JURNAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA MANINJAU
Oleh: ANDRIA MIKO NPM : 071000560030
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG TAHUN 2015
1
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA MANINJAU ABSTRAK ANDRIA MIKO, NPM 0710005600030 Fakultas HukumUniversitas Tamansiswa Padang Pengadaaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dapat mengeliminir potensi kerugian dan menghemat keuangan negara hingga 40%.Salah satu aspek yang diatur dalam pengadaan barang dan jasa adalah Pekerjaan konstruksi yang membutuhkan layanan jasa konstruksi,salah satunya adalah Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan. Berangkat dari uraian ini, Penulis tertarik mengkaji melalui Skripsi yang berjudul Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau. Masalahyang penulis bahas adalah (1)bagaimanakah pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau? (2) apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau? (3)apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau?Manfaat tulisan ini manfaat teoritis sebagai pengembangan konsep ilmu hukum mengenai pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan dan memperkaya literatur, manfaat praktisbagi Pokja, masyarakat serta bagi penulis sendiri. Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis bersifat desksriptif. Penulis mempergunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pokja, ULP dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Penulisan ini menggunakan sumber data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Maninjau. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu studi dokumen dan wawancarasemistructure diolahdengan teknik editing, coding, dan tabulatingkemudian dianalisis secara kualitatif. Sistematika penulisan yang dikelompokan menjadi IV bab. Hasil penelitian penulis, Pengadilan Agama Maninjau dalam pengadaan jasa konsultansi pengawasan dengan melalui tahapan penunjukan pokja, penetapan HPS, e-procerement, dan Evaluasi dan penetapan penyedia barang dan jasa. Kendala yang ditemui dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu regulasi mengakibatkan pengadaan barang dan jasa tidak efisien dari segi waktu disebabkan ketentuan yang menyatakan bahwa penawaran yang kurang dari tiga mengakibatkan seleksi gagal, sehingga dilakukan lelang ulang yang mengakibatkan pengunduran jadwal, disamping itu penyerapan anggaran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta harus mempersiapkan anggaran khusus untuk biaya pelaksanaan seleksi ulang. Untuk mengatasi kendala tersebut Pejabat Pembuat Komitmen segera melakukan perencanaan ulang serta revisi anggaran terhadap anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan seleksi ulang sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014. Kata Kunci : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor
i
A. Latar Belakang Bidang pengadaan barang/jasa bukanlah bidang yang sederhana.Banyak prosedur dan aturan yang berkembang secara dinamis yang dibuktikan dengan terus direvisinya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga tujuh kali1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 merupakan perubahan ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat dari Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar, pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi.2 Pengadilan Agama Maninjau adalah satuan kerja vertikal dengan Lembaga sentral Mahkamah Agung RI. Awalnya Pengadilan Agama Maninjau didirikan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 195 bertanggal 28 Agustus 1968.3Pendirian ini atas dasar kebutuhan masyarakat akan akses peradilan agama terhambat oleh kondisi geografis yang jauh serta transportasi yang sulit pada masa 60-an khususnya bagi masyarakat Agam Barat.4Kemudian Semua Pengadilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dengan serah terima antara Departemen Agama dengan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2004.5 Dalam hal ini termasuk Pengadilan Agama Maninjau. Ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dengan keluarnya Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.6 Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Pengadilan Agama Maninjau yang berada di bawah naungan LPSE Mahkamah Agung dengan Unit Layanan Pengadaan Tingkat Provinsi yang berpusat pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. Hal ini sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 539-1/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang mengharuskan melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Mahkamah Agung serta juga menggunakan sarana LPSE Mahkamah Agung RI. Adanya ketentuan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 111 Ayat (1) yang mewajibkan pelaksanaan secara elektronik, maka pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konsultansi pengawasan gedung kantor Pengadilan Agama Maninjau harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Perpres tersebut. Dengan pelaksanaan Barang dan Jasa Secara elektronik akan mengelimir potensi untuk terjadinya penyimpangan dan korupsi serta menghemat keuangan 1
Rocky Marbun, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Visi Media, Jakarta, 2010, Hal. V; 2 ULP: Antara Harapan dan Tantangan,Warta E-Procurement Edisi X.2013, Hal 14 3 Tim Penyusun PTA Padang, Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah, Profil, Ulama dan Tokoh Peradilan Agama Sumatera Barat, mb disign padang, Padang, 2012, Hal. 90. 4 http://www.ptapadang.go.id/Download/artikel/Sinopsis%2045%20Tahun%20Perjalan%2 0PA%20Maninjau.pdf,(terakhir kali dikunjungi 26 April 2014). 5 Mahkamah Agung RI, Buku I Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Pola Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI, 2007, Hal 580. 6 ibid 1
negara sampai dengan 40%.7Pelaksanaan, kendala dan bagaimana mengatasi kendalanya akan menjadi pembahasan yang menarik.
B. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, artinya penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan aturanaturan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta- fakta di lapangan atau masyarakat. Sementara sifat penelitian, deskriptif, yaitu menyajikan data secara sistematis dan logis apa adanya sesuai dengan kenyataan. 2. Jenis Data Jenis data yang diperlukan adalah: a. Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.8 Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara, 9 dalam hal ini data diperolah dari Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan, Anggota Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengadan tersebut; b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen,10 yang meliputi:11 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundangundangan yang mendukung dalam melakukan penelitian seperti UndangUndang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara; 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer berupa karya- karya ilmiah, rancangan undangundang, hasil-hasil dari suatu penelitian dan pendapat pakar hukum; 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedi. 1. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: a. Penelitian perpustakaan yaitu penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.12 Studi dokumen ini dilakukan di perpustakaan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang, Perpustakaan Universitas Taman Siswa Padang dan lain-lain. b. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan di lapangan terhadap data yang didapat dari penelitian kepustakaan, menganalisa dan merumuskan permasalahan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Maninjau.
7http://nasional.kompas.com/read/2010/11/30/20010243/Presiden.KPK..Awasi.Barang.dan. Jasa, (terakhir kali dikunjungi 26 April 2014). 8
Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta Bandung, Malang, hal.53; Ibid; 10 Ibid, Hal.51; 11 Ibid. 12 Ibid; 9
2
2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: a. Terhadap data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen (documentary studies) yaitu melakukan pemeriksaan atau mempelajari data-data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan baik merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier,13yang erat dengan permasalahan. b. Terhadap data primer dilakukan dengan pengamatan (observation) dan wawancara. pengamatan (observation) yaitu pengamatan yang berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terencana,14 dengan mendapatkan data-data dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan. Wawancara yaitu alat pengumpulan data dengan berdialog(bertatap muka) untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) dengan pihak responden,15 yaitu pihak Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Unit Layanan Pengadaan Peradilan Se-Sumatera Barat, Pokja (Ketua, sekretaris atau anggota) Pengadilan Agama Maninjau, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau, serta pihak lain yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau. Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, artinya membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan, tetapi masih menyangkut dengan topik yang diangkat secara lisan. 3. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan koding. Editing dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti kebenaran data, menyesuaikan jawaban responden yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk lengkap dan sempurnanya jawaban responden16 serta untuk menjamin agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Koding dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Koding juga berarti memberi kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit guna mempermudah analisis data yang dilakukan.17 b. Analisis Data Menurut Suratman dan H. Philips Dillah, pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.18 Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angkaangka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya menggunakan analisis kualitatif.19 Dari pendapat diatas maka analisis data yang diambil adalah analisis kualitatif sebab pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan sehingga sulit dilakukan pengukuran dengan angka. Analisis kualitatif ini dengan mempergunakan peraturan-peraturan yang berlaku dan pendapat ahli yang diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat. 13
Ibid; Ibid, Hal 135; 15 Ibid, Hal 127; 16 Ibid, Hal 141; 17 Ibid, Hal. 142; 18 Ibid, Hal. 145; 19 Ibid; 14
3
C. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan jasa konsultansi pengawasan pada Pengadilan Agama Maninjau, diawali dengan persiapan pemilihan penyedia jasa konsultansi20, yaitu: 1. Penunjukan Pokja Pengadilan Agama Maninjau berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, dengan kawal depan (voorpost) adalah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Dalam hal pelaksanaan Barang dan Jasa di lingkungan PTA Padang dibentuklah sebuah Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimana yang menjadi pengurus yaitu koordinator wilayah sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 175/SEK/SK/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.21 Melalui surat permohonan dari Ketua Pengadilan Agama Maninjau kepada ULP Korwil PTA Padang Nomor: W3-A15/25/PL.01/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 meminta untuk Ketua ULP menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor PA Maninjau.22Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padangkemudian menunjuk kelompok kerja (Pokja) seperti yang terdapat dalam Tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2 Kelompok Kerja (Pokja) No 1 2 3
Nama Aidil Akbar Robi Gema Putra Efri Sukma
Jabatan Jabatan Pada Pokja Staf PTA Padang Ketua Staf PA Maninjau Sekretaris Staf PTA Padang Anggota Sumber: ULP Korwil Sumatera Barat
Untuk pengadaan jasa konsultansi pengawasan pada pengadilan agama maninjau dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari 3 orang, hal ini berdasarkan ketentuan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 15 Pasal (2) huruf b yang menyatakan bahwa Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)23. HPS untuk pengadaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan gedung kantor finishing ini bernilai Rp. 62.890.000,- ( Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga harus dibentuk pokja untuk memilih penyedia jasa konsultasi untuk menjalankan amanat dari Perpres 70 tahun 2012 tersebut.24 Setelah dilakukan penunjukan Pokja oleh Ketua ULP maka Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan Dokumen untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau tahap Finishing, yang dimuat dalam surat No. W3-
20
Lampiran IV-A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Halaman
1 21
Hasil Wawancara dengan H. Yustan Azidin, Ketua Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 19 Agustus 2014. 22 Hasil Wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 23 Hasil wawancara dengan Mohd. Dedy Aprilan, Anggota ULP Koordinator Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 20 Agustus 2014. 24 Hasil wawancara dengan Yustan Azidin, Ketua ULP Koordinator Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 19 Agustus 2014. 4
A15/377/PL.01/IV/2014 tanggal 10 April 2014.25 Dalam hal penyerahan pekerjaan ini hal yang dilampirkan oleh PPK untuk pokja adalah Draft surat perjanjian, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) serta Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference)26. Atas dasar surat yang dikirimkan oleh PPK kepada Pokja maka bentuk tindak lanjutnya adalah melakukan rapat persiapan antara Pejabat Pembuat komitmen dengan Panitia Kelompok Kerja yang membahas mengenai beberapa hal, yaitu: a. Sistem Pengadaan Pengadaan dilaksanakan secara online melalui Aplikasi SPSE (E-Procurement) pada website http://lpse.mahkamahagung.go.id atau http://lpse.pta-padang.go.id. Sesuai dengan jenis, sifat dan nilai pengadaan, digunakan sistem pengadaan dengan metode : a. Metode pemilihan penyedia; Seleksi Sederhana dengan Prakualifikasi b. Metode penyampaian dokumen penawaran ; 1 (satu) file c. Metode evaluasi ; Seleksi Pagu Anggaran d. Jenis kontrak yang digunakan ; Lum sump b. Kompetensi Calon Penyedia Jasa Sesuai dengan jenis, sifat dan nilai pengadaan, digunakan Calon Penyedia dengan kriteria : a. sub bidang Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan (31001) b. Kualifikasi ; Kecil c. Tahapan dan Jadwal Pengadaan Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah dari Pengumuman Prakualifikasi pada tanggal 10 April 2014 sampai dengan tahapan penandatangan kontrak pada tanggal 26 Mei 2014. Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua proses pengadaan tersebut.27 d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 62.890.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) 2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penetapan harga perkiraan sendiri dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, ini sesuai dengan amanat Perpres menyatakan tugas pokok dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen pada Pasal 11 Ayat (1) menyatakan: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: 1). Spesifikasi teknis Barang/ Jasa; 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3). Rancangan Kontrak. Pada Pengadilan Agama Maninjau, PPK mengambil dasar dari beberapa sumber yaitu informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait, biaya kontrak sebelumnya yang dipergunakan untuk tahun ini serta perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate).28 25
Hasil wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 26 Hasil wawancara dengan Aidil Akbar, Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau tanggal 22 Agustus 2014. 27 H, Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal 186 28 Hasil wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 5
Penetapan HPS oleh PPK telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 66 Ayat (7) Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Konsultan Perencana membuat perhitungan biaya pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut Uraian Jumlah Anggaran Keterangan Perencanaan 88.000.000,DIPA Pengawasan 63.000.000,DIPA Konstruksi 1.784.045.700,DIPA Pengelolaan Kegiatan 65.000.000,DIPA Sehingga dari nilai tersebut PPK PA Maninjau membuat perincian HPS khusus untuk pengadaan jasa konsultansi pengawasan adalah sebagai berikut: REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI PROGRAM KEGIATAN PEKERJAAN LOKASI TAHUN ANGGARAN
NO
A.
B.
: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN PERADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP FINISHING PENGADILAN AGAMA MANINJAU : MATUR, MANINJAU : 2014
U R A I A N
JUMLAH
BI AYA LANGSUNG PERSONI L I. TENAGA PROFESIONAL II. TENAGA PENDUKUNG Jumlah A
Rp Rp Rp
31.590.000,00 3.796.875,00 35. 386. 875, 00
BI AYA LANGSUNG NON PERSONI L I. BIAYA OPERASIONAL KANTOR II. BIAYA PELAPORAN Jumlah B
Rp Rp Rp
20.050.000,00 1.737.500,00 21. 787. 500, 00
Jumlah A+B PPN 10 % Jumlah Total Dibulatkan
57.174.375,00 5.717.437,50 62.891.812,50 62. 890. 000, 00
TERBILANG : ENAM PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
3. Pengadaan secara elektronik (E-Procurement) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaksanaan lelang secara elektronik (e-Procurement) pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah menjadi kewajiban untuk dimulai pada tahun anggaran 2012.29 Pengadaan Barang/ dan Jasa secara elektronik berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.30 Pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang E-Procurement sudah dilaksanakan dalam bentuk e-tendering dan e-purchasingoleh Pokja ULP Korwil Sumatera Barat.31 Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa, “2012, Tahun Wajib E-Procurement” (2012), Kredibel, Hal 12; 30 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Modul 10 Penggunaan EProcurement, LKPP, 2010, Hal.4 29
6
Secara khusus Pengadilan Agama Maninjau dalam melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa juga sudah melaksanakan E-tendering, contohnya dalam hal pembangunan gedung pengadilan agama Maninjau, proses yang dilaksanakan dengan metode lelang atau seleksi sederhana secara elektronik.32 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik membawa beberapa perubahan signifikan dalam hal pengadaan barang dan jasa, yaitu:33 1. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik mengeliminir pertemuan antara pokja/pejabat pengadaan dengan penyedia barang dan jasa sehingga bentuk KKN yang muncul juga bisa dieliminir. 2. Hampir seluruh dokumen berbentuk digital tidak dalam bentuk hardcopy. 3. Panitia tidak bekerja secara stasioner selama proses pengadaan karena dapat bekerja dimana saja tidak dibatasi ruangan dan waktu sepanjang mendapatkan akses internet yang baik. 4. Lebih efektif dan efisien menggunakan pengadaan secara elektronik dibandingkan dengan pengadaan secara manual. Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan juga senada dengan itu, dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik memangkas serangkaian tatap muka antara pokja dan rekanan, dan hanya terbatas pada pembuktian kualifikasi calon pemenang.34Pada pelaksanaan lelang secara manual besar potensi tatap muka antara pokja/ Panitia dengan rekanan, yaitu saat pendaftaran, aanwijzing, penerimaan dan pembukaan dokumen penawaran, dan pembuktian kualifikasi.35 Di sisi lain,sedikitnya kuantitas pertemuan antara panitia dengan penyedia juga menimbulkan sisi negatif, misalnya saat aanwijzing secara elektronik terkadang membuat penafsiran yang ambigu antara pertanyaan penyedia dengan jawaban yang diberikan oleh panitia, karena dalam berkomunikasi juga mimik wajah memberi pengaruh besar terhadap interpretasi bahasa.36 4. Evaluasi dan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pada pengadaan jasa konsultansi pengawasan ini evaluasi dibagi menjadi dua tahap yaitu evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran.37Setelah dokumen kualifikasi didownload oleh panitia, maka tahapan selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi kualifikasi.38 Evaluasi ini dilaksanakan oleh panitia dengan berpedoman kepada Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/Pokja15/ULP-3/Wasminfin/IV/2014 tanggal 10 April 2014.39
31
Hasil wawancara dengan Mohd Dedy Aprilan, Anggota Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Aprilan tanggal 20 Agustus 2014. 32 Hasil wawancara dengan Mawardi, Panitera/Sekretaris PA Maninjau pada tanggal 01 September 2014. 33 Hasil wawancara dengan Yustan Azidin,Ketua Unit Layanan Pengadaan Korwil Sumatera Barat pada tanggal 19 Agustus 2014. 34 Hasil wawancara dengan Aidil Akbar, Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau pada tanggal 22 Agustus 2014 35 Hasil wawancara dengan Robi Gema Putra, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014 36 Hasil wawancara dengan Aidil Akbar, Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau pada tanggal 22 Agustus 2014 37 Hasil wawancara dengan Efri Sukma, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi PA Maninjau pada tanggal 11 September 2014. 38 ibid 39 ibid 7
Kemudian dari tiga perusahaan tersebut setelah dilakukan evaluasi kualifikasi (Calon Daftar Pendek) dan pokja berkesimpulan ketiganya memenuhi kualifikasi (calon Daftar Pendek).40Berikut tabel evaluasi kualifikasi (Calon Daftar Pendek) (Tabel 11) Tabel 11 Evaluasi Kualifikasi (Calon Daftar Pendek) CV. Muldecon PT. Bayu CV. No Persyaratan Kualifikasi Graha Berlian Arterindo Adhiyaksa Mandiri Pratama √ √ √ 1.1 salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam √ √ √ 1.2 memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir √ √ √ 1.3 memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir √ √ √ 1.4 memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konsultan Pengawas Teknis Konstruksi (SIUJK) √ √ √ 1.5 Memiliki Surat Izin Gangguan √ √ √ 1.6 Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) √ √ √ 1.7 Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk sub bidang Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan (31001) dengan kualifikasi kecil 1.8 Nilai Evaluasi Persyaratan Teknis 61,68 32,24 100,00 Kualifikasi Hasil Evaluasi Kualifikasi
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
Pada saat pembukaan dokumen pengadaan sesuai jadwal pada tanggal 12 Mei 2014 maka hanya 1 penyedia yang memasukkan mengupload dokumen pengadaan, sehingga pokja menetapkan bahwa lelang gagal.41Hal ini sesuai dengan Pasal 83 Ayat (2) Perpres 70 tahun 2012: “Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila42: Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal, apabila: a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; b. Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang; dst...
40
ibid Hasil wawancara dengan Aidil Akbar, Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau, pada tanggal 22 Agustus 2014. 42 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 83 Ayat (2). 41
8
Disebabkan lelang yang gagal Pokja ULP kemudian melaksanakan lelang ulang dengan melaksanakan persiapan lelang ulang dengan Pejabat Pembuat Komitmen.43 Pelaksanaan lelang ulang ini juga diatur di dalam perpres 70 tahun 2012 Pasal 84 Ayat (1) : Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung. Pokja bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen kemudian melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan lelang ulang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 yang kemudian dituangkan dalam berita acara persiapan lelang ulang pemilihan penyedia jasa konsultansi pengawasan dengan nomor: 13/Pokja-15/ULP-3 /Wasminfin/V/201444. Dari hasil persiapan tersebut maka ditetapkan jadwal pelelangan ulang dan diisikan pada portal LPSE Mahkamah Agung RI oleh Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadilan Agama Maninjau.45 Kegiatan pelelangan ulang dilaksanakan dari awal dengan kembali membuat pengumuman yang diumumkan pada portal LPSE Mahkamah Agung RI, website Pengadilan Agama Maninjau dan Papan Pengumuman resmi.46Hal ini sesuai dengan pasal 43 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelaksanaan pelelangan ulang, penyedia sesuai dengan jadwal, waktu melakukan download Dokumen Kualifikasi adalah pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014.47Pada saat evaluasi dokumen prakualifikasi ternyata yang memasukkan dokumen prakualifikasi hanya 2 (dua) perusahaan, namun karena merupakan pelelangan ulang maka tidak membuat pelelangan gagal, sehingga lelang tetap bisa dilanjutkan48. Dasar dari pelaksanaan tersebut adalah perpres No 70 tahun 2012 pasal (2) menyatakan bahwa: Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan. Peserta/ Penyedia Jasa yang mendaftar adalah sebagai berikut: A. 1. 2. 3. 4.
Penyedia Jasa yang mendaftar dan mengambil dokumen kualifikasi, yakni: CV. Muldecon Graha Adhiyaksa CV. Sam Brother PT. Bayu Berlian Mandiri CV. Arterindo Pratama 43
Hasil wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 44 Hasil wawancara dengan Robi Gema Putra, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau pada tanggal 11 September 2014. 45 Hasil wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 46 Hasil wawancara dengan Aidil Akbar, Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau pada tanggal 22 Agustus 2014. 47 Ibid 48 Hasil wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 9
5. PT. Wahana Prakarsa Utama 6. Delta Arsitektur B. Penyedia Jasa yang memasukkan dokumen kualifikasi, yakni: 1. PT. Bayu Berlian Mandiri 2. CV. Arterindo Pratama C. Dari hasil evaluasi kualifikasi (terlampir), Pokja berkesimpulan bahwa Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi (Calon Daftar Pendek) adalah sebagai berikut : 1. PT. Bayu Berlian Mandiri 2. CV. Arterindo Pratama Dari Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (calon daftar pendek) maka hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen kualifikasi, walaupun minimal harus 3 (tiga) perusahaan sebagaimana dicantumkan pada pasal 83 Perpres 70 tahun 2012, namun karena ini merupakan seleksi ulang maka seleksi tetap dilanjutkan.49Dasar hukum seleksi tetap dilanjutkan adalah Pasal 84 Perpres 70 tahun 2012 Ayat (2) yang menyatakan: Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan. Evaluasi kualifikasi tetap dilanjutkan pada 2 (dua) penyedia tersebut dengan hasil evaluasi sebagai berikut (Tabel 12) Tabel 12 Hasil Evaluasi Kualifikasi Seleksi Ulang PT. Bayu CV. Persyaratan Kualifikasi Berlian Arterindo Mandiri Pratama salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha √ √ tidak masuk dalam daftar hitam memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban √ √ perpajakan tahun pajak terakhir memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai √ √ penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konsultan Pengawas √ √ Teknis Konstruksi (SIUJK) Memiliki Surat Izin Gangguan √ √ Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) √ √ Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk sub √ √ bidang Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan (31001) dengan kualifikasi kecil Nilai Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi 32,24 100,00 Memenuhi Memenuhi Hasil Evaluasi Kualifikasi
No 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
Setelah evaluasi kualifikasi dilaksanakan kemudian dituangkan dalam berita acara evaluasi kualifikasi (calon daftar pendek) Nomor: 17/Pokja-15/ULP-3/Wasminfin/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.50Dari hasil kesepakatan pokja, pembuktian kualifikasi tidak lagi dilaksanakan karena masih penyedia yang sama pada saat seleksi awal sehingga, kualifikasinya
49
Ibid Hasil wawancara dengan Efri Sukma, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau, pada tanggal 11 September 2014. 50
10
sudah dibuktikan sebelumnya dengan Undangan yang telah disampaikan kepada penyedia dengan nomor surat: 24/pokja-15/ULP-3/Wasminfin/V/2014 tanggal 12 Juni 2014.51 Pengumuman hasil kualifikasi menjadikan 2 (dua) penyedia masuk dalam daftar pendek yang diumumkan melalui portal LPSE Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 19/pokja-15/ULP3/Wasminfin/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.52Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, setelah dilaksanakan pengumuman hasil kualifikasi, pokja tidak mendapatkan surat sanggahan dari penyedia sehingga pokja melanjutkan pada proses selanjutnya yaitu mendownload dokumen pemilihan dengan masa 06 Juni 2014 sampai dengan 10 Juni 2014.53Pemberian penjelasan melalui LPSE Mahkamah Agung tetap dilaksanakan pada tanggal 05Juni 2014 dari pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan tidak ada penyedia yang bertanya ataupun menggapi dokumen pemilihan yang diupload oleh pokja.54 Diketahui bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya satu penyedia saja atas nama PT Bayu Berlian Mandiri.55 Walaupun hanya satu penyedia saja yang memasukkan dokumen penawaran maka proses seleksi tidak dinyatakan gagal karena seleksi kali ini adalah seleksi ulang sehingga proses evaluasi tetap dilaksanakan oleh pokja.56 Merujuk pada Perpres No 70 tahun 2012 Pasal 84 Ayat (5) yang menyatakan bahwa: Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung. Sehingga pokja menetapkan pemenang lelang Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 23/Pokja-15/ULP3/Wasminfin/V/2014 tanggal 12 Juni 201457 sebagai berikut: Nama Perusahaan :PT. Bayu Berlian Mandiri Alamat Perusahaan :Jl. Nusa Indah no. 34 Kebon Jeruk Jakarta Barat NPWP :02.341.907.0-035.000 Harga Penawaran Terkoreksi:Rp 51.090.000,00 (Lima puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN Masa sanggah dilalui tanpa menerima sanggahan dari peserta, tahap selanjutnya adalah melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Apabila Penyedia mengundurkan diri dan surat penawaran masih berlaku maka jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara dan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di instansi pemerintah selama dua tahun.58
51
Hasil wawancara dengan Aidil Akbar, Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau pada tanggal 22 Agustus 2014. 52 Hasil wawancara dengan Robi Gema Putra, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau pada tanggal 11 September 2014. 53 Op.cit 54 Hasil wawancara dengan Efri Sukma, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan PA Maninjau, pada tanggal 11 September 2014. 55 Ibid 56 Hasil Wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 57 Ibid 58 Hasil Wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 11
B. Kendala yang Ditemui Dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi di Pengadilan Agama Maninjau. Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini kendala yang dirasakan Pejabat Pembuat Komitmen maupun pokja adalah waktu yang lama sampai dengan penetapan pemenang, karena rentannya adalah dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 sekitar 37 hari kalender.59 Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan seleksi ulang, semestinya sesuai jadwal hanya membutuhkan waktu sampai 26 Mei 2014. Namun karena yang memasukkan dokumen penawaran hanya sebanyak 2 penyedia maka sesuai ketentuan perpres 70 tahun 2012, seleksi dinyatakan gagal dan dilaksanakan seleksi ulang dan selesainya seleksi ulang sampai dengan tanggal 16 Juni 2014.60 Mundurnya waktu dalam pelaksanaan pelelangan ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi anggaran pada Pengadilan Agama Maninjau tidak terserap sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen.61Hal ini terbukti dari penyerapan Anggaran Pengadilan Agama Maninjau yang masih 64,24% pada tanggal 10 November 2014. Sebagaimana tabel berikut (Tabel 15): Tabel 15 Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Maninjau No URAIAN PAGU REALISASI % SISA REALISASI 1 Belanja Pegawai 2.513.579.000 2.095.699.887 83.38 417.879.113 2 Belanja Barang 345.125.000 270.217.700 78.30 74.907.300 3 Belanja Modal 2.000.000.000 1.284.721.450 64.24 715.278.550 (Sumber: Keuangan Pengadilan Agama Maninjau) Padahal penyerapan anggaran pada Pengadilan Agama Maninjau khususnya pada Belanja modal sudah harus mendekati 100 % pada awal November sesuai dengan perencanaan penarikan anggaran yang tertuang di dalam DIPA Pengadilan Agama Maninjau Nomor: SP DIPA005.01.2.402041/2014 tanggal 05 Desember 2013. Disisi lain Pejabat Pembuat Komitmen pun harus menyediakan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi bagi pokja Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembagunan Gedung kantor PA maninjau, disebabkan karena pelaksanaan Seleksi Ulang. C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi di Pengadilan Agama Maninjau. Dalam hal penyedia yang memasukkan penawaran kurang dari tiga maka menyatakan seleksi gagal, untuk itu pokja kembali melakukan rapat persiapan untuk pelaksanaan seleksi ulang yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014.62Kegiatan seleksi ulang tentu saja akan kembali membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya khususnya biaya perjalanan dinas bagi pokja untuk melaksanakan kegiatan.Dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen melakukan kalkulasi ulang anggaran untuk biaya pelaksanaan kegiatan dengan melakukan revisi perencanaan disamping itu juga melakukan revisi pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau
59
Ibid Ibid 61 Ibid 62 Hasil Wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 60
12
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang tata cara revisi DIPA.63 Revisi yang dilakukan adalah revisi pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, (1) kegiatan dan (1) satker dengan kewenangan hanya pada Kuasa Pengguna Anggaran.64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 mengatur hal tersebut pada Pasal 64 Ayat (1), sehingga pelaksanaan revisi tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian dalam hal realisasi anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen segera melakukan revisi terhadap data penarikan yang muncul pada dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Maninjau.65 Kemudian apabila termyn dalam hal pencairan dana sudah harus dicairkan kepada Penyedia untuk segera mengingatkan penyedia melengkapi persyaratan administrasi guna pengajuan Surat Perintah Membayar pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setempat, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi sehingga penundaan realisasi anggaran akibat penyedia tidak meminta realisasi pada termyn bisa diatasi.66 Salah satu hal yang dituju dalam hal pelelangan secara elektronik ini adalah efisiensi waktu yang namun dengan penyedia yang memasukkan penawaran kurang dari tiga untuk seleksi sederhana maka seleksi dinyatakan gagal dan dilaksanakan seleksi ulang, hal ini sesungguhnya adalah bentuk ketidakefisienan dalam proses pengadaan barang dan jasa, untuk itu perlu menyesuaikan regulasi sehingga proses lelang ulang tidak lagi dilaksanakan karena pada prinsipnya ketika penyedia sudah memasukkan harga penawaran maka dia memiliki keinginan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kesimpulan 1.
2.
3.
Tahapan pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan pada Pengadilan Agama Maninjau dimulai dari Penetapan Pokja, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pelaksanaan E-Procurement, serta Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa. Pengadilan Agama Maninjau sudah melaksanakan pengadaan secara elektronik (E-Procurement) melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan terdapat portal khusus pada LPSE Mahkamah Agung RI, dengan kegiatan pelelangan dimaksud PA Maninjau berhasil melakukan efisiensi dari segi biaya sebesar 17,06 %. Kendala-kendala yang ditemui dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini adalah pada regulasi sehingga mengakibatkan pengadaan barang dan jasa tidak efisien dari segi waktu disebabkan ketentuan yang menyatakan bahwa penawaran yang kurang dari tiga mengakibatkan seleksi gagal sehinga perlu dilaksanakan lelang ulang, mengakibatkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta harus mempersiapkan anggaran khusus untuk biaya pelaksanaan seleksi ulang. Untuk menngatasi kendala tersebut Pejabat Pembuat Komitmen segera melakukan perencanaan ulang dan penghitungan ulang terhadap anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan seleksi dengan melakukan revisi anggaran pada revisi pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, (1) kegiatan dan (1) satker dengan kewenaangan hanya pada Kuasa Pengguna Anggaran, dan melakukan revisi penarikan anggaran sesuai dengan
63
Hasil Wawancara dengan Sispet Dikkie, Kepala Urusan Keuangan PA Maninjau pada tanggal 10 November 2014. 64 Ibid 65 Hasil Wawancara dengan Nurmatias, Pejabat Pembuat Komitmen PA Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2014. 66 Ibid 13
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker dan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan. Saran 1. Disarankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen memulai proses pengadaan barang dan jasa pada Bulan Desember untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada pagu definif satuan kerja, sehingga apabila terjadi lelang gagal atau seleksi gagal bisa segera diantisipasi. 2. Disarankan kepada Pokja sebagai ujung tombak pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa seharusnya dapat mengeliminir dan juga melakukan efisiensi terhadap keuangan negara dalam hal perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang dan Jasa karena dengan melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik maka segala bentuk kegiatan bisa dilakukan dengan syarat ada koneksi/ akes internet yang memadai tanpa dibatasi oleh ruang. 3. Disarankan kepada Pokja untuk segera mengimplementasikan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 untuk pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2015 sehingga dapat menghindari lelang/seleksi ulang apabila penyedia yang menawar kurang dari 3 penyedia. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Budiharjo, Eko, 1991, Arsitek Bicara Tentang Arsitektur Indonesia, Alumni, Bandung; Djumialdji, 1996, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta; Fuady, Munir, 2002, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung; Frick, Heinz, 1995, Ilmu Konstruksi Bangunan I, Kanisius, Yogyakarta; F.X. Djumialdji, 1991, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta; Gunawan, Rudy, 1994, Pengantar Ilmu Bangunan, Kanisius, Yogyakarta; Harahap, M.Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung; Ibrahim, H. Bachtiar, _,Rencana dan Estimate Real of Cost, Bumi Aksara, -; Mahkamah Agung RI, 2010, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta; Morbun, Rocky, 2010, Tanya Jawab Seputar Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta; Mustafa, Khalid, 2012, Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Grafika Wangi Kalimantan bekerja sama P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia), Banjarbaru;
14
Panitia Pembaruan Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971.N.1.-2, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Bandung; Yudiyatno, Heldi, 2010, Buku Saku Pengadaan Barang/ Jasa, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Jakarta; Salim, H.S, 2007, Perkembangan Hukum Kontrak Inoominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta; Setiawan, R, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung; Sofwan, Sri Soedewi Masjchum, 1982, Himpunan Karya Tentang Perjanjian Pemborongan Pembangunan, Liberty, Yogyakarta; Subekti, R, 1992, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta; Suyatno, Thomas, 2003, Dasar-dasar Perkreditan, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara C. Internet http://artikata.com http://digilib.its.ac.id
15
http://glosarium.org http://id.ahmad.wikia.com http://inaproc.lkpp.go.id http://kamusbahasaindonesia.org http://kontruksibangunan-kb1.blogspot.com http://pokjaulp.blogspot.com http://ulp.untirta.ac.id http://www.ilmusipil.com http://www.ilmutekniksipil.com
16
