PT.BDG

PUTUSAN Nomor 164/Pdt/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. DENNY WIJAYA, ALIAS DHENY WIJAYA ALIAS OEY DENNY WIJAYA (dahulu bernama Tjuan Siok) Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dokter Junjunan Dalam Nomor 10 RT.001,Rw.003, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam

hal

ini

memberikan

kuasa

kepada : 1. M.LUKMAN CHAKIM,SH.MH. 2. WIJANARKO,SH. 3. HERI JANUAR PRIBADI,SH. 4. APRIAN SETIAWAN,SH.MH 5. AGUS

INDRA

FIRDAUS,SH.,

semuanya Advokat

dan Penasehat

Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Waluya Law Firm”, beralamat di Jalan Aceh Nomor 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding semula Tergugat I 2. KANTOR CABANG BANK NEGARA INDONESIA 46 KANTOR WILAYAH 04 – BANDUNG, Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Bandung Cq KANTOR CABANG BANK NEGARA INDONESIA 46 BANDUNG, Jl. Asia Afrika Nomor 119 Bandung Cq KANTOR CABANG BANK NEGARA INDONESIA 46 A. YANI Jl. Jend. A. Yani nomor 797 Bandung, Dalam

hal

ini

memberikan

kuasa

kepada : 1. DEDY AGUS SETIAWAN, SH. 2. WISNU UTOMO, SH.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 164/Pdt/2017/PT.BDG

3. GILANG NUGRAHA, SH. 4. IR. ASEP ROSYAD 5. TIARA

DIFA

PRIMASI

WISUDA,SH. Sebagai Pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) beralamat diJalaan Jend.A.Yani 797 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016 Nomor :WBN/7.4/2080/R, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding

semula

TERGUGAT IV ; Lawan : 1. H. K. ADJI SOESMORO,umur 67 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Cihanjuang Nomor 127 RT.05 RW. 01 Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat` 2. Hj. NENENG SUPARWATI ADJI, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cihanjuang Nomor 127 RT.05 RW. 01 Desa

Cihanjuang,

Parongpong

Kecamatan

Kabupaten

Bandung

Barat. Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa

kepada

KM.IBNU

SHINAA

ZAENUDIN,SH, Advokat pada Kantor Hukum

“ABSAR

KARTABRATA

7

REKAN”, beralamat di jalan Buah Batu Dalam

III

berdasarkan tanggal selanjutnya

30

Nomor

:3

Surat

Kuasa

Khusus

September

2015,

disebut

Bandung,

sebagai


ParaTerbandingsemula Penggugat I dan Penggugat II ; DAN ; 3. RISDIYANI TANDI.SHNotaris di Bandung, berkantor di Jalan Dr. Rajiman

2

Kelurahan

Pasirkaliki

Kecamatan Cicendo, Bandung 40171 Jawa

Barat,selanjutnya

sebagaiTurut

Terbanding

disebut Isemula

Tergugat II; 4. DETTY TRIESNAWATY.SHNotaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat, berkantor di Kompleks Ruko Cimareme Indah Blok A.1 Nomor 12 A, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya

disebut

sebagaiTurut

Terbanding II semula Tergugat III; 5. NOVRITA .SHNotaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat, berkantor di Kompleks Permata, Jl. Zamrud V Blok

D

II

Nomor

12

Kabupaten

Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula TURUT TERGUGAT I 6. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

PERTANAHAN KEPALA

Cq.

BADAN

NASIONAL,

KANTOR

Cq.

WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KEPALA

JAWA

BARAT

KANTOR

PERTANAHAN

Cq

BADAN KABUPATEN

BANDUNG BARAT, berkantor di Jl. Raya Batujajar Nomor 133 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya


disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara

tanggal 29 Maret 2017 Nomor

164/Pdt/2017/PT.BDG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkaraa tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2015yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung pada tanggal 6 Oktober 2015dalam Register Nomor161/Pdt.G/2015/PNBlb,telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa sejak Para Penggugatsebagai suami isteri telah tinggal dan menetap di rumah tempat tinggal bersama yang berdiri di atas satu hamparan bidangbidang tanah yang diperoleh dari hasil usaha bersama.Adapun bidangbidang tanah yang menjadi milik Para Penggugat tersebut adalah, sebagai berikut: 1.1 Sebidang tanah seluas 698 meter persegi, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, Gambar Situasi No. 7904/1987 tanggal 17 Oktober 1987, atas nama Hajjah Neneng Suparwati Adjie; 1.2 Sebidang tanah seluas 798 meter persegi, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, Gambar Situasi No. 7905/1987 tanggal 17 Oktober 1987, atas nama Hajjah Neneng Suparwati Adjie; 1.3 Sebidang tanah seluas 380 meter persegi, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, Gambar Situasi No. 11727/1995 tanggal 4 Agustus 1995, atas nama Hajjah Neneng Suparwati Adji; 2. Bahwa pada waktu sedang menjalankan kegiatan usaha, guna menunjang kegiatan usaha tersebut Para Penggugat telah mendapatkan pinjaman modal usaha dari salah satu Lembaga Pembiayaan (BPR Jelita), yaitu kredit sekitar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 3 (tiga) buah sertipikat hak milik atas tanah, in casu sebagaimana disebutkan dalam angka 1 huruf a, b dan c; 3. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2007,Para Penggugatberniat untuk mengembangkan usahanya dan untuk itu membutuhkan tambahan modal kerja sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kemudian Para Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 164/Pdt/2017/PT.BDG

Penggugat berencana mengajukan proses kredit modal kerja dengan cara mengajukan tambahan plafon kredit kepada lembaga pembiayaan BPR Jelita.

Namun

rencana

tersebut

mengalami

kesulitan,

antara

lain

dikarenakan harus terlebih dahulu menyediakan dana awal. Sehingga akhirnya, Para Penggugatmengalihkan rencana pinjaman tersebut dan bertemu dengan Tergugat I yang berjanji akan membantu masalah keuangan yang sedang dihadapi; 4. Bahwa pada awal bulan Juli 2007, Tergugat I memberikan dana talangan sebesarRp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akandiganti bilamana Para Penggugat mendapatkan dana yang di peroleh yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pihak ke-3.

Atas

pemberian dana talangan tersebut Tergugat I meminta jaminan berupa sertipikat tanah. Singkatnya Tergugat I dengan dibantu Tergugat IIterlebih dahulu menghubungi pihak BPR Jelita untuk menebus atau membayar lunas hutang Para Penggugat sebesar Rp.250.000.000,00 dan mengambil 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik kepunyaan Para Penggugat tersebut dari BPR Jelita; 5. Bahwa atas pinjaman tersebut, dituangkan dalam Perjanjian Hutang tertanggal 18 Juli 2007, yang ditandatangani di atas meterai oleh Para Penggugat, sebagai “pihak yang berhutang” dengan Tergugat I sebagai “pihak yang menghutangkan”. Meskipun Perjanjian Hutang tersebut, secara formal dibuat secara dibawah tangan, namun sesungguhnya Perjanjian hutang itu sendiri sebelumnya telah disiapkan dan dibuat oleh Tergugat II; Perlu dikemukakan klausula yang termuat dalam perjanjian hutang tersebut secara eksplisit antara lain adalah: “Pihak Pertama menerangkan bersama ini mengakui …….. karena pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pihak Kedua. I. Sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan Cek Bank Central Asia tanggal hari ini; II. Sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cek/Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 19 Juli 2007; III. Sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratur dua puluh juta rupiah) dibayar tunai pada tanggal 19 Juli 2007 “ 6. Bahwa sebenarnya pinjaman/hutang sebesar Rp.1.000.000.000,00

yang

diterima Para Penggugat tersebut, dana yang sebenarnya yang diterima sebatas Rp.530.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:


a. Pembayaran untuk pelunasan hutang (take over) kepada BPR Jelita sebesar -------------------- Rp. 250.000.000,b. Pembayaran untuk bunga pinjaman setiap bulannya sebesar 4% dari besar pinjaman, yang dibayar dimuka selama 3 bulan @ Rp. 40.000.000,00 kepada dan dipegang oleh Tergugat I sendiri, sebesar ---- Rp. 120.000.000,00; c. Pembayaran untuk ‘komisi’ / potongan pinjaman 10% dari Pinjaman Rp. 1 milyar (dipegang Tergugat I), sebesar ----------------Rp.100.000.000,00; d. Pembayaran sisa pinjaman/hutang kepadaPara Penggugat -------------Rp. 530.000.000,00; 7. Bahwa Para Penggugat yang pada waktu itu sedang menghadapi kesulitan keuangan ditambah lagi sebagai orang yang awam hukum akhirnya selain bersedia menandatangani Perjanjian Hutang tersebut juga oleh Tergugat II diminta membubuhkan tandatangan, yang kemudian hari diketahui sebagai Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2007 Nomor 09 yang dibuat dihadapan Tergugat II; 8. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Hutang, terdapat klausul mengenai Surat Kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10, yaitu: “Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban berdasarkan surat ini, maka Pihak Pertama dari sekarang untuk nanti pada waktunya memberikan surat kuasa untuk menjual tersendiri kepada Pihak Kedua, kuasa mana tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebabsebab yang ditetapkan dalam Undang-undang/Hukum, karena kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, yang tidak akan dibuat jika kuasa tersebut dapat dihapuskan/diakhiri; Disamping kuasa tersebut diatas, maka pihak pertama dengan ini memberi kekuasaan penuh kepada Pihak Kedua atau pihak yang membelinya; ------------------------------------------------- khusus-----------------------------------Untuk mengosongkan sendiri tanah tanah dan bangunan tersebut, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara yang berwenang, satu dan lain atas biaya dan resiko Pihak Pertama sendiri;” Mencermati bunyi Pasal 10 Perjanjian Hutang tersebut di atas, terbukti surat kuasa tersebutdikatagorikan sebagai Surat Kuasa Mutlak yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.yaitu: a. Pasal 39 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:


“PPAT menolak membuat akte, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”. b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Surat kuasa Mutlak: Pertama :Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah; Kedua : a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa; b.Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya; Ketiga :Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak; Keempat:Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak; Kelima :Instruksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan; c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1400 K/PDT/2001 dengan kaidah hukum sebagai berikut: Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum; d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

2584 K/PDT/1986 dengan

kaidah hukum sebagai berikut: Surat Kuasa Mutlak, mengenai jual beli tanah tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyelundupkan jual beli tanah; 9. Bahwa selanjutnya, Tergugat I, dengan mempergunakan surat kuasa yang cacat menurut hukum tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah datang dan menghadap Tergugat III untuk dilakukan transaksi atas tanah-tanah


berikut bangunan milik Para Penggugat, sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli masing-masing: 9.1 Akta Jual Beli No 01/2008, Tertanggal 3 Januari 2008; 9.2 Akta Jual Beli No 02/2008, Tertanggal 3 Januari 2008; 9.3 Akta Jual Beli No 03/2008, Tertanggal 3 Januari 2008; Untuk menjadi perhatian bahwa sekalipun peralihan hak dilakukan melalui 3 (tiga) dokumen Akta Jual Beli namun surat kuasa yang dipergunakan hanyalah 1 (satu) surat kuasa tertanggal 18 Juli 2007, padahal sudah merupakan syarat-syarat dalam suatu surat kuasa haruslah memuat kekhususan terhadap baik mengenai objek maupun subjeknya; 10. Bahwa merupakan fakta hukum pula, sekalipun telah dilakukan perjanjian jual beli melalui 3 (tiga) buah akta-akta Jual Beli tersebut di atas, namun penguasaan terhadap fisik objek jual beli dimaksud, masih tetap dikuasai sepenuhnya sampai dengan sekarang oleh Para Penggugat, dan Tergugat I sendiri pun sama sekali tidak pernah mempersoalkannya. Dengan perkataan lain sejak dibuatnya akta-akta jual beli tersebut ternyata tidak pernah diikuti dengan peralihan penguasaan fisik atas ketiga objek dimaksud; 11. Bahwa sekalipun penguasaan fisik bukan merupakan syarat peralihan atas tanah, namun, berdasarkan kepatutan serta lazimnya peralihan hak diikuti dengan penguasaan fisik (hal ini tidak terjadi dalam perjanjian jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat I), fakta hukum ini sekaligus membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebenarnya adalah hutang piutang dan bukan jual beli yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan; 12. Bahwa sebagaimana dimaklumi, dalam praktek Pejabat umum yang berwenang, in casu. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada waktu proses pembuatan akta/penandatangan selalu menanyakan kepada para pihak

mengenai

pengosongan,

peralihan,

penempatan

dan/atau

penguasaan secara fisik atas objek yang diperjualbelikan oleh dan diantara Penjual dengan Pembeli atau diantara kedua belah pihak, karena jelas dalam jual beli tanah tersebut termasuk segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, yang tidak dilakukan oleh Tergugat III; 13. Bahwa fakta lain yang membuktikan fakta hukum terkait cacat hukumnya jual beli antara Para Penggugatdengan Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Akta-akta jual beli dimaksud, yaitu antara lain:


13.1. Adanya upaya Tergugat I yang akan mengalihkan hutang Tergugat I sendiri yang sebelumnya mempunyai hutang kepada Bank Mega yang kemudian dialihkan (dengan cara Take Over) dan/atau menambah jumlah kredit kepada Tergugat IV, dengan menambahkan jaminan hutang berupa Sertipikat Hak Mmilik atas obkjek tanah milikPara Penggugat; 13.2.Harga jual beli yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli, tenyata tidak wajar dan jauh dari nilai jual sebenarnyayaitu: a. Harga tanah kurun waktu tahun 2007-2008 adalah -------------Rp. 2.000.000,-/m2; b. Harga bangunan seluas 402 m2 adalah ----------------------- Rp. 2.500.000,-/m2; dengan demikian dalam: a. Akta Jual BeliNomor 1 / 2008 seluas 698 m2 harga jual beli (transaksi) adalah sebesar Rp. 329.344.000,-; b. Akta Jual BeliNomor 2 / 2008 seluas 794 m2 harga jual beli (transaksi) adalah sebesar Rp. 341.632.000,- ; c. Akta Jual BeliNomor 3 / 2008 seluas 380 m2 harga jual beli (transaksi) adalah sebesar Rp. 287.440.000,Jumlah total harga tanah berdasarkan Akta-akta Jual Beli adalah sebesar Rp. 958.416.000,Padahal tanah-tanah tersebut berada dalam satu hamparan yang diatasnya berdiri bangunan, sehingga adalah patut dan layak harga tanah berikut bangunan tersebut dinilai sebesar: Harga

tanah

seluas

1.872

m2

x

Rp.

2.000.000,-

=

Rp.

3.744.000.000,00; Harga bangunan seluas 402 m2 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 1.005.000.000,00; Harga tanah berikut bangunan layaknya adalah ----------------- Rp. 4.749.000.000,00; 13.3 Harga jual sebagaimana disebutkan dalam akta jual beli, ternyata sama sekali tidak pernah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat I; 14. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut terbukti, unsur essensial dari perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya syarat kesepakatan, ternyata tidak dipenuhi dalam Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 01/2008,


tertanggal 03 Januari 2008; Akta Jual Beli Nomor 02/2008, tertanggal 03 Januari 2008; Akta Jual Beli Nomor 03/2008, tertanggal 03 Januari 2008 tersebut; Hal mana karena, terbukti kesepakatan para pihak in casuPara Penggugat dengan Tergugat I semata-mata hanyalah perjanjian hutang piutang belaka. Oleh karena hal tersebut, maka Akta Jual Beli Nomor 01/2008, tertanggal 03 Januari 2008; Akta Jual Beli Nomor 02/2008, tertanggal 03 Januari 2008; Akta Jual Beli Nomor 03/2008, tertanggal 03 Januari 2008, ketiganya dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I adalah tidak sah dan beralasan pula menurut hukum agar akta-akta jual beli tersebut dinyatakan batal menurut hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya; 15. Bahwa selanjutnya, dengan adanya Akta Jual Beli masing-masing: 15.1 Nomor 01/2008, tertanggal 03 Januari 2008; 15.2 Nomor 02/2008, tertanggal 03 Januari 2008; 15.3 Nomor : 03/2008, tertanggal 03 Januari 2008; yang ketiganya dibuat

dihadapan Tergugat III (yang sebenarnya

merupakan Akta Jual Beli yang cacat hukum) tersebut, kemudian Tergugat I telah melakukan pendaftaran yang sebelumnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dan kini karena telah terjadi pemekaran masuk ke dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (Turut Tergugat II) untuk melakukan proses Balik Nama pada 3 (tiga) buah sertipikat, singkatnyaTurut Tergugat II menerima pendaftaran balik nama sertipikat dimaksud dengan menerbitkan sertipikat-sertipikat, yaitu: a. Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Penggugat II (Hajjah Neneng Suparwati Adjie), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casu Tergugat I; b. Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas namaPenggugat II (Hajjah Neneng Suparwati Adjie), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casu Tergugat I;


c. Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas namaPenggugat II (Hajjah Neneng Suparwati Adji), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casu Tergugat I; Bahwa bilamana diteliti secara seksama, terbukti dasar peralihan atau balik nama yang didasarkan pada akta-akta jual beli yang tidak sah dan batal demi hukum; 16. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut: 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulupendahulunya dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. dst …. Jo.Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan sebagai berikut: PPAT menolak untuk membuat, jika: b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: 1) surat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) atau syarat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah, tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 mensyaratkan: Sebelum

mengajukan

permohonan

hak,

pemohon

harus

menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Dengan demikian maka balik nama atau ganti pemilik atas tanah berikut bangunan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II,sebagaimana dalam: 16.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casuTergugat I; 16.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casu Tergugat I; 16.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casu Tergugat I; adalah tidak sah sehingga harus dinyatakan cacat hukum; 17. Bahwa kemudian, dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan pinjaman kepada Tergugat IV dengan menjaminkan sertipikat-sertipikat atas nama Tergugat I yang nyata-nyata didasarkan kepada alas hak yang cacat menurut hukum, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3076/2012 Yang dibuat oleh Novrita, SH., Notaris dan PPAT Yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat (in casuTurut Tergugat I); 18. Bahwa yang patut disesalkan adalah sikap Tergugat IVyang tidak pernah melakukan penilaian terhadap objek yang dijadikan jaminan tersebut, sekaligus dengan fakta ini membuktikan bahwa Tergugat IVtelah melangar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan pembebanan hak tanggungan kepada nasabahnya, in casuTergugat I; 19. Bahwa Tergugat I yang telah melakukan Perjanjian Hutang Piutang khususnya dalam pemberian pembebanan hak tanggunganketiga buah sertipikat atas objek tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat IV, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dengan alasan sebagai berikut: 19.1 Perbuatan yang dilakukan oleh dan diantara Tergugat I dengan Tergugat IV, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan pemilik yang sah atas objek perkara sebagaimana posita gugatan angka 1 (satu) diatas; 19.2 Perbuatan yang dilakukan oleh dan diantara Tergugat I dengan Tergugat

IV,

sebelumnya

telah

didahului

dengan

PerbuatanMelawan Hukum(Onrechtmatige daad) yang dilakukan


oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat, yaitu dengan adanya Akta Jual Beli atas objek jual beli berupa tanah berikut bangunan milik Para Penggugat, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 01/2008, tertanggal 03 Januari 2008; Akta Jual Beli Nomor: 02/2008, tertanggal 03 Januari 2008; Akta Jual Beli Nomor : 03/2008, tertanggal 03 Januari 2008yang nyata-nyata cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana diuraikan di atas; 19.3 Tergugat I bukanlah pemilik atas objek perkara, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan; “Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yangmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan”; 19.4 Tergugat IV telah melakukan tindakan yang dilandasi itikad tidak baik, yaitu dengan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (prudence of banking) dalam praktek perbankan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diantaranya yaitu dengan tidak melakukan analisa mendalam terhadap objek jaminan kredit, bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap fisik objek jaminan dimaksud; 19.5 diduga adanya penyimpangan peruntukan pinjaman, (karena diduga hasil perolehan pinjaman dari Tergugat IVdiperuntukkan untuk membayar hutang Tergugat I kepada Bank Mega); Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti pembebanan hak tanggungan atas objek perkara yang secara sah milik Para Penggugat, yang dilakukan oleh dan diantara Tergugat I dengan Tergugat IV(in casuAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2012) adalah merupakan akta-akta dan sertipikat-sertipikat yang cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum; 20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita tersebut di atas, telah membuktikan dengan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikanPara Penggugat;


21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut: 21.1 Kerugian Materiil, yaitu kerugian atas tidak dikembalikannya: a. Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi); b. Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi); c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi); Yang seharusnya menimbulkan kemanfaatan ekonomis yaitu dengan mendasarkan pada selisih antara hutang yang diterima Para Penggugat dari Tergugat I (sebesar Rp.1.000.000.000,00) dengan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat IVsampai sejumlah Rp.4.385.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta) yaitu sebesar Rp.3.385.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah). Yang bilamana dana tersebut dipergunakan untuk usaha, maka lazim keuntungan yang diperoleh sebesar 2% setiap bulannya setara dengan Rp. 67.700.000,. Yang seharusnya diperoleh terhitung sejak bulan November 2007; 21.2 Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang diderita Para Penggugat akibat terganggunya kegiatan dan psikologis Para Penggugat yang disebabkan pengurusan dan penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan olehPara Tergugat namun

apabila

ditaksir

yang besarnya tidak dapat dinilai dapat

diperhitungkan

sebesar

Rp.1.000.000.000,- (Terbilang : “Satu milyar rupiah”); 22. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir khususnya Tergugat IVakan melakukan eksekusi hak tanggungan, padahal Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2012 cacat hukum, maka untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan adalah beralasan hukum bilamana terhadap Tergugat IVdiperintahkan untuk tidak melakukan


Lelang Eksekusi atas objek perkara, sampai perkara sekarang ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini untuk menghindari, bilamana lelang dilaksanakan dan telah ada pemilik baru atas objek perkara aquo sementara putusan perkara sekarang ini justru menyatakan dasar pelelangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2012tidak sah, maka akan memperoleh kesulitan untuk mengembalikan hakPara Penggugat; 23. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, jika Para Tergugat dengan itikad tidak baiknya akan berupaya mengelak dan menghindar dari kewajibannya tersebut kepada Para Penggugat, maka guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), maka cukup beralasan kiranya agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Para Penggugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang perincian barang-barang yang dimohonkan akan diajukan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini; 24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon pula agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 25. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah disertai dengan alasan-alasan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Para Penggugat mohon putusan serta merta (uit voerbaar bij voerrad), meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dariPara Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA BaleBandung, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI: Memerintahkan kepada Tergugat IV,untuk tidak melakukan lelang eksekusi atas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2012 sampai


perkara sekarang ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde); PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. MenyatakanPara

Tergugat

telah

melakukan

Perbuatan

Melawan

Hukum(onrechtmatige daad)yang merugikan Para Penggugat; 3. Menetapkan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah, dengan Sertipikat Hak Miliksebagai berikut: 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi); 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi); 3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi); 4. Menetapkan dan/atau menyatakan sah hubungan hukum antara Para Penggugat

dengan

Tergugat

I

adalah

hubungan

hutang

piutang,

sebagaimana Perjanjian utang tertanggal 18 Juli 2007, dimana Para Penggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Tergugat I; 5. Menghukum Tergugat Idan/atau bersama-sama dengan Tergugat IVsupaya mengembalikan: 5.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi); 5.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi); 5.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 4 Agustus


1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi); kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun; 6. Menyatakan Akta Surat Kuasa Nomor 09 tanggal 18 Juli 2007, yang dibuat oleh Tergugat II adalah merupakan akta yang cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 7. Menyatakan AKTA JUAL BELI, masing-masing: 7.1 Nomor : 01/2008, tertanggal 03 Januari 2008; 7.2 Nomor : 02/2008, tertanggal 03 Januari 2008; 7.3 Nomor : 03/2008, tertanggal 03 Januari 2008; Yang ketiganya dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III adalah akta-akta jual beli yang tidak sah dan cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 8. Menyatakan

tindakan

membalik-namakan

sertipikat-sertipikat

yang

dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, terhadap: 8.1 Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Penggugat II(Hajjah Neneng Suparwati Adji), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casuTergugat I; 8.2 Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Penggugat II(Hajjah Neneng Suparwati Adji), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casu Tergugat I; 8.3 Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas namaPenggugat II (Hajjah Neneng Suparwati Adji), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama Denny Wijaya, in casu Tergugat I; adalah tidak sah dan cacat hukum. 9. Menyatakan pembebanan jaminan/hak tanggungan atas sertipikat-sertipikat milik Para Penggugat yang dilakukan oleh dan diantara Tergugat I dengan Tergugat IVsebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)


Nomor 122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2012 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.; 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, yaitu: 10.1 Kerugian Materiil sebesar Rp. 67.700.000,- setiap bulan terhitung sejak bulan November 2007

sampai denganPara Penggugat

memperoleh kembali Sertipikat-sertipikat Hak Milik atas objek perkara ini; 10.2 Kerugian Immateriil,sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah); 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat; 12. MenghukumPara Tergugat paksa

(dwangsom)

secara tanggung renteng membayar uang

kepada

Para

Penggugat,

yaitu

sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voerrad), meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat; 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa

sebelum Para Pihak Tergugat maupun Turut

Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan perbaikan pada surat gugatannya, sebagaimana yang dikemukakannya didalam sidangnya pada tanggal 28 Oktober 2915, Pada pokoknya memperbaiki sekedar nama Turut Tergugat I yaitu semula Novrianti,SH menjadi Novrita,SH. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi dan sekaligus surat jawaban tanggal 2 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut :


A. DALAM EKSEPSI: Eksepsi Mengenai Kompetesi Relatif, Pengadilan Negeri Bale Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a-quo; 1. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang menyebabkan munculnya Gugatan a-quo adalah didasari karena adanya suatu Perjanjian tertanggal 18 Juli 2007 dengan judul Perjanjian Pengikatan Jual beli yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 (tujuh) Perjanjian tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 (satu) di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri KelasIA Bandung; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan sebagai berikut: "Jika ada suatu tempal tinggal yang dipilih dengan sural akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tnntutamya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukunmya terletak tempal tinggal yang dipilih itu." 4. Bahwa apabila dikaitkan antara ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dengan Pasal 7 (tujuh) Perjanjian tersebut maka Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo; 5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas kami memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut; Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan secara hukum Gugatan Para Penggugat tertanggal tertanggal 06 Oktober 2015 dalam Perkara Nomor : 161 /PDT/G/2015/PN.BLB. di tolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; B. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada dalil gugatanya angka 1 adalah tidak benar karena bidang-bidang tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat adalah bidang-bidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dengan alas hak kepemilikan sebagai berikut:


a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 804, tanggal 02-12-1987, Gambar Situasi Nomor 7905/1987, tanggal 17-10-1987, atas nama Dheny Wijaya. Luas Tanah 794 m2; b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1307, tanggal 23-08-1995, Gambar Situasi Nomor 11727/1995, tanggal 04-08-1995, atas nama Dheny Wijaya. Luas Tanah 380 m2; c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 803, tanggal 16-11-1987, Gambar Situasi Nomor 7904/1987, tanggal 17-10-1987, atas nama Dheny Wijaya, Luas Tanah 698 m2; 2. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I tidak pernah memiliki

hubungan Hutang Piutang yang menyebabkan peralihan Hak atas tanah Milik Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatanya angka 3 sampai dengan dalil gugatanya angka 8; 3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatanya

angka 3 sampai dengan dalil gugatanya angka 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar; 4. Bahwa Hubungan Hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah

Hubungan Jual Beli sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian dengan Judul atau title "Perjanjian Pengikatan Jual Beli" tertanggal 18 Juli 2007 yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I; 5. Bahwa

Perjanjian

Pengikatan

Jual

Beli

yang

disepakati

dan

ditandatatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni: a. Adanya kesepakatan, Bahwa dalam peijanjian Pengikatan Jual beli

antara Para Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas terbukti dengan ditandatangani perjanjian tersebut oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan hingga saat ini tidak terdapat suatu bukti putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut didasari kekhilafan, paksaan atau penipuan; b. Para pihak cakap untuk membuat Perjanjian, Bahwa Para Penggugat

dan Tergugat I dalam membuat perjanjian tersebut adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 1330 KUH Perdata; c. Adanya hal tertentu, Bahwa dalam perjanjian tersebut yang dibuat oleh

Para Penggugat dan Tergugat I tersebut ialah mengenai hal Perjanjian Pengikatan Jual beli atas bidang-bidang tanah dan bangunan, dimana


objek perjanjian tersebut adalah barang barang yang yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata; d. Sebab yang halal, Bahwa apa yang diperjanjikan oleh Para Penggugat

dan Tergugat I tersebut bukan suatu perjanjian yang isinya merupakan suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum atau terlarang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1335 KUH Perdata; 6. Bahwa Perjanjian Pengikatan jual beli tertanggal 18 Juli 2007 tersebut

diatas merupakan perjanjian yang sah dengan demikian memiliki konsekwensi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 7. Bahwa Peijanjian Pengikatan Jual Beli" tertanggal 18 Juli 2007 adalah

mengenai pembelian bidang-bidang tanah dan bangunan tersebut oleh Tergugat I dari Para Penggugat; 8. Bahwa bidang-bidang tanah dan bangunan tersebut yang dibeli oleh

Tergugat I dari Para Penggugat yang disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: a. Sebidang tanah milik nomor 803 Desa Cihanjuang, seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapanmeter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 17-10- 1987 (tujuh belas Oktober seribu sembilanratus delapan puluh tujuh) nomor 7904/1987 tercatat atas nama

NENENG

SUPARWATI

ADJI

SOESMORO

berdasarkan

Sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 16-111987 (enam Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh); b. Sebidang tanah milik nomor 804 Desa Cihanjuang, seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17-10-1987 (tujuh belas Oktober seribu sembilanratus delapan puluh tujuh) nomor 7905/1987 tercatat atas nama

NENENG

SUPARWATI

ADJI

SOESMORO

berdasarkan

Sertifikat dari Kantor Pertanalian Kabupaten Bandung tanggal 02-121987 (dua Desember seribu sembilanratus delapan puluh tujuh); c. Sebidang tanah milik nomor 1307 Desa Cihanjuang, seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04- 08-1995 (empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 11727/1995 tercatat atas nama NENENG SUPARWATI ADJI SOESMORO berdasarkan Sertifikat dari Kantor


Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 10-10- 1997 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh); 9. Bahwa harga yang disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat I atas

bidang-bidang tanah dan bangunan tersebut sebagaimana tertuang dalam

Perjanjian

tersebut

pada

Pasal

1

adalah

sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah); 10. Bahwa untuk melindungi kepentingan pembeli dalam hal ini Tergugat I,

Para Penggugat bersepakat dalam perjanjian tersebut yang dituangkan dalam Pasal 4 dimana Para Penggugat memberikan kuasa untuk dan atas nama Para Penggugat kepada Tergugat I untuk menandatangani akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, untuk keperluan mana Tergugat I dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa pengecualian; 11. Bahwa kalusul Kuasa sebagaimana dimaksud di atas pada angka 10

didasari dari Pasal 1792 KUH Perdata, dimana hal tersebut lajim terjadi dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli karena selain untuk menjamin dan melindungi Kepentingan Pembeli dalam proses balik nama; 12. Bahwa untuk menjamin perlindungan Pembeli dalam hal ini Tergugat I,

surat kuasa sebagai dimaksud pada angka 6 di atas dituangkan dalam suatu akta notaril berupa AKTA SURAT KUASA tanggal 18 Juli 2007 nomor 09 dibuat dihadapan Notaris Risdiyani Tandi, SH. (Tergugat II); 13. Bahwa Akta Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2007 nomor 09 dibuat

dihadapan Notaris Risdiyani Tandi, SH. (Tergugat II) adalah kelanjutan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, maka dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi Kuasa Mutlak sebagaimana yang diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982; 14. Bahwa dengan demikian atas Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2007 nomor

09 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah sah dan mengikat; 15. Bahwa setelah Para Penggugat menerima pembayaran sebagaimana

telah di perjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli tertanggal 18 Juli 2007 tersebut di atas dari Tergugat I, Tergugat I menghadap Tergugat III untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) yang didasari atas Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2007 nomor 09 yang dibuat dihadapan Tergugat II Tersebut di atas sebagai realisasi Peijanjian Pengikatan Jual beli tertanggal 18 Juli 2007;


16. Bahwa AJB yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah sebagai berikut:

a. Akta Jual Beli No 01/2008 tertanggal 03 Januari 2008; b. Akta Jual Beli No 02/2008 tertanggal 03 Januari 2008; c. Akta Jual Beli No 03/2008 tertanggal 03 Januari 2008; 17. Bahwa atas AJB tersebut diatas telah dilakukan proses balik nama

kepada Turut Tergugat II, kemudian Turut Tergugat II telah menerbitkan: a. yang semula Sertifikat Hak milik nomor 803 Desa Cihanjuang, seluas

698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapanmeter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 17-10-1987 (tujuh belas Oktober seribu sembilanratus delapan puluh tujuh) nomor 7904/1987 tercatat atas nama NENENG SUPARWATI ADJI SOESMORO (Penggugat I), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama DENNY WIJAYA (Tergugat I); b. yang semula Sertifikat Hak milik nomor 804 Desa Cihanjuang, seluas

794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17-10-1987 (tujuh belas Oktober seribu sembilanratus delapan puluh tujuh) nomor 7905/1987 tercatat atas nama NENENG SUPARWATI ADJI SOESMORO (Penggugat I), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama DENNY WIJAYA (Tergugat I); c. yang semula Sertifikat Hak milik nomor 1307 Desa Cihanjuang,

seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04-08-1995 (empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 11727/1995 tercatat atas nama NENENG SUPARWATI ADJI SOESMORO (Penggugat I), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama DENNY WIJAYA (Tergugat I); 18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya

pada angka 9 adalah sangat tidak berdasar karena atas Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2007 nomor 09 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah kelanjutan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi Kuasa Mutlak sebagaimana yang diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 maka Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2007 nomor 09 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah sah untuk digunakan Proses AJB dan Proses Balik nama;


19. Bahwa Para Penggugat menempati tanah milik Tergugat I sudah

dipersilahkan untuk mengosongkan bidang-bidang tersebut di atas yang merupakan milik Tergugat I tetapi Para Penggugat masih tinggal disana karena Para Penggugat meminta ijin kepada Tergugat I untuk tetap tinggal di tempat tersebut dan akan bersedia meninggalkan tempat tersebut apabila Tergugat I telah menjual bidang-bidang tanah tersebut kepada Pihak lain; 20. Bahwa dengan demikian atas dasar hal - hal tersebut telah diuraikan

diatas dapat terlihat dalil dalil Para Penggugat pada angka 10 sampai dengan dalil angka 25 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak benar; 21. Bahwa berdasarkan sebagaimana uraian di atas dan berdasarkan atas

bukti-bukti yang sah yang kebenarannya tidak dapat lagi disangkal, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo menolak gugatan Para Penggugat. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan diterangkan di atas, maka kepada yang terhormat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I; 2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan sekaligus surat jawaban tanggal 2 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas (Obsscuur Libels);


Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 7 No. Urut 16 Penggugat telah

mendalilkan

dasar

hukum

yang

tidak

benar

sehingga

mengakibatkan dalil gugatan menjadi kabur/tidak jelas; 1.

Bahwa dasar hukum yang dikemukakan oleh Penggugat adalah

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang menjadi dalil gugatan padahal peraturan tersebut bukanlah menjadi dalil hukum untuk peralihan Sertipikat Hak atas Tanah melainkan dasar hukum

penerbitan

Sertipikat

untuk

pertama

kali

(yang

belum

terdaftar/belum Bersertipikat); 2.

Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 PP. 24 Tahun 1997

adalah menyangkut kewenangan PPAT untuk membuat Akta; 3.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 adalah ketentuan tentang permohonan Hak atas Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara bukan untuk peralihan Hak;. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini menggunakan dasar hukum yang tidak benar sehingga gugatan menjadi kabur maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepantasnya tidak diterima ( vide Putusan Mahkamah Agung No.l 145 /K/Pdt/1989); II.

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan menguntungkan pihak Turut Tergugat II; 2.

Bahwa segala hal yang yang disebutkan dalam eksepsi dianggap

telah diulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; 3.

Bahwa benar Turut Tergugat II pada tanggal 17-04-2008 telah

mencatat peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Nilik No. 803 Desa Cihanjuang

Kecamatan

Parongpong

dari

atas

nama

NENENG

SUPARWATI ADJI SOESMORO kepada DHENY WIJAYA berdasarkan Akta Jual-Beli No. 01/2008 tanggal, 03-01-2008 yang dibuat dan dihadapan DETTY TRIESNAWATY,SH Selaku PPAT Kabupaten Bandung dan kemudian pada tanggal, 12-12-2012 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 3076/2012 atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK Berkdudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.


122/2012 tanggal, 08-08-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan NOVRITA PPAT di Kabupaten Bandung Barat; 4.


mencatat peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Nilik No. 804/Desa Cihanjuang

Kecamatan

Parongpong

dari

atas

nama

NENENG

SUPARWATI ADJI kepada DHENY WIJAYA berdasarkan Akta Jual-Beli No. 02/2008 tanggal, 03-01 - 2008 yang dibuat dan dihadapan DETTY TRIESNAWATY,SH Selaku PPAT Kabupaten Bandung dan kemudian pada tanggal, 12-12-2012 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 3076/2012

atas

nama

PT.

BANK

NEGARA

INDONESIA

(PERSERO)TBK Berkdudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 122/2012 tanggal, 08-08-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan NOVRITA PPAT di Kabupaten Bandung Barat; 5.


mencatat peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Nilik No. 1307/Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dari atas nama HAJJAH NENENG SUPARWATI ADJI (Hajjah NENENG SUPARWATI) kepada DHENY WIJAYA berdasarkan Akta Jual-Beli No. 03/2008 tanggal, 03- 01 - 2008 yang dibuat dan dihadapan DETTY TRIESNAWATY,SH Selaku PPAT Kabupaten Bandung dan kemudian pada tanggal, 12-12-2012 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 3076/2012 atas nama PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)TBK Berkdudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 122/2012 tanggal, 08-08-2012 yang dibuat oleh dan dihadapan NOVRITA PPAT di Kabupaten Bandung Barat; 6.

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil

gugatan Penggugat yang menjadi dasar hukum untuk membatalkan peralihan hak atas ke 3 (tiga) Sertipikat tersebut diatas karena dasar hukum yang digunakan tidak benar; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1.

Menerima eksepsi dan jawaban dari Turut Tergugat II;

2.

Menyatakan sah peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 803/Desa

Cihanjuang No. 804/Desa Cihanjuang dan No. 1307/Desa Cihanjuan Kecamatan Parongpong;


3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan eksepsi dan sekaligus surat jawaban tanggal 2 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa dalam posita Gugatannya, Para Penggugat menyatakan mempunyai pinjaman di BPR JELITA dan obyek sengketa menjadi jaminannya yang selanjutnya ditarik oleh Tergugat I; 2. Bahwa atas hal tersebut di atas, sepatutnya BPR JELITA dijadikan sebagai para pihak karena tidak mungkin juga BPR JELITA menyerahkan obyek sengketakepada Tergugat Itanpa adanya peran serta Para Penggugat untuk penarikan jaminan; 3. Bahwa fasilitas pinjaman kredit diberikan oleh Tergugat IVkepada CV. MAJU JAYA dengan jaminan obyek sengketamilik Tergugat Isehingga demi lengkapnya suatu gugatan sepatutnya CV. MAJU JAYA dijadikan sebagai para pihak; Bahwa berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalildalil Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaktidaknyauntuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantklijke) oleh Yang Terhormat Majelis Hakim; DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang Tergugat IV akui secara tegas; 2. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam bagian eksepsi mohon dianggap termuat lagi seluruhnya dalam bagian jawaban mengenai pokok perkara ini; 3. Bahwa keterkaitan antaraTergugat IV denganobyek sengketa merupakan hubungan antara penyedia fasilitas pinjaman/kredit (kreditor) dengan agunan atas nama Tergugat Iyang merupakan jaminan atas pelunasan fasilitas kredit yang diberikan kepada CV. MAJU JAYA dan Tergugat Iadalah merupakan Pesero Komanditer dari CV. MAJU JAYA;


4. Bahwa Sdr. Peter Halim sebagai Direktur CV. MAJU JAYA berdasarkan Surat tertanggal 04 Juni 2012 mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat IV; 5. Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap kelayakan dan verifikasi usaha CV. MAJU JAYA serta dilakukan analisa kecukupan jaminan, berdasarkan Surat No. PGC/6/243 A/R tanggal 19 Juni 2012, Tergugat IVmenyetujui pemberian fasilitas kredit kepada CV. MAJU JAYA sebagai berikut: 5.1. Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran Terbatas dengan maksimum Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit No. 2012.041/PGC tanggal 30 Juli 2012; 5.2. Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran Terbatas dengan maksimum Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit No. 2012.040/PGC tanggal 30 Juli 2012; 6. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan kepada CV. MAJU JAYA aquo, CV. MAJU JAYA menyerahkan jaminan tambahan diantaranya 3 (tiga) sertifikat untuk selanjutnya disebut obyek sengketa yaitu: 6.1. Sertifikat Hak Milik No. 803 tanggal 16 Nopember 1987, Surat Ukur No. 7904/1987 tercatat atas nama Dheny Wijaya, luas tanah 698 m2, terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung (saat ini menjadi Kabupaten Bandung Barat), Propinsi Jawa Barat; 6.2. Sertifikat Hak Milik No. 804 tanggal 02 Desember 1987, Surat Ukur No. 7905/1987 tercatat atas nama Dheny Wijaya, luas tanah 794 m2, terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung (saat ini menjadi Kabupaten Bandung Barat), Propinsi Jawa Barat; 6.3. Sertifikat Hak Milik No. 1307 tanggal 23 Agustus 1995, Surat Ukur No. 11727/1995 tercatat atas nama Dheny Wijaya, luas tanah 380 m2, terletak di Blok Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung (saat ini menjadi Kabupaten Bandung Barat), Propinsi Jawa Barat; 7. Bahwa atasobyek sengketa sebagaimana butir 6 tersebut di atas, oleh Turut Tergugat Isebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bandung Barat selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan yang dituangkan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 122/2012 tanggal 08 Agustus 2012;


8. Bahwa agar hak tanggungan tersebut mempunyai hak preferent bagi Tergugat IV, maka selanjutnya APHT tersebut didaftarkan kepada Turut Tergugat IIdan pada tanggal 12 Desember 2012 telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IISertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 3076/2012 senilai Rp. 4.385.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah); 9. Bahwa berdasarkan butir 4 sampai dengan butir 5, Tergugat IVtelah memberikan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana CV. MAJU JAYA terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Tergugat IVyang selanjutnya Tergugat IVmelakukan analisa kelayakan dan verifikasi usaha CV. MAJU JAYA dan karena memenuhi syarat akhirnya disetujui pemberian fasilitas kepada CV. MAJU JAYA sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 2012.041/PGC tanggal 30 Juli 2012 dengan maksimum Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 2012.040/PGC tanggal 30 Juli 2012 dengan maksimum Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah); 10. Bahwa berdasarkan butir 9 di atas, maka Perjanjian Kredit Nomor 2012.041/PGC

tanggal

30

Juli

2012danPerjanjian

Kredit

Nomor

2012.040/PGC tanggal 30 Juli 2012atas nama CV. MAJU JAYAadalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian; 11. Bahwa berdasarkan butir 6 sampai dengan butir 8, Tergugat IVtelah melakukan pengikatan jaminan khususnya terhadap obyek sengketasesuai dengan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan pengikatan hak tanggungan atasobyek sengketaatas nama TERGUGAT dengan Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 3076/2012 tanggal 12 Desember 2012 adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian;

12. Bahwa berdasarkan butir 4 sampai dengan butir 11 tersebut di atas, Tergugat IVtelah memberikan fasilitas kredit terhadap CV. MAJU JAYA dan pengikatan hak tanggungan atas obyek sengketasesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhadap Tergugat IVyang beritikad baik (Tee Goeder Trouw) wajib mendapat perlindungan hukum; 13. Bahwa Tergugat IVdengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam butir 17 posita gugatannya,Tergugat IVsebagaimana butir 6 sampai dengan butir 8 di atas, telah melakukan pengikatan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk apa Para Penggugat harus mengetahui obyek sengketadijaminkan kepada Tergugat IVkarena nyatanyata obyek sengketasudah tercatat atas nama Tergugat I pada saat


dijaminkan kepada Tergugat IVdan pada saat dilakukan pengecekan pada Turut Tergugat II, atas tanah obyek sengketadinyatakan tidak masalah sehingga dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan; 14. Bahwa Tergugat IVdengan tegas-tegas menolak dalil Para Penggugat dalam posita butir 18 sampai dengan butir 20, dengan ini Tergugat IVtegaskan bahwaTergugat IVtelah melakukan penilaian terhadap obyek sengketa, hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukan penilaian atas obyek sengketaoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN dengan Nomor File 085.02/LP/BNI/KJPP.PSZ/BDG/III/12 tanggal 30 Maret 2012 sehingga apa yang perlu dibuktikan bahwa Tergugat IVmelanggar prinsip kehatian-hatian dalam pemberian kredit dengan pembebanan Hak Tanggungan atas obyek sengketamilik Tergugat I; Bahwa

Tergugat

IVmempertanyakan

perbuatan

melawan

hukum

(onrechtmatige daad) manakah yang telah dilakukan oleh Tergugat Ikepada Tergugat IV dengan pertimbangan sebagai berikut: 14.1 Nyata-nyata obyek sengketayang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IVsebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada CV. MAJU JAYA merupakan milik Tergugat I; 14.2 Saat proses pengikatan Hak Tanggungan obyek sengketa, Tergugat IVtelah memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan faktanya Turut Tergugat IIdapat menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 3076/2012 tanggal 12 Desember 2012 sehingga APHT No. 122/2012 tanggal 08 Agustus 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 3076/2012 tanggal 12 Desember 2012adalahsah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian; 15. Bahwa Tergugat IVdengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya butir 21 karena atas obyek sengketatelah balik nama kepada Tergugat Isecara sah sehingga tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat, lebih mengherankan lagi disamping Para Penggugat menghitung kerugian materiil atas obyek sengketa, Para Penggugat juga menghitung keuntungan yang akan diperoleh dan untuk hal tersebut Para Penggugat tidak dapat membuktikan, berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";


Bahwa disamping meminta ganti rugi materiil, Tergugat IVdengan tegas menolak permohnonan ganti rugi immaterial yang dimintakan oleh Para Penggugat, karena tidaklah dapat diukur dan dinilai secara nyata dan terang mengenai berapa besarnya beban psikologis yang ditanggung oleh Para Penggugat dan sepatutnya Para Penggugatmenyadari sejak awal bahwa obyek sengketatelah beralih kepemilikan sejak tahun 2008 dan menjadi jaminan pada Tergugat IVpada tahun 2012; 16. Bahwa Tergugat IVmenolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam butir 22 posita gugatannya yang meminta putusan provisionil berupa blokir atas obyek sengketadengan pertimbangan sebagai berikut: 16.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 yang menyatakan: "bahwa barang-barang yang sudah dijaminkan hutang tidak dapat dikenakan sita"; 16.2 Buku"Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisia dalam Rakernas 1989", halaman 21 yang diterbitkan oleh MARI yang menegaskan kembali sikap Mahkamah Agung bahwa tanah yang telah dibebani hipotik tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan

Negeri

karena

menurut

undang-undang

suatu

piutang/kredit yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferent dan oleh karenanya mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya; Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberi putusan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke/NO); 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; B. DALAM PROVISI Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya; C. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;


2. Menyatakan bahwa Tergugat IVdalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (Tee Goeder Trouw) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum; 3. Menyatakan Tergugat IVtidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige da ad); 4. Menyatakan Tergugat IVtelah memberikan fasilitas kredit kepada CV. MAJU JAYA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2012.041/PGC tanggal 30 Juli 2012 dan Perjanjian Kredit Nomor 2012.040/PGC tanggal 30 Juli 2012 atas nama CV. MAJU JAYA adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian; 6. Menyatakan bahwa dengan sahnya perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 2012.041/PGC tanggal 30 Juli 2012 dan Perjanjian Kredit Nomor 2012.040/PGC tanggal 30 Juli 2012 atas nama CV. MAJU JAYA, maka perjanjian assesoir yaitu pengikatan hak tanggungan atas obyek sengketayaitu Sertifikat Hak Milik No. 803 tanggal 16 Nopember 1987, Sertifikat Hak Milik No. 804 tanggal 02 Desember 1987 dan Sertifikat Hak Milik No. 1307 tanggal 23 Agustus 1995 yang keseluruhannya atas nama TERGUGAT I dengan Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 3076/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 4.385.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian; 7. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas obyek sengketatelah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT); 8. Menyatakan hasil penilaian terhadap obyek sengketaoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN dengan Nomor File 085.02/LP/BNI/KJPP.PSZ/BDG/III/12 tanggal 30 Maret 2012 adalah sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian; 9. Menolak gugatan ganti rugi materii dan immateriil yang dimintakan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya; 10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);


Menimbang, bahwa jawab menjawab anatara para pihak dilaanjutkan masing-masing : - Para Penggugat dengan surat Repliknya masing-masing tanggal 23 Maret 2016 ; - Tergugat I dengan surat Repliknya tanggala 30 Maret 2016 ; - Tergugat IV dengan surat Dupliknya tanggal 30 Maret 2016 ; - Turut Tergugat II dengan surat Dupliknya tanggal 30 Maret 2016 ; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.Blb, yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI : I.DALAM PROVISI - Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat II.DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II

III.DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian ; 2. Menyatakan PARA TERGUGAT yakni TERGUGAT I , TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah, dengan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut : 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi); 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi); 3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi).


4. Menetapkan bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah hutang piutang ,sebagai perjanjian yang sah , sebagaimana Perjanjian utang tertanggal 18 Juli 2007, dimana

PARA

PENGGUGAT

berhutang

sebesar

Rp.

1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT I. 5. Menghukum TERGUGAT I dan/atau bersama-sama dengan TERGUGAT IV supaya segera mengembalikan: 5.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi); 5.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi); 5.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi); Kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun. 6. Menyatakan Akta Surat Kuasa Nomor 09 tanggal 18 Juli 2007, yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah merupakan akta yang cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 7. Menyatakan AKTA JUAL BELI, masing-masing: 7.1 Nomor : 01/2008, tertanggal 03 Januari 2008; 7.2 Nomor : 02/2008, tertanggal 03 Januari 2008; 7.3 Nomor : 03/2008, tertanggal 03 Januari 2008; Yang ketiganya dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT III adalah akta-akta jual beli yang tidak sah dan cacat hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 8. Menyatakan tindakan membalik-namakan sertipikat-sertipikat yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV, terhadap : 8.1 Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 803/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi


tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7904/1987 seluas 698 m2 (enam ratus

sembilan

puluh

delapan

meter

persegi)

atas

nama

PENGGUGAT II (Hajjah Neneng Suparwati Adji), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama DENNY WIJAYA, in casu TERGUGAT I; 8.2 Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1987 Nomor 7905/1987 seluas 794 m2 (tujuh ratus

sembilan

puluh

empat

meter

persegi),

atas

nama

PENGGUGAT II (Hajjah Neneng Suparwati Adji), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama DENNY WIJAYA, in casu TERGUGAT I; 8.3 Yang semula Sertipikat Hak Milik Nomor 1307/Desa Cihanjuang, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 11727/1995 seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama PENGGUGAT I (Hajjah Neneng Suparwati Adji), telah berubah dan dibalik nama menjadi atas nama DENNY WIJAYA, in casu TERGUGAT I; adalah tidak sah dan cacat hukum. 9. Menyatakan pembebanan jaminan/hak tanggungan atas sertipikatsertipikat milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh dan diantara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2012 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini . 11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya . 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.847.000,- ( empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan Banding tanggal 21

Juni

2016

:161/Pdt.G/2015/PN.Blb,

Nomor yang

:22/Pdt.BD/2016/PN.Blb dibuat

oleh

Jo

Nomor

Sulaiman,SH.MH,

Panitera


Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menerangkan bahwa tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.161/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 8 Juni 2016 dan permohonan banding telah diberitahukan masing-masing : -

Kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 ;

-

Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2016 ;

-

Kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

-

Kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 14

September

2016

NOMOR

;

36/Pdt.BD/2016/PN.Blb

Jo

Nomor

:161/Pdt.G/2015/PN.Blb yang dibuat oleh Dr.ASEP DEDI SUWASTA,SH.MH, panaitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa terhadap

putusan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

Nomor

161/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 8 Juni 2016 dalam permohonan banding tersebut telah diberitahukan

masing-masing kepada Para Terbanding dan

Para Turut Terbanding ; Menimbang, bahwa Pembanding II/Turut Terbanding III semula Tergugat IV telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2016 yang diterimaa di kepanaiteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing : - kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2016 ; - Kepada turut Terbanding/Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2016 ; - Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II padaa atanggal 29 Nopember 2016 ; - Kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggaal 28 Nopember 2016 ; - Kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Nopember 2016 ;


Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Januari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 7 Februari 2017 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 kepada Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 14 Juli 2016 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, padaa tanggal 19 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, pada tanggal 10 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III dan Turut Terbanding III/Pembanding II semula Tergugat IV, padaa tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, paada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II untuk diberi kesempatan memperlajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

Pembanding,

semula

Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pernyataan banding atas nama Pembanding semulaTergugat I, tertanggal 21 Juni

2016, sedangkan putusan perkara tersebut tanggal 8 Juni 2016

berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

Pembanding,

dahulu

Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pernyataan banding atas nama Pembanding /Tergugat IV, tertanggal 14 September 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 1 September 2016

berdasarkan hal tersebut di atas,

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding, dahulu Tergugat I, sampai saat perkara ini diperiksa tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding adalah hak, bukan kewajiban, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;


Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semuka Tergugat IV pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : - Bahwa Pembanding semula Tergugat IV sangat berkeberatan dengan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bale Bandung yang didasarkan pada

pertimbangan

hukum

yang

kurang

lengkap

(Onvoeldonde

Gemotiveerd) ; - Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan secara sempurna tentang fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV, sehingga tidak terlihat dalam putusan tersebut nilai bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV ; - Bahwa Pembanding semula Tergugat IV sependapat dengan pertimbangan Hakim bagian I Dalam Provisi yang menolak Provisi yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II ; - Bahwa Pembanding semula Tergugat IV keberatan dengan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana hal-hal sebagai berikut : II DALAM EKSEPSI : - Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memutus Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat IV, terdapat

pertimbangan

hukum

yang

kurang

lengkap

(Onvoeldonde

Gemotiveerd) sebagai berikut : a. Bahwa

dalam

Fundamentum

Petendi/Posita,

Terbanding

I

dan

Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II menyatakan mempunyai pinjaman di BPR JELITA dan OBYEK SENGKETA menjadi jaminan yang selanjutnya ditarik oleh Pembanding semula Tergugat I ; b. Bahwa tidak mungkin Pembanding semula Tergugat bisa melakukan

penarikan OBYEK SENGKETA sendiri yang ada di BPR JELITA tanpa ada bantuan dari pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II ; c. Bahwa jika memang benar terbukti (Quodnon) perbuatan melawan

hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I, hal ini tidak terlepas dari peran serta yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II ; d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apabila BPR JELITA dijadikan

sebagai Para pihak dalam perkara ini, setidaknya Majelis Hakim sebagai


Judex Factie dapat gambaran yang utuh atas perkara ini dan putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak ; e. Bahwa CV.MAJU JAYA sebagai pihak yang mengajukan fasilitas kredit

kepada Pembanding semula Tergugat IV ; f. Bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II,

semula

Penggugat

I

dan

Penggugat

II

yaitu

Dr.JOHANNES

IBRAHIM,SH.Mhum, memberikan keterangan yang berkaitan dengan pemberian kredit dan pemberian kredit yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat IV, langkah-langkahnya telah dilakukan sesuaai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sepatutnya CV.MAJU JAYA juga ditarik sebagai para pihak ; g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, atas kurangnnya pihak yang

digugat oleh Terbanding I semulaa Penggugat, sudah sepatutnya “Gugatan tidak dapat diterima” ; III POKOK PERKARA Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memutus dalam POKOK PERKARA terdapat pertimbangan hukum yang kurang lengkap (Onvoeldonde Gemotiveerd) sebagai berikut : I. Bahwa Pembanding semula Tergugat IV telah memberikan fasilitas kredit kepada CV.MAJU JAYA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperlihatkan prinsip 5 C yaitu :Character, Capacity, Capital, Colloteral dan condition of economy ; II. Bahwa Pembanding semula Tergugat IV dalam memproses fasilitas kredit kepada CV.MAJU JAYA telah meminta data-data termasuk lapaoran keuangan dari perusahaan CV.MAJU JAYA selama 3 (tiga) tahun terakhir dan dari laporan keuangan CV.MAJU JAYA dimaksud, CV.MAJU JAYA dinilai layak untuk diberikan fasilitas kredit oleh Pembanding semula Tergugat IV ; III. Bahwa atas obyek jaaminan yang diberikan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Persero Comanditer CV.MAJU JAYA

kepada Pembanding semula Tergugat IV, Pembanding semula

Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.803 tanggal 16 Nopember 1987 (Bukti T IV-5), Sertifikat Hak Milik No.804 tanggal 02 Desember 1987 (Bukti T IV-6) dan Sertifikat Hak Milik No.1307 tanggal 23 Agustus 1995 (Bukti T IV-7) yang telah dilakukan penilaian oleh pihak ketiga yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNG’S ZUKKARNAIN & REKAN dengan nomor file 085-02/LP/BNI/KJPP-PSZ/BDG/III/12 tanggal


30 Maret 2012 (Bukti T IV-10), sehingga dengan ini Pembanding semula Tergugat IV menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan Tergugat IV tidak pernah melakukan penilaian terhadap obyek yang dijadikan jaminan tersebut, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan pembebanan hak tanggungan ; IV. Bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan lapaoran Appraisal Nomor file

085.02/LP/BNI/KJPP.PSZ/BDG/III/12

tanggal 30 Maret 2012 (Bukti IV-40), namun Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Bale

No.61/Pdt.G/2015/PN.Blb

Bandung

tidak

yang

pernah

mengadili

perkara

mempertimbangkan

bukti

dimaksud yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV tersebut ; V. Bahwa

mengenai

“Kuasa

Mutlak”,

walaupun

pada

prinsipnya

penggunaan kuasa mutlak dilarang untuk digunakan dalaam pembuatan Akta-Akta pemindahan hak (Akta Jual Beli daan lain-lain), namun ada juga kuasa mutlak yang diperbolehkan dalam arti tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalaam Pasal 39 PP No.24 Tahun 1997 maupun Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 ; - Bahwa Surat Kuasa Mutlak yang tidak termasuk dalam larangan tersebut adalah kuasa-kuasa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkaan atau merupakan satu kesatuan dari suatu perjanjian (Integrerend Deel) yang mempunyai alas hukum yang sah atau kuasa yang diberikan untuk kepentingan penerima agar penerima kuasa tanpa bantuan pemberi kuasa dapat menjalankan hak-haknya untuk kepentingan dirinya sendiri (halaman 6 Dr. HERLIN BUDIONO, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2008) ; - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat kuasa No.09 tanggal 18 Juli 2007 (Bukti T III-2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau merupaakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pengikataan Jual Beli tertanggal 18 Juli 2007 ( Bukti T I-1) dengan tujuan kuasa yang diberikan untuk kepentingaan penerima kuasa agar penerima kuasa tanpa bantuan pemberi kuasa dapat menjalankan haak-haknya untuk kepentingan diri sendiri dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;


Berdasarkaan fakta-fakta dan dalil hukum yang telah diuraikan di atas, cukup beralasan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan memutus sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV ; 2. Membatalkan

Putusaan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

Bale

Bandung

No.161/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 18 Juni 2016 ; 3. Menyatakan

Putusan

Pengadilan

Negeri

No.161/Pdt.G/2015/PN>blb tanggal 08 Juni 2016 bertentangan dengan hukum yang berlaku ; 4. Mengadili

sendiri

dan

menyatakan

gugatan

Terbanding

I

dan

Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau setidaktidaknya menyatakan guatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ; 5. Mengabulkan petitum Pembanding semula Tergugat IV pada jawaban untuk seluruhnya ; 6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat

II,

Terbanding

III//Pembanding

semula

Tergugat

I,

Terbanding IV semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yanga tersebut dalam berkas perkara Nomor 164/Pdt/2017/PT.BDG, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 8 Juni 2016 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding

serta

Kontra

Memori

Banding.

Maka

Pengadilan

Tinggi

berpendapat sebagai berikut : I DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa tujuan Provisi yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya untuk memerintahkaan kepada Pembanding, maka Tergugat IV, untuk tidak melakukan lelang eksekusi atas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor :122/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 Jo Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3076/2012 sampai perkara sekarang ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) ; Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi pada pokoknya Menolak


Permohonan Provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; II DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding semula tergugat , Pembanding semula Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, telah mengajukan eksepsi/tangkisan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Eksepsi Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang ; 2. Eksepsi gugatan kurang pihak atau gugatan tidak lengkap ; 3. Eksepsi gugatan kabur (Obscuur Lible). Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat IV dan turut Terbanding semula Turut Tergugat II sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; III DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; Menimbang,

bahwa

pada

pokoknya

sengketa

antara

Para

Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dengan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IV serta Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Tergugat sesuai peran masing-masing yang menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat ; Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR adalah menjadi kewajiban dari pihak Penggugat untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi mereka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut, demikian juga dari pihak Tergugat mempunyai hak untuk membantah atau menyangkal hak orang lain atau membantah tentang perbuatan yang disangkakan kepada mereka ;


Menimbang,

bahwa

melalui

bukti-bukti

yang

diajukan

Para

Terbanding semula Para Penggugat baik itu melalui bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

P-21 maupun saksi-saksinya yaitu Heri

Purwanto, Hudi Jamilludin dan Freddi Supriyadi serta ahli Dr.Johaannes Ibrahim,SH.Mhum tidak dapat membuktikan tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat IV maupun Turut Terbanding semula turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat dengan alasan sebagai berikut : - Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa di dalam surat PerjanjianPengikatan

Jual

Beli

tertanggal

18

Juli

2007

antara

Pembanding semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Penggugat II dengan persetujuan suaminya yaitu Terbanding I semula Penggugat I, pada Pasal 3 disebutkan : “Bahwa Pihak Pertama (Penjual) dalam hal ini Terbanding II semula Penggugat II memberi kuasa kepada Pihak kedua (Pembeli) dalam hal ini pembanding semula Tergugat I untuk selama jual beli tersebut di atas belum dilaksanakan untuk dan atas nama Pihak Pertama melakukan segala tindakan, baik yang berupa pengurusan maupun yang berupa kepemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul dan tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak kedua dan segala sesuatu dijalankan atas ongkos dari pihak kedua (Pembeli) dalam hal ini Tergugat I, Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa pula kepada Pihak kedua, apabila harga jual beli tanah berikut bangunan tersebut di atas telah dibayar lunas oleh Pihak kedua untuk dan atas nama Pihak pertama menanda tangani Akta Jual Beli yang bersangkutan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, untuk keperluan mana Pihak kedua dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa pengecualian”. Selanjutnya pada Pasal 5 dari Surat Perjanjian Pengikatan jual Beli tersebut itu juga dicantumkan klausula atau ketentuan bahwa kuasa-kuasa tersebut di atas merupakan kekuasaan yang tetap dan tidak dapat dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab/dasar-dasar yang tercantum dalam undang-undang/hukum untuk mengakhiri suatu kuasa, karena kekuasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat Perjanjian ini (Pengikatan) Jual Beli, Surat Perjanjian mana tidak akan dibuat jika kuasa-kuasa tersebut dicabut kembali atau diakhiri ;


Di dalam Surat Pengikatan jual Beli tersebut pada Pasal 1 menyatakan “Jual Beli ketiga bidang tanah berikut bangunan tersebut akan dilakukan dan diterima dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut : - Uang muka sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dibayar hari ini dengan menggunakan cek Bank Central Asia, Cabang Asia Afrika, Bandung ; - Uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dibayar tunai pada tanggal 19 Juli 2007 ; - Sisanya sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai pada tanggal 19 Juli 2007 dan untuk penerimaan uang tersebut di atas, Pihak Pertama akan memberikan kwitansinya sendiri ; Dan dalam Surat Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengakui telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Pembanding semula Tergugat I dengan perincian : a. Pembayaran untuk pelunasan hutang (take over) kepada BPR Jelita sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); b. Pembayaran untuk bunga pinjaman setiap bulannya sebesar 4 % dari besar pinjaman, yang dibayar di muka selama 3 (tiga) bulan a Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada dan dipegang oleh Tergugat I sendiri sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; c.

Pembayaran untuk “Komisi/Potongan pinjaman 10% (sepuluh persen) dari pinjaman Rp..1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dipegang Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

d. Pembayaran

sisa

pinjaman/hutang

kepada

Para

Penggugat

Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), walaupun sebenarnya yang diterima tunai oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya Surat Pengikatan jual Beli tertanggal 18 juli 2007 (Bukti T I-1), yang kemudian diikuti dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Juli 2007 dibuat Surat Kuasa dihadapan Notaris Risdiyani Tandi,SH, Notaris di Bandung (tergugat II) yaitu Akta Surat Kuasa No.09 tanggal 18 Juli 2007 (Bukti T I-2) yang salah satu isinya bahwa Ny.Hajjah Neneng Suparwati (Penggugat II) dengan persetujuan suaminya Ir Haji Krishna Adji Soesmoro memberi kuasa kepada Pembanding semula Tergugat I : Denny Wijaya khusus untuk menjual kepada siapa saja, termasuk


kepada yang diberi kuasa sendiri, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu yang diberi kuasa 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam dan berada di atas tanah tersebut ; Guna keperluan-keperluan tersebut di atas yang diberi kuasa dapat menghadap kepada Notaris/Pejabat yang berwenang menerima uang penjualan, memberikan dan menanda tangani kwitansi, menyerahkan apa yang dijual tersebut kepada yang berhak menerima menurut cara-cara dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk maksud-maksud di atas dan seterusnya ; Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 juli 2007 dan Akta Surat Kuasa tanggal 18 juli 2007 (Bukti T I-1 dan T I-2) dan dengan telah dibenarkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa mereka telah menerima harga tanah tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dipergunakan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi, maka tidaklah relevan apabila Para Terbanding semula Para Penggugat masih menganggap atau berpendapat hubungan antara mereka dengan Pembanding semula Tergugat I, hanya sebatas hutang piutang dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah ; Dari fakta-fakta di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan : 1. Telah terjadi Jual Beli atas ketiga bidang tanah sengketa berikut bangunan

di atasnya yang dikenal sebagai : - Sertifikat Hak Milik No.803/Desa Cihanjuang sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 Oktober 1987 No.7904/1987 seluas 698 M2 (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) ; - Sertifikat Hak Milik No.804/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 17 Oktober 1987 No.7905/1987 seluas 794 M2 (tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) ; - Sertifikat Hak Milik No.1307/Desa Cihanjuang, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 4 Agustus 1995 No.11727/1995 seluas 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) antara Para Terbanding semula Para Penggugat (Penjual) dengan Pembanding semula Tergugat I (Pembeli) dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 18 juli 2007 (Bukti T I-1) dan Akta Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2007 (Bukti T I-2) dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;


2. Dengan dasar Surat Pengikatan Jual Beli dan diikuti dengan Akta Surat

Kuasa tersebut di atas tadi, maka Pembanding semula Tergugat I menghadap notaris/PPAT di Bandung Barat yaitu Detty Triesnawaty,SH (Turut Terbanding semula Tergugat III) untuk dibuatkaannya Akta Jual Beli atas

ketiga

bidang

tanah

tersebut

yaitu

:-

Akta

Jual

Beli

No.01/2008/tertanggal 03 Januari 2008, (Bukti P-6) – Akta Jual Beli No.02/2008 tertanggal 03 Januari 2008, (Bukti P-7) - Akta Jual Beli No.03/2008 tertanggaal 03 Januari 2008, (Bukti P-8) 3. Dengan telah adanya ketiga Akta Jual Beli tersebut di atas, maka

Pembanding semula Tergugat I telah mendaftarkan dan membalik nama ketiga Sertifikat yang semula atas nama Terbandingsemula Penggugat menjadi atas nama Pembanding semula Tergugat I :Denny Wijaya (Bukti P9, P-10 dan P-11) melalui atau kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II ; 4. Bahwa kemudian dengan ketiga Sertifikat yang telah dibaliknama tersebut

menjadi

atas

nama

Pembanding

semula

Tergugat

I,

mengajukan

permohonan kredit kepada Pembanding semula Tergugat IV dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.3076/2012 (Bukti T IV-9) ; 5. Bahwa istilah Surat Kuasa Mutlak yang didalilkan pihak Terbanding semula

Para Penggugat juga tidak dicantumkan di dalam Akta surat Kuasa tertanggal 18 juli 2007, atau tetapi klausul atau ketentuan bahwa “Kuasakuasa tersebut di atas merupakan kekuasaan yang tetap dan tidak dapat dicabut kembali, tercantum di dalam Surat Pengikatan jual Beli tertanggal 18 Juli 2007 dan hal itu adalah biasa dalam hubungan jual beli tadi karena harganya ketiga bidang tanah tersebut telah dibayar oleh Pembeli, dalam hal ini Pembanding semula Tergugat I ; Dan pencantuman klausul di atas tidaklah bertentangan dengan peraturan hukum termasuk di dalamnya Pasaal 39 huruf d Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1947 tentang Pendaftaran Tanah maupun Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tentang larangan Penggunaann Surat Kuasa Mutlak ; Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat yaitu Pembanding semula Tergugat I, Pembanding semula Tergugat IV, Turut Terbanding semula Tergugat II dan


Turut Terbanding semula Tergugat III, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,

maka

putusan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

Nomor

161/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 8 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I da Penggugat II) ditolak seluruhnya dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka pihak Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan

Undang-Undang

no.20

Tahun

1947

tentang

Pengadilan-Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan dari Pembanding semulaTergugat IV ; -

Membatalkan putusan

Pengadilan

Negeri

Bale Bandung Nomor

:

161/Pdt/G/2015/PN.Blb tanggal 8 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI : I. DALAM PROVISI : - Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

Nomor

:161/Pdt/G/2015/PN.Blb tanggal 8 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; II. DALAM EKSEPSI : - Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

Nomor

:161/Pdt/G/2015/PN.Blb tanggal 8 juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;


III. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya ; 2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Bara di Bandung, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, oleh kami R.S. DAMANIK,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, RUSSEDAR, SH danHENDRIK .P. PARDEDE,SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 dengan dibantu SUGENG

TARSONO.S.SH.MH,Panitera

PenggantiPengadilan Tinggi Jawa Barat, tidak dihadiri olehPara Pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

RUSSEDAR, SH.

R.S. DAMANIK, SH.MH.

ttd, HENDRIK P PARDEDE, SH.MH.

Panitera Pengganti ttd, SUGENG TARSONO.S,SH.MH.


Rincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan

: Rp.

5.000,-

2. Materai Putusan

: Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan/Penjilidan

: Rp. 139.000,-

Jumlah

Total

: Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiahh)


PT.BDG

Recommend Documents