaksana teknis Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Koordinasi pengembangan minat baca dan budaya baca • Pengembangan perpustakaan Daerah • Penyediaan bahan n pustaka Perpustakaan Daerah Manajemen Pelayanan Pendidikan • Pengembangan system managemen pendidikan • Fasilitasi kerjasama bidang pendidikan • Fasilitasi ujian akhir sekolah bertaraf internas internasional, ujian nasional dan ujian kesetaraan

Urusan Kesehatan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan prioritas adalah: Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12)

(13)

(14) (15) (16) (17) (18)

Program Promosi Kesehatan dan da Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu paru/Rumah Sakit Mata. Program Pemeliharaan Sarana dan Praasarana Praasa Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Paru Sakit Mata. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Kesehatan Lansia Program Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Kesehat Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai berikut :


Page


(1) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (2) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan (5) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender Urusan Ketenagakerjaan, dengan prog program sebagai berikut : (1) Peningakatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (2) Penigkatan Kesempatan Kerja (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut : (1) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda (2) PeningkatanPeran Serta Kepemudaan (3) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (4) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (5) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga (6) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Ra (7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Urusan Kebudayaan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Urusan Sosial. dengan program sebagai berikut : (1) Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. (2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (3) Pembinaan Anak Terlantar (4) Pembinaan Penyandang Cacatan dan Trauma (5) Pembinaan Panti Asuhan/Panti uhan/Panti Jompo (6) Pembinaan eks Penyandang masalah Sosial (7) Pemberdayaan Kelembagaan Soaial Urusan Kearsipan, dengan program sebagai berikut : (1) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (2) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkal Sarana dan Prasarana Kearsipan (4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Prioritas 3 : Peningkatan Perekonomian


Page


(1) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Penanganan Daerah Rawan Pangan).

(10) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian). (11) Peningkatan pemasaran aran hasil produksi peternakan (Promosi dan Pengembangan Pasar).

Urusan Pertanian,dengan dengan program sebagai berikut :

Urusan Kelautan dan Perikanan,dengan Perikanan program sebagai berikut :

Urusan Ketahanan Pangan, dengan program sebagai berikut :

(1) Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana produksi). (2) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (Revitalisasi penggilingan padi). (3) Peningkatan Penerapan enerapan Teknologi Pertanian (Pembinaan Dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian). (4) Peningkatan Produksi Pertanian (Peningkatan produksi dan Produktivitas Padi Lokal). (5) Peningkatan Produksi Perkebunan (Pengembangan Komoditas Karet dan Kelapa Sawit Rakyat). (6) Peningkatan ngkatan Penerapan Teknologi Perkebunan (Pengembangan Kebun Produksi). (7) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan (Peningkatan mutu, pemasaran hasil, dan pembinaan kemitraan perkebunan). (8) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Pengembangan Pembibitan Ternak). (9) Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Keamanan Pangan (Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Zoonosa)

(1) Pengembangan Budidaya Perikanan (Pengembangan Budidaya Ikan Lokal). (2) Pengembangan Perikanan Tangkap (Pengembangan Sarana dan Prasarana sarana Perikanan Tangkap). (3) Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau Kecil (Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir). (4) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan). (5) Optimalisasi timalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan). (6) Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan (Peningkatan kualitas SDM penyuluh Perikanan). Urusan Kehutanan,dengan dengan program sebagai berikut : (1) Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kehutanan (Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu; Pengembangan Hutan Rakyat).


Page


(2) Pembinaan dan Penertiban Industri (Monitoring dan Evaluasi Perijinan).

Hasil

hutan

Urusan Industri ,dengan dengan program sebagai berikut : (1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri). (2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (3) Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi (Peningkatan Sumberdaya Manusia Operator Industri Kecil Menengah). (4) Pengembangan sentra-sentra sentra industri potensial (Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menengah,dengan program sebagai berikut : (1) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif (Fasilitasi pengembangan ngan Usaha Kecil Menengah; Penyertaan Modal UMKM). (2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM (Peningkatan SDM KUKM). (3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM). (4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koper Koperasi (Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha koperasi; Pengembangan UKM di bidang agriindustri).

Urusan Penanaman Modal, dengan program sebagai berikut : (1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (Pengembangan Potensi Unggulan Daerah). (2) Peningkatan ingkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal). (3) Urusan Perdagangan : (4) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah (Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri) (5) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Perdagang Dalam Negeri (Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk). (6) Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, Mineral dengan program sebagai berikut : (1) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi (Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang Pertambangan dan energi). (2) Pengembangan Potensi Energi Lokal (Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternif Biogas). (3) Pengembangan Listrik Perdesaan (Pengadaan dan pemasangan PLTS) (4) Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Sumber Daya Mineral dan Air serta Lingkungan Geologi (Survey Potensi dan Pemanfaatan Air Tanah). Prioritas 4 : Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur


Page


Urusan Pekerjaan Umum dengan program sebagai berikut: (1) Program Pembangunan ngunan Jalan dan Jembatan (2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (4) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air La Lainnya (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. (6) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik (9) Program Perencanaan Tata Ruang (10) Program ram Pengaturan Jasa Konstruksi (11) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (12) Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi (13) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan mbangunan Sarana dan Prasarana (6) Program Perhubungan (7) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (8) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. (10) Program Pengembangan Informasi dan Media Massa (11) Program Fasilitasi asi dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi (12) Program Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Informasi (13) Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kantor. (14) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparat (15) Program Peningkatan Disiplin Berlalu lintas Prioritas 5 : Pengelolaan Lingkungan Hidup

Urusan Perhubungan dengan program sebagai berikut :

Urusan Penataan Ruang dengan program sebagai berikut:

(1) Program Administrasi Perkantoran (2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur (3) Program Peningkatan SDM di Bidang Teknis Perhubungan Komunikasi dan Informatika (4) Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kantor

(1) Program Perencanaan Tata Ruang (2) Program Pemanfaatan Ruang (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Urusan Lingkungan Hidup dengan program sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Persampahan

Kinerja

Pengelolaan


Page


(2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (4) Program Rehabilitasi dan Pemul Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi (7) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Kawasan Konservasi Laut dan Hutan (8) Program ogram Pengendalian Kebakaran Hutan (9) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

(2)

Urusan Kehutanan dengan program sebagai berikut:

Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program sebagai berikut :

(1) Perencanaan dan Pengembangan Hutan. (2) Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan.

Prioritas 6 : Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik Urusan Pemerintahan Umum, dengan program sebagai berikut : (1)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat (7)

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala Daerah Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Optimalisasi pemanfaatan teknologi iinformasi Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan peraturan perundangperundang undangan Penelitian dan pengembangan Pencegahan penyalahgunaan narkoba

Program Pengembangan Data dan Informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan bangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Page


(8) (9) (10) (11)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Urusan Kearsipan, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4)

Perbaikan sistem administrasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Urusan usan Kominikasi dan Informatika, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Kerjasama informasi dengan mas media

Urusan Kepegawaian, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3)

Pendidikan kedinasan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pembinaan dan pengembangan aparatur

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan program sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5)

Peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan Pengembangan ngembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Peningkatan Partisipasi masyarakat dan pembangunan desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Peningkatan Peren perempuan di perdesaan SUMMARY RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)2013

Page


NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI AWAL RPJMD

KONDISI TERKINI

TARGET 2013

TARGET 2015

1.

Pertumbuhan ekonomi

%

5,58 (2010)

6,12 (2011)

6,0 – 6,3

6,0 – 6,9

2.

PDRB Per Kapita (Adhk)

Juta Rp.

8,4 (2010)

8,8 (2011)

9,10

9,2 - 10,6

3.

Laju Inflasi

%

9,06 (2010)

3,98 (2011)

6,5-7,0

5,0 – 7,0

4. 5. 6. 7. 8.

Indeks Gini Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia Tingkat pertumbuhan penduduk

Indeks % % % %

0,24 (2009)

6,75 (2009) 5,21 (2010) 69,30 (2009) 1,98 (2000-2010)

0,27 (2010) 5,23 (ags 2011) 5,29 (2011) 69,92 (2010) 1,98

0,23 6,60 4,71 72,12 1,73

6,62 – 6,50 4,25 - 3,99 70 - 74 1,60 - 1,40

0,22 – 0,18


Page

Capaian dan sasaran makro RKPD 2013 Untuk Prioritas 1 :Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya No

Indikator Kinerja

Kondisi Awal RPJMD

Kondisi Saat Ini

Target 2013

Target RPJMD 2015

1

Tingkat Kemiskinan

5,21 % (2010)

5,29 (2011)

4,49

4,25 - 3,99 %

2

Tingkat Pengangguran Terbuka

6,75 (2009)

5,23 (ags 2011)

6,60

6,62-6,50

3

Tingkat Penerapan Nilai Dan Norma Agama

Cukup Baik

Cukup Baik

Baik

Baik

4

Harmonisasi Antar Umat Beragama

Baik

Baik

Baik

Terjaga

5

Terwujudnya Pelayanan PMKS

Ada

Ada

Pelayanan Pmks Baik

Akses Pelayanan Baik

6

Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga

Ada

Meningkat

Meningkat

Meningkat Baik

7

Tradisi Dan Budaya Daerah

Terpelihara

Terpelihara

Terpelihara

Terpelihara


Capaian dan sasaran makro RKPD 2013 Untuk Prioritas 2 ::Membangun Sumber Daya Manusia No

Indikator Kinerja Makro

Kondisi Awal

Kondisi Saat Ini( 2011)

Target 2013

Target RPJMD 2015

Pendidikan 1 2

Angka Melek Huruf Angka rata2 lama sekolah

95,33 7,40

95.94 (2010) 7.65 (2010)

96,8 8,96

97,8% 10 tahun

3

Angka partisipasi kasar PAUD SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA/SMK

54,25 99,42 97,05 74,29

56,20 99,86 97,54 78,25

60,70 108,75 98,22 83,71

65,0 115,0 99,02 90,0

Angka partisipasi murni SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA/SMK

99,02 85,06 67,58

99,29 87,45 69,84

99,59 91,00 70,22

100 95 72

0%

Master Plan

60%

100%

4

5

BLK Berstandard Interna-sional


Page


6

Peningkatan Rasio SMU : SMK

55:45

57 : 43

63,45

63,70 (2010)

67

50 : 50

Kesehatan 1.

Angka Harapan Hidup

2.

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

50

50

33,5

24

3.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

228

228

165

118

4.

Prosentase Pddk Memiliki Jaminan Kesehatan

0%

60

100

100

69,30 (2009)

69,92 (2010)

72,12

70-74

5.

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

71

Capaian dan sasaran makro RKPD 2013 Untuk Prioritas 3 ::Peningkatan Perekonomian NO

INDIKATOR

EKONOMI 1. Pertumbuhan PDRB Sektor a. Pertanian b. Pertambangan c. Industri pengolahan d. Perdagangan 2 Kontribusi PDRB Sektor a. Pertanian b. Pertambangan c. Industri pengolahan d. Perdagangan

SATUAN

KONDISI AWAL

KONDISI AWAL

Target 2013

TARGET 2015

%

2009 7,12 1,73 2,31 5,80

2011 3,91 6,53 3,18 8,21

4,57 5,82 6,34 7,85

6,02 5,10 9,50 7,48

22,34 21,06 9,87 15,00

20,10 24,42 9,19 15,36

22,25 19,01 10,80 15,23

24,4 13,6 12,4 15,1

%

Capaian dan sasaran makro RKPD 2013 Untuk Prioritas 4 ::Pembangunan Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI

KONDISI

TARGET

TARGET


Page


1 2

3. 4.

Panjang jalan yang dibangun Panjang jembatan yang dibangun (Termasuk jembatan yang menghubungkan daratan pulau Kalimantan dengan Pulau Laut lainnya) Kondisi jalan dalam kondisi baik Jembatan dalam kondisi baik

km km

AWAL 825 9.366

2010/2011 2 -

2013 6 -

2015 22 300 dan 3000

% %

75 80

75 80

75 80

75 80

Capaian dan sasaran makro RKPD 2013 Untuk Prioritas 5 ::Pengelolaan Lingkungan Hidup NO

1 2 3

INDIKATOR

Indeks kualitas lingkungan Nilai tutupan revegetasi lahan Indeks kualitas air

4

Kualitas udara

SATUAN

Peringkat % indeks

indeks

KONDISI AWAL RPJMD 26 39,24 Tercemar berat (8,40) Baik (97,11)

KONDISI 2010/2011

TARGET 2013

TARGET 2015

21 39,26 36,67

21 39,5 37,00

20 40 Tercemar sedang (6,0) (

98,7

98,7

Baik (98,5)

Pembangunan Dan Perbaikan Infrastruktur Capaian dan sasaran makro RKPD 2013 Untuk Prioritas 6 ::Pembangunan


Page


No

Indikator Kinerja

Kondisi Awal RPJMD

Kondisi Saat Ini

Sasaran 2013

Target RPJMD 2015

1.

Kualitas Pelayanan Publik

Baik

Baik

Baik

Sangat Baik

2.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Baik

Baik

Wtp Wt

Wtp

3.

Kinerja Instansi Pemerintah

Cukup

Cukup

Baik

Baik

4.

Jadwal Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

5.

Penegakan Hukum Atas Produk Hukum Daerah

-

40%

60 6 %

100 %

6.

Kebebasan Sipil (Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berpendapat, Berkeyakinan, Diskriminasi)

61,6 %

61,6 %

81,64 81,64%

95 %


Page

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH RKPD TAHUN 2013 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents