PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Solihin Jamain, SH., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Kompleks Pasar Terong Ruko 9 No. 4, Makassar Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari Surat
Kuasa
Pengadilan
2013, terdaftar pada Register Agama
Makassar
Nomor
93/SK/11/2013/PA Mks tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya disebut Pemohon/Pembanding. melawan TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, tempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa
hukumnya, Rosmiati Sain, SH., Husnah Husain. SH., Andi Nurhayati, SH. dan
Warida Safei, SH,
Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantua Hukum Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, berkantor
di Jln. Perintis Kemerdekaan KM 12
Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 29 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
Perumahan Budidaya Permai Blok A Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2012 terdaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makasar tanggal 10 Desember 2012,
Nomor
692/HK.05/XII/2012/PA
Mks.
selanjutnya
disebut
Termohon/Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1582/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 6 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam eksepsi. -
Menerima eksepsi Termohon.
-
Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
Dalam pokok perkara. -
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
-
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Bahwa terhadap putusan tersebut,
pembanding tidak puas dan mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1582/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 14 Februari 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 Februari 2013.
Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 29 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonn bandingnya dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Maret 2013. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut acara serta memenuhi syarat
sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa Pembanding tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut sebagaimana termaktub dalam memori bandingnya. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa hal tersebut bukan merupakan yurisdiksi relatifnya karena ternyata A. Nurjannah, S.Pd. binti A. Nanggung adalah beralamat tempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, yakni di Desa Patimpeng, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sesuai bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan (foto kopy). Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah tepat dan benar, walaupun Pembanding menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluaarga (KK) yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut adalah berupa foto kopy, namun telah sesuai dengan alamat tempat tinggal dan pekerjaan yang disebut oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonannya bahwa Termohon bertempat tinggal di
Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 29 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
Desa Patimpeng (depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng), Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan dirinya tidak berwenang telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara a quo dapat dikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Makassar secara relatif tidak berwenang, maka selanjutnya tidak lagi memeriksa pokok perkara, untuk itulah amar putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar seperti akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Pemohon/Pembanding. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima; - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1582/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 6 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut: - Menerima eksepsi Termohon. - Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara
Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 29 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
tersebut. - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). - Membebankan kepada Pemohon/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Munir. S, S.H. dan Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 18 Maret 2013 dengan dibantu oleh Dra.Hj. Nirwanah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd.
ttd.
Drs. Abd. Munir. S, S.H.
Drs. H. Abdul Hakim, M.HI
ttd. Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M.Hum. Panitera Pengganti, ttd. Dra. Hj. Nirwanah
Perincian Biaya : Redaksi
: Rp.
5.000,-
Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 29 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
Meterai
: Rp.
6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.
139.000,-
J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs. Abd. Razak
Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 29 /Pdt.G/2013/PTA.Mks
