PT.BDG

P U T U S A N Nomor : 592/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : JONI AMAN, selaku Kepala Kantor Cabang (Branch Manager) PT. Adira Multi Finance, Tbk Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JENI TUGISTAN,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Setiarasa Regency No. 9 Kel. Sukarindik, Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Nomor Sks.02/SKS/LGL-LIT/III/16 tanggal 21 Maret 2016 ; Sebagai Pembanding, semula sebagai Pelawan ; Lawan : I. FERI HARIANTO, wiraswasta, beralamat di Gambirlaya Utara RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ; Sebagai Terbanding I, semula sebagai Terlawan Penyita; II. KARTIKA RIA, wiraswasta, beralamat

di Jalan

Kesambi

Baru

09 RT.003 RW.005, Kelurahan Kesambi, Kecamatan

Nomor Kesambi,

Kota Cirebon ; Sebagai Terbanding II, semula sebagai Terlawan Tersita; Dan: KEPOLISIAN RESORT CIREBON KOTA CIREBON KOATA Cq.

Cq.

KANTOR

SATLANTAS POLRES SAMSAT

CIREBON,

beralamat di Jalan Pemuda Nomor 44 Cirebon ; Sebagai Turut Terbanding, semula sebagai Turut Terlawan Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat di

Bandung tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 592/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

halaman 1 dari 15 halaman perkara No592/Pdt/2016/PT.BDG.

Telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan putusan perkara tanggal 17 Maret 2016, Nomor 84/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn, tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 20 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Cirebon

pada

tanggal

84/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn,

20

telah

Nopember

mengajukan

2015 gugatan

dalam

Register

perlawanan

Nomor sebagai

berikut: 1. Bahwa, Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita dalam perkara

perdata

tersebut di atas; 2. Bahwa, Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2012/PN.Cn. jo. Berita Acara Penyitaan Jaminan Tanggal 12 Pebruari 2012 Nomor : 55/BA.Pdt.G/2012/PN.Cn; 3. Bahwa, sebagai

pihak

dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap

berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “.... yang

dapat mengajukan gugatan Perlawanan ( Verzet ) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”; 4. Bahwa, mobil No. Pol. E 9575 AA. Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE Super 743 ( 4 x 2 ) M / J, Jenis Mobil barang / beban, 2012, Isi Silinder 3908 CC, P4CKCK063467, Solar,

No.

BPKB

No.

Rangka / NIK / VIN :

No. Mesin 4934TH09053, :

model Box, Tahun

Warna

Kuning,

MHMFE74

Bahan

J. 04541655 atas nama ATIN SUGIATIN alamat Jalan

Brigjend Dharsono Blok AS – 7, RT. 03 / 05 Sunyaragi Cirebon, telah

diletakkan

bakar

sita

jaminan

sesuai

Jaminan Tanggal 12 Pebruari 2012 Nomor

dengan :

yang

Berita Acara Sita

55/BA.Pdt.G/2012/PN.Cn.,

kemudian diikuti dengan di ajukannya permohonan blokir oleh Terlawan Penyita, melainkan

padahal kendaraan mobil tersebut bukan milik Terlawan Tersita adalah

milik

Pelawan sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia

Nomor : W.11.101777 AH.05.01.TH.2013/STD antara Pelawan

dan

ATIN


SUGIATIN, berdasarkan perjanjian pembiayaan fidusia No. 2012 Grosse

Akta

Fidusia

Jaminan

atas

dan sesuai

Nama Nasabah ATIN SUGIATIN No.

PK : 021212200892 tanggal 08 – 01 – 2013 No. 12 (bukti terlampir) ; 5. Bahwa,

dalam

Penetapan

sita

jaminan

tanggal

Nomor : 55 / Pen. Pdt. G / 2012 / PN.Cn

jo.

23

Berita

Januari

Acara

2013

Penyitaan

Jaminan tanggal 12 Pebruari 2012 Nomor : 55 / BA.Pdt.G / 2012 / PN.Cn. terhadap

Mobil No. Pol. E 9575 AA

milik

Pelawan,

adalah

telah

salah

mencantumkan Nomor Mesin dan Nomor Rangkanya. Bahwa yang benar adalah Nomor

Mesinnya

4D34TH09053

dan

Nomor

Rangkanya

MHMFE74P4CK063467, maka penetapan sita jaminan tersebut Cacat Hukum; 6. Bahwa,

dengan

tanggal Acara

adanya

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

23 Januari 2013 Nomor : 55/Pen.Pdt.G/2012/PN.Cn. jo. Berita Penyitaan

Jaminan

55/BA.Pdt.G/2012/PN.Cn., dilakukan

proses

Tanggal

12

kendaraan

perpanjangan

Pebruari

milik

pajak

2012

Pelawan

kendaraan

Nomor

tidak

:

dapat

(STNK) atau surat –

surat lainnya; 7. Bahwa,

Pelawan

juga

memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

W.11.101777 AH.05.01.TH.2013/STD

yang

telah terdaftar di Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari mobil No. Pol. E – 9575 – AA yang telah diletakkan sita jaminan tersebut; 8. Bahwa, ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta / barang milik pihak ke – III ( ketiga )

sebagaimana ketentuan Pasal 195

ayat ( 6 ) H.I.R. jo. Pasal 207 H.I.R. jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak

ketiga

terhadap

sita

jaminan

maupun

sita

eksekusi

dapat

diajukan

berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) H.I.R. jo. Pasal 206 ayat ( 6 ) Rbg.”; 9. Bahwa, berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/ 1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan

terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk

diangkatnya

sita

jaminan

terhadap

barang

mobil

mitsubishi No. Pol. E – 9575 – AA milik Pelawan; 10. Bahwa, oleh karena gugatan perlawanan Pihak ke – III ( ketiga ) derden

verzet ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik,


maka dan

Pelawan mohon perkara

terlebih

dinyatakan

( allgoed opposant ),

benar

dalam

selain

ini

dahulu

sebagai

Pelawan

juga

Pelawan mohon

yang

agar

baik

putusan

dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan

(

uitvoerbaar

bijvoorraad

),

walaupun

para Terlawan

melakukan upaya hukum banding atau kasasi; 11. Bahwa, lagi pula Grosse Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan

Fidusia

tersebut

Pengadilan

di

Negeri

atas

telah

Cirebon

dilakukan

meletakkan

jauh

sita

sebelum

jaminan,

juru

sita dari

sehingga

Pelawan

selaku Pemilik barang mobil mitsubishi No. Pol. E – 9575 – AA beritikad baik menurut hukum harus dilindungi; 12. Bahwa,

menurut

55/Pdt.G/2012/ sebagai

hukum

mengenai

sengketa

perdata

Nomor

:

PN.Cn. di Pengadilan Negeri Cirebon antara Terlawan Penyita

Penggugat denganTerlawan Tersita sebagai Tergugat di atas,

merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak

boleh

membawa

akibat

kerugian kepada Pelawan selaku Pihak ke – III (ketiga); 13. Bahwa,

Pelawan sebagai pemilik sah atas mobil mitsubishi No. Pol.

E–

9575 – AA sesuai bukti kepemilikan Grosse Akta Jaminan Fidusia No. PK : 021212200892 tanggal SUGIATIN

dan

08 – 01 – 2013

Sertifikat

No. 12

Fidusia

Jaminan

atas Nama Nasabah ATIN Nomor

:

W.11.101777

AH.05.01.TH.2013/STD; Kementerian

Hukum

dan

Hak

Asasi

Manusia Republik Indonesia Kantor

Wilayah Jawa Barat, sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya; Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cirebon berkenan, memutuskan : DALAM PROVISI: 1. Memerintahkan kepada Turut Terlawan untuk membuka

blokir

terhadap

STNK atau Surat – surat kendaraan mobil No. Pol. E – 9575 – AA Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE Super 743 ( 4 x 2 ) M / J, Jenis Mobil barang / beban, model Box, Tahun 2012, Isi Silinder 3908 CC, No. N.I.K. / VIN : MHMFE74 P4CKCK063467, Kuning, Bahan

bakar

Solar,

No.

Rangka /

No. Mesin 4934TH09053, Warna

BPKB: J.04541655

atas

nama

ATIN

SUGIATIN alamat Jalan Brigjend Dharsono Blok AS – 7, RT. 03 / 05 Sunyaragi Cirebon milik Pelawan;


DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pihak ke – III ( ketiga ) adalah tepat dan beralasan; 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur; 3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari mobil No. Pol. E – 9575 – AA Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE Super 743 ( 4 x 2 ) M / J, Jenis Mobil barang / beban, model Box, Tahun 2012, Isi Silinder 3908 CC, No. Rangka / N.I.K. / VIN : MHMFE74 P4CKCK063467, No. Mesin 4934TH09053, Warna Kuning, Bahan bakar Solar, No. BPKB : J.04541655 atas nama ATIN SUGIATIN alamat

Jalan

Sunyaragi Cirebon, 021212200892

Brigjend

Dharsono Blok AS–7, RT. 03 / 05

Grosse

sesuai

Akta

Jaminan

Fidusia

No.

tgl. 08– 01– 2013 No. 12 atas nama nasabah ATIN SUGIATIN

dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.11.101777 AH.0501.TH.2013/STD; 4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 55/Pen.Pdt.G/2012/PN.Cn.

sepanjang

mengenai

mobil

mitsubishi No. Pol. E 9575 AA yang tercantum dalam petitum diatas; 5. Menghukum

Terlawan

Penyita

dan

Terlawan

Tersita

secara

tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara ini; 6. Menyatakan

keputusan

ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul

verzet atau banding; Apabila Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat lain, maka : SUBSIDAIR : Dalam

peradilan

yang

baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aquo et

bono); Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan perlawanan tersebut,

Terlawan

Penyita

telah

memberikan

diperbuat di Bandung tanggal 18 Januari

2016,

jawaban yang

dari

Pelawan

tertulisnya, pada

yang

pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Sebagaimana

dinyatakan

oleh

Kuasa

Hukum

Pelawan dalam persidangan

tgl. 11 Januari 2016, mengenai isi Surat Perlawanan / Surat Gugatan dari Pelawan yang menyatakan dianggap dibacakan dan tanpa terdapat perubahan dalam

Surat

mengajukan

Perlawanan / Surat Gugatan tersebut, maka dengan ini kami

Eksepsi berkaitan dengan Surat Perlawanan / Surat Gugatan

tersebut terdapat Obscuur Libel dan adanya kekurangan pihak, maupun Error In


Persoon.

Dengan beberapa pertimbangan yang dapat kami sampaikan, sebagai

berikut : 1. Bahwa, Surat Perlawanan / Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah mengacu

pada

Penetapan Januari

Putusan

Sita

2013

Perkara

No. 55/Pdt.G./2012/PN.Cn.

Jo.

Jaminan No. 55/Pen.Pdt.G./2012/PN.Cn. tertanggal 23 Jo.

Berita

Acara

Penyitaan

( Conservatoir

Jaminan

Besslagh ) No. 55/BA.Pdt.G./ - 2012/PN.Cn. tertanggal “12

February

2012” ; a) Bahwa,

dalam

Surat

Perlawanan

/

Gugatan

Perlawanan

Pelawan menyebutkan Pihak Terlawan Penyita adalah

dari

Kartika

Ria. Dimana

dapat

kami tunjukkan dan kami sampaikan pada saat

pembuktian sesuai yang terdapat dalam putusan maupun penetapan dan

berita

acara

penyitaan

TIDAK

TERDAPAT PIHAK

YANG

BERNAMA KARTIKA RIA, AKAN TETAPI RIA KARTIKA, sehingga kami melihat Perlawanan yang diajukan Pelawan terdapat Error in

Persona, terhadap Perlawanan yang dimaksud oleh Pelawan. b) Bahwa,

dalam

Surat

Perlawanan

/

Gugatan

Perlawanan

dari

Pelawan pada lembar ke – 2 ( hal 2 ) poin 4 secara tegas dinyatakan dan didalilkan serta tersurat Berita Acara Sita Jaminan tanggal “12 Februari 2012” No. 55/BA.Pdt.G./2012/PN.Cn; Dapat kami sampaikan terdapat Error in Obyecto apa yang dimaksud oleh Pelawan, karena TIDAK TERDAPAT BERITA ACARA SITA JAMINAN TERTANGGAL SURAT

SEBAGAIMANA

PERLAWANANNYA

/

DISEBUTKAN SURAT

OLEH PELAWAN

DALAM

GUGATANNYA DENGAN NOMOR

SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PELAWAN, AKAN TETAPI YANG

KAMI

DAPAT KAMI BUKTIKAN ADALAH BERITA ACARA SITA JAMINAN TERTANGGAL 12 Februari 2012 No. 55/BA.Pdt.G./2012/PN.Cn. “BUKAN TERTANGGAL” 12 Februari 2012 dengan nama Terlawan Tersita Kartika Ria, sebagaimana dimaksud Perlawanan Pelawan.

dalam

Surat

Perlawanan

/

Gugatan

Oleh karena itu kami tidak memahami apa yang

dimaksud dalam Perlawanan Pelawan dalam Berita Acara Sita Jaminan yang mana dan terhadap siapa ?

Dan terhadap tanggal Berita Acara Sita

Jaminan ini telah didalilkan secara berulang – ulang

oleh

Pelawan

sebagaimana terdapat dalam angka 2, 4, 5 dan 6 dalam surat perlawanan /


gugatan perlawanannya, sehingga dapat menunjukkan Obscuur libel maupun Error In Persona sebagaimana kami sampaikan; c) Bahwa, sebagaimana terdapat dalam surat perlawanan / gugatan perlawanannya,

yang

disampaikan

oleh

Pelawan,

maka

dapat

terlihat secara jelas dan tegas, tersirat dan tersurat Obscuur libel dari dalil Pelawan

dalam

dimana

adanya

didalilkan

dicantumkan

perlawanan kesalahan

/

gugatan

dari

perlawanannya,

Nomor

Mesin

yang

dalam Berita Acara Sita Jaminan dan No. Rangka

obyek perkara aquo. Akan tetapi Pelawan mengajukan perlawanan kepada

pihak

dalam Berita Kendaraan Terlawan

Terlawan Acara

yang Penyita,

Sita

Penyita

Jaminan tersebut terhadap Nomor Mesin

dicantumkan akan

sedangkan kesalahan pengetikan adalah

tetapi

bukan

pihak

melakukan kesalahan dalam pengetikan

kesalahan

dari

Pengadilan Negeri yang

tersebut.

Hal

ini

sangat

janggal karena bukan pihak kami yang melakukan kesalahan dalam pengetikan akan tetapi kami yang menerima akibat dari kesalahan pengetikan tersebut. Dan apabila kesalahan pengetikan ini membuat cacat demi hukum dan menjadi batal demi hukum maka demikian halnya dengan gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan; d) Bahwa, dengan adanya Error in Persona dan Error maupun Obscuur libel dari

gugatan

in

Perlawanan

Objecto Pelawan

menunjukkan tidak adanya Perkara yang perlu diperdebatkan In

Casu, karena dasar dari ajuan Pelawan tidak jelas dan mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum; 2. Bahwa, terdapat kekurangan pihak dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, karena dinyatakan oleh Pelawan dalam gugatan Perlawanan / Surat Perlawanannya bahwa Kendaraan yang dimaksud oleh Pelawan adalah milik dari Pelawan, akan tetapi dalam Surat Tanda Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ( B.P.K.B. ) ataupun Surat Tanda Nomor Kendaraan secara de facto maupun de jure tertera atas nama Atin Sugiatin, yang dinyatakan secara tegas pula oleh Pelawan dalam dalilnya pada angka 4. Akan tetapi terdapat perjanjian fiducia antara Atin Sugiatin dengan pihak Pelawan, yang tentunya sebelum melakukan Perlawanan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar telah terdapat peralihan dari Atin Sugiatin kepada Pelawan berdasarkan Perjanjian


Fiducia tersebut ? ataukah ada permainan dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan untuk membantu pihak Atin Sugiatin mendapatkan obyek dalam Perkara aquo melalui gugatan oleh Pelawan, dan kemudian ditebus oleh Atin Sugiatin dan diserahkan kembali oleh Pelawan ? sehingga apakah ini bukan merupakan suatu kekurangan pihak yang merupakan penyelundupan hukum sehingga akan merugikan pihak – pihak lainnya ? Hal ini kami sampaikan dengan mengingat sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi, sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan dapat diterima” ; Putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.

365 K/Sip/1984 tanggal 31

Agustus 1985; “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat” ; Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1984

tanggal

31

Agustus 1985, “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak” 3. Bahwa,

gugatan

Perlawanan

Pelawan

sangat Obscuur

libel dan

tidak jelas, karena dinyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik barang dalam perkara aquo, sebagaimana didalilkan dalam Gugatan perlawanan nya dengan mendasarkan Bukti kepemilikan dari akta Fiducia. Hal ini sangat sumir dan jelas tidak berdasarkan hukum karena mengacu dan

membaca pada ketentuan pasal 32 jo. Pasal 1 angka 2 dan angka 6, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia. dimana Obyek Jaminan Fiducia

bukanlah

milik dari Pelawan ( penerima

Fiducia

bahasa

Undang – Undang ), sehingga gugatan Pelawan jelas tidak berdasar dan sangat Obscuur libel. Berdasarkan hal ini tentunya kami dapat menunjukkan adanya kekurangan pihak dalam perkara ini serta adanya Obscuur libel dari gugatan Perlawanan Pelawan. Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan, tentunya Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan permohonan Eksepsi Kami ini yang telah kami sampaikan dengan mendasarkan fakta – fakta tersebut diatas dan mendasarkan pada hukum yang ada, sebagai berikut : 1. MENGABULKAN

EKSEPSI

TERLAWAN

PENYITA

UNTUK

SELURUHNYA;


2. MENOLAK GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN DAN MENYATAKAN

GUGATAN

PERLAWANAN

PELAWAN

NIET

ONTVANKELIJKE

VERKLAARD (NO); 3. MENYATAKAN

GUGATAN

PERLAWANAN

PELAWAN,

OBSCUUR

LIBEL ( KABUR DAN TIDAK JELAS ), TERDAPAT KEKURANGAN PIHAK DAN ERROR IN PERSONA SERTA ERROR IN OBJECTO; Demikian hal ini kami sampaikan dengan mengingat sangat penting nya meluruskan dan menegakkan hukum agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui keadilan yang seadil – adilnya

dapat

diperoleh

di Lembaga

Peradilan yang baik, akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami sampaikan beberapa pertimbangan berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara Sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam eksepsi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban kami dalam pokok perkara yang melengkapi pula Jawaban kami dalam pokok perkara ini dapat kami sampaikan, sebagai berikut : 1. Bahwa, kami secara tegas menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanan nya kecuali yang secara tegas kami akui dan menurut hukum tidak dapat dibantah; 2. Bahwa,

Pelawan

adalah

Fiducia yang menurut Undang –

Penerima

Undang No. 42 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 2 dan angka 6 Jo. Pasal 32 bukanlah sebagai Pemilik Barang, tidak

berdasarkan

Hukum.

Hal

sehingga

perlawanan

Pelawan

ini secara jelas telah dinyatakan dalam

Undang – Undang Penerima Fiducia adalah : “orang perseorangan atau

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fiducia” sehingga dalil

Pelawan

sebagai

yang

Pemilik

dari

kendaraan

apa

yang dilakukan

menyatakan penyitaan

berdasarkan apa ? Dimana dalam dalilnya telah secara tegas menyatakan Pemiliknya adalah Atin Sugiatin, bukan Pelawan dan ini menunjukkan dalam

dalil

gugatan

Perlawanan

jelas dan telah tidak sesuai

Pelawan

menurut

tersebut

kabur

dan

tidak

hukum, atau Gugatan Perlawanan

Pelawan Tidak berdasarkan hukum. Untuk itu kami mempertanyakan apakah

patut

Pelawan

disebut

sebagai Pelawan yang baik dan benar (

allgoed opposant ) ?


3. Bahwa, dalil yang menyatakan sebagai Pemilik berulang – ulang di dalilkan

oleh

Pelawan

dalam

gugatan

Perlawanan

Pelawan,

apakah

dasar dari Pelawan menyatakan sebagai pemilik dimana secara tegas dalam Undang – Undang Fiducia sendiri yang juga dilalilkan oleh Pelawan melarang untuk memiliki kendaraan yang dijaminkan ? dapat dilihat dalam Pasal

33

Undang

–

Undang

No.

42

Tahun

1999

tentang

Fiducia

dan sebagaimana diatur dalam Pasal lainnya Pelawan juga tidak dinyatakan sebagai Pemilik, akan tetapi orang atau korporasi yang memiliki hak untuk menagihkan piutangnya dengan jaminan barang fiducia. Bahkan dalam pasal lainnya disebutkan fiducia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fiducia ( Eks Pasal 8 UU No. 42 Tahun 1999 ). demikian

gugatan

Perlawanan

Dengan

Pelawan yang menyatakan dirinya

sebagai Pemilik dari obyek perkara Aquo adalah tidak berdasarkan hukum

dan

menunjukkan

Pelawan

adalah

bukan

sebagai

Pelawan yang memiliki itikad baik; 4. Bahwa, gugatan Perlawanan Acara

Sita

Jaminan

Pelawan yang menyatakan adanya Berita tanggal

“12

Pebruari

2012

No.

55/BA.Pdt.G./2012/PN.Cn.” Apabila Majelis Hakim berpendapat benar, maka dapat kami tunjukkan kembali Obscuur libel ketidak jelasan gugatan Perlawanan Pelawan sebagai berikut. Dimana dinyatakan Grosse Akta Jaminan Fiducia PK. No. 01212200892

tanggal

8 Januari 2013

No.

12 adalah sebagai bukti otentik dari Pelawan yang dinyatakan sebagai “bukti kepemilikan” dapat tampak dengan jelas kekurang telitian dan kekurang pahaman jaminan

pelawan,

dimana Berita Acara tersebut

telah

dilakukan

sita

terlebih dahulu kemudian dipasang Akta Fiducia oleh pelawan

ini menunjukkan adanya kecurangan atau itikad tidak baik dari pelawan yang mengaku

sebagai

pemilik

sedangkan

bukan

sebagai

pemilik

dan

menyatakan telah terbuktidahulu akta fiducia dan dalam kenyataan yang

didalilkan sendiri oleh pelawan telah secara jelas dan nyata lebih dahulu Berita Acara Penyitaan yaitu tanggal “12 Pebruari 2012”’ sedangkan akta fiducia tanggal 8 Januari 2013. Dengan kami tunjukkan hal ini tentunya dalil pelawan pada angka 11 telah dibantah oleh pelawan sendiri, dan menurut yurisprudensi yang ada dimana dalil pelawan yang membantah dalilnya sendiri adalah obscuur Libel atau gugatan yang kabur dan tidak jelas ;


5. Bahwa, Akta Fiducia merupakan bukti kepemilikan yang sah dari suatu barang ? tentunya hal ketentuan Undang

–

Undang

ini telah jelas tersurat dan tersirat dari

No.

42 Tahun 1999, dan untuk itu kami

meminta bukti dan dasar yuridis dari Pelawan mengenai hal ini, yang menyatakan Akta Fiducia adalah bukti kepemilikan suatu barang yang dilekatkan Fiducia; 6. Bahwa, dilain pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia telah secara tegas menyatakan dan mensyaratkan mengenai Perjanjian yang dibuat oleh Pelawan harus dihadapan Notaris, dan untuk itu dapat dinyatakan sahnya Akta Fiducia tersebut, karena perjanjian hutang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notaris. Oleh karenanya kami melihat adanya kejanggalan dari dalil

Pelawan yang hanya menyebutkan

Akta Fiducia saja tanpa adanya Perjanjian dihadapan Notaris mengenai hutang – piutang yang ada. 7. Bahwa, In Casu apa yang didalilkan oleh Pelawan dan dimintakan dalam petitum yang menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah sangatlah berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan pemilik yang sah dan tertera namanya dalam surat – surat bukti kepemilikan saja

tidak melakukan perlawanan ataupun dijadikan pihak oleh Pelawan.

Berdasarkan melakukan

hal

tersebut

upaya

tentunya

hukum

ini

dapat

untuk

terlihat

mencari

niat

dari

pembenaran

Pelawan bukan

mendudukan permasalahan dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. MENOLAK GUGATAN PERLAWANAN DARI PELAWAN SECARA KESELURUHAN; 2. MENOLAK MENYATAKAN

GUGATAN

PERLAWANAN

GUGATAN

PERLAWANAN

PELAWAN

DAN

PELAWAN

NIET

ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO); 3. MEMUTUSKAN

DAN

MENYATAKAN

PELAWAN

BUKANLAH

PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK DAN JUJUR;

4. MEMUTUSKAN DAN MENYATAKAN SITA JAMINAN YANG TELAH DILAKUKAN

DALAM

PERKARA

NOMOR

:


55/PDT.G/2012/PN.Cn SAH DAN BERHARGA SERTA MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;

5. MEMUTUSKAN DIBEBANKAN

DAN KEPADA

MENETAPKAN PIHAK

BIAYA

PERKARA

PELAWAN

SECARA

KESELURUHAN. Apabila Majelis Hakim berpendapat berbeda kami sangat mengharapkan “Dalam Peradlan Yang Baik Memohon Keadilan yang Seadil-adilnya” Ex Aequo et Bono ; Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan putusannya tanggal 17 Maret 2016, Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Cbn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI -

Menolak Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan eksepsi dari Terlawan Penyita sebagian;

DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp.1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding Nomor : 84/Pdt.Plw/2015/PN.Cnb, tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat oleh H. SUTRISNO BARDI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa kuasa Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 84/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn, pada tanggal 28 Maret 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan Penyita/Terbanding tanggal 06 April 2016, kepada Terlwan Tersita/Terbanding dan kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding pada tanggal 5 April 2016 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Pelawan telah mengajukan Surat Memori Banding tanggal 12 April 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 April 2016, dan memori


banding dari Pembanding/Pelawan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak dalam perkara ini pada tanggal 27 April 2016, secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketarangan Nomor : 84/Pdt.Plw/ 2015/PN.Cbn, tanggal 18 November 2016, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

(Inzage)

Nomor

84/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn.

Jo.

Nomor

89/Pdt.Del/

VII/2016/PN.Tsm, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 25 Juli 2016, dan tanggal15 Juli 2015, telah memberitahukan kepada para pihak dalam perkara a quo, namun berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor : 84/Pdt.Plw/2015/ PN.Cbn, tanggal 18 November 2016, baik Pemohon Banding dan Termohon Banding Tidak Menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas Perkara (Inzage) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Pelawan pada pokoknya telah mengajukan keberatan-kebaratan sebagai berikut :  Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah memenuihi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut untuk dapat diterima, dan Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama halaman 19 sampai dengan halaman 24 alinea ke-3, dan Pembanding/ Pelawan menolak serta keberatan atas amar putusan tersebut, oleh karena itu Pembanding/Pelawan mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Bandung in casu Majelis Hakim Banding dapat menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Maret 2016, Nomor : 84/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn, serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Perama, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan didalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena semua yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan patut dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Maret 2016, Nomor : 84/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn, berdasarkan hukum harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan Undang-undangan yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

serta Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Maret 2016, Nomor 84/Pdt.Plw/2015/PN.Cbn, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;


Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh kami SUBARYANTO,S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan EDDY PANGARIBUAN,S.H.,M.H., dan SUGITO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

EDDY PANGARIBUAN,S.H.,M.H.

S U B A R Y A N T O,S.H.,M.H.

Ttd. S U G I T O,S.H.,MH. Panitera Pengganti : Ttd. S O E T J I P T O. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-


PT.BDG

Recommend Documents