RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI BANGUNAN

Prosiding Semirata 2015 bidang Teknologi Informasi dan Multi Disiplin Universitas Tanjungpura Pontianak Hal 98-107

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI BANGUNAN DESIGN APPLICATION OF LAND AND BUILDING TAX INFORMATION SYSTEM 1) Ilhamsyah, 2)Shantika Martha 1)

Prodi Sistem Informasi, Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura, Pontianak [email protected], Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp./Fax.: (0561) 577963 2) Prodi Statistik, Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRACT Mandated by Law No. 28/2009 concerning: Local Taxes and Levies job .Therefore delegated authority Land and Building Tax (PBB) from central government to cities and counties is an obligation that must be done. As one of the problems facing PBB is to manage the taxpayer's level of awareness is still very low so that it becomes a major factor maximal reception area. The Local Government take over the PBB by setting the following requirements: Local regulations Land and Building Tax, had a database of land and buildings, human resources to manage the data, and applications that can serve PBB in information systems. With the expected implementation of PBB Information Systems Land and Building Tax collection can be performed more optimally, so that can sustainably improve land and building tax receipts. Keywords: Information Systems, Land and Building Tax, Local Tax

ABSTRAK Amanat UU No. 28/2009 tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pekerjaan .Oleh karena itu pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah kota dan kabupaten adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Adapun salah satu masalah dihadapi untuk mengelola PBB adalah tingkat kesadaran wajib pajak masih sangat rendah sehingga menjadi faktor utama kurang maksimalnya penerimaan daerah. Maka Pemerintah Daerah wajib mengambil alih PBB dengan menyiapkan persyaratan sebagai berikut : Peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan, punya database tanah dan bangunan, SDM untuk mengelola data, dan aplikasi yang dapat melayani PBB berupa sistem informasi. Dengan adanya Sistem Informasi PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pun dapat dilakukan lebih optimal, sehingga secara berkesinambungan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kata Kunci: Sistem Informasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah

1.

PENDAHULUAN Pekerjaan pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari

pemerintah pusat ke pemerintah kota dan kabupaten ini merupakan amanat UU No. 28/2009 tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perkembangan era desentralisasi Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Dan Rapat Tahunan Bidang MIPA 2015 dengan Tema “Peran Ilmu MIPA Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa” pada tanggal 7 Mei 2015 di Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura Pontianak.

Ilhamsyah dan S. Martha

telah sampai ke pelimpahan wewenang mengelola PBB ke kota/kabupaten, sementara kondisi yang ada masih diurus oleh pemerintah pusat pada kementerian keuangan pada dirjen pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama [1]. Salah satu masalah yang dihadapi untuk mengelola PBB kota/kabupaten adalah tingkat kesadaran wajib pajak dan pentingnya peranan pajak dalam upaya pembangunan masih sangat rendah sehingga menjadi salah satu faktor utama kurang maksimalnya penerimaan daerah [2]. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah media informasi pajak untuk kemudahan, keakuratan, bentuk transparansi

kepada masyarakat sebagai informasi

publik. Seiring dengan perkembangan teknologi kebutuhan pemrosesan data yang lebih cepat, mudah dan akurat perlu sistem yang mampu menyediakan informasi yang cepat serta tepat waktu dan menghasilkan informasi pendaftaran, pelayanan dan pembayaran. Maka Pemerintah Daerah wajib mengambil alih PBB dengan menyiapkan persyaratan sebagai berikut : Peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan, punya database tanah dan bangunan, SDM untuk mengelola data : survey, entry, menilai dan menerima pembayaran PBB, dan aplikasi yang dapat melayani PBB berupa sistem informasi[3]. Berdasarkan permasalahan latar belakang, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian adalah pertama, menganalisis pengembangan sistem informasi PBB. Kedua, dengan adanya aplikasi sistem informasi yang dibuat di harapkan dapat memberikan informasi publik pada wajib dan subjek pajak dalam setiap informasi untuk pelayanan PBB serta dapat meningkatkan penerimaan PBB. Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah masyarakat dapat kemudahan, keakuratan, lebih akuntable dan lebih transparan dalam kinerja penarikan PBB.

2.

METODE PENELITIAN Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem

Informasi PBB menggunakan methodologi standar pembangunan sistem yaitu SDLC (Sistem Development Life Cycle atau Siklus Hidup Pengembangan Sistem) yang berfungsi untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah dari setiap tahapan, yaitu [4] :Survey dan Analysis, Design Spesifications, Pemrograman dan Testing, Implementasi dan evaluasi. 3.

LANDASAN TEORI

99 Semirata 2015 bidang MIPA BKS-PTN Barat Pontianak, 7 Mei 2015


Ruang lingkup komponen sistem informasi PBB terdiri dari lima unsur dan dijelaskan mengenai masing-masing unsurnya, yaitu [5] : 3.1

Nomor Objek Pajak (NOP) Merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas tiap-tiap objek pajak.Ciri-ciri

yang melekat pada NOP adalah: Unik, Permanen dan standar. Format penomoran NOP adalah sebagai berikut: NOP ditetapkan 18 digit. Contoh format NOP: AABBCCDDEEXXYYYY - A = kode provinsi (sesuai standar dari BPS) - B = kode kabupaten/kota (sesuai standar dari BPS). - C = kode kecamatan (sesuai standar dari BPS). - D = kode kelurahan (sesuai standar dari BPS). - E = kode blok. - X = nomor NOP. - Y = kode khusus/cek digit Nomor obyek pajak ini penting untuk mengetahui posisi terhadap obyek pajak dalam satu peta kota atau kabupaten. 3.2 Blok Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokkan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan permanen. Syarat utama sistem identifikasi objek pajak adalah stabilitas. pada

sistem

identifikasi

Perubahan

yang

terjadi

dapat menyulitkan pelaksanaan dan administrasi. Alasan

kestabilan ini yang menyebabkan RT/RW atau sejenisnya yang cenderung mengalami perubahan yang relatif tinggi tidak dimanfaatkan sebagai salah satu komponen untuk mengidentifikasi objek pajak yang bersifat permanen dalam jangka

panjang.

Sehingga apabila RT/RW atau sejenisnya dimasukkan sebagai bagian dari NOP/blok dapat menyebabkan NOP/blok tidak permanen. Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi

objek pajak. Jadi penetapan definisi serta pemberian kode blok

semantap mungkin sangat penting untuk menjaga agar identifikasi objek pajak tetap bersifat permanen.

3.3

Zona Nilai Tanah (ZNT) Merupakan pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang

memiliki nilai/harga yang sama.Format penomoran ZNT mulai dari AA sampai dengan ZZ. ZNT nomor AA mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai tertinggi 100 Semirata 2015 bidang MIPA BKS-PTN Barat Pontianak, 7 Mei 2015


pada blok peta tersebut. ZNT nomor ZZ mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai terendah pada blok peta tersebut.

3.4

Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Merupakan list/daftar yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB untuk mempermudah

melakukan penilaian harga jual bangunan. DBKB terdiri dari 3 komponen: Komponen utama,Komponen material, dan Komponen fasilitas. Penentuan DBKB disesuaikan dengan harga dan upah yang berlaku pada masing-masing kabupaten/kota. 3.5

Program Komputer Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan

kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang besar serta terjaminnya keamanan basis data yang tersimpan, maka aplikasi Sistem Informasi PBB telah didukung oleh teknologi komputerisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data subjek dan objek pajak [3]. Dengan adanya Sistem Informasi PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB pun dapat dilakukan lebih optimal, sehingga secara berkesinambungan dapat meningkatkan penerimaan PBB. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi. 4.

PERANCANGAN

Data Flow Diagram merupakan alat bantu grafis untuk menguraikan dan menganalisis pergerakan data yang melalui suatu sistem, termasuk proses data dari penyimpanan data. Diagram konteks merupakan diagram tingkat atas, yaitu diagram dari sebuah sistem informasi yang menjelaskan hubungan sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini sebagai berikut



Gambar 1. Diagram Konteks Sistem Informasi PBB

4.1 Entity Relation Diagram Entity Relation Diagram (ERD) adalah pengekspresian dari keadaan sebenarnya ke dalam kumpulan objek-objek dasar yang disebut entitas melalui relasi

diantara

entitas-entitas tersebut. Adapun Diagram ERD pada sistem informasi pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

Gambar 2. ERD Sistem Informasi PBB

5.

HASIL DAN ANALISIS



5.1

PBB

Menu ini berisi data-data yang berkaitan dengan pengolahan data PBB. Menu ini dapat mengolah data NOP pajak. Adapun secara lengkap akan dijelaskan oleh gambar 3 berikut :

Gambar 3. Halaman PBB

5.2

Rekap Piutang PBB Submenu Rekap Piutang PBB adalah untuk menampilkan data Nomor Wajib

Pajak (NPWP) yang menunggak utang PBB dari tahun 1994 sampai dengan tahun berjalan. Adapun dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Halaman Rekap Piutang PBB



5.3

Rekap Piutang PBB detail Submenu rekap piutang PBB memiliki checkbox yang menampilkan secara detail

rekap piutang PBB berdasarkan bulan dan tahun masa pajak dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Halaman Rekap Piutang Detail PBB

5.4

Piutang dan Pembayaran PBB Submenu piutang dan pembayaran PBB adalah untuk menampilkan data piutang

dan pembayaran PBB dengan opsi menu piutang tanpa pembayaran, pembayaran tanpa piutang, dan piutang dengan pembayaran. Berikut ini adalah gambar 6 halaman piutang dan pembayaran PBB.

Gambar 6. Halaman Piutang dan Pembayaran PBB



5.5

Cari Pembayaran Piutang PBB Submenu pencarian pembayaran piutang PBB adalah menu untuk melakukan

pencarian piutang PBB berdasarkan NOP. Bila pencarian NOP berhasil di identifikasi, maka akan menampilkan data PBB secara detail. Berikut adalah gambar 7 yaitu fitur untuk pembayaran piutang PBB.

Gambar 7. Halaman Pencarian Pembayaran Piutang PBB

5.6

Pembayaran Piutang PBB Submenu ini adalah untuk melakukan pendataan penerimaan PBB. Adapun lebih

lengkap akan ditunjukkan pada gambar 8.

Gambar 8. Pembayaran Piutang PBB



5.7

Surat Tanda Setoran (STS) Surat Tanda Setoran adalah submenu untuk menampilkan data penerimaan obyek

pajak secara harian dengan rincian penerimaan via Dispenda atau via Kas Daerah melalui transfer ke Bank yang ditunjuk oleh Dispenda.

Gambar 9. Surat Tanda Setoran

6. KESIMPULAN Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dihasilkan sebuah rancang bangun aplikasi sistem informasi PBB yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah untuk kinerja penarikan PBB dalam hal kemudahan, keakuratan, lebih akuntable dan lebih transparan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam memberikan informasi publik berupa Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dibuatnya sistem informasi PBB dapat 7. PUSTAKA [1]. Kumara D,L.

Analisis Motivasi Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Oktober 2011; Vol 1 No 1:17-29.



[2]. Labantu, H. Analisis Prosedur Pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Minahasa di KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA. Juni 2013; Vol 1, No 3 : 882-891 [3]. Muliantara

A. Penetapan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dengan

Menggunakan Sistem Informasi Geografis Studi Kasus : Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur. Surabaya. Skripsi ITS ; 2010. [4]. Pressmann, R.S. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. USA. McGraw-Hill Book Co;1992. [5]. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Obyek Pajak dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan; 1998.


RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI BANGUNAN

Recommend Documents