PT.BDG

PUTUSAN Nomor 72/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Arga bin Tabeng (ahli waris Almh. Armah binti Sebih), beratamat di Kp. Kebantenan Rt.001/04, Kel.Jati Asih, Kec. Jati Asih, Bekasi, disebut sebagai PELAWAN I; Iroh binti Barok (ahli waris Aim. Barok binti Sebih), beralamat di Kp.

Bojong Menteng Rt.

007/Rw.02, KeL

Menteng, Kec. Rawa Lumbu, Bekasi. disebut

Bojong sebagai

PELAWAN II; Kedua-duanya

dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya bernama: Yunico Syahrir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Yunico Syahrir, S.H., & Rekan, beralamat di Jl Rawasari Selatan No. 49, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN I dan PELAWAN II; Lawan: PT. Bangun Tjipta Pratama, beralamat di Jl. Pemuda No. 296 Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Kuasa Hukumnya: Zainuddin Soti, S.H., Acep Samsu Djalal, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ZS & Rekan, beralamat di Jalan Pomad No. 72, Komp. Kodam Jaya Jatiwaringin, Jakarta Timur, berdasarkan sura kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN; Rekson Sitorus, beralamat di Jl. Berlian No. 35 Cawang Atas, Kelurahan

Bidara

Cina,

Jatinegara,

Jakarta

Timur,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 72/PDT/2017/PT.BDG.

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN I; DR. H.M. Ridhwan Indra Romeo Ahadian S.H., beralamat di Jl.lr.H. Juanda No. 81, Bekasi Plaza Blok B-19 Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TURUT TERLAWAN II: Kepala Desa Jatirasa, beratamat di Jl. Swantara III No. 97 Kecamatan Jatiasih, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TURUT TERLAWAN III; Pemerintah Kota Bekasi Cq. Walikota Bekasi, beralamat di Jl. Ir.H.Juanda No. 100 Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING

V

semula

TURUT

TERLAWAN IV;

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara Nomor 341/Pdt.Plw/.2015/PN.Bks.. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Tentang Duduk

Perkaranya:

Menimbang, bahwa Pihak Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II dengan surat perlawanannya tanggal 15 Juli 2015 yang terdaftar di bawah Register Nomor 341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. pada tanggal 15 Juli 2015, telah mengajukan perlawanan/bantahan kepada Pihak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V semula Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, berdasarkan alasanalasan dan hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahwa Para Pelawan menerima Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT.Bangun Tjipta Pratama/Terlawan sebagaimana perkara No. 13/ EKS/ 2015/ PN.Bks, Jo. No. 66/ Pdt.G/ 2005/ PN.Bks, Jo. No.216/ PDT/ 2006/ PT.BDG, Jo. No. 154 K/ Pdt/ 2008, Jo. No.606 PK/ Pdt/ 2011, yakni agar Para Pelawan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah pemberian tegoran (Aanmaning) bersedia secara sukarela untuk melaksanakan amar


atau isi putusan daripada perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) tersebut; 2.

Bahwa, terhadap permohonan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan (PT. Bangun Tjipta Pratama) tersebut, Para Pelawan tentu saja menolak dan tidak bisa menerimanya, dikarenakan Terlawan telah memanipulasi hukum sehingga menghilangkan Hak Kepemilikan daripada Para Pelawan. Lagipula Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan menurut hukum adalah tidak bisa dijalankan (Non Eksekutabel) oleh karena: -

Tanah yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Para Pelawan (semula Tergugat I dan Tergugat II atau Termohon Eksekusi I dan II);

-

Tanah Yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya;

-

Perubahan Status Tanah Yang Hendak Dieksekusi Telah Menjadi Milik Negara;

3.

Bahwa, untuk Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ketahui, Para Pelawan adalah Ahli Waris dari Almh. Armah Binti Sebih dan Almh. Barok Binti Sebih yang secara bersama-sama merupakan Ahli Waris dari Aim. Sebih Bin Kemon dan Almh. Halimah. Hal mana selaku pemegang hak kepemilikan atas Tanah Milik Adat Girik C No. 215 Persil 10, seluas 26.789 M2 (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan meter persegi), yang terletak di Rt 03/ Rw 02 Kel. Bojong Menteng, Bekasi Timur. Adapun yang menjadi dasar bukti dan/ atau alas hak kepemilikannya adalah sebagai berikut: a)

Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 265/Pdt.P/1994/PN.BKS. tertanggal 21 November 1994;

b)

Surat Keterangan Kepala Desa Jatirasa Tanggal 9 Mei 1994 dan tanggal 10 Desember 1996 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jatirasa Martan E., yang menerangkan bahwa Tanah Milik Adat Girik C No. 215 atas nama Sebih Bin Kemon telah terdaftar sejak sebelum tanggal 24 September 1960;

c)

Surat Keterangan Kepala Inspeksi IPEDA Bekasi luran Pembaharuan II tanggal 8 Agustus 1996, yang menerangkan bahwa terdaftar di


Buku C Lama Desa Jatiasih atas nama Sebih Bin Kemon C No. 215, Persil 10 Kelas D.I Luas 26.789 M2 sejakTahun 1948; d)

Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 186/Reg.22/Vlll/1992 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Kecamatan Jatiasih, Desa Jatiasih, tertanggal 5 Agustus 1992, yang menerangkan bahwa menurut Buku C Desa Jatiasih sejak 1948 rincikan masih atas nama Sebih Bin Kemon;

e)

Surat tanggal 11 Agustus 1992 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Daerah Tingkat II Bekasi Kecamatan Jatiasih Desa Jatirasa, menerangkan bahwa Tanah C No. 215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon yang saat ini fisiknya berada di BOJONG MENTENG Rt 03 Kelurahan Bojong Menteng Kota Administratif Bekasi;

f)

Surat

Sekretariat

Wilayah

Daerah

Tingkat

II

Bekasi

No.

005/292/Pem. Umum, Perihal Undangan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB, Kepala Divisi Pengairan Barat, Camat Bekasi Timur, Camat Jatiasih, Lurah Bojong Menteng, Lurah Jatiasih, Lurah Jatirasa, DAN Ahti Waris Sebih Bin Kemon untuk Rapat mengenai Tanah Sebih Bin Kemon yang terletak di Bojong Menteng, yang terkena Kali Bekasi; g)

Surat Sekwilda Pemda Tingkat II Bekasi No. 593/4366/Pem.Umum Perihal Keterangan Girik C No. 215 Persil 10 Luas 26.789 M2 atas nama Sebih Bin Kemon, catatan mohon keterangan C Lama No. 215 Persil 10 luas 26.789 M2 atas nama Sebih Bin Kemon, Desa Jatiasih sebelum dimekarkan dengan Jatirasa (hasil rincikan Tahun 1948 atas nama Sebih Bin Kemon);

h)

Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/031/ JITB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992;

i)

Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No. 701/Air/063/ SITB: 1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil Pengukuran Tanah Untuk Pengairan, yang menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih Bin Kemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik Departemen Pekerjaan Umum/ Dirjend Pengairan;

j)

Surat Pernyataan Perum Otorita Jatiluhur No. 01/Air/719/1993 tanggal 15 Juli 1993, menerangkan bahwa dalam Pembebasan Tanah Tahun 1959 Tidak Termasuk Dalam Ganti Rugi Genangan.


Menjelaskan bahwa Tanah Milik Atas Nama Sebih Bin Kemon Adalah Diluar Tanah Pengairan Sesuai Dengan Aset Yang Ada; k)

Surat Keterangan Kronologis Penjelasan Status Tanah di Bojong Menteng tanggal 1 September 2003, yang menjelaskan sebagai berikut: -

Tahun 1992 Perum Otorita Jatiluhur memberikan Penjelasan Tentang Status Tanah Sebih Bin Kemon;

-

Tanah Sebih Bin Kemon tersebut berdampingan dengan Tanah Milik Departemen Pekerjaan Umum, maka Divisi Pengairan Barat mengundang Kepala Desa Jatiasih, Kepala Desa Jatirasa, Lurah Bojong Menteng, dan Sdr. Arga Bin Tabeng (Ahli Waris Aim. Sebih Bin Kemon) untuk membahas status tanah;

-

Kemudian dilakukan Pengukuran Batas-Batas Tanah antara Milik Pengairan dan Milik Arga Bin Tabeng (Ahli Waris Aim. Sebih Bin Kemon);

-

Dari hasil Pengukuran tersebut disampaikan bahwa Tanah Milik Sebih Bin Kemon adalah Tidak Termasuk Milik Departemen Pekerjaan Umum/ Dirjen Pengairan;

l)

Penjelasan Divisi I tanggal 15 Juli 2004 Tentang Batas Tanah Milik Eks. Departemen Pekerjaan Umum yang di - ruislagh dengan PT. Bangun Tjipta Pratama di Tanggul Kali Bekasi untuk Perumahan Kemang Pratama Bekasi adalah sebagai berikut: -

Tanah-tanah Eks. Departemen Pekerjaan Umum yang terdapat dibeberapa tempat di sebelah udik batas ruislagh (tukar bangun) di daerah Tanggul sebelah kanan Kali Bekasi, bahwa lahan-lahan tersebut berada diperbatasan daerah Administratif Kelurahan Jatiasih,

dan

Bojong

Menteng

Kotamadya

Bekasi

adalah

merupakan lahan/ bidang tanah yang tidak termasuk di Ruislagh (tukar bangun); -

Adapun batas akhir Tanah Milik Departemen Pekerjaan Umum yang telah di Ruislagh dengan PT. Bangun Cipta Pratama untuk keperluan Perumahan Kemang Pratama, adalah berseberangan dengan Kompleks Perumahan Kemang IFI GRAND!, Perusahaan Umum Jasa Tirta II,


m)

Surat Rekomendasi DPRD Kota Bekasi Nomor: 170/ 2273/ Setwan tertanggal 19 Desember 2007, yang ditujukan kepada Walikota Bekasi. Tentang rekomendasi pengukuran ulang atas tanah C 215 Persil 10 AJB No.213/5/Jati Asih;

n)

Surat undangan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 005/ 2711Tnh/ XII/ 2009 tertanggal 11 Desember 2009, kepada Arga Bin Tabeng, mengenai Rapat lanjutan pembahasan lokasi status tanah;

4.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan bukti-bukti tersebut diatas, pada pokoknya dapat diketahui bahwa: -

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jatirasa tanggal 9 Mei x1994, bahwa Tanah Milik Adat Girik C No. 215 atas nama Sebih Bin Kemon telah terdaftar sejak sebelum tanggal 24 September 1960;

-

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi IPEDA Bekasi luran Pembaharuan II tanggal 8 Agustus 1996, bahwa terdaftar di Buku C Lama Desa Jatiasih atas nama Sebih Bin Kemon C No. 215, Persil 10 Kelas D.I Luas 26.789 M2 sejak Tahun 1948;

-

Berdasarkan Surat keterangan Tanah (SKT) No. 186/ Reg.22/ VIII/ 1992

dari

Pemerintah

Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Bekasi

Kecamatan Jatiasih, Desa Jatiasih, tertanggal 5 Agustus 1992, bahwa menurut Buku C Desa Jatiasih sejak 1948 rincikan masih atas nama Sebih Bin Kemon; -

Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 11 Agustus 1992 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Daerah Tingkat II Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Desa Jatirasa, bahwa Tanah C No. 215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon saat ini fisiknya berada di Bojong Menteng Rt 03, Kelurahan Bojong Menteng, Kota Administratif Bekasi;

-

Berdasarkan Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No. 701 / Air/ 063/ SITB :1992 tertanggal 10 Maret 1992 Perihal : Hasil Pengukuran Tanah Untuk Pengairan, menerangkan bahwa Tanah Milik Sebih Bin Kemon adalah Tanah yang Tidak Termasuk Milik Departemen Pekerjaan Umum/ Dirjend Pengairan;

-

Berdasarkan Surat Pernyataan Perum Otorita Jatiluhur No. 01/ Air/ 719/ 1993 tanggal 15 Juli 1993, menerangkan bahwa dalam Pembebasan Tanah Tahun 1959 Tidak Termasuk Dalam Ganti Rugi Genangan. Menjelaskan bahwa Tanah Milik Atas Nama Sebih Bin


Kemon Adalah Diluar Tanah Pengairan Sesuai Dengan Aset Yang Ada; 5.

Bahwa Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) dalam posita gugatannya pada point nomor 8 dalam perkara No. 66/ Pdt.G/ 2005/ PN.Bks, antara lain mendalilkan bahwa: Kepemilikan tanah Terlawan adalah berdasarkan Tukar bangun (Ruilslag) antara Terlawan dengan Departemen Pekerjaan Umum, serta Tidak terdaftarnya Girik C Nomor 215 atas nama Sebih Bin Kemon. Namun berdasarkan bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas, maka secara tegas dalil-dalil Terlawan (Pemohon eksekusi/semula Penggugat) telah terbantahkan;

6.

Bahwa akan tetapi, pada proses persidangan terdahulu, bukti-bukti Para Pelawan (Termohon Eksekusi/semula Tergugat) tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak dihiraukan bahkan dikesampingkan. Oleh karenanya dengan ini Para Pelawan memohon keadilan agar supaya Pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan Tidak Dapat Dijalankan (Non Eksekutabel);

7.

Bahwa sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung Rl, dijelaskan bahwa Putusan yang telah berkuatan hukum tetap dapat dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai putusan yang tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel) apabila: 1)

Putusan yang bersifat deklaratoir dan/atau konstitutif;

2)

Barang yang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/ Termohon eksekusi;

3)

Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;

4) 8.

Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;

Bahwa dalam perkara ini, permohonan pelaksanaan eksekusi Terlawan (Pemohon eksekusi/semula Penggugat) tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel) adalah dikarenakan: -

Tanah yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Para Pelawan (Termohon Eksekusi I dan 11/ semula Tergugat I dan II);

-

Tanah yang hendak dieksekusi oleh Terlawan tidak jelas batasbatasnya, dan;


-

Adanya perubahan status tanah yang hendak dieksekusi telah menjadi milik negara;

Dengan Uraian Penjelasan Sebagai Berikut:

a)

Tanah Yang Akan Dieksekusi Tidak Berada Di Tangan Para Pelawan (Termohon Eksekusi I dan II / Semula Tergugat I dan Tergugat II); -

Bahwa atas bidang tanah warisan Alm. Sebih Bin Kemon dari tanah milik adat Girik No. 215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon tersebut, oleh para ahli waris Alm. Sebih bin Kemon pada tahun 1994 "sebagian" telah dijual kepada Turut Terlawan (Sdr. Rekson Sitorus), yaitu seluas 18.700 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 315/ AD/ 2/ Jatiasih/ 1994 tertanggal 11 Mei 1994, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Turut Terlawan II (Pejabat Pembuat Akta Tanah DR. H. M. Ridhwan Indra R.A, SH.);

-

Bahwa Akte Jual Beli (AJB) No. 315/ AD/ 2/ Jatiasih/ 1994, tertanggal 11 Mei 1994 sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan berharga menurut hukum, serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, karena dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),dalam hal ini Turut Terlawan II (DR. H. M. Ridhwan Indra R. A, SH.), beserta dengan saksi-saksi Martan E. (Kepala Desa Jatirasa), Ali Imron (Kaur Pemerintah Desa Jatirasa), dan saksi H.M. Nur. Adapun

batas-batas bidang tanah yang diperjual belikan tersebut adalah sebagai berikut:

-

-

Sebelah Utara

: Pecahan yang terbawa arus kali;

-

Sebelah Timur

: Tanah Milik Endi;

-

Sebelah Selatan : Pecahan / Tanah Milik Endi;

-

Sebelah Barat

: Pecahan yang terbawa arus kali;

Bahwa dikarenakan, bidang tanah warisan Alm. Sebih Bin Kemon dari tanah milik adat Girik No. 215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon tersebut, oleh para ahli warisnya telah dijual dan/atau dialihkan hak kepemilikannya kepada Turut Terlawan pada tahun 1994, yang jauh masa waktunya dari sebelum


Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) mengajukan gugatannya pada tahun 2005, MAKA permohonan pelaksanaan eksekusi daripada Terlawan (Pemohon Eksekusi/ semula Penggugat) terhadap Para Pelawan (Termohon Eksekusi/ semula Tergugat) menurut hukum adalah Tidak Bisa Dijalankan (Non Eksekutabel); b)

Adanya Perubahan Status Tanah Yang Hendak Dieksekusi Telah Menjadi Milik Neqara; -

Bahwa Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) yang mendalilkan hak kepemilikannya atas obyek tanah yang dipersengketakan, yaitu sebidang tanah seluas 18.400 M2, yang terletak dikelurahan Ujung Menteng Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7/ Bojong Menteng tertanggal 3 Februari 1993, maka atas sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7 Bojong Menteng tersebut saat ini telah habis masa berlakunya;

-

Bahwa, oleh sebab telah habis masa berlakunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7/ Bojong Menteng tersebut, yakni untuk masa waktu 20 (diva putuh) tahun, dan tanah sengketa yang menjadi obyek eksekusi telah beralih menjadi tanah yang dikuasai Negara pada saat eksekusi dimohonkan, maka sudah cukup alasan bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara, untuk menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan Tidak Dapat Dijalankan (Non Eksekutabel);

c)

Tanah Yang Hendak Dieksekusi Terlawan Tidak Jelas BatasBatasnya; -

Bahwa Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) yang mendalilkan hak kepemilikannya atas obyek tanah yang dipersengketakan, yakni sebidang tanah seluas 18.400M2, yang terletak dikelurahan Ujung Menteng Kecamatan Bekasi timur, Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7/ Bojong Menteng, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara

:

kali Bekasi;

-

Sebelah Timur

:

milik Adat;


-

Sebelah Selatan

:

milik Adat;

-

Sebelah Barat

:

milik Adat;

Dari batas-batas yang diuraikan dalam SHGB tersebut, adalah tidak jelas mengenai bidang tanah milik adapt – milik adat dimaksud; -

Bahwa, pada persidangan terdahulu dalam perkara gugatan No. 66/ Pdt.G/ 2005/ PN.Bks, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengadakan acara Pemeriksaan Setempat, padahal Pemeriksaan Setempat untuk perkara ini sangatlah dibutuhkan

guna

mengetahui

batas-batas

tanah

yang

dipersengketakan, serta guna mengetahi kejelasan atas riwayat tanah yang dipersengketakan; -

Bahwa, Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) pada gugatan awal dalam perkara gugatan No. 66/ Pdt.G/ 2005/ PN.Bks mendalilkan bahwa memperoleh kepemilikan tanah dari hasil

tukar

Departemen

bangun

(Ruilslag)

Pekerjaan

Umum,

antara akan

Terlawan tetapi

dengan

berdasarkan

Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No. 701/ Air/ 063/ SITB : 1992 tertanggal 10 Maret 1992, Perihal : Hasil Pengukuran Tanah Untuk Pengairan, dinyatakan bahwa Tanah Milik Sebih Bin Kemon Adalah Tanah Yang Tidak Termasuk Milik Departemen Pekerjaan Umum/ Dirjend Pengairan; -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa bidang tanah sengketa yang hendak di eksekusi oleh Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) adalah tidak jelas batas-batasnya dan tidak jelas tanah yang mana, karena Departemen Pekerjaan Umum sendiri pun menyatakan bahwa Tanah Milik Sebih Bin Kemon Adalah Tanah Yang Tidak Termasuk

Milik

Departemen

Pekerjaan

Umum/

Dirjend

Pengairan; -

Bahwa dikarenakan tidak jelas batas-batasnya dan tidak jelas pula bidang tanah mana yang hendak di eksekusi, maka sudah cukup alasan bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan adalah Tidak Dapat Dijalankan (Non Eksekutabel);


9.

Bahwa sehubungan dengan perolehan hak atas tanah Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) yang dari hasil tukar bangun (Ruislag) antara Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) dengan Departemen Pekerjaan Umum, dan bersangkut paut dengan Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No. 701/ Air/ 063/ SITB :1992 tertanggal 10 Maret 1992, Perihal : Hasil Pengukuran Tanah Untuk Pengairan, yang menyatakan bahwa "Tanah Milik Sebih Bin Kemon Adalah Tanah Yang Tidak Termasuk Milik Departemen Pekerjaan Umum/ Dirjend Pengairan", maka tentu saja hal tersebut menimbulkan keraguan mengenai sesuai hukum dan keabsahan daripada tukar bangun (Ruislag) antara Terlawan dengan Departemen Pekerjaan Umum dimaksud;

10.

Bahwa Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat), yang pada gugatan awal dalam perkara gugatan No. 66/ Pdt.G/ 2005/ PN.Bks pada point nomor 8 mendalilkan, bahwa tidak terdaftarnya Girik C Nomor 215 atas nama Sebih Kemon sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kelurahan Bojong Menteng Nomor 593.7/ 174/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001, maka atas dalil gugatan Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) tersebut, secara tegas telah terbantahkan dengan adanya bukti-bukti Para Pelawan (Termohon Eksekusi/semula Tergugat) sebagai berikut: -

Surat keterangan Tanah (SKT) No. 186/ Reg.22/ VIII/ 1992 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Kecamatan Jatiasih, Desa Jatiasih, tertanggal 5 Agustus 1992, bahwa menurut Buku C. Desa Jatiasih sejak 1948 rincikan masih atas nama Sebih bin Kemon;

-

Surat Keterangan tanggal 11 Agustus 1992 dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Daerah Tingkat II Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Desa Jatirasa, bahwa Tanah C No. 215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon saat ini fisiknya berada di Bojong Menteng Rt 03, Kelurahan Bojong Menteng, Kota Administratif Bekasi;

-

Surat Keterangan Kepala Desa Jatirasa tanggal 9 Mei 1994, bahwa Tanah Milik Adat Girik C No. 215 atas nama Sebih Bin Kemon telah terdaftar sejak sebelum tanggal 24 September 1960;

-

Surat Keterangan Kepala Inspeksi IPEDA Bekasi luran Pembaharuan II tanggal 8 Agustus 1996, bahwa terdaftar di Buku C Lama Desa


Jatiasih atas nama Sebih Bin Kemon C No. 215, Persil 10 Kelas D.I Luas 26.789 M2 sejak Tahun 1948; 11.

Bahwa akan tetapi majelis hakim judec facti terdahulu, yang memeriksa perkara seolah-olah telah meniadakan bukti-bukti daripada Para Pelawan (Termohon Eksekusi/semula Tergugat), sehingga hal tersebut tentu saja telah menciderai rasa keadilan bagi Para Pelawan. Oleh karenanya Para Pelawan (Termohon Eksekusi/semula Tergugat) bersamaan dengan Perlawanan

ini,

mohon

keadilan

kepada

Yang

Terhormat

Ketua

Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara; 12.

Bahwa Perlawanan Para Pelawan (Termohon Eksekusi/semula Tergugat) ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat, yang diakui keberadaannya dan tidak akan terbantahkan dalam perkara ini. Dengan adanya fakta dan bukti-bukti sesuai hukum tersebut, maka cukup beralasan jika Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan bahwa Putusan perkara Perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun adanya upaya Verzet, Banding, atau Kasasi;

13.

Bahwa untuk menjamin agar Terlawan (Pemohon Eksekusi/semula Penggugat) taat dan patuh terhadap Putusan, maka diwajibkan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan Putusan; Berdasarkan alasan-alasan Perlawanan Para Pelawan tersebut diatas, maka Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk memutus sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1.

Mengabulkan Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Permohonan Eksekusi yang dimohonkan Terlawan adalah tidak bisa dijalankan ((Eksekusi Noneksekutabel) sampai Putusan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;

2.

Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;

3.

Manyatakan Para Pelawan adalah Ahli Waris dari Aim. Sebih Bin Kemon dan Alm. Halimah sebagaimana Penetapan Pengadilan


Negeri Bekasi No. 265/ Pdt.P/ 1994/ PN.BKS tertanggal 21 November 1994; 4.

Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Akta Jual Bell (AJB) No. 315 AD/ 2/ Jatiasih/ 1994 tertanggal 11 Mei 1994, yang dibuat dan ditanda tangani bersama antara para ahli waris Sebih bin Kemon dengan Turut Terlawan I (Sdr. Rekson Sitorus), dihadapan Turut Terlawan II (Pejabat Pembuat Akta Tanah DR.H.M. Ridhwan Indra R.A, SH.);

5.

Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 13/ EKS/ 2015/ PN.Bks yang dimohonkan Terlawan (Pemohon Eksekusi) adalah batal dan tidak bisa dijalankan (Non Eksekutabel);

6.

Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 13/ EKS/ 2015/ PN.Bks tentang Teguran (Aanmaning), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi adalah batal;

7.

Pekerjaan Umum sebagaimana Perjanjian Tukar Bangun (Ruislag) Nomor : 04/ PKK/ SJ/ 1991- 523/ BTP/ DIR/ VIII/ 91 tanggal 3 Agustus 1991 adalah Cacat Yuridis, Tidak Sah, dan Batal Demi Hukum;

8.

Menghukum Terlawan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi Putusan;

9.

Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun adanya upaya Verzet, Banding, atau Kasasi;

10.

Menyatakan secara hukum agar Turut Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;

11.

Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara Perlawanan ini; ATAU

Bilamana Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono);


Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pihak Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II tersebut, Pihak Terbanding I semula Terlawan telah mengajukan jawaban sebagai berikut: I.

PENEGASAN-PENEGASAN: Bahwa sebelum menjawab perlawanan Pelawan secara rinci, terlebih dahulu Terlawan menyampaikan penegasan berkaitan dengan fakta hukum yang benar; 1.

Bahwa Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil Pelawan dalam Perlawanannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan;

2.

Bahwa kedudukan hukum Pelawan adalah pihak Termohon eksekusi dalam perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., tanggal 4 Oktober 2005 Jo. No. 214/PDT/2006/PT.Bdg., tanggal 18 Januari 2007 Jo. No. 1544 K/PDT/2008 tanggal 18 Mei 2009 Jo. No. 606 PK/PDT/2011 tanggal 10

Januari

2012

(selanjutnya

66/Pdt.G/2005/PN.Bks.”),

bukan

pihak

disebut ketiga

”putusan yang

No.

melakukan

perlawanan (derden verset), sehingga perlawanan terhadap eksekusi a quo semata-mata hanyalah

alasan untuk mengulur waktu

pelaksanaan eksekusi; 3.

Bahwa ternyata materi perlawanan Pelawan samasekali merupakan pengulangan-pengulangan dalam jawaban, duplik, bukti-bukti, memori banding, memori kasasi dan memori peninjauan kembali dalam perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.; Sehingga dengan demikian maka perlawanan Pelawan wajib dikesampingkan dan harus ditolak karena dalil dan bukti-buktinya telah selesai diperdebatkan dan diperiksa serta diadili pada persidangan perkara

II.

No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.;

MATERI PERLAWANAN MERUPAKAN PENGULANGAN KEMBALI DARI MATERI PERKARA No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.: 4. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan butir 2 yang menyebutkan ”Terlawan memanipulasi hukum sehingga menghilangkan Hak Keperdataan dari pada Pelawan dan eksekusi yang akan dilakukan tidak dapat dijalankan (Non Eksekutabel)....... dst.” dalil Pelawan tersebut sungguh sangat menyesatkan, karena:


4.1.

Tidak ada manipulasi hukum yang dilakukan oleh Terlawan, baik dalam perolehan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan

No.

7/Bojong

Menteng,

Gambar

Situasi

No.

15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 maupun dalam proses pemeriksan perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. di tingkat Pengadilan Negeri Bekasi hingga Mahkamah Agung RI. dalam tingkat Peninjauan Kembali, karena senyatanya alasan pelawan tersebut sudah diperiksa dan diadili dalam persidangan perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.; 4.2.

Tentang yang akan di eksekusi tidak jelas batasnya, Pelawan tidak memahami bahwa kepemilikan Terlawan atas tanah a quo tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng, didalamnya ada

Gambar Situasi No. 15.390/1991

tanggal 3 Pebruari 1993, gambar situasi ini yang menunjukkan letak, luas, batas-batasnya. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin sertipikat hak atas tanah dikeluarkan tanpa ada pengukuran sebelumnya; 4.3.

Berkaitan dengan status tanah, Pelawan harus ingat bahwa Terlawan mempunyai ”hak prioritas” yang melekat pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993 apabila Hak tersebut telah habis masa berlakunya, karena hingga saat ini belum ada pernyataan penegasan dari Badan Pertanahan Nasional tentang beralihnya status tanah tersebut menjadi tanah Negara, sehingga tetap dapat di eksekusi. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dikutip: ”Kalau tidak ada pernyataan tegas dari pejabat yang berwenang bahwa tanah kembali statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara, eksekusi dapat dijalankan terhadap tanah tersebut (M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, Penerbit ”Sinar Grafika” halaman 354)”;

4.4

Jadi

”hak

prioritas”

tersebut

akan

dilakukan

setelah

pelaksanaan eksekusi selesai dilaksanakan;


5. Bahwa oleh karena dalil Pelawan dalam perlawanannya butir 3 dan 4 dengan mengemukakan kembali bukti-bukti kepemilikan yang sudah diperiksa dan diadili dalam perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., maka Terlawan menolaknya dengan tegas, karena tidak pada tempatnya dalam perlawanan ini dalil dan bukti yang sudah diperiksa dan diadili di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali dapat diperiksan kembali; 6. Bahwa begitu pula dalil Pelawan dalam perlawanan butir 5 yang mengemukakan kembali dalil gugatan Terlawan dalam perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. butir 8,

bukankah dalil tersebut

sudah

diperiksa, diadili dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung RI tingkat kasasi dan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali ? oleh karena itu dalil Pelawan tersebut Terlawan menolaknya dengan tegas; 7. Bahwa hal yang sama Pelawan mengemukakan kembali dalil yang sudah

disampaikan

pada

pemeriksaan

perkara

No.

66/Pdt.G/2005/PN.Bks. sewaktu pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan

Tinggi

Bandung

hingga

Mahkamah

Agung

RI.

sebagaimana dalilnya pada butir 6 perlawanan dengan menyatakan bukti-bukti yang diajukan Pelawan oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. tidak dihiraukan bahkan dikesampingkan, dalil Pelawan tersebut sangat mengada-ada karena semua bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. dapat dipastikan sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, apalagi pemeriksaannya hingga Mahkamah Agung RI; 8. Bahwa

dalil

Pelawan

butir 7

dan

8 perlawanannya

dengan

mengemukakan petunjuk Mahkamah Agung mengenai eksekusi, Terlawan menolaknya dengan tegas, karena: 8.1.

Tanah yang akan di eksekusi oleh Terlawan sangat jelas letak, luas dan batas-batasnya, di dalamnya ada pengukuran dari pihak yang berwenang sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993. Jadi sangat mustahil penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng tidak jelas letak dan batas-batasnya;


8.2.

Berkaitan dengan perubahan status tanah tersebut, tetap dapat di eksekusi, karena Terlawan mempunyai ”hak prioritas” kepemilikan hak atas tanah tersebut sepanjang tidak ada pernyataan tanah

tegas

kembali

dari pejabat statusnya

yang

menjadi

berwenang bahwa tanah yang dikuasai

negara; 9. Bahwa berkaitan dengan dalil Pelawan dalam perlawanannya butir 8 (a) yang menyebutkan sebagian tanah milik Pelawan telah dialihkan kepada

Turut

Terlawan

III

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

No.

315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11 Mei 1994 jauh waktunya dari Terlawan mengajukan gugatan pada tahun 2005, dalil Pelawan tersebut Terlawan menyanggahnya karena: 9.1.

Terlawan memperoleh tanah yang diklaim Pelawan tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng pada tanggal 3 Agustus 1991, jadi jauh sebelum Pelawan mengalihkannya

kepada

Turut

Terlawan

III

(perdebatan

masalah ini sudah diperiksa pada persidangan perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.); 9.2.

Artinya Pelawan menjual tanah yang bukan miliknya kepada Turut Terlawan III, hal inilah yang memunculkan perkara gugatan No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks.;

9.3.

Dan akhirnya Akta Jual Beli No. 315/AD/2/Jatiasih/1994 tanggal 11

Mei

1994

dibatalkan

oleh

putusan

perkara

No.

66/Pdt.G/2005/PN.Bks.; 10. Bahwa dalil Pelawan dalam perlawanannya butir 8 (b) yang menyebutkan adanya perubahan status tanah yang hendak di eksekusi, Terlawan menolaknya dengan tegas, karena: 10.1. Proses pemeriksaan perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks. yang memakan waktu cukup panjang membuat perubahan status itu terjadi, sehingga dapat dilakukan perpanjangan hak setelah eksekusi selesai dilaksanakan dan ternyata sampai dengan saat ini belum ada pernyataan tegas dari pejabat yang berwenang bahwa tanah kembali statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara;


10.2. Lagi pula Terlawan memiliki dan/atau melekat Hak Prioritas terhadap tanah SHGB No. 7/Bojong Menteng Gambar Situasi No. 15.390/1991 tanggal 3 Pebruari 1993; 11. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan selesai, maka status tanah tersebut akan diproses kembali Hak Prioritas yang dimiliki Terlawan, Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dikutip: ”Kalau tidak ada pernyataan tegas dari pejabat yang berwenang bahwa tanah kembali statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara, eksekusi dapat dijalankan terhadap tanah tersebut (M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi kedua, Penerbit ”Sinar Grafika” halaman 354)”; 12. Bahwa terhadap dalil Pelawan dalam perlawanannya butir 8 (c) Terlawan menolaknya dengan tegas, karena Pelawan

mengulang

kembali permasalahan yang sudah diperiksa dan diadili pada perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan; 13. Bahwa begitu pula dalil perlawanan Pelawan butir 9, 10 dan 11 Terlawan menolaknya pula, karena dalam dalil-dalil tersebut Pelawan mengemukakan kembali bukti-bukti yang sudah diperiksa dan diputus melalui sidang pengadilan yang cukup panjang di awali dari: a. Perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., di putus pada tanggal 4 Oktober 2005, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi; b. Perkara

Banding No. 214/PDT/2006/PT.Bdg., di putus pada

tanggal 18 Januari 2007 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung; c. Perkara Kasasi No. 1544 K/PDT/2008 di putus pada tanggal 18 Mei 2009 oleh Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung RI; d. Perkara Peninjauan Kembali No. 606 PK/PDT/2011 di putus pada tanggal 10 Januari 2012 oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI; Jadi sangat tidak relevan Pelawan mengulang kembali permasalahan hukum yang sudah diperiksa dan diadili kemudian di putus berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas;


III. TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU DAN TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PAKSA: 14. Bahwa terhadap tuntutan Pelawan yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), sangat tidak beralasan hukum, karena: 14.1. Tidak

terpenuhinya

Pasal

180

HIR

sebagai

syarat

dikabulkannya pelaksanaan putusan terlebih dahulu; 14.2. Putusan uitvoerbaar bij vooraad wajib memenuhi ketentuanketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 1978 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001; 15. Bahwa oleh karena Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut Terlawan agar membayar uang paksa (dwangsom), dan hal tersebut juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791/K/Sip/1972 tanggal 6 Desember 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976; VI.

DALAM PROVISI: 16. Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan sampaikan di atas, Pelawan dalam dalil-dalil perlawanannya hanya bersifat pengulangan kembali persoalan hukum yang sudah diperiksa, diadili dan di putus pada perkara No. 66/Pdt.G/2005/PN.Bks., maka tuntutan provisi Pelawan haruslah dikesampingkan; Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan di atas, maka Terlawan mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: DALAM PROVISI: -

Menolak tuntutan Provisionil dari Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

-

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

-

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;


ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono); Menimbang, bahwa Pihak

Pembanding semula Pelawan I dan

Pelawan II telah mengajukan replik tertanggal 26 Januari 2016 dan Pihak Terbanding I semula Terlawan mengajukan duplik tertanggal 2 Pebruari 2016; Menimbang, bahwa atas perlawanan Pihak Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II menjatuhkan

putusannya

tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah pada

tanggal

12

Juli

2016,

Nomor

341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., yang amarnya sebagai berikut: DALAM PROVISI: -

Menolak Provisi Para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak perlawanan Para Pelawan;

2.

Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

3.

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.851.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan isi putusan

Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing Nomor: 341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi tanggal 12 Juli 2016 Nomor: 341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. telah diberitahukan secara resmi kepada Pihak: Turut Terlawan III pada tanggal 5 Agustus 2016, Turut Terlawan II pada tanggal 10 Agustus 2016, Turut Terlawan IV pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Turut Terlawan I pada tanggal 26 Agustus 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor: 341/Pdt.Plw/2015/PN.BKS. Jo. No. 64/Bdg/2016/PN.Bks., tanggal 22 Juli 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks tanggal 12 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada: Pihak: Terbanding IV semula


Turut Terlawan III pada tanggal 26 Agustus 2016, Pihak Terbanding V semula Turut Terlawan IV pada tanggal 29 Agustus 2016, Pihak Terbanding III semula Turut Terlawan II pada tanggal 30 Agustus 2016, Pihak Terbanding I semula Terlawan pada tanggal 14 Nopember 2016 dan kepada Pihak Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 15 Nopember 2016; Menimbang, bahwa Pihak Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pihak Terbanding IV semula Turut Terlawan III pada tanggal 26 Agustus 2016, Terbanding V semula Turut Terlawan IV pada tanggal 29 Agustus 2016, Terbanding III semula Turut Terlawan II pada tanggal 30 Agustus 2016, Terbanding I semula Terlawan pada tanggal 14 Nopember 2016, Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 15 Nopember 2016; Menimbang, bahwa Pihak Terbanding I semula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut

telah

diberitahukan/diserahkan

secara

resmi

kepada

Pihak

Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II pada tanggal 5 Januari 2017; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada kedua belah Pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan ini, kepada Pihak: Terbanding IV semula Turut Terlawan III pada tanggal 26 Agustus 2016, Terbanding V semula Turut Terlawan IV pada tanggal 29 Agustus 2016, Terbanding III semula Turut Terlawan

II pada tanggal 30 Agustus 2016,

Terbanding I semula Terlawan pada tanggal 14 Nopember 2016, Terbanding II semula Turut Terlawan I pada tanggal 15 Nopember 2016 dan kepada Pihak Pembanding semula Pelawan I, Pelawan II pada tanggal 5 Januari 2017; Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan

Nomor: 341/

Pdt.Plw/2015/PN.Bks. Jo. No. 64/Bdg/2015/PN.Bks., tertanggal 31 Januari 2017 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa Pihak Para Terbanding dan Pihak Turut Terbanding tidak menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bekasi;


Tentang Pertimbangan Hukumnya: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat–surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. tanggal 12 Juli 2016, memori banding dari Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II, kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut; Bahwa Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan terhadap putusan Judec Factie pada Pengadilan Negeri Bekasi karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) serta tidak menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan yaitu bukti bukti fakta dan data serta dalil dalil Para Pembanding yang mendalilkan bahwa eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding (semula Terlawan) tidak bisa dijalankan (non eksekutable) dalam perkara ini adalah tidak dipertimbangkan sama sekali, oleh karenanya peradilan Tingkat Banding khususnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat seharusnya mengulangi/mempunyai kewenangan dalam perkara ini untuk memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta, data-data, aturan-aturan dan ketentuan hukum serta penerapan hukumnya dan memutuskan untuk memperbaiki

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

341/

Pdt.Plw

/2015/PN.Bks, tertanggal 12 Juli 2016 atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono ) berdasarkan nilai nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; Bahwa Terbanding I semula Terlawan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah tepat dan benar dan bersesuai dengan hukum dan mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/Pdt.Plw /2015/PN.Bks, tanggal 12 Juli 2016; Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Pihak Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II didalam memori bandingnya serta kontra memori


banding dari Pihak Terbanding I semula Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat

tidak

ada

hal-hal

yang

dapat

melemahkan

atau

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

Pengadilan

Tinggi

berkesimpulan, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 12 Juli 2016 Nomor 341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II, tetap dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada

kedua Tingkat

Peradilan ; Mengingat: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang terkait: Mengadili: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II tersebut;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Juli 2016, Nomor 341/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: Rabu,

tanggal 29

Maret 2017, oleh kami: H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim

Ketua,

dengan

H.

Sutoto

Hadi,

S.H.,

M.Hum.,

dan

Berlin Damanik, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 341/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 13 Pebruari 2017, putusan


tersebut pada hari: Senin, tanggal 17 April 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. H. Sutoto Hadi, S.H., M.Hum.

Ttd

Berlin Damanik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, Ttd

Hj. Nenden Khaerani, S.H. Perincian Biaya: -

Materai.................Rp.

6.000,00

-

Redaksi................Rp.

5.000,00

-

Pemberkasan......Rp. 139.000,00 Jumlah..................Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).


PT.BDG

Recommend Documents