Pusat Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kes Surabaya, 25 Oktober 2011
1
Kewajiban Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Menyediakan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Penduduk Indonesia. Terjangkau, Bermutu, Merata, Adil
Keadaan Objektif Populasi tidak merata (Demografi) Disparitas pembangunan Kondisi Geografi : Kepulauan Transportasi Komunikasi Ekonomi, Budaya, Sosial
Akibatnya Sulit dijangkau Transportasi Mahal, Jarang Kurang diminati Nakes Karakteristik masing-masing Pelayanan Tidak Merata, Mahal
AMANAT HUKUM 1.Peraturan Menkes No. 1231/MENKES/PER/ XI/2007 tentang Penugasan Khusus SDM Kesehatan 2.Keputusan Menkes No. 1235/MENKES/XII/ 2007 tentang Pemberian Insentif bagi SDM Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus 3.Permenkes No. 1086/MENKES/SK/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khusus SDMK
4. Permenkes No. 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Bagi Peserta PPDS/PPDGS dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses & Mutu Yanmedik Spesialistik 5. Keputusan Menkes No. 156/MENKES/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan Khusus di Puskesmas DTPK.
6
6. Keputusan Menkes No. 758/MENKES/SK/IV/2011 tentang Penetapan Kabupaten, Kecamatan dan Puskesmas di Perbatasan Darat dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk yang menjadi Sasaran Prioritas Nasional Program Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun 2010-2014
7
DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN INDIKATIF RPJP KESEHATAN RPJMK I (2005-2009)
RPJMK II (2010-2014)
•Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk & jaringannya termasuk bidan di desa dan RS kab/kota sebagian besar telah terpenuhi.
•Kebutuhan SDMK utk dacil
•Tersusun rencana distribusi dan rencana penguatan manajemen karir.
•Program distribusi dan rencana penguatan manajemen karir dilaksanakan sesuai rencana.
sebagian besar telah terpenuhi termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.
RPJMK III (2015-2019)
RPJMK IV (2020-2025)
•Kebutuhan berbagai SDMK berkualitas untuk
•Pemenuhan seluruh kebutuhan SDMK yg berkualitas dpt tercapai melalui pengembangan dan pemberdayaan SDMK.
seluruh daerah terpencil termasuk daerah perbatasan dan kepulauan. •Percepatan pelaksanaan program distribusi dan penguatan manajemen karir
•Pelaksanaan program distribusi dan manajemen karir SDMK telah mantap.
Dasar Penetapan Kabupaten dan Puskesmas Prioritas Kemenkes di DTPK TA 2010-2014: 1. Sasaran Nasional Kemkes : 101 Puskesmas di 45 Kabupaten, 14 Propinsi
2. 130 Kabupaten DBK 3. 111 Kecamatan di 38 Kab di 12 Prop yang merupakan sasaran BNPP
4. 39 Puskesmas di 20 Kab di 10 Prop yg bertanggung jawab terhadap Pulau² Kecil Terluar Berpenduduk
5. 183 Kab Tertinggal KPDT 6. 38 Kab/Kota Prioritas dan Sangat prioritas dikawasan Perbatasan dan PPKT oleh BAPPENAS 7. 70 Kab yg berpotensi Maju
8. 13 Kab irisan yg berkriteria DTPK, DBK, Tertinggal 9. Perbatasan
10. Cluster IV (bantaran; Kumuh: Miskin)
Diprioritaskan pada 101 Puskesmas daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau kecil terluar pada 12 propinsi di 35 kab/kota DTPK. Masa tugas 12 bulan ( 1 Tahun) Jenis tenaga kesehatan: Perawat Sanitarian Tenaga Gizi Tenaga laboratorium (optional)
TARGET KINERJA 2010-2014 TAHUN Jumlah Nakes yang di dayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif
2010
2011
2012
2013
2014
1200
1245
1375
1500
1700
700
850
1000
1100
1200
12
Perencanaan Penugasan Khusus SDM Kesehatan PERENCANAAN KEBUTUHAN PERENCANAAN ANGGARAN PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN
Kebutuhan disusun berdasar hasil Verifikasi data dan Analisis Kebutuhan SDM Kes pada FasYanKes yg diusulkan oleh DinKes PROP/Kab /Kota Kepada BPPSDM Kes. Rencana kebutuhan yg diusulkan daerah harus disertai dengan data ketersediaan FasYanKes, Alkes serta fasilitas lain bagi SDM Kes yang akan ditugaskan. Perencanaan kebutuhan TUGSUS SDM Kes di daerah dikoordinasikan oleh DINKES PROPINSI.
PERENCANAAN ANGGARAN
Perencanaan Anggaran TUGSUS merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Penugasan Khusus SD Kes mulai dari Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan
PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN
Perencanaan pendayagunaan merupakan rencana distribusi SDM Kesehatan yang akan didayagunakan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Kes di daerah terpencil, sangat terpencil,darerah tertinggal, serta daerah bencana/rawan bencana atau rawan konflik, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan serta daerah yang kurang diminati
Program 5 (lima) Tahun Terpenuhinya
kebutuhan nakes strategis di
DTPK Pembiayaan penempatan SDM Kesehatan di DTPK, dibebankan pada APBN dan APBD. Peningkatan pendayagunaan dan kesinambungan nakes yang sudah ada dan tenaga kejuruan dalam bidang kesehatan (jurim, juru malaria desa dll).
PENUGASAN KHUSUS
Pendayagunaan secara khusus SDMK dalam kurun waktu tertentu untuk peningkatan akses dan mutu yankes di saryankes daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yg tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial
Kebijakan Penugasan Khusus SDM Kesehatan Pemenuhan kebutuhan SDM kes tertentu yang bersifat jangka pendek. Prioritas saryankes dacilgaltas dan daerah kurang diminati, yang mengalami kekosongan SDM kes tertentu. Penugasan SDM kes oleh Menkes diberikan biaya perjalanan dan insentif serta tambahan lain sesuai kemampuan Pemda setempat.
19
Beberapa ketentuan…1 Kriteria
lokasi dan jenis saryankes: Pusk/Pustu, RSUD kelas C di Kab/Kota terpencil dan atau tertinggal yg kosong nakes tertentu, RS rujukan bencana, RS lapangan. Kriteria dan persyaratan SDM kesehatan: memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan. Sumber Pembiayaan: APBN, APBD dan sumber lain yang tdk mengikat seusai peraturan perundangan. Koordinasi Pelaksanaan BPPSDMK cq. Pusren-gun, 20
Beberapa ketentuan…2 Masa Penugasan: minimal 3 bln & dpt diperpanjang sesuai ketentuan berlaku. Hak dan Kewajiban semua pihak terkait (Depkes, Dinkes Prop, Dinkes Kab, Mitra Kerja Sama, Saryankes, SDM Kes) tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khusus. Sanksi : tergantung kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.
21
35 KABUPATEN/KOTA DTPK 1. KABUPATEN NIAS SELATAN
13. KABUPATEN NUNUKAN
25. KABUPATEN MTB
2. KABUPATEN BENGKULU UTARA
14. KABUPATEN BERAU
26. KABUPATEN MBD
3. KOTA BATAM
15. KABUPATEN TOLITOLI
27. KABUPATEN MOROTAI
4. KABUPATEN KARIMUN
16. KABUPATEN MINAHASA UTARA
28. KABUPATEN RAJA AMPAT
5. KABUPATEN NATUNA
17. KABUPATEN KEP.TALAUD
29. KABUPATEN BOVEN DIGUL
6. KABUPATEN BENGKAYANG
18.KABUPATEN SANGIHE
30. KOTA JAYAPURA
7. KABUPATEN KAPUAS HULU
19. KABUPATEN SITARO
31. KABUPATEN KEEROM
8. KABUPATEN SAMBAS
20. KABUPATEN ALOR
32. KABUPATEN MERAUKE
9. KABUPATEN SANGGAU
21. KABUPATEN BELU
33. KABUPATEN PEG.BINTANG
10 KABUPATEN/KOTA DTPK TAMBAHAN 1. KOTA SABANG
2. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 3. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
4. KABUPATEN BENGKALIS 5. KABUPATEN ROKAN HILIR 6. KABUPATEN KEP.MERANTI 7. KOTA DUMAI 8. KABUPATEN BINTAN 9. KABUPATEN ANAMBAS 10. KABUPATEN ROTENDAO
Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus:
Hak: ◦ Biaya perjalanan 1 x pp ◦ Insentif bulanan selama bertugas ◦ Pelatihan/Pembekalan untuk pelaksanaan tugas Kewajiban: ◦ Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. ◦ Membuat laporan pelaksanaan tugas.
24
Besaran insentif Nakes Penugasan Khusus (jenjang D-III): KEPMENKES No. 1235/MENKES/SK/XII/2007
Insentif per bulan Rp. 2,5 jt Potongan PPh sesuai ketentuan berlaku
KEPMENKES No. 156/MENKES/SK/I/2010
Penghasilan pokok per bulan: Rp. 1,7 jt. Insentif per bulan: ◦ Regional I: Rp. 2,7 jt ◦ Regional II: Rp. 1,7 jt
Potongan PPh sesuai ketentuan berlaku
CATATAN: MASIH DALAM PROSES PERSETUJUAN IJIN PRINSIP MENTERI KEUANGAN25
KEPMENKES No. 1235/MENKES/SK/XII/2007
Insentif per bulan Rp. 7,5 jt Potongan Pph sesuai ketentuan
berlaku
Besaran insentif Residen Penugasan Khusus: 26
PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
27
TH 2006-2010
Sasaran
2006
2007
2008
2009
2010
T
R
T
R
T
R
T
R
T
R
Dr.Sp/ residen
100
8
100
15
231
52
150
54
700
374
Dr.umum
200
26
200
26
Bidan
1651
63
165 1
63
3
Perawat
1731
101
173 1
101
43
74
320
64
320
64
32
17
20
3
31
32
2
4
281
184
drg
Gizi Analis Sanitarian
298
79
298
79
Lainnya Total
4300
431
430
438
231
52
210 300
33 14 33
13
28
100
677
Lokasi Penugasan Khusus Nakes Tahun 2006-2007
KALBAR
SUMUT
SULUT GORONTALO
KEPRI
MALUT SULBAR PAPUA
MALUKU NTT D III Dr.Sp/ residen
29
Lokasi Penugasan Khusus Nakes Tahun 2008
NAD
KALTIM
SUMUT
GORONTALO MALUT PAPUA BARAT
SULBAR
PAPUA
MALUKU JATENG
NTT
Dr.Sp/ residen
30
Lokasi Penugasan Khusus Tahun 2009-2010 NAD
KALTIM KALBAR
SUMUT
SULUT GORONTALO
KEPRI
MALUT SULTENG
PAPUA BARAT
BENGKULU PAPUA MALUKU
Dr.Sp/Reside n
NTB
NTT
Nakes DIII
31
Lokasi Penugasan Khusus Tahun 2011
Dr.Sp/Reside n Nakes DIII
32
TOTAL PENUGASAN HINGGA AGUSTUS 2011 REGIONAL INDONESIA BARAT
TENGAH
TIMUR
TOTAL
367
697
211
1275
KENDALA2 PENUGASAN NAKES DTPK: Nakes terlambat ke lokasi tugas
krn proses rekrutmen, cuaca dan keterbatasan sarana transportasi reguler. Keterlambatan pembayaran insentif pada beberapa kabupaten karena masalah administrasi. Penempatan nakes oleh daerah tidak selalu dalam 1 tim karena menyesuaikan dengan kondisi tiap Puskesmas a.l untuk memenuhi kebutuhan nakes di pustu. Belum ada mekanisme sanksi bagi nakes yang undur diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
34
REKOMENDASI 1.
2.
3. 4.
5.
Pemberian insentif yang memadai dan berkeadilan untuk semua tenaga kesehatan di DTPK, Peningkatan koordinasi antara Kemkes, FK, Propinsi dan Kabupaten, Pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, Pengembangan karir bagi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK. Kerja Tim antara Nakes Tugsus dg nakes yg sdh ada di puskesmas. 35
RENCANA TINDAK LANJUT PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
36
UPAYA LANJUT PEMENUHAN KEBUTUHAN NAKES DI DTPK 1. Mengupayakan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nakes. 2.
Dukungan daerah dalam peningkatan sarana prasarana yankes, operasional program serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
3.
Perlu dilakukan kajian kontribusi Nakes tugsus terhadap yankes di faskes.
4.
Prioritas tujuan RSUD DTPK-DBK (berdasarkan Prop atau Kab/Kota). 37
38
