P U T U S A N NOMOR: 450/PID.SUS/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: 1. Nama Lengkap
:
BUDIONO HALIM.
Tempat lahir
:
Kisaran.
Umur/Tgl lahir
:
68 Tahun/27 Nopember 1945.
Jenis kelamin
:
Laki-laki.
Kebangsaan
:
Indonesia.
Tempat tinggal
:
Jalan. Iman Bonjol No. 374/19 Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
Agama
:
Budha.
Pekerjaan
:
Wiraswasta (Direktur Utama PT. PRABA YOGYA/Ketua Perguruan Diponegoro Kisaran.
Pendidikan
:
SMA.
2. Nama Lengkap
:
HENRY SUTARDYN.
Tempat lahir
:
Kisaran.
Umur/Tgl lahir
:
62 Tahun/11 Januari 1952.
Jenis kelamin
:
Laki-laki.
Kebangsaan
:
Indonesia.
Tempat tinggal
:
Jalan Panglima Polem No. 3 Lk II Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Agama
:
Budha;
Pekerjaan
:
Wiraswasta/Pimpinan Dipenegoro Kisaran.
Pendidikan
:
SMA;
3. Nama Lengkap
:
EDDY SURYADI.
Perguruan
Halaman 1 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Tempat lahir
:
Kisaran.
Umur/Tgl lahir
:
74 Tahun/20 September 1940.
Jenis kelamin
:
Laki-laki.
Kebangsaan
:
Indonesia.
Tempat tinggal
:
Jalan. Pramuka No. 9/28 Lingkungan II Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
Agama
:
Budha.
Pekerjaan
:
Direktur PT. PRABHA YOGYA/Bendehara Perguruan Diponegoro Kisaran.
Pendidikan
:
SMA.
4. Nama Lengkap
:
WILIAN.
Tempat lahir
:
Kisaran.
Umur/Tgl lahir
:
69 Tahun/02 Maret 1944.
Jenis kelamin
:
Laki-laki.
Kebangsaan
:
Indonesia.
Tempat tinggal
:
Jalan. Multatuli No. 7 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan.
Agama
:
Budha;
Pekerjaan
:
Wiraswasta YOGYA).
Pendidikan
:
SMA;
(Direktur
PT.
PRABHA
Para Terdakwa selama persidangan didampingi Tim Penasihat Hukum Saudara Leo L.Napitupulu, S.H, M.Hum,Nurliana Ritonga, S.H, M.Hum dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H masing-masing Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Leo L.Napitupulu, S.H, M.Hum & Rekan yang berkantor di Jalan Jend.A.Yani Nomor 29 Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2014; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan: 1. Penyidik khusus untuk Terdakwa Hendry Sutardyn dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d 21 Oktober
2014,
ditangguhkan sejak tanggal 8 Oktober 2014, sedangkan Terdakwa lainnya tidak dilakukan penahanan;
Halaman 2 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
2. Penuntut Umum dengan Tahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2014 s/d 12 Nopember 2014; 3. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan tahanan Kota sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d 10 Desember 2014; 4. Ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 04 Desember 2014; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca
berkas perkara banding Nomor 450/PID.SUS/2015/
PT.MDN tanggal 28 Juli 2015; Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/ Pid.Sus/ 2014/PN.Kis, tanggal 28 Mei 2015 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 24 Oktober 2014, nomor Reg-Perkara:PDM-105/ Kisar/Ep.2/10/2014 yang berbunyi sebagai berikut: Pertama: Bahwa mereka Terdakwa 1. Budiono Halim, Terdakwa 2. Hendry Sutardyn, Terdakwa 3. Eddy Suryadi dan Terdakwa 4. Wilian pada tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan Diponegoro No. 125 Kisaran, Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan, memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada tahun 1963 berdiri Yayasan Pantiyogya sesuai dengan Akte Notaris Ong Kiem Lian Nomor: 166 tanggal 19 Juli 1963 yang maksud dan tujuan yayasan ialah menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran mulai dari tingkat Sekolah Rendah sampai dengan Tingkatan Atas, dengan susunan Pengurus: Ketua: Tin A Hie, Wakil Ketua: Kwek Peng Ang, Sekretaris: Tjin Sin Weng, Bendahara: Tio Sung Min, Pembantupembantu: Ho Pek Hoa, Ng Tek Lim dan Tioe Pak Hok; Bahwa sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 3 tanggal 01 Halaman 3 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Oktober 1970 adanya pergantian Pengurus Yayasan Pantiyogya yaitu: Ketua: Djuanda, Wakil Ketua: Wilian, Sekretaris: Eddy Suryadi, Bendahara: Sudiro Wijaya, Komisaris-Komisaris: Taswin, Eddyanto dan Halim Budiono; Bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Notaris Kusmulyanto Ongko Nomor: 60 tanggal 15 September 1976 Yayasan Pantiyogya berubah nama menjadi “Yayasan Perguruan Diponegoro” dengan mengangkat dan menetapkan Pengurus: Ketua: Halim Budiono, Wakil Ketua: Kusnan, Sekretaris: Eddy Suryadi, Bendahara: Djuanda, Komisaris-Komisaris: Eddyanto, Willian, Handoko, Taslim Lesmana dahulu bernama Ng Tek Lim, Sudiro Wijaya; Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2002 Yayasan Perguruan Diponegoro dibubarkan oleh Kusnan, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 sesuai dengan Akte Pembubaran Nomor: 1 tanggal 01 Agustus 2002 lalu ditunjuk Kusnan sebagai penyelesai (liquidator) yang akan melaksanakan penyelesaian atas segala sesuatu yang berkenaan dengan pembubaran Yayasan Perguruan Diponegoro, dan pada tanggal 01 Agustus 2002 oleh Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Kusnan mendirikan P.T. Prabha Yogya sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas dengan Nomor: 02 tanggal 01 Agustus 2002 yang menjalankan usaha di bidang Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan, kemudian pada tanggal yang sama 01 Agustus 2002 Kusnan selaku liquidator Yayasan Perguruan Diponegoro melakukan penyerahan seluruh asset milik bekas Yayasan Perguruan Diponegoro berkedudukan di Kisaran baik harta tetap maupun harta yang bergerak milik yayasan yang terdapat di Kisaran kepada Terdakwa 1 dan Kusnan selaku Direktur Utama dan Komisaris P.T. Prabha Yogya; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Kusnan selaku Para Direksi dan Pemegang Saham dari P.T. Prabha Yogya membuat Pernyataan di hadapan Notaris Nomor: 6265/L/2002 tanggal 01 Agustus 2002 menyatakan Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Kusnan telah menerima seluruh asset baik yang bergerak maupun yang tetap milik Yayasan Perguruan Diponegoro yang apabila perseroan memperoleh laba atau dividen termasuk asset-asset baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh tidak dapat diambil atau dimiliki secara pribadi dan juga tidak akan mengalihkannya kepada siapapun juga, dan kesemuanya adalah tetap menjadi milik perseroan; Bahwa sesuai dengan Surat Departemen Hukum Dan Hak Azazi Manusia R.I. Nomor: C-29011HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 Oktober 2005 P.T. Prabha Yogya mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, lalu Halaman 4 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Terdakwa 1 selaku Direktur Utama P.T. Prabha Yogya, Terdakwa 4 dan Terdakwa 3 selaku Direktur P.T. Prabha Yogya dan Kusnan selaku Komisaris P.T. Prabha Yogya mendirikan
suatu lembaga pendidikan bernama
Perguruan Diponegoro Kisaran yang berkedudukan di Kisaran sesuai dengan Penegasan Notulen Rapat Nomor: 34 tanggal 30 Desember 2005, yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan menetapkan Pengurus sebagai berikut: Ketua: Budiono Halim, Wakil Ketua: Wilian, Sekretaris: Kusnan dan Bendahara: Eddy Suryadi dan mengangkat Pimpinan Perguruan: Hendry Sutardyn; Bahwa Terdakwa 2 sebagai Pimpinan Perguruan Diponegoro Kisaran bertugas melakukan pengawasan dan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan dan bertanggungjawab langsung kepada pengurus Perguruan Diponegoro Kisaran dan dalam meneyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Perguruan Diponegoro Kisaran Terdakwa 2 bersama-sama
dengan
Kepala
Sekolah
mengawasi
jalannya
teknis
pendidikan, melaksanakan koordinasi baik mengenai hari libur sekolah, jadwal ujian, kegiatan ekstrakurikuler kepada masing-masing satuan pendidikan serta mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan; Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dikelola oleh Terdakwa 2 sebagai Pimpinan Perguruan Diponegoro Kisaran itu dilaporkan kepada Terdakwa 1. dalam bentuk lisan yang disampaikan dalam Rapat Pengurus Perguruan Diponegoro Kisaran dimana pelaporan keuangan tersebut dilaporkan pertahun pelajaran yakni pertengahan tahun di bulan Juli ke bulan Juli tahun berikutnya dan rapar tersebut tidak ada dibuatkan berita acara rapatnya, dan pelaksanaan rapat itu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Pimpinan Perguruan Diponegoro Kisaran dalam hal ini Terdakwa 2 dilaksanakan di Kantor Perguruan Diponegoro Kisaran dengan dihadiri oleh Pengurus Perguruan Diponegoro Kisaran yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4; Bahwa Terdakwa 1 mengangkat kepala sekolah di semua tingkatan yaitu Saksi Asmaliah sebagai Kepala Sekolah TK, Saksi Drs. Djaidin Sirait sebagai Kepala Sekolah SD, Saksi Aysan Surya S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP, Saksi Drs. Azwar AR, S.H. sebagai Kepala Sekolah SMA dan Saksi Arnold Siringo-ringo, S.E. sebagai Kepala Sekolah SMK; Halaman 5 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Dimana dalam terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tersebut terhadap murid-murid yang sudah menyelesaikan pendidikan maka diterbitkan ijazah yang ditanda-tangani oleh masing-masing Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK; Bahwa sejak bubarnya Yayasan Perguruan Diponegoro penyelenggaraan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK tetap dilaksanakan sampai
dengan
berdirinya
Perguruan
Diponegoro
Kisaran
yang
meyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang mana Terdakwa 2 dalam pengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Perguruan Diponegoro Kisaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Asahan
dengan
melampirkan
Izin
Opreasional
Yayasan
Perguruan Diponegoro yang telah dibubarkan dan tidak ada memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan bahwa Yayasan Perguruan Diponegoro telah dibubarkan; Bahwa di dalam setiap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
tentang
mencantumkan
Izin
“Surat
yayasan/penyelenggara berdasarkan
Surat
Operasional Keputusan sekolah
Kementrian
Perguruan ini
atau
tidak
boleh
badan
Pendidikan
Diponegoro dialihkan
swasta
dan
Kisaran kepada
lainnya”,
Kebudayaan
dan
Nomor:
1574/D1/KP/2013 tanggal 21 Maret 2013 menjelaskan “pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat menggantikan Yayasan” dan berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-213 tanggal 07 Desember 2011 menjelaskan Yayasan Perguruan Diponegoro belum terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan, maka tata cara pembubaran dilakukan sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan terhadap sisa likuwidasi harus diserahkan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar, sehingga pendirian P.T. tidak dapat menggantikan yayasan, karena walaupun mempunyai persamaan sebagai badan hukum tetapi P.T. tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang P.T. sedangkan yayasan tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, selain itu P.T. bersifat mencari keuntungan sedangkan yayasan bersifat sosial; Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Halaman 6 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Atau Kedua: Bahwa mereka Terdakwa 1. Budiono Halim, Terdakwa 2. Hendry Sutardyn, Terdakwa 3. Eddy Suryadi dan Terdakwa 4. Wilian pada tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan Diponegoro No. 125 Kisaran, Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada tahun 1963 berdiri Yayasan Pantiyogya sesuai dengan Akte Notaris Ong Kiem Lian Nomor: 166 tanggal 19 Juli 1963 yang maksud dan tujuan yayasan ialah menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran mulai dari tingkat Sekolah Rendah sampai dengan Tingkatan Atas, dengan susunan Pengurus: Ketua: Tin A Hie, Wakil Ketua: Kwek Peng Ang, Sekretaris: Tjin Sin Weng, Bendahara: Tio Sung Min, Pembantupembantu: Ho Pek Hoa, Ng Tek Lim dan Tioe Pak Hong; Bahwa sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 3 tanggal 01 Oktober 1970 adanya pergantian Pengurus Yayasan Pantiyogya yaitu: Ketua: Djuanda, Wakil Ketua: Wilian, Sekretaris: Eddy Suryadi, Bendahara: Sudiro Wijaya, Komisaris-Komisaris: Taswin, Eddyanto dan Halim Budiono; Bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Notaris Kusmulyanto Ongko Nomor: 60 tanggal 15 September 1976 Yayasan Pantiyogya berubah nama menjadi “Yayasan Perguruan Diponegoro” dengan mengangkat dan menetapkan Pengurus: Ketua : Halim Budiono, Wakil Ketua: Kusnan, Sekretaris: Eddy Suryadi, Bendahara: Djuanda, Komisaris-Komisaris: Eddyanto, Willian, Handoko, Taslim Lesmana dahulu bernama Ng Tek Lim, Sudiro Wijaya; Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2002 Yayasan Perguruan Diponegoro dibubarkan oleh Kusnan, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 sesuai dengan Akte Pembubaran Nomor: 1 tanggal 01 Agustus 2002 lalu ditunjuk Kusnan sebagai penyelesai (liquidator) yang akan melaksanakan penyelesaian atas segala sesuatu yang berkenaan dengan pembubaran
Halaman 7 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Yayasan Perguruan Diponegoro, dan pada tanggal 01 Agustus 2002 oleh Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Kusnan mendirikan P.T. Prabha Yogya sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas dengan Nomor: 02 tanggal 01 Agustus 2002 yang menjalankan usaha di bidang Jasa Konsultasi Bidang Pendidikan, kemudian pada tanggal yang sama 01 Agustus 2002 Kusnan selaku liquidator Yayasan Perguruan Diponegoro melakukan penyerahan seluruh asset milik bekas Yayasan Perguruan Diponegoro berkedudukan di Kisaran baik harta tetap maupun harta yang bergerak milik Yayasan yang terdapat di Kisaran kepada Terdakwa 1 dan Kusnan selaku Direktur Utama dan Komisaris P.T. Prabha Yogya; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Kusnan selaku Para Direksi dan Pemegang Saham dari P.T. Prabha Yogya membuat Pernyataan di hadapan Notaris Nomor: 6265/L/2002 tanggal 01 Agustus 2002 menyatakan Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Kusnan telah menerima seluruh asset baik yang bergerak maupun yang tetap milik Yayasan Perguruan Diponegoro yang apabila perseroan memperoleh laba atau dividen termasuk asset-asset baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh tidak dapat diambil atau dimiliki secara pribadi dan juga tidak akan mengalihkannya kepada siapapun juga, dan kesemuanya adalah tetap menjadi milik perseroan; Bahwa sesuai dengan Surat Departemen Hukum Dan Hak Azazi Manusia R.I. Nomor: C-29011HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 Oktober 2005 P.T. Prabha Yogya mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, lalu Terdakwa 1 selaku Direktur Utama P.T. Prabha Yogya, Terdakwa 4 dan Terdakwa 3 selaku Direktur P.T. Prabha Yogya dan Kusnan selaku Komisaris P.T. Prabha Yogya mendirikan suatu lembaga pendidikan bernama Perguruan Diponegoro Kisaran yang berkedudukan di Kisaran sesuai dengan Penegasan Notulen Rapat Nomor 34 tanggal 30 Desember 2005, yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan menetapkan Pengurus sebagai berikut: Ketua: Budiono Halim, Wakil Ketua: Wilian, Sekretaris: Kusnan dan Bendahara: Eddy Suryadi dan mengangkat Pimpinan Perguruan: Hendry Sutardyn; Bahwa Terdakwa 2 sebagai Pimpinan Perguruan Diponegoro Kisaran bertugas melakukan pengawasan dan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan dan bertanggungjawab langsung kepada Pengurus Perguruan Diponegoro Kisaran dan dalam meneyelenggarakan pendidikan dari tingkat Halaman 8 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Perguruan Diponegoro Kisaran Terdakwa 2 bersama-sama
dengan
Kepala
Sekolah
mengawasi
jalannya
teknis
pendidikan, melaksanakan koordinasi baik mengenai hari libur sekolah, jadwal
ujian,
kegiatan
ekstrakurikuler
kepada
masing-masing
satuan
pendidikan serta mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan; Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dikelola oleh Terdakwa 2 sebagai Pimpinan Perguruan Diponegoro Kisaran itu dilaporkan kepada Terdakwa 1 dalam bentuk lisan yang disampaikan dalam Rapat Pengurus Perguruan Diponegoro Kisaran dimana pelaporan keuangan tersebut dilaporkan pertahun pelajaran yakni pertengahan tahun di bulan Juli ke bulan Juli tahun berikutnya dan rapat tersebut tidak ada dibuatkan berita acara rapatnya, dan pelaksanaan rapat itu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Pimpinan Perguruan Diponegoro Kisaran dalam hal ini Terdakwa 2 dilaksanakan di Kantor Perguruan Diponegoro Kisaran dengan dihadiri oleh Pengurus Perguruan Diponegoro Kisaran yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4; Bahwa Terdakwa 1 mengangkat Kepala Sekolah di semua tingkatan yaitu Saksi Asmaliah sebagai Kepala Sekolah TK, Saksi Drs. Djaidin Sirait sebagai Kepala Sekolah SD, Saksi Aysan Surya S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP, Saksi Drs. Azwar AR, S.H. sebagai Kepala Sekolah SMA dan Saksi Arnold Siringo-ringo, S.E. sebagai Kepala Sekolah SMK; Dimana dalam terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tersebut terhadap murid-murid yang sudah menyelesaikan pendidikan maka diterbitkan ijazah yang ditanda-tangani oleh masing-masing Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK; Bahwa sejak bubarnya Yayasan Perguruan Diponegoro penyelenggaraan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK tetap dilaksanakan sampai
dengan
berdirinya
Perguruan
Diponegoro
Kisaran
yang
meyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang mana Terdakwa 2 dalam pengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Perguruan Diponegoro Kisaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Asahan
dengan
melampirkan
Izin
Opreasional
Yayasan
Perguruan Diponegoro yang telah dibubarkan dan tidak ada memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan bahwa Yayasan Perguruan Diponegoro telah dibubarkan; Halaman 9 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Bahwa di dalam setiap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
tentang
mencantumkan
Izin
“Surat
yayasan/penyelenggara berdasarkan
Surat
Operasional Keputusan sekolah
Kementrian
Perguruan ini
atau
tidak
boleh
badan
Pendidikan
Diponegoro dialihkan
swasta
dan
Kisaran kepada
lainnya”,
Kebudayaan
dan
Nomor:
1574/D1/KP/2013 tanggal 21 Maret 2013 menjelaskan “pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat menggantikan Yayasan” dan berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-213 tanggal 07 Desember 2011 menjelaskan Yayasan Perguruan Diponegoro belum terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan, maka tatacara pembubaran dilakukan sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan terhadap sisa likuwidasi harus diserahkan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar, sehingga pendirian P.T. tidak dapat menggantikan yayasan, karena walaupun mempunyai persamaan sebagai badan hukum tetapi P.T. tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang P.T. sedangkan yayasan tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, selain itu P.T. bersifat mencari keuntungan sedangkan yayasan bersifat sosial; Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Membaca, surat tuntutan
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran
tanggal 16 April 2015 No.Reg.Perk: PDM-113/KISAR/Ep.2/11/2014, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan ia Terdakwa 1. Budiono Halim, Terdakwa 2. Hendry Sutardyn, Terdakwa 3. Eddy Suryadi dan Terdakwa 4. Wilian, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Penyelenggara Pendidikan Yang Memberikan Ijazah Tanpa Hak” yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam Dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Budiono Halim, Terdakwa 2. Hendry Sutardyn, Terdakwa 3. Eddy Suryadi dan Terdakwa 4. Wilian masing-masing berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Halaman 10 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: - Foto copy Akta Pendirian Jajasan Perguruan ”Panti Yogia” Nomor: 166 tanggal 19 Juli 1963 yang sudah dilegalisir; - Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 3 tanggal 1 Oktober 1970 yang dilegalisir; - Foto copy Berita Acara Nomor: 60 tanggal 15 September 1976 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Penegasan Notulen Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran Nomor: 48 tanggal 28 Februari 1990 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Penyimpanan Nomor: 5 tanggal 09 Desember 1999 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Pembubaran Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2002 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2 tanggal 1 Agustus 2002 yang dilegalisir; - Foto copy Pernyataan Penyerahan Aset yang dilegalisir; - Foto copy Pernyataan Penerimaan Aset yang dilegalisir; - Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C29011HT.01.01.TH2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2005 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Penegasan Notulen Rapat Nomor: 34 tanggal 30 Desember 2005 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Nomor: 421.2/3105DD/2010 tanggal 22 November 2010 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional Sekolah Dasar Nomor: 421.2/3108-DD/2010 tanggal 22 November 2010 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional SMP Nomor: 800/3193-DD/2012 tanggal 23 November 2010 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasioanl SMA Nomor: 421.3/1430-DM/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional SMK Nomor: 421.3/1477-Dikmen/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dilegalisir; - Foto
copy
Surat
Ijin
Perdagangan
(SIUP)
Besar
Nomor:
Halaman 11 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
503/SIUP/BPP/476/XI/2005 tanggal 29 November 2005 yang dilegalisir; - Foto copy Surat Izin Bupati Asahan Nomor: 503/SITU/BPP/475/XI/2005 tanggal 29 November 2005 yang dilegalisir; Terlampir dalam Berkas Perkara; 4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah); Membaca,
putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor:
605/Pid.sus/2014/PN.Kis tanggal 28 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa 1. Budiono Halim, Terdakwa 2. Hendry Sutardyn, Terdakwa 3. Eddy Suryadi dan Terdakwa 4. Wilian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelenggara pendidikan memberikan ijazah tanpa hak” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan tindak suatu pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa: - Foto copy Akta Pendirian Jajasan Perguruan ”Panti Yogya” Nomor: 166 tanggal 19 Juli 1963 yang sudah dilegalisir; - Foto copy Akta perubahan Anggaran Dasar Nomor: 3 tanggal 1 Oktober 1970 yang dilegalisir; - Foto copy Berita Acara Nomor: 60 tanggal 15 September 1976 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Penegasan Notulen Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran Nomor: 48 tanggal 28 Februari 1990 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Penyimpanan Nomor: 5 tanggal 09 Desember 1999 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Pembubaran Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2002 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2 tanggal 1 Agustus 2002 yang dilegalisir; Halaman 12 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
- Foto copy Pernyataan Penyerahan Aset yang dilegalisir; - Foto copy Pernyataan Penerimaan Aset yang dilegalisir; - Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C29011HT.01.01.TH2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2005 yang dilegalisir; - Foto copy Akta Penegasan Notulen Rapat Nomor: 34 tanggal 30 Desember 2005 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Nomor: 421.2/3105DD/2010 tanggal 22 November 2010 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional Sekolah Dasar Nomor: 421.2/3108-DD/2010 tanggal 22 November 2010 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional SMP Nomor: 800/3193-DD/2012 tanggal 23 November 2010 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasioanl SMA Nomor: 421.3/1430-DM/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang dilegalisir; - Foto copy Ijin Operasional SMK Nomor: 421.3/1477-Dikmen/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dilegalisir; - Foto
copy
Surat
Ijin
Perdagangan
(SIUP)
Besar
Nomor:
503/SIUP/BPP/476/XI/2005 tanggal 29 November 2005 yang dilegalisir; - Foto copy Surat Izin Bupati Asahan Nomor: 503/SITU/BPP/475/XI/2005 tanggal 29 November 2005 yang dilegalisir; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca surat-surat: 1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING,S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 1 Juni 2015, Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap
putusan
Pengadilan
telah mengajukan permintaan banding Negeri
Kisaran
Nomor
605/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 28 Mei 2015; 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang dibuat oleh Nella Gultom, AMd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
Halaman 13 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 28 Mei 2015; 4. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Nella Gultom,AMd Jurusita Pengganti Pengadilan bahwa pada tanggal 9 Juni 2015
Negeri Kisaran
permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa; 5. Relaas penyerahan memori banding dari Penuntut Umum yang dilakukan oleh Nella Gultom, AMd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 25 Juni 2015; 6. Relaas penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dilakukan oleh Nella Gultom, AMd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015; 7. Relaas penyerahan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dilakukan oleh Nella Gultom, AMd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015; 8. Relaas penyerahan Kontra memori banding dari Penuntut Umum yang dilakukan oleh Nella Gultom, AMd, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 27 Juli 2015; 9. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nella Gultom, AMd Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Juni 2015 ditujukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan; 10. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nella Gultom, AMd Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Juni 2015 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh
Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan
Halaman 14 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
Bahwa
putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
605/Pid.Sus/2014/PN.Kis tanggal 29 Mei 2015 didasarkan atas penilaian yang subyektif Hakim atau keadaan disekitar pemeriksaan Para Terdakwa tetapi semestinya juga didasarkan pada keadaan yang obyektif seperti keadaan yang diperoleh dari sekitar kehidupan Terdakwa atau sebab yang mendorong Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam hal memberatkan Para terdakwa dalam putusan;
Bahwa
putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
605/Pid.Sus/2014/PN.Kis tanggal 29 Mei 2015 tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan pada intinya proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tersebut; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan dalildalil memori banding Penuntut Umum karena tujuan penjatuhan pidana atas suatu peristiwa melanggar hukum bukanlah semata-mata untuk melakukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk pembinaan kedepannya agar lebih baik lagi;
Bahwa pada kenyataannya pembalasan dan pembinaan kepada Para Terdakwa teriungkap
tidak
diperlukan
karena
berdasarkan
fakta-fakta
yang
dipersidangan kejahatan/ tindak pidana yang didakwakan
Penuntut umum kepada Para Terdakwa seharusnya tidak dibebankan atau tidak menjadi tanggung jawab Para Terdakwa, akan tetapi perbuatan
Halaman 15 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
tersebut yang merupakan kesalahan administrasi dalam pemberian perpanjangan ijin operasional pendidikan menjadi tanggung jawab negara atau Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang menerbitkan perpanjangan ijin operasional pendidikan;
Bahwa memang benar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus /2014/PN.Kis tanggal 29 Mei 2015 tidak sesuai dengan asas proporsioalitas (Keseimbangan). Sebagai penyelenggara pendidikan yang telah mendapat/mengantongi perpanjangan ijin operasional pendidikan, maka seharusnya jika ingin menerapkan asas tersebut maka penjatuhan pidana atau hukuman tersebut tidak diberikan kepada Para Terdakwa akan tetapi pertanggungjawaban diminta kepada seluruh pihak yang menjadi satu kesatuan yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena Para Terdakwa dalam penyelenggaraan pendidikan telah mendapat / mengantongi perpanjangan ijin operasional pendidikan maka seharusnya dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta putusan Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN.Kis patut menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak sehingga sangat beralasan hukuman Judex factie Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil alih putusan yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pendidikan memberikan ijasah tanpa hak sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum. Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan
memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Tentang tidak berdasarnya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran mengenai unsur “Perseorangan, organisasi atas penyelenggara pendidikan;
Tentang tidak berdasarnya pertimbangan Judex faxtie Pengadilan Negeri Kisaran
mengenai
unsur
“
Yang
memberikan
ijazah,
sertifikat,
kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi”;
Tentang tidak berdasarnya pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran mengenai unsur “Tanpa Hak”;
Tentang ketidakadilan Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengadili dan memutus perkara aquo; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum
telah mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut: Halaman 16 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Bahwa pertimbangan judex factie berkaitan dengan unsur “perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan” yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 1 angka 5 Jo.pasal 97 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena hal ini telah sesuai dengan pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat wajarlah Judex Factie telah menjalankan prosedur penemuan hukum yang baik memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pertimbangan unsur penyelenggara pendidikan;
Bahwa pertimbangan hukum Judex factie yang berkaitan dengan unsur “Yang memberikan ijazah, sertifikat kompetisi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi”, pertimbangan Judex factie yang menyatakan hadirnya negara yang tertera dalam Ijazah merupakan bentuk pengawasan dari Pemerintah atau Negara agar masyarakat atau swasta yang beraktifitas dibidang pendidikan harus tetap sejalan dengan cita-cita Negara, sehingga penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh swasta harus menuruti aturan norma hukum pendidikan, prosedur-prosedur ,tidak boleh keluar
dari
koridor
hukum
dibidang
pendidikan
tersebut
adalah
berdasarkan hukum karena sesuai dengan keterangan ahli DR Mirza Nasution, S.H, M.Hum;
Bahwa pertimbangan hukum berkaitan dengan unsur”Tanpa Hak”. Keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang beranggapan perpanjangan
ijin
operasional
pendidikan
yang
diajukan
adalah
perpanjangan ijin operasional pendidikan Yayasan perguruan Diponegoro adalah
berdasar
karena
sejak
Yayasan
Perguruan
Diponegoro
dibubarkan tanggal 1 Agustus 2002 dan seluruh asetnya diserahkan kepada PT.Prabha Yogya yang selanjutnya PT Prabha Yogya tetap menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga yang didirikannya yaitu Perguruan Diponegoro Kisaran dan mengajukan perpanjangan ijin operasional atas nama Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran yang telah dibubarkan tersebut untuk ijin operasional lembaga Perguruan Diponegoro Kisaran yang dibentuk PT Prabha Yogya sejak tahun 2005 sampai saat sekarang dan berdasarkan keterangan saksi Drs Ismail
Halaman 17 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
Marpaung, saksi Drs H.Sofyan,MM, saksi Zainal Arifin Sinaga MH, saksi H. Bambang Gulyant, MPd masing-masing selaku Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten
Asahan
menerangkan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten Asahan tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis maupun lisan tentang pembubaran Yayasan Perguruan Diponegoro; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding dan Kontra Memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN.Kis, tanggal 28 Mei 2015 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa keberatan dari Penuntut Umum adalah
putusan
Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN.Kis tanggal 28 Mei 2015 didasarkan atas penilaian yang subyektif Hakim atau keadaan disekitar pemeriksaan Terdakwa tetapi semestinya juga didasarkan pada keadaan yang obyektif seperti keadaan yang diperoleh dari sekitar kehidupan Terdakwa atau sebab yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam hal memberatkan Para terdakwa dalam putusan. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN.Kis tanggal 28 Mei 2015 tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan pada intinya proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan dalil-dalil memori banding Penuntut Umum karena tujuan penjatuhan pidana atas suatu peristiwa melanggar hukum bukanlah semata-mata untuk melakukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk pembinaan Halaman 18 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
kedepannya agar lebih baik lagi. Kenyataannya pembalasan dan pembinaan kepada Para Terdakwa tidak diperlukan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejahatan/ tindak pidana yang didakwakan Penuntut umum kepada Para Terdakwa seharusnya tidak dibebankan atau tidak menjadi tanggung jawab Para Terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut yang merupakan
kesalahan
administrasi
dalam
pemberian
perpanjangan
ijin
operasional pendidikan menjadi tanggung jawab negara atau Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan yang menerbitkan perpanjangan ijin operasional pendidikan; Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah proporsialitas pidana yang dijatuhkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan Bahwa memang benar
Putusan
Hakim
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
605/Pid.Sus
/2014/PN.Kis tanggal 28 Mei 2015 tidak sesuai dengan asas proporsioalitas (Keseimbangan).
Sebagai
mendapat/mengantongi
penyelenggara
perpanjangan
ijin
pendidikan
operasional
yang
pendidikan,
telah maka
seharusnya jika ingin menerapkan asas tersebut maka penjatuhan pidana atau hukuman tersebut tidak diberikan kepada Para Terdakwa akan tetapi pertanggungjawaban diminta kepada seluruh pihak yang menjadi satu kesatuan yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena Para Terdakwa dalam penyelenggaraan pendidikan telah mendapat/ mengantongi perpanjangan ijin operasional pendidikan maka seharusnya dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta putusan Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN.Kis patut menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak sehingga sangat beralasan hukuman Judex factie Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil alih putusan yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pendidikan
memberikan ijasah tanpa hak sebagaimana dalam dakwaan
pertama Penuntut Umum. Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum karena menurut teori pemidanaan modern tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk pembalasan dan membuat pelaku menjadi jera, melainkan lebih pada tujuan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku menjadi lebih baik dan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sebaliknya Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Oleh karena Para Terdakwa dalam penyelenggaraan pendidikan telah mendapat/mengantongi perpanjangan ijin operasional pendidikan maka Halaman 19 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
seharusnya dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta putusan Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN.Kis patut menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak; Menimbang, bahwa apabila dicermati pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama putusan ini telah mempertimbangkan berbagai hal termasuk telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum dalam memori banding dan tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam
Kontra
Memori
Banding
tidak
beralasan
sehingga
sepatutnya
dikesampingkan; Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang di dakwakan pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam putusan secara baik dan seksama sehingga keberatan tersebut juga sepatutnya dikesampingkan; Menimbang, bahwa adapun tanggapan Penuntut Umum terhadap memori banding
Penasihat
Hukum
Para
Terdakwa
karena
pada
pokoknya
membenarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pengadilan Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga
seluruh
pertimbangannya
diambil
alih
menjadi
pertimbangan
Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN.Kis tanggal 28 Mei
2015 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka
biaya perkara dalam tingkat banding
dibebankan kepada Para Terdakwa; Mengingat, pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Acara
Pidana
serta
Peraturan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Penasihat Hukum Para Terdakwa; Halaman 20 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
605/Pid.Sus/2014/PN.Kis tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut; 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500 ( Dua ribu lima ratus rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 September 2015 oleh kami RUSTAM IDRIS, S.H. Hakim Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO KARO, S.H, M.H dan HERU PRAMONO,S.H, M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 450/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 28 Juli 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.
HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
BENAR KARO KARO, S.H, M.H
RUSTAM IDRIS, S.H
ttd HERU PRAMONO, S.H, M.Hum PANITERA PENGGANTI,
ttd HERMAN SEBAYANG, S.H
Halaman 21 dari 21 Halaman PUTUSAN NOMOR 450/PID.SUS/2015/PT MDN
