PUTUSAN NOMOR : 132/Pdt/2015/PT.BDG. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “ Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. H. SOEBARA, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gang Raden Jibja No.9/211 B, Rt.002 Rw.002, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ;
2. DADAN WIHENDAR, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Raden Jibja No. 9/211 B, Rt.002 Rw.002, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung ; Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama 1. MARNAEK HASUDUNGAN SIAGIAN, SH 2. DJUMYADI, SH dan 3. YANDI M. ELANG BUANA, SH Ketiganya dari Kantor Advokat MARNAEK HASUDUNGAN SIAGIAN, SH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Raya Muhammad Toha No. 317A Bandung
40255,
baik
secara
bersama-sama
maupun
sendiri-sendiri,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2014, sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;
MELAWAN
-
Hj. MINTARSIH, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu No. 149 Rt.04/Rw.05 Kecamatan Regol Kota Bandung;
-
EUIS DARLIAH, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu Rt.04/Rw.05 Kecamatan Regol Kota Bandung;
-
DARAJAT, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Babakan Priangan VI No.11 Kota Bandung;
-
NENI ROHAENI, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu Rt.03/Rw.05 Kecamatan Regol Kota Bandung;
-
PUPUNG NURHAYATI, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu Rt.03/Rw.05 Kecamatan Regol Kota Bandung;
Halaman 1 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
-
MIMIN MINTARSIH, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu Rt.04/Rw.05 Kecamatan Regol Kota Bandung;
-
H. ASEP PRIATNA, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu Rt.04/Rw.05 Kecamatan Regol Kota Bandung; Dalam hal ini kesemuanya (1 s/d 7) sebagai ahliwaris dari almarhum H. SOLIHIN, sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;
-
HENNY HENDRAWATY, SH, Notaris dan PPAT, beralamat Kantor di Jalan BKR No.166 D (Lingkar Selatan) Bandung 40253,
sebagai TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;
PENGADILAN TINGGI tersebut : ----------------------------------------------------Telah membaca : --------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal
30 Maret 2015,
Nomor 132/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----------------------------------------2. Berkas perkara perdata No. 175/Pdt/G/2014/PN.Bdg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan surat gugatannya tertanggal 08 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 April 2014, dibawah Register No. 175/Pdt.G/2014/PN. Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------1.
Bahwa, PARA PENGGUGAT sebelumnya adalah pemilik sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan Hak Milik No. 403/Desa Sukajniskin, diuraikan dalam gambar situasi No. 3.749/1995 tanggaf 14 Juni 1995, luas 4.610 m2 (empat ribu enamratus sepuluh meter persegi) berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung pada tanggal 17 Nopember 1995, tercatat atas nama Haji Soebara, terletak di : -----------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 2 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
2.
- Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat ; ----------------------------------
- Kotamadya Daerah Tingkat II
: Bandung ; -------------------------------------
- Wilayah
: Ujungberung ; --------------------------------
- Kecamatan
: Arcamanik ; -----------------------------------
- Desa
: Sukamiskin ;-----------------------------------
- Jalan
: Terusan Jakarta ;-----------------------------
Bahwa, PARA PENGGUGAT ( HAJI SOEBARA ) telah menjual sebagian dari Hak Milik No. 403/Desa Sukamiskin kepada H. SOLIHIN orangtua PARA TERGUGAT yaitu seluas 2.415 m2 sebagaimana tercantum dalam Akta JualBeli No. 159/3/Arcamanik/1997 tanggal 16 April 1997, yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT ( HENNY HENDRAWATY, SH ) Notaris dan PPAT di Bandung, beralamat kantor di Jl. BKR No. 166 D ( Lingkar Selatan ), Kotamadya DT. II Bandung, sehingga tanah sisa milik PARA PENGGUGAT adalah seluas 2.195 m2 ; ----------------------------------------------------------------------
3.
Bahwa, transaksi jual-beli sebagaimana diterangkan pada poin ke-2 ( dua ) diatas, sebagai penjual dilakukan oleh Haji Soebara (PENGGUGAT I) dimana untuk melakukan tindakan hukum tersebut telah mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Nyonya HAJJAH ROGAYAH, ibu rumah tangga, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut diatas ; ----------------------------------------
4.
Bahwa, pada tanggal 3 Juli 1997, HAJJAH ROGAYAH telah meninggal dunia. Almarhumah Hajjah Rogayah meninggalkan ahli waris 12 (dua belas) orang, antara lain sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------1. HAJI SOEBARA
:
Suami Almh. Hajjah Rugoyah ;---------
2. Ny. E. KUSAWATI
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
3.
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
4. Ny. LISWARAYATI
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
5. Ny. TINTIN KARTINI
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
6. Tn. KURNIAWAN
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
7. Ny. AI RUSLINA
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
8. Tn. WUARNA
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
9. TN. ASEP WAHDIAT
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
10. Ny. HETTY SUHAETI
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
11. Tn. DADAN WIHENDAR
:
anak Almh. Hajjah Rugoyah ;-----------
Ny. DAHLIA
Halaman 3 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
12. Tn. TEDYYANA
5.
Bahwa, untuk
mewakili
:
kepentingan
anak Almh. Hajjah Rugoyah ; ----------
hukum
dari
seluruh
anak-anak
almarhumah Hajjah Rogayah terkait permasalahan objek tanah sebagai warisan aquo pada sertifikat Hak Milik No. 403/Desa Sukamiskin atas nama Haji Soebara terkait dengan permasalahan penggunaan tanah sebagai jalan keluar masuk komplek Perumahan Senam Indah dengan H. SOLIHIN, telah ditunjuk DADAN WIHENDAR sebagai kuasa pada tanggal 28 Agustus 2013 ;--
6.
Bahwa, pada tanggal 9 Februari 1998 atas sisa bidang tanah dari Hak Milik No. 403/Desa Sukamiskin yaitu seluas 2.195 m2 telah dicatat dalam Pembukuan Kantor Pertanahan Kota Bandung serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin, diuraikan dalam gambar situasi No. 7024/1997 tanggal 7 November 1997, luas 2195 m2 ( dua ribu seratus Sembilan puluh lima meter persegi ), tercatat atas nama PENGGUGATI ( Haji Soebara ), terletak di : ------------------------------------------------------------------------- Propinsi Daerah Tingkat I
7.
:
Jawa Barat; -------------------------------
Kotamadya Daerah Tingka II :
Bandung ;----------------------------------
Wilayah
:
Ujungberung;------------------------------
Kecamatan
:
Arcamanik;---------------------------------
Kelurahan
:
Sukamiskin;--------------------------------
Bahwa, Bahwa dari sisa tanah seluas 2.195 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin tahun 1998 kemudian diambil seluas kurang lebih 170 m2 (seratus tujuhpuluh meter persegi) untuk dijadikan objek pengikatan jual beli antara H. SOEBARA ( PENGGUGAT I) dengan H. SOLIHIN, hal ini sebagaimana tercantum dalam PEPJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI ( selanjutnya disebut dengan PPJB ) No. 34 tanggal 16 April 1997 yang dibuat dihadapan TURuT TERGUGAT, dimana dalam PPJB No. 34 tanggal 16 April 1997 disebutkan untuk pengikatan jualbeli tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 22.100.000,-(duapuluh dua juta seratus ribu rupiah), yang pembayarannya telah
diterima
oleh
PENGGUGAT
dari
TERGUGAT
sebelum
penandatanganan akta ini, sehingga untuk penerimaan jumlah uang tersebut
Halaman 4 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
oleh
TERGUGAT
penerimaannya
dan
yang
PENGGUGAT
sah
(kwitansi),
berlaku namun
pula
sebagai
kemudian
oleh
tanda PARA
PENGGUGAT pembayaran tersebut dibantah karena PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 22.100.000,-(duapuluh dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 170 m2 sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengikatan jua! beli tersebut. Oleh karena itu tanah sisa milik PARA PENGGUGAT masih seluas 2.195 m2 ; --------------------
8.
Bahwa, dari sisa tanah seluas 2.195 m2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin tahun 1998 kemudian seluas 1062 m2 dijual juga oleh H. SOEBARA (PENGGUGAT I) kepada MURNITA TANZIL pada tanggal 14 Oktober 2004 kepada MURNITA TANZIL, sehingga dengan demikian itu pula luas tanah sisanya adalah 1133 m2 ;--------
9.
Bahwa, dari tanah sisa seluas 1133 m2 tersebut kemudian disewakan oleh PARA PENGGUGAT kepada pihak lain sekitar kurang lebih seluas 500 m2, sehingga sisa tanahnya adalah seluas 633 m2 ;-----------------------------------------
10. Bahwa, dari tanah seluas 633 m2 kemudian diambil seluas kurang lebih 358 untuk dipinjamtem oleh H. SOEBARA (PENGGUGAT I) kepada H. SOLIHIN untuk dipakai jalan oleh H. SOLIHIN, hal ini sebagaimana tercantum dalam Akta perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 dihadapan TURUT TERGUGAT ( HENNY HENDRAWATY, SH ), Notaris dan PPAT di Bandung, sehingga tanah sisanya seluas 275 m2 (tidak termasuk tanah yang disewakan seluas 500 m2).--------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa, tanah seluas 170 m2 ( seratus tujuhpuluh meter persegi ) sebagaimana yang tercantum Akta PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI ( selanjutnya disebut dengan PPJB ) No. 34 tanggal 16 April 1997 dan tanah seluas kurang lebih 358 m2 (tigaratus limapuluh delapan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian ijin menggunakan tanah untuk jalan No. 35 tanggal 16 April 1997 telah dijadikan jalan keluar masuk warga Perumahan Senam Indah atas ijin dari H. SOLIHIN (orang tua PARA TERGUGAT) tanpa memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT ;-------------
Halaman 5 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
12. Bahwa, sebagaimana terurai pada poin ke - 7 ( tujuh ) gugatan ini terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 ( vide pasal 2 PPJB No. 34 tanggal 16 April 1997 ), yang pada pokoknya menegaskan bahwa PENGGUGAT 1 ( HAJI SOEBARA ) telah menerima pembayaran uang sebesar Rp. 22.100.000,- (duapuluh dua juta seratus ribu rupiah) - quanon - dari TERGUGAT ( H. SOLIHIN ) sebelum PPJB dimaksud ditandatangani pada tanggal 16 April 1997 mengapa hal ini hanya dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli bukan Akte Jual Beli. Kalau hanya karena permasalahannya dikarenakan bahwa objek perkara aquo belum diadakan splitshing, bukankah perbuatan TURUT TERGUGAT yang demikian itu menjadi suatu perbuatan yang tidak mericerminkan suatu kepastian hukum ?. Dalam hal ini tidak berlebihan apabila PARA PENGGUGAT beranggapan bahwa penerbitan PPJB No. 34 tanggal 16 April 1997 adalah SESUATU PERBUATAN YANG JANGGAL SEKALI ;------------------------------------------------13. Bahwa, ternyata turunan resmi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal tanggal i6 April 1997 sebagaimana diuraikan pada poin ke-7 (tujuh ) gugatan ini tidak pernah diberikan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT ( Haji Soebara ), sebagaimana aturan hukum yang berlaku maupun kebiasaan yang hidup dimasyarakat bahwa apabila setiap pihak yang melakukan perikatan dihadapan Notaris/PPAT selalu diberikan turunan akta resmi oleh Notaris /PPAT yang bersangkutan kepada para-pihak atas perikatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Hal demikian memang sudah sepatutnya, karena sesungguhnya didalam setiap akta perjanjian
terdapat
hak
dan
kewajiban.
Sehingga
dengan
diberikannya/diterimanya turunan akta resmi tersebut, maka pihak-pihak yang berjanji dapat memeriksa tentang ha!4ial yang sudah diseoakatinya dihadapan Notaris/PPAT tersebut, dan selanjutnya para pihak dapat mengkontrol tentang hak dan kewajibannya masing-masing ;---------------------------------------------------14. Bahwa, oleh karena tidak diberikannya salinan / turunan resmi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997, maka perbuatan TURUT TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak transparan dari TURUT TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT ( Haji Soebara ) ;-------
Halaman 6 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
15. Bahwa, adanya ketidak transparan PARA TERGUGAT (H. SOLJHIN) dan TURUT TERGUGAT terhadap PENGGUGAT I mencerminkan bahwa PARA TERGUGAT ( HAJI SOLIHIN ) dan TURUT TERGUGAT dikualifisir secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT (H. Soebara). Oleh karena demikian, PARA PENGGUGAT patut dan wajar beranggapan adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT ( HAJI SOLIHIN ) dan TURUT TERGUGAT secara bersama-sama
ataupun
secara
sendiri-sendiri
untuk
memperdayai
pemahaman hukum PENGGUGAT 1 ( Haji Soebara ) yang sangat terbatas ;--16. Bahwa, dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 tersebut ternyata tidak mencantumkan batas waktu mengenai penggunaan tanah yang jadi objek perkara yang dimaksud, hal ini sebagaimana dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 akta perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 yang menyebutkan: " Perjanjian menggunakan jalan ini telah dilakukan dan diterima untuk jangka waktu yang tidak ditentukan la many a yaitu berlaku hingga bagian tanah tersebut dikemudian hari nyata-nyata dipergunakan sebagai jalan/untuk pelebaran jalan oleh pemerintah ".; ---------------------------------------------------------
Oleh karena perjanjian menggunakan jalan ini pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam pakai, maka dengan tidak adanya batas waktu perjanjian, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1740 KUH Perdata yang menyatakan : " Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma-Cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya
atau
setelah
lewatnya
suatu
waktu
tertentu,
akan
mengembalikannya " .---------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jelas undang-undang mengatur keharusan adanya batas waktu dalam pinjam pakai barang termasuk perjanjian aquo ;-----------------------
17. Bahwa, dengan tidak pernah diterimanya uang pembayaran sebesar Rp. 22.100.000,- (duapuluh dua juta seratus ribu rupiah ) untuk jual beli tanah seluas 170 m2 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 dan begitu juga dengan tidak
Halaman 7 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
ditentukannya batas waktu dalam perjanjiafj penggunaan tanah seluas 358 m2 (tigaratus limapuluh delaoan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 aquo, maka hal ini telah merugikan pihak PARA PENGGUGAT karena semenjak objek perkara aquo dijadikan sebagai jalan keluar masuk warga Perumahan Senam Indah maka PARA PENGGUGAT tidak bisa menikmati hak milik atas tanah dimaksud bahkan sulit untuk dijual kepada orang lain. Sementara yang menikmati objek perkara aquo adalah para penduduk Perumahan Senam Indah berdasarkan izin yang diberikan oleh PARA TERGUGAT ( H. SOLIHIN ) yang tanpa memberitahukan atau meminta persetujuan dari PARA PENGGUGAT kalau objek perkara aquo tersebut akan dijadikan jalan keluar masuk Perumahan Senam Indah ; -----------------------------------------------------------------------------------
18. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT (H. SOLIHN) dan TURUT TERGUGAT yang telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dalam PPJB No. 34 dan Perjanjian No. 35 tersebut jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Terlebih lagi kemudian akibat PPJB No. 34 dan Perjanjian No. 35
tersebut,
perbuatan
TERGUGAT
(H.
SOLIHIN)
yang
tanpa
memberitahukan atau meminta persetujuan dari PARA PENGGUGAT kalau objek perkara aquo tersebut akan dijadikan jalan keluar masuk Perumahan Senam Indah tersebut adalah sangat merugikan PARA PENGGUGAT. Oleh karenanya, segala perjanjian yang dilakukan TERGUGAT (H. SOLIHIN) akibat diterbitkannya PPJB No. 34 dan Perjanjian No. 35 tersebut adalah CACAT HUKUM, oleh karenanya pemakaian sebagian tanah hak milik PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Seritikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin, diuraikan dalam gambar situasi No. 7024/1997 tanggal 7 November 1997, luas 2195 m2 ( dua ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi ) yang sudah diterangkan dalam poin ke - 8 ( delapan ) gugatan ini, tercatat atas nama PENGGUGAT (Haji Soebara), terletak di : ---- Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat; --------------------------------------
Kotamadya Daerah Tingka II : Bandung ;---------------------------------------- Wilayah
: Ujungberung ;------------------------------------
Halaman 8 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Kecamatan
: Arcamanik;----------------------------------------
Kelurahan
: Sukamiskin ;--------------------------------------
adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan ;-----------------------------------------------------------------------------------------
19. Bahwa, Dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 dan Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 aquo telah secara nyata bahwa PENGGUGAT ( Haji Soebara ) telah dirugikan oleh perbuatan PARA
TERGUGAT
melalui TURUT
TERGUGAT
dengan
cara
tidak
diberikannya salinan/turunan resmi akta dimaksud, terlebih lagi uang sejumlah Rp. 22.100.000,- (duapuluh dua juta seratus ribu rupiah) terkait dengan atas adanya penjualan tanah seluas 170 rn2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi) tersebut tidak pernah PENGGUGAT ( Haji Soebara ) terima. Demikian pula pada Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 aquo sudah secara nyata bahwa perjanjian pinjam pakai objek tanah aquo adalah untuk kepentingan jalan keluar masuk Komplek perumahan Senam Indah; Sehingga dengan ' demikian, terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 dan Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 adalah nyata telah menguntungkan PARA TERGUGAT (HAJI SOLIHIN) dan mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT, oleh karenanya aktaakta tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batalkan demi hukum atau setidak-tidaknya akta-akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;-------
20. Bahwa, oleh karena itu wajar apabila perjanjian yang dilakukan antara PENGGUGAT 1 ( Haji soebara ) dengan PARA TERGUGAT ( H. SOLIHIN ) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 dan Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ;-21. Bahwa, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Marnaek Hasudungan Siagian, SH & Associates pada tanggal pada tanggal 7 Oktober 2013 telah mengundang
sekaligus
men-somasi
TURUT
TERGUGAT
guna
mengkonfirmasi mengenai isi dari akta akta perjanjian ijin penggunaan tanah No. namun TURUT TERGUGAT memberitahukan melalui telepon kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT bahwa ia tidak bisa hadir di kantor Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT karena sedang berada di luar kota ;-----------------
Halaman 9 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
22. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mendatangi Kantor TURUT TERGUGAT untuk menyampaikan surat somasi ke-2 (dua) tertanggal 17 Oktober 2013 dan langsung bertemu dengan TURUT TERGUGAT kemudian diadakan pembicaraan mengenai isi Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 dan pada saat itu pula TURUT TERGUGAT membicarakan masalah adanya akta perjanjian pengikatan jual beli No. 34 tanggal 16 April 1997, setelah itu Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT meminta foto copy No. 34 tanggal 16 April 1997 ;--------------------------------------23. Bahwa, untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya hukumnya Marnaek Hasudungan Siagian, SH & Associates pada tanggal 17 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013 telah mengundang sekaligus mensornasi PARA TERGUGAT agar PARA TERGUGAT mengembalikan tanah milik PARA PENGGUGAT yang pernah dipinjam-pakaikan kepada
H.
SOLIHIN
(almarhum)
yang
merupakan
orangtua PARA TERGUGAT, namun para TERGUGAT tidak ada itikad balk untuk
menyelesaikannya,
bahkan
PARA
TERGUGAT
melalui
Kuasa
Hukumnya PRASETIO DAN REKAN hanya memberikan surat balasan tanggal 31 Oktober 2013 dengan nomor : 035/KHP/X/2013, yang pada dasarnya berisi : bahwa PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi undangan dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dengan alasan telah beberapa kali dilakukan musyawarah termasuk dengan sdr. GANGAN GESAN KURNIA, S.H., namun musyawarah tersebut berakhir deadlock/gagal ;----------------------24. Bahwa, awal Nopember telah diadakan pertemuan antara Kuasa Hukum PARA TERGUGAT dengan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT di kantor Kuasa Hukum PARA TERGUGAT dalam rangka upaya pemnyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemakaian tanah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 sebagaiama dmaksud diatas. Pada saat itu pula Kuasa Hukum PARA TERGUGAT minta foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT. Dalam
Halaman 10 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
pertemuan ini disepakati bahwa Kuasa Hukum PARA TERGUGAT akan membicarakan masalah penyelesaian ini dengan PARA TERGUGAT dalam jangka waktu satu minggu dan nanti hasilnya diberitahukan kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT. Setelah satu minggu kemudian Kuasa Hukum PARA TERGUGAT memberikan kabar bahwa PARA TERGUGAT hanya akan membayar tanah milik PARA PENGGUGAT yang dipakai jalan keluar masuk warga Perumahan Senam Indah sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tapi oleh Kuasa PARA PENGGUGAT ditolak karena tidak sesuai dengan luas dan harga tanah yang dijadikan jalan tersebut.-------------------------
25. Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2013, PENGGUGAT telah membuat surat pernyataan yang membantah dengan tegas tentang adanya penerimaan uang sebesar Rp. 22.100.000,- (duapuluh dua juta seratus ribu rupiah) atas penjualan 170 m2 yang merupakan sebagian dari sebidang tanah Hak Milik nomor 403/Desa Sukamiskin, terletak di :------------------------------------------------ Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat; --------------------------------------
Kotamadya Daerah Tingka II : Bandung ;---------------------------------------- Wilayah
: Ujungberung ;------------------------------------
Kecamatan
: Arcamanik;----------------------------------------
Kelurahan
: Sukamiskin ;--------------------------------------
26. Bahwa, oleh karena penerimaan uang sebesar Rp. 22.100.000,- (duapuluh dua juta seratus ribu rupiah) tidak pernah diterirna oleh PENGGUGAT I, maka sah dan wajar PARA PENGG'JGAT beranggapan bahwa TURUT TERGUGAT bekerjasama dengan TERGUGAT untuk bersama-sama merugikan PARA PENGGUGAT ;-----------------------------------------------------------------------------------
27. Bahwa, karena adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT secara sendiri maupun bersama sama dengan TURUT TERGUGAT maka perjanjian yang teiah dibuat antara PARA TERGUGAT ( H. SOLIHIN ) dengan PENGGUGAT 1 di hadapan TURUT TERGUGAT sangat beralasan untuk dibatalkan secara hukum atau setidak-tidaknya perikatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 11 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
28. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2013, PARA PENGGUGAT melalui kuasanya dari kantor Advokat Marnaek Hasudungan Siagian , SH & Associates, telah mengirimkan surat No : 029/S/MHS&A/X/2013
kepada
Kepala Kantor PertanahanJ
A. KERUGIAN MATERIIL :
1. Bahwa,
PARA PENGGUGAT sangat dirugikan akibat perbuatan PARA
TERGUGAT ( H. SOLIHIN ) dan TURUT TERGUGAT, sehingga untuk melakukan upaya hukum serta demi memenuhi gugatan ini menjadi rasional, untuk itu PARA PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya advokat guna mengurus gugatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ). -----------------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa,
Kerugian yang ditanggung oleh PARA PENGGUGAT dihitung
dari harga tanah seluas 170 m2 ditambah 358 m2 berikut dengan sisa
Halaman 12 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
tanah lainnya, sehingga total
luas tanah yang digunakan PARA
TERGUGAT akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama atau secara sendiri -sendiri dengan TURUT TERGUGAT adalah seluas 633 m2. Adapun perhitungan kerugian PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------a. Bahwa besaran nilai harga pasaran per-meter persegi saat ini adalah kurang lebih Rp. 2. 000.000,-(dua juta rupiah). Apabila tanah dimaksud dijual,
maka
penggugat
akan
menerima
uang
sejumlah
Rp.
1.266.000.000,- (satu milyar duaratus enam puluh enam juta rupiah). Sedangkan apabila Nilai sebesar Rp. 1.266.000.000,- (satu milyar duaratus enam puluh enam juta rupiah) digunakan untuk usaha akan memperoleh keuntungan atau setidak-tidaknya apabila dihitung dengan bunga bank pertahun, yakni sekitar minimal, 15% pertahun. Sementara permasalahan objek tanah perkara aquo sudah berlangsung sekitar 17 Tahun lamanya. Karenanya beralasan perhitungan kerugian selama 17 tahun adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------- Rp. 1.266.000.000,-x15% = Rp. 189.900.000,- Rp. 189.900.000,- x17 = Rp. 3.228.300.000,Sehingga
apabila dtotal nilai kerugian materiil adalah
sebesar Rp.
3.278.300.000,- ( tiga milyar duaratus tujuh puluh delapan juta tigaratus ribu rupiah ) ; -------------------------------------------------------------------------------------------
B.
KERUGIAN IMMATERIIL :
- Bahwa, PARA PENGGUGAT sampai kepada gugatan ini dibuat, yakni kurang lebih selama 17 tahun PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasil dari harta miliknya yang dalam permasalahan tersebut, yang kesemuanya mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kelelahan phsykis dan fisik yang sangat mendalam, sehingga tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila ditaksir kerugian-kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah ) ;
Halaman 13 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
31. Bahwa, untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka disamping PARA PENGGUGAT menuntut dan telah mengajukan permohonan agar PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk dihukum secara tanggung renteng mernbayar ganti rugi materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.778.300,000,- ( tiga milyar tujuhratus tujuh puluh delapan juta tigaratus ribu rupiah ), juga kiranya sangatlah beralasan menurut hukum bagi PARA PENGGUGAT mengajukan Tuntutan Provisi kehadapan Ketua Pengadilan Negeri KIs. I Bandung, berupa :------------
Mencegah dan melarang PARA TERGUGAT untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menguasai dan atau menggunakan tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di :------------------------------------------------------------- Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat;---------------------------------------
Kotamadya Daerah Tingka II : Bandung ;---------------------------------------- Wilayah
: Ujungberung ;------------------------------------
Kecamatan
: Arcamanik;----------------------------------------
Kelurahan
: Sukamiskin ;--------------------------------------
dikenal dengan sebagian dari Sertifikat Hak Milik nomor 926 tanggal 9-2-1998 tercatat atas nama Haji Soebara ( PENGGUGAT I ), dengan luas tanah yang digunakan oleh PARA TERGUGAT ( H. SOLIHIN ) oleh kurang lebih sekitar 633 m2, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti ;----------------------------------------------------
32. Bahwa, disamping PARA TERGUGAT dihukum secara tenggung renteng untuk
membayar
ganti
rugi
materiil
dan
immaterial
kepada
PARA
PENGGUGAT sebesar Rp. 3.778.300,000,- ( tiga milyar tujuhratus tujuh puluh delapan juta tigaratus ribu rupiah ) secara tunai , sekaligus dan seketika, juga kiranya
patut
(dwangsom)
secara
tanggung
renteng
kepada
PARA
TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini ;------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 14 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
33. Bahwa, agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) maka wajar dan beralasan hukum apabila PARA PENGGUGAT mengajukan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 633 m2 dari luas tanah 1133 m2 setelah dikurangi kurang lebih 500 m2 tanah yang disewakan kepada pihak lain, tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin, atas nama PENGGUGAT I ( Haji Soebara ), terletak di :------------ Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat;---------------------------------------
Kotamadya Daerah Tingka II : Bandung ;---------------------------------------- Wilayah
: Ujungberung ;------------------------------------
Kecamatan
: Arcamanik;----------------------------------------
Kelurahan
: Sukamiskin ;--------------------------------------
Setempat dikenal dengan objek perkara tanah aquo ;--------------------------------
34. Bahwa, apabila gugatan ini dikabulkan termasuk juga mengenai ganti ruginya maka sebagai jaminan untuk memenuhi gugatan yang dikabulkan ini wajar apabila PARA PENGGUGAT mengajukan juga sita jaminan atas barangbarang milik PARA TERGUGAT (conservatoir beslaag}, yaitu berupa : ---------- Sebidang tanah berikut bangunan rumah milik PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Pasirluyu nomor 149 RT. 04/RW. 05 Kecamatan Regol Kota Bandung ; ---------------------------------------------------------------------------
35. Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti otentik menurut hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT bahwa PARA 1ERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan PARA PENGGUGAT, oleh karena itu Gugatan ini yang diajukan berdasarkan bukti- bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R, maka Putusan dalam Perkara ini wajar dan patut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorrbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ; ----------------------------------------------------------------------------------
Halaman 15 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus gugatan sebagai berikut :-----------------------------
I.
DALAM PROVISI :
1. Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Drovisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----------------------------------------------------------------------------------
2. Mencegah dan melarang PARA TERGUGAT untuk memberikan hak kepada pihak lain untuk menguasai dan atau menggunakan tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di : ------------------------------------------------- Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat;-----------------------------
- Kotamadya Daerah Tingkat II
: Bandung ;-------------------------------
- Wilayah
: Ujungberung ;--------------------------
- Kecamatan
: Arcamanik;------------------------------
-
:Sukamiskin;------------------------------
Kelurahan
Setempat dikenal dengan sebagian dari Sertifikat Hak Milik nomor 403/ Desa Sukamiskin, tercatat atas nama Haji Soebara (PENGGUGAT 1) dengan luas tanah yang digunakan oleh PARA TERGUGAT (H. SOLIHIN) kurang lebih sekitar 633 m2, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti ;---------------
3. Menerima dan mengabulkan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) terhadap objek perkara aquo yaitu tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 633 m2 dari luas tanah 1133 m2 setelah dikurangi kurang lebih 500 m2 tanah yang disewakan kepada pihak lain oleh PARA PENGGUGAT, Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin tercatat atas nama PENGGUGAT 1 ( Haji Soebara ), terletak di :----------------------------------------------------------------------- Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat; -------------------------------------
- Kotamadya Daerah Tingka II : Bandung ;---------------------------------------- Wilayah
: Ujungberung ;----------------------------------
- Kecamatan
: Arcamanik ;--------------------------------------
- Kelurahan
: Sukamiskin ;------------------------------------
Halaman 16 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
4. Menerima dan mengabulkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap barang-barang milik PARATERGUGAT (conservatoir beslaag), yaitu berupa : ----------------------------------------------------------------------------------------- Sebidang tanah berikut bangunan rumah milik PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Pasirluyu nomor 149 RT. 04/RW. 05 Kecamatan Regol Kota Bandung.-----------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya dalamjperkara ini ;----------------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA :
1. Menerima
dan
mengabuJkan
gugatan
PARA
PENGGUGAT
untuk
seluruhnya ;-----------------------------------------------------------------------------------2. Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut diatas ;-------------------------------------3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 633 m2 dari luas tanah 1133 m2 setelah dikurangi kurang lebih 500 m2 tanah yang disewakan kepada pihak lain, tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin, atas nama PENGGUGAT 1 (Haji Soebara), terletak di :--------------------------------------------------------------------------------------
Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat;------------------------------
-
Kotamadya Daerah Tingkat II
: Bandung ;--------------------------------
-
Wilayah
: Ujungberung ;---------------------------
-
Kecamatan
: Arcamanik ;------------------------------
-
Kelurahan
: Sukamiskin ;-----------------------------
4. Menerima dan mengabulkan Sita Jaminan ( Revindicatoir Beslag ) terhadap objek perkara aquo yaitu tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 633 m2 dari luas tanah 1133 m2 setelah dikurangi kurang lebih 500 m2 tanah yang disewakan kepada pihak lain oleh PARA PENGGUGAT, Sertifikat Hak Milik No. 926/Kelurahan Sukamiskin tercatat atas nama PENGGUGAT 1 ( Haji Soebara ), terletak di :-----------------------------------------------------------------------
Propinsi Daerah Tingkat I
: Jawa Barat;------------------------------
-
Kotamadya Daerah Tingka II
: Bandung ;--------------------------------
Halaman 17 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
-
Wilayah
: Ujungberung ;---------------------------
-
Kecamatan
: Arcamanik;-------------------------------
-
Kelurahan
: Sukamiskin;-----------------------------
5. Menerima dan mengabulkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik PARATERGUGAT ( Consetvatoir Beslag ), yaitu : Sebidang tanah berikut bangunan rumah milik PARA TERGUGA"1" yang terletak di Jalan Pasirluyu nomor 149 RT. 04/RW. 05 Kecamatan Regol Kota Bandung ;--------------------------------------------------------------------------------
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar dan baik ;---------------------------------------------------------------------------------------------
7. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, baik secara
sendiri-sendiri
ataupun
dengan
cara
bersama-sama
telah
melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( onrechtmatigedaad ) terhadap PARA PENGGUGAT, yang karena dibuatkannya Akta PPJB No. 34 tanggal 16 April 1997 dan Akta Perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 mengakibatkan penggunaan tanah sebagai jalan masuk pada komplek perumahan senam indah secara tidak sah dan melawan hukum ; --------------
8. Meyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 dan Akta Perjanjian Ijin Menggunakan Tanah No. 35 tanggal 16 April 1997 dengan segala akibat hukumnya ; -------------------------------------------------------
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 3.778.300,000,- ( tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tigaratus ribu rupiah ) secara tunai, sekaligus dan seketika, karena PARA PENGGUGAT sejak 16 April 1997 sampai dengan gugatan ini dibuat-kan tidak dapat menikmati harta miliknya sendiri ; ----------------------------------------
Halaman 18 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ), secara tunai, sekaligus dan seketika ; ---------------------------------------------------------------------------------------
11. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau Pihak lain yang menguasai dan atau menggunakan tanah hak milik seluas 170 m2 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 16 April 1997 dan tanah seluas 358 m2 sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Ijin Menggunakan Tanah No. 35 tanggal 16 April 1997 agar mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT ; -----------------------
12. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT agar membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) per hari secara tunai, sekaligus dan seketika, jika PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai untuk tidak melaksanakan isi putusan setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ; -------------------------------------
13. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoorbaar bij voorraad) meskipun diajukan upaya hukum banding, bantahan, kasasi maupun upaya hukum lainnya ; ----------------------------------------------------------
14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbui dalam perkara ini ;------------------------------------------
Atau : -
Apabila Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri KIs. IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).----------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 19 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal, 26 Nopember 2014, Nomor : 175/Pdt/G/2014/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI DALAM PROVISI -
Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;---------------------
DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;----------------------------------
DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;---------------------------------------------------------------------------------------
DALAM REKONVENSI -
Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;---------------------------------------------------------------------------------------
DALAM KONVENSI/REKONVENSI -
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah)----------
Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Desember 2014 , bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 175/Pdt.G/2014/PN.Bdg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; --------------------------------Membaca
risalah
pemberitahuan
pernyataan
banding
Nomor
:
175/PDT/G/2014/PN.Bdg jo Nomor : 141/Pdt.B/2014/PN.Bdg, dibuat oleh Boy Ivan Anjaya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at tanggal 02 Januari 2015 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding ;
Halaman 20 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 16 Desember 2014 ; ------------------------------------Membaca pemberitahuan penyerahan Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II , yang ditujukan kepada Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 02 Januari 2015, sedangkan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; --------------------------------Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) Nomor : 175/Pdt.G/2014/PN.Bdg jo Nomor : 141/Pdt.B/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, kepada Para Terbanding semula Tergugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Januari 2015, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 175/Pdt.G/2014/ PN.Bdg; dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung untuk diperiksa pada tingkat banding ; -------------------------------------------------------Membaca dan memperhatikan jawaban gugatan tertanggal 25 Juni 2014, yang berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------
DALAM KONPENSI DALAM PROVISI Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak tegas dalil-dalil dan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, karena selain tidak ada hal-hal yang mendesak untuk dikabulkan, tuntutan provisi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, yang baru bisa diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara. Justru apabila hal tersebut dikabulkan terutama tuntutan penutupan jalan umum yang dijadikan akses masuk perumahan, maka dikhawatirkan hal tersebut akan menambah masalah baru dan gejolak di masyarakat perumahan Senam Indah, apalagi dalam kondisi negara kita yang sedang menghadapi Pilpres 2014. Hal ini justru dikhawatirkan akan dipergunakan oleh pihak ketiga yang dapat memanfaatkan situasi tidak kondusif tersebut untuk kepentingan kelompok atau golongannya. --------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 21 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
DALAM EKSEPSI : 1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, karena didalam gugatannya Para Penggugat masih mencantumkan Euis Darliah sebagai pihak dalam perkara ini. --------------------------------------------------------------------------------Perlu diketahui, Euis Darliah tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara aquo, karena Euis Darliah sebagai salah satu anak/ahli waris dari H.Solihin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum gugatan ini diajukan. Dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan ahli waris Almh. Euis Darliah dalam perkara ini yaitu sdri.Cucu Srimulyati, sdr.Satriana dan sdr.Hamdan Satriadi.-----------------------------------------------------------------------------Selain itu, dalam posita butir 27, Para Penggugat mendalilkan melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat NO.029/S/MHS&A/X/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang pada intinya memohon dilakukan mediasi antara Penggugat 1 dengan Para Tergugat atau pihak-pihak lain yang telah menggunakan bidang tanah sebagaimana dalam akta.Perjanjian Pinjam Pakai No.35 tanggal 16 April 1997. Namun permohonan tersebut tidak ditanggapi oieh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. ---------------------------Dari kedua fakta dan uraian tersebut diatas, seharusnya dalam gugatannya Para Penggugat secara hukum harus pula memasukan/mengikut sertakan ahli waris Almh. Euis Darliah dan pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung dan atau pihak lain yang juga menikmati dan menggunakan tanah Para Penggugat. Bahwa, dengan tidak digugat dan tidak diikut sertakannya pihak-pihak tersebut diatas, maka terbukti gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak.-------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan tidak ditariknya pihak lain yang berkepentingan atas
tanah
tersebut (para ahli waris Almh. EUIS DARLIAH ) maka secara hukum gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak.------------------------------------
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( Obscuur libel);-------------------------------------a.
Didalam posita dan petitum gugatannya sebagai mana terurai pada butir 19, Penggugat telah mendalilkan bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Pengugat 1 dengan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam akta
Halaman 22 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.34 dan Akta Perjanjian No.35 keduanya dibuat tanggal 16 April 1997,mohon dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun dislsi lain, anehnya tuntutan tersebut bertolak belakang dengan tuntutan lainnya yang masih diuraikan pada bagian posita sebagaimana uraian posita butir 29, dimana Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi tanah yang dfhitung sebesar Rp.1.266.000.000 (satu milyar duaratus enam puluh enam juta rupiah) untuk tanah seluas 600 M2 yang dikomplain Para Penggugat telah digunakan oleh Para Tergugat quod non. Sehingga apabila ditambah kerugian lainnya Para Penggugat menuntut ganti rugi tanah sebesar total Rp.3.278.300.000,- (tiga milyar duaratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus rupiah). Bahkan, didalam petitumnya Para Penggugat mencantumkan kembali kedua tuntutan yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda, sebagaimana yang terurai pada petitum butir 8 dan petitum butir 9.----------------------------------------------------------------------------
Bahwa kedua posita dan kedua petitum yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut, terbukti adalah dua permasalahan hukum dan dua perbuatan Hukum yang mempunyai akibat hukum yang berbeda dan masing-masing bertolak belakang. Dengan demikian tidak dapat disatukan dalam sebuah posita atau petitum yang sama, karena dampak hukumnya justru menimbulkan ketidakjelasan tentang sikap yang diinginkan/dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara aquo. Apakah meminta pembatalan dengan konsekwensi tanah kembali kepada pemiliknya (status quo) atau meminta ganti rugi dengan konsekwensi hukum Para Penggugat melepaskan haknya. Sehingga apabila Para Penggugat meminta ganti kerugian senilai tanah yang dituntut, maka menjadi sangat tidak berdasar apabila dalam posita dan petitumnya Para Penggugat masih meminta untuk dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanalfi milik Para Penggugat seluas 633 M2 sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak 'Milik No.926/kelurahan Sukamiskin atas nama Penggugat I ( Haji Soebara ) sebagaimana diuraikan pada Petitum butir 1. ------------------------
Halaman 23 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Lebih janggal lagi, disisi lain pada petitum butir 8 dan petitum butir 9, Para Penggugat meminta Pembatalan Akta No.34 dan Akta No.35. tapi disisi lain meminta juga ganti rugi tanah sebesar Rp.2.000.000;- ( dua juta rupiah per meter persegi ) dengan total s;besar Rp.3,278.300.000,- (tiga milyar duaratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus -upiah ), dan yang lebih tidak masuk diakal selain meminta ganti rugi tanah pada posita dan petitum yang lain yaitu petitum butir 11 Para Penggugat menuntut Para Tergugat atau pihak lain yang menguasai atau menggunakan objek sengketa untuk mengembalikan kepada Para Penggugat.---------------------Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak jelas (.Obscuur Libel ), Para Penggugat tidak mempunyai sikap yang jelas mengenai apa yang ingin dituntut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat.------------------------
b.
Bahwa, selain itu dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas, mana batas-batas tanah yang telah diikat oleh perjanjian Pengikatan Jual Beli No.34 dan mana batas-batas tanah yang menjadi objek perjanjian pinjam pakai yang diatur/tertuang dalam Akta NO.35 keduanya dibuat tanggal 16 April 1997. Dalam posita maupun petitum gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo. Hal ini sangatlah beralasan mengingat tuntutan terhadap objek tanah harus dirinci tentang batas-batasnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl No.ll49K/Sip/1975 tanggal 17 April
1979 yang menyatakan : " Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas, tentang letak,batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". ---------------------------------------------------------------------Hal ini sesuai pula dengan pasal 8 RV, yang menyatakan :--------------------Bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan,tertentu,demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), salah satunya yaitu : " tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan objek gugatan Para Penggugat, mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas". --------------------------------------------------------------------------
Halaman 24 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Dengan tidak dicantumkannya hal-hal tersebut dalam gugatan maka secara hukum berakibat gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel).-------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard/NO ).-------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat imohon agar apa yang terurai dalam eksepsi terurai dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam bagian pokok perkara ini.---------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dalil gugatan Para Penggugat, maka perlu kami sampaikan terlebih dahulu maksud dari gugatan Para Penggugat yaitu :---------------------------------------------------------------a.
Penggugat telah mendalilkan bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Pengugat 1 dengan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.34 dan Akta Perjanjian No.35 keduanya dibuat tanggal 16 April 1997 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat,mohon dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, karena Para Penggugat merasa belum dan tidak pernah menerima uang pembelian tanah seluas 170 M2 dari Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam akta Pengikatan Jual Beli No.34 tangga! 16 April 1997. ------------------------------------------------Sedangkan Proses Pembuatan Akta Pinjam Pakai No.35 tanggal 16 April 1997 bertentangan dengan ketentuan pasal 1740 KUH Perdata, karena perjanjian pinjam pakai tersebut tidak ada jangka waktunya.----
Halaman 25 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
b.
Bahwa, akibat dari hal tersebut Para Penggugat menuntut akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.34 dan Akta Perjanjian No.35 keduanya dibuat tanggal 16 April 1997,mohon dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.clan selain itu Para
Penggugat
menuntut
pula
ganti
rugi
tanah
sebesar
Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah per meter persegi ) dengan total sebesar Rp.3.278.300.000,- (tiga milyar duaratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus rupiah ).----------------------------------------------------------------
4. Bahwa uraian-uraian tersebut diatas,t/dok benar. dalil gugatan Para Penggugat yang merasa masih memiliki tanah seluas 633 M2 yang menjadi objek perkara aquo, dimana tanah tersebut bagian dari sertifikat Hak Milik No.926/kelurahan Sukamiskin atas nama Penggugat I ( Haji Soebara ), adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:---------------------- Bahwa dari sejak awal sebelum dan dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli No. 34 dan akta perjajian pinjam pakai no. 35 tanggal 16 April 1997 Penggugat I telah mengetahui bahwa objek yang akan diperjanjikan tersebut akan dipergunakan oleh orang tua Para Penggugat sebagai jalan umum (jalan keluar masuk perumahan yang sekarang menjadi perumahan senam indah).--------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tidak benar untuk tanah seluas 170 M2 orang tua Para Penggugat belum melunasi pembelian tanah tersebut. Karena faktanya berdasarkan kwitansi 15 April 1997 atau satu hari sebelum akta no. 34 dibuat orang tua Para Penggugat telah melunasi harga pembelian tanah seluas 170 M2 tersebut berdasarkan kwitansi tertanggal 15 April 1997 yang dikuatkan oleh akta
No.
34
pasal
2
yang
menyatakan
pihak
pertama
sebelum
penandatanganan akta ini mengakui telah menerima jumlah uang tersebut dan oleh kedua belah pihak diakui akta ini berlaku pula sebagai penerimaan atau kwitansi yang sah. Dengan demikian secara hukum walaupun baru berbentuk pengikatan jual beli namun karena nilai jual beli tersebut telah dilunasi oleh orang tua Para Penggugat, maka secara hukum tanah seluas 170 M2 yang merupakan bagian dari SHM No. 926 /Kel. Sukamiskin telah menjadi milik orang tua Para Tergugat dan menjadi budel waris Aim. H. Solihin.--------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 26 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
-
Bahwa mengenai tanah seluas 358 M2 yang menjadi objek dalam perjanjian No. 35 tanggal 16 April 1997 maka tanah tersebut walaupun tetap masih menjadi milik Penggugat I namun Para Penggugat harus tunduk dan taat terhadap seluruh ketentuan yang telah diatur dan disepakati dalam akta tersebut , apalagi akta tersebut adalah akta otentik dan mengikat para pihak yang membuatnya dan merupakan bukti yang sempurna.--------------------------
-
Bahwa perlu Para Penggugat jelaskan tidak benar apabila akta perjanjian pinjam pakai No. 35 tanggal, 16 April 1997 mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan pasal 1740 KUH Perdata. Akta no. 35 tersebut secara hukum
sah
dan
mengikat
bagi
Para
Pihak
yang
membuat
dan
menandatanganinya berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata Jo. 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh salah satu pihak kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa proses dibuat dan ditandatanganinya akta no. 34 dan no. 35 sesuai prosedur hukum yang' berlaku yaitu dihadiri oleh para pihak dan sebelum ditandatangani dibacakan dan diterangkan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat dan setelah dimengerti baru ditandatangani oleh Para Pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.----------------------------------------
-
Bahwa dengan telah dibuat dan ditandata.nganinya perjanjian tersebut maka berakibat hukum para pihak yang membuat dan menandatanganinya tersebut harus tunduk dan taat melaksanakan seluruh kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya. Adapun kesepakatan yang harus dipatuhi dan dihormati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:-----------------------------pasal 1:
perjanjian untuk menggunakan jalan ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berlaku sampai dengan tanah tersebut dikemudian hari dipergunakan sebagai jalan atau untuk pelebaran jalan oleh pemerintah.----------------------
Pasal 3 : dengan dibuatnya perjanjian menggunakan jalan ini, pihak pertama maupun ahli warisnya baik sekaang maupun dikemudian-
Halaman 27 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
hari tidak akan menuntut ganti rugi atau pembayaran.apapun kepada pihak kedua atau pihak lain atau pihak yang diberi ijin oleh pihak kedua, kecuali apabila tanah tersebut dikemudian hari dipergunakan oleh pemerintah untuk ja an umum dan pemerintah memberikan ganti rugi maka ganti rugi tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pertama. Demikian pula untuk bagian tanah yang dimiliki oleh pihak kedua sebagaimana yang diuraikan didalam perjanjian pengikatan jual beli yang terurai dalam akta no. 34 tanggal 16 April 1997 tetap menjadi hak pihak kedua (orang tua para Tergugat.--------------------------------------------------------------Pasal 5 : pihak pertama (Para Penggugat) memberi jaminan kepada pihak kedua bahwa tanah yang diijinkan dipergunakan untuk ja^an tersebut adalah betul miliknya dan selanjutnya memberikan ijin atau jaminan kepada pihak kedua atau pihak lain yang diberi ijin oleh pihak kedua untuk menggunakan tanah tersebut sebagai jalan umum tanpa adanya gangguan / tuntutan dari pihak pertama atau ahli warisnya.--------------------------------------------------------------Pasal 6:
perjanjian ini harus dipenuhi oleh para pihak dan tidak berakhir atau tidak dapat dicabut kembali karena salah satu pihak meninggal dunia dan mengikat pada masing-masing para ahli warisnya.---------------------------------------------------------------------------
Pasal 7:
para pihak menjamin bahwa dikemudian hari tidak akan saling mengajukan gugatan dan / atau tuntutan apapun mengenai tanah yang dipergunakan sebagai jalan tersebut.--------------------------------
5. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil gugatan Para Penggugat butir 12 sampai 19 yang pada intinya menyatakan Perjanjian Pengikatan jual beli No.34 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanah No.35 tanggal 16 April 1997 cacat hukum, dan Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat. Dalil ini justru membuktikan Para Penggugat adalah pihak yang beritikad tidak baik, dengan mencari celah-celah hukum berusaha mengingkari dan melepaskan tanggung jawab hukum yang telah disepakati bersama dengan orang tua Para Tergugat. Bukankah orang tua Para Penggugat yang telah membeli dan melunasi tanah
Halaman 28 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
seluas 170 M2, juga sama-sama tidak menikmati keuntungan dari objek tanah tersebut. Hal ini karena orang tua Para Tergugat menyadari bahwa apa yang telah disepakatinya membawa konsekwensi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan haknya masih melekat sampai pemerintah memberikan ganti rugi yang layak atas objek tanah tersebut. Justru apa yang dilakukan qleh orang tua Para Tergugat adalah sebuah bentuk penghargaan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat umum (sesuai ketentuan pasal 6 UU.No.5 tahun 1960). Apalagi objek tanah tersebut saat ini tidak dipakai pribadi oleh Para Tergugat, namun dipakai sebagai jalan umum keluar masuk warga Perumahan Senam Indah sebagaimana dalil posita para Penggugat butir 11. Kalaupun Para Penggugat mempermasalahkan keberadaan tanah yang dipergunakan jalan umum tersebut mengapa hal tersebut tidak dilakukan jauhjauh sebelumnya, ketika H.Solihin /orang tua Para Tergugat masih hidup. Dan justru hal tersebut baru dilakukan setelah kurang lebih 17 tahun sejak dibuat dan ditandatanganinya kedua akta tersebut. Hal ini justru membuktikan bahwa Para Penggugat beritikad tidak baik dengan sengaja membiaijkan tanah tersebut
mempunyai
nilai
ekonomis,
baru
setelah
masyarakat
yang
menggunakan jalan tersebut betul-betul membutuhkan, Para Penggugat menggugat kembali keberadaan tanah tersebut, dengan harapan tuntutan tersebut dipenuhi oleh Para Tergugat atau oleh masyarakat umum komplek Perumahan Senam Indah. Hal ini ibarat Para Penggugat berusaha menjebak Para Tergugat maupun warga Perumahan Senam Indah untuk mengikuti kehendak/keinginan Para Penggugat. Fakta ini jelas terbukti ketika pada bulan April 2013 Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya pada saat itu secara arogan telah menutup paksa akses jalan masuk ke perumahan Senam indah dengan jalan membentangkan bambu-bambu besar/membuat portal dari bambu dengan tujuan masyarakat umum dan warga Perumahan Senam Indah tidak bisa masuk ke komplek karena gerbangnya ditutup secara sepihak oleh pihak Para Penggugat. Namun hal ini tidak berjalan lancar setelah aparat keamanan turut campur tangan menangani hal tersebut,untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.---------------------
6. Bahwa, karena tanah seluas 170 M2 milik Para Penggugat pada tanggal 15 April 1997 telah dibeli dan dilunasi oleh H .Solihin /orang tua Para Tergugat,
Halaman 29 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
maka dalil gugatan Para Penguggat butir 8 sampai 10 yang mendalilkan bahwa sisa tanah Para Tergugat adalah seluas 1133 M2, menjadi tidak berdasar dan haruslah ditolak. Hal ini sangat beralasan secara hukum karena walaupun masih dalam bentuk Pengkatan Jual Beli No.34 namun harga jual tanah yang dijual oleh Penggugat I kepada H.Solihin telah dilunasi. Dengan demikian tanah milik Penggugat I yang menjadi objek sengketa aquo dan dijadikan jalan masuk ke perumahan senam indah tidak lagi seluas, 633 M2 tetapi seluas 463 M2 dan 358 M2 diantaranya telah terikat dengan perjanjian Penggunaan Jalan sebagaimana tertuang dalam Akta No.35 tanggal 16 April 1997 yang masih mengikat para pihak maupun ahli warisnya sampai saat ini.---------------------------
7. Bahwa proses pembuatan AktaNo.34 dan akta .No.35 tanggal 16 April 1997, tersebut telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dimana TURUT TERGUGAT telah menjalankan tugas, fungsi dan perannya dengan benar. TURUT TERGUGAT selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai pengalihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam^Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 Jo. Pasa! 19 PP No. 10 tahun 1961 yang telah pula diberlakukan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; oleh karena segala bentuk pemindahan / pengalihan hak atas tanah yang dibuat oleh / dihadapan TURUT TERGUGAT adalah merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna (verplichte bewijs) tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, mengikat pula kepada semua pihak termasuk kepada PARA PENGGUGAT baik secara formil maupun materil. Sehingga oleh karenanya Akta No.34 dan Akta No.35 tanggal 16 April 1997 tersebut adalah sah menurut hukum, dan tidak ada pula alasan untuk dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. -----------------------------------------------------
8. Bahwa selanjutnya karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, terlebih tidak ada satu dictum pun dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT
Halaman 30 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
yang
menuntut/memerintahkan
TURUT
TERGUGAT
untuk
dihukum
membatalkan akta tersebut maupun untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo. -----------------------------------------------------------------9. Bahwa, selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.--------------------------
DALAM REKONPENSI
1. Bahwa Para Tergugat dalam konpensi mohon agar pada bagian rekonpensi ini disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonpensi / Para Penggugat dr, sedangakan Para Penggugat dalam konpensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi/ Para Tergugat dr. Sedangakan Turut Tergugat dalam konpensi disebut sebagai Turut Tergugat dalam rekonpensi/Turut Tergugat dr.---------------
2. Bahwa pada tanggal 16 April 1997 orang tua Para Penggugat dr dengan Tergugat I dr / H.Soebara, telah membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli tanah No.34 dan Akta Perjanjian Ijin Menggunakan Tanah No.35 keduanya dibuat dihadapan Notaris Henny Hendrawati,SH/ Turut Tergugat dr.-----------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa dalam Akta Pengikatan jual beli Tanah No.34 tersebut telah disepakati Orang tua Para Penggugat dr/ Alm.H.Solihin selaku pihak Pembeli.sepakat untuk membeli tanah milik Tergugat I dr/ H.Soebara seluas 170 M2 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.403/desa Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung atas nama H.Soebara.----------------------------------------4. Bahwa harga jual beli tanah tersebut disepakati seharga Rp.22.100.000,- dan harga jual beli tersebut telah dilunasi oleh orang tua Para Penggugat dr pada tanggal 15 April 1997 sehari sebelum akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dari kwitansi yang ditandatangani oleh H.Soebara tertanggal 15 April 1997 dan dikuatkan pula oleh akta No. 34 pasal 2 yang menyatakan pihak pertama sebelum penandatanganan akta ini mengakui telah menerima jumlah uang tersebut dan oleh kedua belah pihak
Halaman 31 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
diakui akta ini berlaku pula sebagai penerimaan atau kwitansi yang sah. Dengan demikian secara hukum walaupun baru berbentuk pengikatan jual beli namun karena nilai jual beli tersebut telah dilunasi oleh orang tua Para Penggugat dr, maka secara hukum tanah seluas 170 M2 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.403/desa Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung atas nama H.Soebara.-------------------------------------------------------Sekarang didalilkan oleh Para Penggugat dk/Para Tergugat dr menjadi SHM No. 926 /Kel. Sukamiskin telah menjadi milik orang tua Para Tergugat dan menjadi budel waris Alm. H. Solihin.----------------------------------------------------------
5. Bahwa, Bersamaan dengan dibuatnya akta Pengikatan Jual Beli No.34, pada hari dan tanggal serta dihadapan Notaris yang sama orang tua Para Penggugat dr/ Alm.H.Solihin dengan Tergugat I dr/H.Soebara, telah pula membuat dan menandatangani Akta
No.35
yaitu
Perjanjian
Akta
Perjanjian
Ijin
Menggunakan Tanah
No.35 keduanya dibuat dihadapan Notaris Henny
Hendrawati,SH/ Turut Tergugat dr. ----------------------------------------------------------Bahwa dalam Akta Perjanjian Ijin Menggunakan Tanah tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------pasal 1 : perjanjian untuk menggunakan jalan ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berlaku sampai dengan tanah tersebut dikemudian hari dipergunakan sebagai jalan atau untuk pelebaran jalan oleh pemerintah ---------------------------------------Pasal 3 : dengan dibuatnya perjanjian menggunakan jalan ini, pihak pertama maupun ahli warisnya baik sekaang maupun dikemudian hari tidak akan menuntut: ganti rugi atau pembayaran apapun kepada pihak kedua atau pihak lain atau pihak yang diberi ijin oleh pihak kedua, kecuali apabila tanah tersebut: dikemudian hari dipergunakan oleh pemerintah untuk jalan umum dan pemerintah memberikan ganti rugi maka ganti rugi tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pertama. pemikian pula untuk bagian tanah yang dimiliki oleh pihak kedua sebagaimana yang diuraikan didalam perjanjian pengikatan jual beli yang terurai dalam akta no. 34 tanggal 16 April 1997 tetap menjadi hak pihak kedua (orang tua para Tergugat. -----------------------
Halaman 32 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Pasal 5 : pihak pertama (Para Penggugat) member! jaminan kepada pihak kedua bahwa tanah yang diijinkan dipergunakan untuk jalan tersebut adalah betul miliknya dan selanjutnya memberikan ijin atau jarrrinan kepada pihak kedua atau pihak lain yang diberi ijin oleh pihak kedua untuk menggunakan tanah tersebut sebagai jalan umum tanpa adanya gangguan / tuntutan dari pihak pertama atau ahli warisnya.--Pasal 6 : perjanjian ini harus dipenuhi oleh para pihak dan tidak berakhir atau tidak dapat dicabut kembali karena salah satu pihak meninggal dunia dan mengikat pada masing-masing para ahli warisnya.------------------Pasal 7 : para pihak menjamin bahwa dikemudian hari tidak akan saling mengajukan gugatan dan / atau tuntutan apapun mengenai tanah yang dipergunakan sebagai jalan tersebut. pasal 1 : perjanjian untuk menggunakan jalan ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berlaku sampai dengan tanah tersebut dikemudian hari dipergunakan sebagai jalan atau untuk pelebaran jalan oleh pemerintah -------------------------------------------------------------Pasal 3 : dengan dibuatnya perjanjian menggunakan jalan ini, pihak pertama maupun ahli warisnya baik sekaang maupun dikemudian hari tidak akan menuntut ganti rugi atau pembayaran apapun kepada pihak kedua atau pihak lain atau pihak yang diberi ijin oleh pihak kedua, kecuali apabila tanah tersebut dikemudian hari dipergunakan oleh pemerintah untuk jalan umum dan pemerintah memberikan ganti rugi maka ganti rugi tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pertama. Demikian pula untuk bagian tanah yang dimiliki oleh pihak kedua sebagaimana yang diuraikan didalam perjanjian pengikatan jual beli yang terurai dalam akta no. 34 tanggal 16 April 1997 tetap menjadi hak pihak kedua (orang tua para Tergugat.-------Pasal 5 : pihak pertama (Para Penggugat) member! jamman kepada pihak kedua bahwa tanah yang diijinkan dipergunakan untuk jalan tersebut adalah betul miliknya dan selanjutnya memberikan ijin atau jaminan kepada pihak kedua atau pihak lain yang diberi ijin oleh pihak kedua untuk menggunakan tanah tersebut sebagai jalan umum tanpa adanya gangguan / tuntutan dari pihak pertama atau ahli warisnya.---
Halaman 33 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Pasal 6 : perjanjian ini harus dipenuhi oleh para pihak dan tidak berakhir atau tidak dapat dicabut kembali karena salah satu pihak meninggal dunia dan mengikat pada masing-masing para ahli warisnya.------------------Pasal 7 : para pihak menjamin bahwa dikemudian hari tidak akan saling mengajukan gugatan dan / atau tuntutan apapun mengenai tanah yang dipergunakan sebagai jalan tersebut.----------------------------------6. Bahwa, Bahwa proses dibuat dan ditandatanganinya akta no. 34 dan no. 35 sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu dihadiri oleh para pihak dan sebelum ditandatangani dibacakan dan diterangkan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat dan setelah dimengerti baru ditandatangani oleh Para ,Pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian berdassarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata Jo. 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah ol^h kedua belah pihak mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh salah satu pihak kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. dengan telah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka berakibat hukum para pihak yang membuat dan menandatanganinya tersebut harus tunduk dan taat melaksanakan seluruh kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya.---------------------------------------
7. Bahwa, Para Tergugat dr beritikad tidak baik, dengan mencari celah-celah hukum berusaha mengingkari dan melepaskan tanggung jawab hukum yang telah disepakati bersama dengan orang tua Para Penggugat dr seolah tanah tersebut masih menjadi hak miliknya. Padahal orang tua Para Penggugat dr yang telah membeli dan melunasi tanah seluas 170 M2, juga sama-sama tidak menikmati keuntungan dari cbjek tanah tersebut,malah digugat oleh H.Soebara/ Tergugat I dr dan objek gugatan tersebut adalah tanah yang telah dibeli oleh H.Solihin/ orang tua Penggugat dr. Padahal H.Solihin dan Para Penggugat dr selaku ahli warisnya menyadari bahwa apa yang telah disepakatinya membawa konsekwensi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan haknya masih melekat sampai pemerintah memberikan ganti rugi yang layak atas objek tanah tersebut. Justru apa yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dr
Halaman 34 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
adalah sebuah bentuk penghargaan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat umum ( sesuai ketentuan pasal 6 UU.No.5 tahun 1960 ). Apalagi objek tanah tersebut saat ini tidak dipakai pribadi oleh Para Pengugg,at dr, namun dipakai sebagai jalan umum keluar masuk warga Perumahan Senam Indah sebagaimana dalil posita para Penggugat dk butir 11.---------------------------
8. Bahwa tindakan Para Tergugat dr yang menuntut pengembalian tanah seluas 170 M2 yang telah dibeli oleh orang tua Para Penggugat dr dan meminta kembali tanah seluas 358 M2 yang telah disepakati bersama dihadapan Notaris/Turut Tergugat dr untuk dijadikan dan dipergunakan sebagai jalan umum, adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang dampaknya merugikan Para Penggugat dr maupun kepentingan
umum
masyarakat
/Penghuni
Perumahan
Senam
Indah.
Arcamanik. Apalagi tuntutan tersebut dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur hukum dengan cara menutup jalan umum tersebut dengan balokbalok bambu dan membuat portal bambu dengan tujuan masyarakat umum dan warga Perumahan Senam Indah tidak bisa. masuk ke komplek karena gerbangnya ditutup secara sepihak oleh pihak Para Penggugat yang dilakukan pada beberapa kali pada bulan April 2013.------------------------------------------------9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dr tersebut tentunya berakibat merugikan Para Penggugat dr dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Adapun
kerugian material akibat perbuatan dan gugatan yang diajukan Para
Tergugat dr adalah sebagai berikut: Kerugian Material.--------------------------------Para Penggugat harus membayar biaya kantor Pengacara untuk menghadapi gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk baik di dalam maupun di luar pengadilan yang besarnya sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ). Kerugian Imaterial.--------------------------------------------------------------------------------Terganggunya konsentrasi Para Tergugat dan adanya tuntutan dan ketidak percayaan dari pihak Penghuni komplek senam indah, seolah-olah hal ini akibat dari perbuatan dari orang tua Para Penggugat dr, yang apabila dinilai tidak kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) .---Oleh karena itu para Penggugat Mohon agar Para Tergugat dr secara tanggung
Halaman 35 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
renteng
untuk
dihukum
membayar
ganti
kerugian
Material
sebesar
Rp.100.000.0000,- (seratus juta rupiah) ditambah ganti kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.---------------------------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah wajar secara hukum apabila Para penggugat di mohon dinyatakan/ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 170 M2 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.34 tanggal 16 April 1997 yang dibuat dihadapan Henny Hendrawati,SH. Notaris di Bandung yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.403/desa Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung atas nama H.Soebara. dan Sekarang didalilkan oleh Para Penggugat dk/Para Tergugat dr menjadi SHM No. 926 /Kel. Sukamiskin karena telah menjadi milik orang tua Para Tergugat dan menjadi budel waris Alm. H. Solihin.----------------------------------------------------
11. Bahwa, untuk menghindari agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia, Para Penggugat dr mohon agar Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakan sita jaminan/conservatoir beslagterhadap :------------------------------------------------------------------------------------ Sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat I dk/Tergugat I dr yang terletak di Gang Raden Jibja nomor 9/211 B,RT.002 RW.002 Kecamatan, Kiaracondong Bandung.---------------------------------------------------------------------- Sebidang tanah seluas 1133 M2 sebagaiman tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.926/ kelurahan Sukamiskin atas nama H.Soebara.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 175/Pdt.G/2014/PN.Bdg diajukan oleh Pihak Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 09 Desember 2014 , pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------
Halaman 36 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat menyatakan banding dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan
terhadap
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
No.
175/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 26 Nopember 2014, yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung /Tingkat Pertama telah memutus perkara tanpa memberikan rasa keadilan ;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pihak Terbanding
semula Tergugat dan Turut
Terbanding semula Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 175/Pdt.G/2014/PN.Bdg, memeriksa dan membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam Memori Banding Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada dasarnya tidak mengungkap hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan Memori Banding merupakan tanggapan atas putusan tersebut atas dasar hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Pembanding
I dan
Pembanding II telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 175/Pdt.G/2014/PN.Bdg, tanggal 26 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut patut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; ---------------------------------------------------------------------
Halaman 37 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------------
Mengingat
ketentuan
hukum
dan
perundang-undangan
yang
bersangkutan ;-------------------------------------------------------------------------------------------
MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ; --------------------------------------------------- Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
:
175/Pdt.G/2014/PN.Bdg, tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat banding Sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Kamis tanggal 23 April 2015, oleh kami KAREL TUPPU, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan H. LEXSY MAMONTO, SH.MH dan H. EDWARMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 132/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 30 Maret 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari Selasa tanggal 28 April 2015 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
Halaman 38 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg
umum
oleh
Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi
oleh
Hakim -Hakim
Anggota serta dibantu oleh SUKIRMAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadir oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .-----------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
ttd
ttd
H. LEXSY MAMONTO,.S.H,.M.H
KAREL TUPPU, SH.MH
ttd
H. EDWARMAN, SH
Panitera Pengganti ttd
S U K I R M AN, SH
Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.
5.000,
Materai ………………………….
6.000,-
Rp.
Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 39 dari 39 Pts. No: 132/Pdt/2015/PT.Bdg