PT.BDG

PUTUSAN Nomor 314/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding,telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : 1. ASEP HENRY, diketahui beralamat di Jalan Sanggar Kencana XII Nomor 11, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. REINHARD P. NAINGGOLAN, S.H., M.H, 2. SEPTIAN EKO WIDAGDO, S.H., M.H., 3. BUYUNG REKHI ERVANSYAH, S.H., 4. EBENESER DAMANIK, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat BOB P. NAINGGOLAN, S.H., M.H., M.M. beralamat kantor di Jalan Sumatera Nomor 33 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ; Lawan: 1. DIDI SOPANDI KHOLIL, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Jongor Selatan, RT. 001, RW. 014, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Penggugat I dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi 2. DAYAT HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Jongor Selatan, RT. 001, RW. 014, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. dan 3. TUTI SURYATI, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Jongor Selatan, RT. 001, RW. 014, Desa Serang Mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 1 Putusan Nomor 314/PDT/2017/PT.BDG.

Dalam hal ini keduanya masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Terbanding II, semula Penggugat II dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ; 4. UJANG KHAERUMAN, diketahui beralamat terakhir di Cigalereng, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I ; 5. IIN ADBUL JALIL, diketahui beralamat kantor terakhir di Jalan Raya Soreang Ketapang Square Residence Blok A No. 3, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 17 Juli 2017, Nomor 314/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding; Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2015 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2016/PN. Bdg., tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa PENGGUGAT I pernah meminjam uang kepada TERGUGAT. PENGGUGAT I melakukan peminjaman uang kepada TERGUGAT dengan perantaraan TURUT TERGUGAT I. PENGGUGAT I sama sekali tidak pernah bertemu ataupun berbicara langsung dengan TERGUGAT. PENGGUGAT I terpaksa meminjam uang kepada TERGUGAT karena PENGGUGAT I sedang mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak; 2. Bahwa dengan perantaraan TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT menyepakati akan memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT I sebesar Rp 180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah); 3. Bahwa dalam memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT I, TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I meminta adanya jaminan atas pengembalian utang tersebut. Dalam keadaan terpaksa dan dengan harapan TERGUGAT dapat segera memberikan pinjaman uang, PENGGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT II untuk menjadi penjamin;


4.

5.

6.

7.

8.

Bahwa PENGGUGAT II bersedia menjadi penjamin atas utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT. Untuk itu, PENGGUGAT II TELAH MENYERAHKAN KEPADA TERGUGAT MELALUI PERANTARAAN TURUT TERGUGAT I JAMINAN ATAS UTANG PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT BERUPA ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 1634/SERANGMEKAR YANG DITERBITKAN SECARA SAH MENURUT HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, TERTANGGAL 30 DESEMBER 2015; Bahwa atas utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, kemudian disepakati oleh keduanya (melalui TURUT TERGUGAT) untuk dituangkan ke dalam suatu akta otentik. Untuk itu, telah dibuatkan Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan, tertanggal 11 September 2014, No. 12, dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Kabupaten Bandung; Bahwa dalam pembuatan akta pengakuan utang dengan jaminan tersebut, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah datang dan hadir bersama-sama ke kantor Notaris Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N, selaku Notaris di Kabupaten Bandung, untuk melakukan penandatanganan akta pengakuan utang dengan jaminan dimaksud. Akan tetapi, TERGUGAT TIDAK PERNAH HADIR DI KANTOR NOTARIS UNTUK MELAKUKAN PENANDATANGANAN AKTA PENGAKUAN UTANG DENGAN JAMINAN TERSEBUT, MELAINKAN YANG HADIR HANYALAH TURUT TERGUGAT I UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PERANTARA TERGUGAT. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak pernah bertemu langsung dengan TERGUGAT di kantor notaris. PENGGUGAT tidak pernah mengetahui bagaimana cara TERGUGAT dapat menandatangani kedua akta tersebut. Pada waktu itu, TURUT TERGUGAT I menyatakan akan membawa kedua akta tersebut untuk diserahkan kepada TERGUGAT untuk ditandatangani; Bahwa dalam Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan, tertanggal 11 September 2014, No. 12, dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Kabupaten Bandung, selain diterangkan PENGGUGAT berutang karena pinjaman uang kepada TERGUGAT, diterangkan pula mengenai adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik nomor: 1634/Serangmekar, seluas 391 m2 (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryati, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal 30 Desember 2015; Bahwa sehubungan dengan adanya jaminan utang dimaksud, telah dibuat Akta Kuasa Untuk Menjual, tertanggal 11 September 2014, No. 13, dibuat dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Kabupaten Bandung, yang di dalamnya diterangkan bahwa PENGGUGAT II memberi kuasa kepada TERGUGAT untuk dan atas nama serta mewakili PENGGUGAT II menjual, mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada TERGUGAT Asli Sertifikat Hak Milik No. 1634/Serangmekar, seluas 391 m2, terletak di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Dayat


9.

10.

11.

12.

13.

Hidayat dan Tuti Suryati, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal 30 Desember 2015; Bahwa sebagaimana penyerahan jaminan utang yang dilakukan dengan perantaraan TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT menyerahkan uang pinjaman dimaksud kepada PENGGUGAT I dengan perantaraan TURUT TERGUGAT I; Bahwa UANG PINJAMAN YANG DISERAHKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT I MELALUI TURUT TERGUGAT I HANYA BERJUMLAH SEBESAR RP. 162.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA RUPIAH) sesuai dengan bukti rekening yang ada pada PENGGUGAT I. Padahal, sesuai dengan kesepakatan yang telah diadakan oleh dan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I dan sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Kuasa Untuk Menjual, tertanggal 11 September 2014, No. 13, dibuat dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Kabupaten Bandung, TERGUGAT harus memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT I sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); Bahwa atas kekurangan penyerahan uang pinjaman tersebut, TURUT TERGUGAT I menyatakan uang pinjaman telah dipotong di awal sebesar Rp 18.000.000,(delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan; Bahwa dalam Akte Pengakuan Utang Dengan Jaminan, tertanggal 11 September 2014, No. 12, dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Kabupaten Bandung tersebut antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT yang diperantarai oleh TURUT TERGUGAT I, SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT I DENGAN TERGUGAT MENGENAI ADANYA BUNGA SEBESAR 10 % (SEPULUH PERSEN) PER BULAN; Bahwa mengenai bunga utang yang SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DISEPAKATI ATAU DIPERJANJIKAN maka besaran bunga yang dapat diterapkan hanya sebesar 6 % (enam persen) per tahun. Hal ini sangat bersesuaian dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 063 K/Pdt/1987, yang selengkapnya dikutip kembali, sebagai berikut: “Ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6 % setahun, sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.”

14. Bahwa atas utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan, tertanggal 11 September 2014, No. 12, dibuat dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Kabupaten Bandung, PENGGUGAT I telah melakukan beberapa kali pembayaran yakni melalui TURUT TERGUGAT I. Menurut keterangan TURUT TERGUGAT I, uang guna pembayaran pelunasan utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT yang PENGGUGAT I serahkan melalui TURUT TERGUGAT I tersebut telah diterima oleh TERGUGAT;


15. Bahwa uang yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT melalui dan diterima oleh TURUT TERGUGAT I guna pembayaran utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan, tertanggal 11 September 2014, No. 12, dibuat dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N (TURUT TERGUGAT II), Notaris di Kabupaten Bandung, TELAH BERJUMLAH RP 118.000.000,- (SERATUS DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH); 16. Bahwa pembayaran tersebut selalu dilakukan melalui TURUT TERGUGAT I dikarenakan dari sejak awal PENGGUGAT I selalu berhubungan dengan TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT I sama sekali tidak kenal dengan TERGUGAT; 17. Bahwa dengan adanya pembayaran sebagaimana pada angka 15 (lima belas) diatas, SISA UTANG PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT HANYA SEBESAR RP 44.000.000,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA RUPIAH) SAJA. MAKA, KESELURUHAN SISA UTANG YANG HARUS DIKEMBALIKAN OLEH PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT ADALAH HANYA SEBESAR RP 63.440.000,- (ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH); 18. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mencoba untuk bertemu dengan TERGUGAT agar dapat dilakukan musyawarah guna mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan hukum aquo yakni dengan mengirimkan surat undangan kepada TERGUGAT untuk mengadakan musyawarah guna mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan hukum aquo. Akan tetapi, TERGUGAT TIDAK BERKENAN UNTUK BERTEMU DENGAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II. Justru, TERGUGAT selalu mengintimidasi PENGGUGAT melalui telephon supaya segera membayar utang atau mengosongkan rumah yang membuat PENGGUGAT dan keluarga sangat tertekan, ketakutan karena beberapa TERGUGAT mengatatakan akan mengosongkan ruamh PENGGUGAT tersebut. Oleh karena itu, PENGGUGAT dengan berat hati memutuskan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum aquo melalui Pengadilan Negeri Bandung. 19. Bahwa bukannya dengan itikad baik menemui PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk mengadakan musyawarah guna mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan hukum aquo, TERGUGAT melalui kuasa hukumnya malah mengirimkan somasi kepada PENGGUGAT I yang pada pokoknya TERGUGAT menyatakan jumlah hutang PENGGUGAT I yang tertunggak sejak jatuh tempo pada tanggal 11 Nopember 2014 sampai saat ini sejumlah Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah); 20. Bahwa pernyataan TERGUGAT mengenai jumlah hutang PENGGUGAT I yang masih tertunggak berjumlah Rp 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) jelas merupakan pengakuan TERGUGAT tentang TERGUGAT telah secara sepihak menentukan bahwa bunga utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari utang pokok;


21. Bahwa TERGUGAT BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI TURUT TERGUGAT I TELAH SECARA TEGAS MENYATAKAN AKAN SEGERA MENGALIHKAN TANAH HAK MILIK PENGGUGAT II YANG MENJADI JAMINAN UTANG DIMAKSUD BAIK KEPADA TERGUGAT SENDIRI MAUPUN PIHAK KETIGA. TURUT TERGUGAT I juga telah menyampaikan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II merasa sangat terintimidasi akibat cara-cara penagihan utang yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut; 22. Bahwa merujuk pada pasal 1339 KUHPer yang pada pokoknya berbunyi, “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya PERSETUJUAN DITUNTUT BERDASARKAN KEADILAN, KEBIASAAN, ATAU UNDANG-UNDANG.” 23. Bahwa dalam asas hukum kebiasaan juga dikatakan, “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.” 24. Bahwa merujuk pada penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919 tentang perbuatan melawan hukum yang ditafsirkan secara luas. Sebagaimana Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, dimana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar: a. Hak subjektif orang lain Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. b. Kewajiban hukum pelaku Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan). c. Kaedah kesusilaan Bertentangan dengan kaedah kesusilaan yaitu bertentangan dengan normanorma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. d. Kepatutan dalam masyarakat Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. 25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas TERGUGAT telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata


(KUHPer), yakni TERGUGAT TELAH MEMANFAATKAN KEADAAN PENGGUGAT I YANG SEDANG DALAM KESULITAN KEUANGAN SEHINGGA DENGAN SANGAT TERPAKSA MAU MENGADAKAN SUATU KESEPAKATAN YANG DIDALAMNYA MENGANDUNG PELANGGARAN HUKUM, YANG MANA KESEPAKATAN TERSEBUT DIBUAT TANPA BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEPATUTAN, DIBUAT DENGAN MENETAPKAN BUNGA YANG TIDAK WAJAR DAN MELEBIHI KETENTUAN UMUM YANG BERLAKU SERTA DIBUAT DENGAN CARA-CARA YANG MELANGGAR HUKUM; 26. Bahwa perbuatan TERGUGAT ini jelas merupakan suatu Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence” atau “misbruik van omstandigheden”) yang dikenal dalam hukum perdata sebagaimana pendapat Prof. DR. Gr. Van der Burght. Menurut Prof. DR. Gr. Van der Burght penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakaan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadap orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999: 68). Pihak kreditur (i.c. TERGUGAT) dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur (i.c. PENGGUGAT I) yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur (i.c. TERGUGAT); 27. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) TERGUGAT terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, baik kerugian materil maupun immateril. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), TERGUGAT wajib mengganti segala kerugian PENGGUGAT yang timbul akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) TERGUGAT terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II; 28. Bahwa kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dapat PENGGUGAT uraikan, sebagai berikut: a. Kerugian Materil Biaya honorarium Advokat yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk mengajukan gugatan aquo dan biaya pendaftaran gugatan aquo (SKUM), materai, yang berjumlah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b. Kerugian Immaterial PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengalami rasa malu, frustasi, tidak tenang serta terganggu hak dan kepentingan hukumnya. Kerugian immateril PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ini tentu tidaklah dapat dipersamakan nilainya apalagi diganti dengan sejumlah uang. Namun demikian, untuk memudahkan penghitungan dan penggantiannya, maka kerugian immateril


PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ini sangat pantas dan tidaklah berlebihan apabila dipersamakan dan diganti dengan uang senilai Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah); 29. Bahwa PENGGUGAT memiliki kekhawatiran yang sangat berdasar TERGUGAT akan berupaya mengalihkan tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1634/Serangmekar, seluas 391 m2, terletak di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryati, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal 30 Desember 2015, yang menjadi jaminan utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT kepada pihak ketiga. Kekhwatiran PENGGUGAT ini dapat disimpulkan dari adanya ancaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana PENGGUGAT telah diuraikan pada angka 17 (tujuh belas) diatas maupun berdasarkan fakta bahwa saat ini TERGUGAT menguasai Asli Sertifikat Hak Milik No. 1634/Serangmekar, seluas 391 m2, terletak di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryati, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal 30 Desember 2015, serta TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum aquo secara kekeluargaan; 30. Bahwa untuk menjaga wibawa peradilan agar setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gweijsde) dapat dilaksanakan dan tidak menjadi sia-sia (illusoir) serta untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan/atau pihak-pihak ketiga, sangat berdasar dan beralasan hukum apabila diatas tanah yang menjadi jaminan utang dimaksud diletakkan sita jaminan; 31. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini berdasarkan dan didukung dengan bukti-bukti tertulis yang berupa akta autentik. Oleh karena itu dan dengan merujuk pada pasal 180 ayat (1) HIR, putusan dalam perkara aquo sangat beralasan untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan secara serta merta walaupun nantinya ada upaya hukum lanjutan, baik berupa Perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad); Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERGUGAT bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II; 3. Menyatakan Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan, tertanggal 11 September 2014, No. 12, dibuat dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N, Notaris di Kabupaten Bandung, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;


4.

5.

6.

7.

8.

Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual, tertanggal 11 September 2014, No. 13, dibuat dihadapan Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N, Notaris di Kabupaten Bandung, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menyatakan utang pokok PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan bunga utang sebesar 6 % (enam persen) per tahun dan masa pinjaman selama 2 (dua) tahun terhitung sejak uang pinjaman diserahkan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I sampai dengan gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sehingga jumlah utang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah Rp 181.440.000,-, (seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian berupa utang pokok sebesar Rp 162.000.000,- (seatus enam puluh dua juta rupiah) ditambah dengan bunga utang sebesar Rp 19.440.000,- (sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangi dengan uang pembayaran utang yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT I yakni sebesar Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) maka KESELURUHAN SISA UTANG YANG HARUS DIKEMBALIKAN OLEH PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT ADALAH SEBESAR RP 63.440.000,- (ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH); Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah). Dengan perincian kerugian, sebagai berikut: a. Kerugian Materil Biaya honorarium Advokat yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk mengajukan gugatan aquo dan biaya pendaftaran gugatan aquo yang berjumlah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b. Kerugian Immaterial PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengalami rasa malu, frustasi, tidak tenang serta terganggu hak dan kepentingan hukumnya. Kerugian immateril PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ini tentu tidaklah dapat dipersamakan nilainya apalagi diganti dengan sejumlah uang. Namun demikian, untuk memudahkan penghitungan dan penggantiannya, maka kerugian immateril PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ini sangat pantas dan tidaklah berlebihan apabila dipersamakan dan diganti dengan uang senilai Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah); Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1634/Serangmekar, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal 30 Desember 2015, kepada PENGGUGAT II seketika dan tanpa syarat apapun setelah putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gweijsde); Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan di atas tanah objek perkara aquo;


9.

Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk patuh dan taat terhadap seluruh isi putusan dalam perkara aquo; 10. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vorraad) walaupun nantinya terdapat upaya hukum lanjutan, baik berupa Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi; 11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo; Atau, Subsider : Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Jawaban tertanggal 23 Agustus 2016, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI OBSCURE LIBEL EXCEPTIE

mengajukan

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil dalam suatu gugatan, karena dalam gugatan Penggugat terdapat ketidak jelasan antara Posita dan Petitum dan tidak terdapat qualifikasi perbuatan Tergugat yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, tidak terdapat rumusan perbuatan materil maupun formil apakah itu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), Wanprestasi atau kualiflkasi perbuatan lainnya, demikian halnya dalam gugatan tidak terdapat rincian kerugian. Bahwa, hal tersebut dapat dibuktikan dengan posita Gugatan PENGGUGAT pada poin 4. Sampai dengan poin 11 dimana terdapat pengakuan oleh PENGGUGAT yang terbantahkan yaitu berkenaan dengan utang - piutang antara PENGGUGAT danTERGUGAT dimana termasuk dalam ranah wanprestasi, sedangakan dalam petitum gugatan PENGGUGAT pada poin 3 sampai dengan poin 5 PENGGUGAT menerangkan tentang utang piutang dimana bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; Dengan demikian, terlihat adanya ketidak-jelasan gugatan (OBSCURE LIBEL) PENGGUGAT mengenai bentukqualifikasi perbuatan TERGUGAT yang dijadikan dasar di dalam gugatan PENGGUGAT. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian EKSEPSI dianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan dalam POKOK PERKARA ini; 2. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat; 3. Bahwa, PENGGUGAT mengakui meminjam uang sebesar Rp. 180,000.000,kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam akta Perjanjian pengakuan utang dengan jaminan berdasarkan Akta No. 12 tertanggalll September 2014 yang di buat di hadapan UN ABDUL JALIL Notaris -PPAT Kabupaten Bandung, yang turut


dihadiri dan di tanda tangani oleh PENGGUGAT II (DAYAT HIDAYAT) dan (TUTI SURYATI) sebagai penjamain; 4. Bahwa, dalam Posita No 7 Gugatan halaman 3 Gugatan PENGGUGAT merupakan Pengakuan

PENGGUGAT

adanya

jaminan

utang

PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT berupa sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 1J534/ Sarangmekar yang terletak di Blok Jongor, Desa Sarang mekar) Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung- Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayat dan TutiSuryani" selaku pihak Penjamin ; 5. Bahwa, dengan adanya akta Akta No. 12 tertanggalll September 2014 yang di buat di hadapan UN ABDUL JALIL Notaris - PPAT Kabupaten Bandung PENGGUGAT II (DAYAT HIDAYAT) dan (TUTI SURYATI), secara sah bertindak selaku PENJAMIN atas utang PENGGUGAT (DIDI) dalam hal PENGGUGAT I tidak bisa melanjutkan pembayaran utangnya kepada TERGUGAT, sehingga tidak akan keberatan untuk melepaskan objek jaminan tersebut; 6. Bahwa, tidak benar dan haruslah ditolak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena berdasarkan Akta No. 12 tertanggalll September 2014 yang di buat di hadapan UN ABDUL JALIL Notaris - PPAT Kabupaten Bandung, hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah wanprestasi utang -pi utang; 7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 akta Pengakuan utang Akta No. 12 tertanggalll September 2014 yang di buat di hadapan UN ABDUL JALIL Notaris - PPAT Kabupaten

Bandung,

seharusnya

PENGGUGAT

membayar

dan

melunasi

kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 November 2014; 8. Bahwa, PENGGGUAT pada saat tanggal jatuh tempo belum sanggup melunasi utang tersebut, dan sebagai kebijaksanaan dari TERGUGAT yang disepakati pula oleh PENGGGUGAT selama utang pokok belum dapat dilunasi oleh TERGUGAT maka, TERGUGAT sanggup membayar bunga 10 % (per bulan) dari utang Pokok pinjaman ; 9. Bahwa, tidak benar PENGGUGAT tidak sepakat atas besaran bunga tersebut, secara faktanya sampai November 2015 PENGGUGAT pernah meiakukan pembayaran bunga seluruhnya sebesar Rp. 118.000.000,- belum termasuk Pokok hutang ; 10. Bahwa, tidak benar dan haruslah ditolak posita Gugatan Penggugat No 17 halama 4 yang mneyatakan sisa utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 63.440.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu)


karena fakta sebenarnya pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah untuk melakukan pembayaran Bunga saja, belum termasuk hutang Pokok sebesar Rp. 180.000.000,-; 11. Bahwa, terhadap penyerahan sertipikat Hak Milik No. 1634/ Sarangmekar yang terletak di Blok Jongor, Desa Sarang mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung- Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryani adalah sah sebagai j'aminan utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Pasal 5 Akta No. 12 tertanggalll September 2014 yang di buat di hadapan UN ABDUL JALIL Notaris - PPAT Kabupaten Bandung, sehingga selama utang PENGGUGAT belum dilunasi seluruhnya oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka sertipikat tersebut sah dalam penguasaan TERGUGAT selaku kreditur; 12. Bahwa, dikarekanan tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakufcan oleh TERGUGAT dan dalam gugatan PENGGUGAT tidak merinci nilai kerugian yang diderita maka Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti kerugian adafah tidak berdasar dan haruslah ditolak ; 13. Bahwa, tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan atas objek tanah aquo haruslah di tolak, karena objek tanah dan bangunan a-quo adalah merupakan jaminan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT selain itu dalam dalam Tuntutan PENGGUGAT tidak dijelaskan batas-batas tanah yang jelas; 14. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang meminta Uit Voorbaar Bijvoorad haruslah di tolak, karena tidak beralasan hukum ; 15. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya. DALAM REKOPENSI 1. Bahwa, PENGGUGAT DK/ T I dan T II ( DR ) dengan TERGUGAT DK/ PENGGUGAT DR melakukan hubungan hukum yaitu utang piutang berdasarkan Akta No. 12 tertanggalll September 2014 yang di buat di hadapan UN ABDUL JALIL Notaris - PPAT Kabupaten Bandung, dan sebagai jaminan utang tersebut adalah sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 1634/ Sarangmekar yang terletak di Blok Jongor, Desa Sarang mekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung- Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryan ; 2. Bahwa, dalam Akta tersebut sebagai turut penjamin adalah Sdra Dayat Hidayat dan Nyonya Tuti Suryati ( PENGGUGAT II DK/ TERGUGAT II DR) sebagai suami istri selaku pemegang hak atas tanah yang dijadikan ojek jaminan adalah sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 1634/ Sarangmekar yang terletak di Blok Halaman 12 Putusan Nomor 314/PDT/2017/PT.BDG.

Jongor, Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung- Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryani( PENGGUGAT II DK/ TERGUGAT II DR) yang turut pyula menandatangani Akta Akta No. 12 tertanggalll September 2014 yang di buat di hadapan UN ABDUL JALIL Notaris -PPAT Kabupaten Bandung; 3. Bahwa, sejak jatuh tempo pada tanggal 11 - 11 - 2014 yang seharusnya PENGGUGAT I ( DK )/ TERGUGAT I ( DR ) melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT ( DK )/ PENGGUGAT ( DR ) ternyata belum dapat membayar dan sepakat selama belum dapat melunasi seluruhnya PENGUGAT I ( DK )/ TERGUGAT I ( DR ) akan membayar bunga sebesar 10 % ( sepuluh persen ) setiap bulannya di hitung dari hutang pokok, sehingga sampai saat ini berdasarkan perhitungan PENGGUGAT I( DK )/ TERGUGAT I ( DR ) masih ada kekurangan pembayaran kepada TERGUGAT ( DK )/ PENGGUGAT ( DR ) sebesar Rp. 384.000.000, - ( tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Hutang Pokok

: Rp. 180.000.000,-

Bunga yang belum dibayar

: Rp. 204.000.000.- +

Dengan total kewajiban pembayaran

: Rp. 384.000.000,-

4. Bahwa, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT (DR) / PENGGUGAT (DK) dengan tidak membayar utang kepada PENGGUGAT DR/ T I dan T II ( DK ) Sebesar Rp. 384.000.000, -( tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah)

maka

perbuatan

TERGUGAT

(DR)

/

PENGGUGAT

(DK)

dapat

diqualifikasikan melakukan wanprestasi terhadap Para PENGGUGAT DR/ T I ; 5. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia - sia (Illusoif), dan dikhawatirkan Objek sengketa dialihkan oleh PARA TERGUGAT, maka agar Pengadilan Negeri Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (consetvatoir beslag) terhadap "sebidang tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik No. 1634/ Sarangmekar yang terletak di Blok Jongor, Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayatdan TutiSuryani. 6. Bahwa, gugatan rekonpensi PENGGUGAT I DK/ TERGUGAT I (DR) didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan telah memenuhi pasal 180 HIR, untuk hal tersebut PENGGUGAT mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan


terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uit Voorbar Bij Vooraad) DALAM EKSEPSI - Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT (DK) / PENGGUGAT (DR) untuk seluruhnya; - Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT (DK) / PARA TERGUGAT (DR) atau setidak tidaknya tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSI - Menolak Gugatan PENGGGUGAT (DK) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT (DK) tidak dapat diterima ; - Menghukum PENGGUGAT (DK) untuk membayar seluruh biaya perkara. DALAM REKONPENSI PRIMAIR 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT (DR) / TERGUGAT (DK) untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan utang dan jaminan No. 12 tertanggal 11 September 2014 yang di buat di hadapan IIN ABDUL JALIL Notaris PPAT Kabupaten Bandung antara TERGUGAT I (DR)/PENGGUGAT I (DK) dan TERGUGAT II (DR)/PENGGUGAT II (DK) dengan PENGGUGAT (DR) / TERGUGAT ( DK) ; 3. Menyatakan sah dan mengikat Sertipikat Hak Milik No. 1634 Sarangmekar yang terletak di Blok Jongor, Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung- Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryani (TERGUGAT II (DR) / PENGGUGAT II (DK)) sebagai jaminan atas utang piutang antara TERGUGAT I (DR) / PENGGUGAT I (DK) dengan PENGGUGAT ( DR)/ TERGUGAT ( DK) ; 4. Menyatakan TERGUGAT I (DR) / PENGGUGAT I (DK) telah melakukan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT (DR)/TERGUGAT (DK) tidak melakukan pembayaran hutang seluruhnya sebesar Rp. 384.000.000,-(tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah); 5. Menyatakan sisa utang TERGUGAT I (DR) / PENGGUGAT I (DK) yang harus dibayar kepada

PENGGUGAT

(DR) / TERGUGAT (DK) adalah sebesar

Rp. 384.000.000, - (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) Dengan rincian :


Hutang Pokok

: Rp. 180.000.000,-

Bunga yang belum dibayar

: Rp. 204.000.000- +

Dengan total kewajiban pembayaran

: Rp. 384.000.000,-

6. Menghukum TERGUGAT I (DR) / PENGGUGAT I (DK) untuk membayar kewajiban hutangnya kepada TERGUGAT (DK)/ PENGGUGAT (DR) seluruhnya sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah); 7. Menghukum TERGUGAT II (DR) / PENGGUGAT (DK) II untuk melepaskan objek jaminan berupa "sebidang tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik No. 1634 Sarangmekar yang terletak di Blok Jongor, Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung- Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayat dan Tuti Suryani"' Untuk dilelang guna pelunasan hutang PENGGUGAT I (DK) /TERGUGAT I (DR) kepada TERGUGAT (DK)/ PENGGUGAT (DR) dalam hal PENGGUGAT I (DK) TERGUGAT I (DR) tidak dapat membayar seluruh utang kepada TERGUGAT ( DK)/ PENGGUGAT (DR); 8. Menyatakan sah dan berharga ini Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap 11 sebidang tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik No. 1634 Sarangmekar yang terletak di Blok Jongor, Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung-Jawa Barat seluas 391 M2 atas nama Dayat Hidayat dan TutiSuryani 9. Menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uit Voorbar Bij Vooraad); SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2016, Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA


-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM REKONPENSI -

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvakelikj Verklaard)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.951.000., (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/Pdt.G/2016/ PN.Bdg., tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung ; Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Nomor 148/Pdt.Del/2017/PN. Blb Jo Nomor 104/Pdt.G/2016/ PN.Bdg., tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung (delegasi),

yang

menerangkan

bahwa

pada

tanggal

12

Juni

2017

telah

memberitahukan kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung ; Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 November 2016 Kuasa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2016, Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Bdg., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan tanggal 29 Desember 2016 melalui Pengadilan Negeri Bala Bandung (delegasi) masingHalaman 16 Putusan Nomor 314/PDT/2017/PT.BDG.

masing kepada Terbanding I/Penggugat I, Terbanding II/Penggugat II, serta tanggal 10 Januari 2017 kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 104/Pdt/G/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 April 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Pembanding, semula Tergugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan bandingnya tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 104/Pdt/G/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 April 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 104/Pdt/G/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung (delegasi) masing-masing tanggal 27 April 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara tersebut telah selesai diminutasi, untuk itu kepada Terbanding I/ Penggugat I, kepada Terbanding II/Penggugat II dan tanggal 26 April 2017 kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat II diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberikan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 17 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Pihak Tergugat/Pembanding

dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas mengajukan

permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2016, sehingga permohonan banding dari pihak Pembanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.


Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding /Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan/menyerahkan memori banding ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2016 Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Bdg., serta Berita Acara persidangan. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Yudex factie Tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dan dalam pokok perkara baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut ; Menimbang, bahwa putusan Yudex Factie tingkat pertama dikuatkan maka seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai

pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

17

November

2016

Nomor

104/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dimohon banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi poin 2, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo pasal 606 a RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 November 2016, Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Bdg., sekedar amar dalam eksepsi yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam eksepsi - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;


Dalam Pokok Perkara - Menyatakan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard) ; Dalam Rekonvensi - Menyatakan

gugatan

Penggugat

Rekonpensi

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijk Verklaard) ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami A.A. Anom Hartanindita, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan R.S. Damanik, S.H., dan DR. (HC) Satria U.S. Gumay. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakimhakim anggota, serta dibantu oleh H.cNanang Priatna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim-Hakim Anggota: TTD

R.S. DAMANIK, S.H.

Hakim Ketua, TTD

A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H., M.H.

TTD

DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY. S.H.

Panitera Pengganti, TTD

H. NANANG PRIATNA, S.H.


Perincian biaya perkara : Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

Meterai

Rp.

6.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents