PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Jl. Panglima Sudirman No. 5 Banjarbaru 70711 Telp 0511-772057 Fax 0511-772473 E-mail :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR :
/Diperta TPH/2014 TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 agar dapat lebih berdaya guna dan berhasilguna, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2015; b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011 – 2015 yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 Jo. Undang- undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106).
2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dibuat beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4708); 8. Peraturan Pemeritah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663); 9. Peraturan Pemeritah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggarann Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
11. Pertauran Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20102014; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001-2025 ; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2) ; 15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan ; 16. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. 17. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0442/KUM/ Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Proviinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015;
KEDUA
: Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 adalah sebagai Rencana pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2015 dan untuk melaksanankan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai wujud
pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Di samping itu juga merupakan tolok ukur dalam menilai pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi); KETIGA
: Ruang Lingkup Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kesekretariatan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura,Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH), Balai Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Alsintan TPH);
KEEMPAT
: Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 sesuai dengan Indikator Kinerja dan Kegiatan yang telah ditetapkan.lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
KELIMA
: Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Klaimantan Selata tahun 2015 disusun sebagai berikut :
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII
Pendahuluan; Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu; Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan; Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang menggambarkan Pencapaian RENSTRA SKPD.; Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan dana indikatif. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Penutup
KEENAM
: Isi beserta uraian rincian sebagaimana tersebut Pasal 5 terdapat dalam naskah lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan.
KETUJUH
: Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura,Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH), Balai Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Alsintan TPH), dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran harus berdasarkan dan atau berpedoman kepada Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015. KEDELAPAN : Rencana Kerja ini dapat dilakukan evaluasi dan revisi sepanjang
dibutuhkan dan atau diselaraskan dengan situasi dan kondisi serta perubahan yang terajadi baik di lingkungan internal dan eksternal. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Banjarbaru Pada tanggal : 21 April 2015 Plh. Kepala Dinas
IR. FATHURRAHMAN Pembina Tk. I NIP. 19621121 199903 1 008
