PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 1 PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB 1 PENINGKATAN RASA SA LING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT A. KONDISIUMUM Sepanjangtahun 2007 hingga kuartal pertamatahun 2008, secaraumum cukup terasa adanyasejurnlahpeningkatanyang berartiberkaitandengankemampuanmasyarakatdalam memahamidan mempraktekkannilai-nilai demokrasi.Salahsatu indikasinyadapatdilihat dari cara-caramasyarakatdalam menyikapi perbedaanyang terjadi di dalam lingkungan sosial politik masing-masing.Secaraumum, masyarakatjuga terlihat lebih toleran dalam menyikapisejumlahpersoalansosialyang berkembangdan menjadi sorotanpublik dan mediarnassa. Salah satu sarana penting untuk mengukur adanya kemajuan ataupun kemunduran dalam kesadaranpolitik masyarakatdan peningkatanrasa saling percayaantar kelompok masyarakatadalah penyelenggaraanpilkada. Pelaksanaanpilkada pada tahun 2007 secara umum berjalansangatlancar dan damai. Salahsatu indikator penting adalahpelaksanaan pilkada Gubernurdan Wakil GubernurIbukota DKI Jakartapada pertengahantahun 2007. Sejakawal persiapanpilkada,veriflkasi Calon Gubernurdan Wakil Gubernur hinggamasa kampanye,pemungutansuara dan prosespenghitungansuara,tidak ada kekerasandan perselisihanberartiy4ng menimbulkanperkaradi pengadilanataupunKPUD. Hal lain yang perlu mendapatkanperhatianadalahtingginya kesadaranpara calon kepala daerahsendiri untuk menerima kekalahan. Hal ini telah meningkatkan secara berarti kepercayaan masyarakatterhadap demokrasi dan telah berperandalam menjaga harmonisasiantar kelompok masyarakat yang majemuk, mengingat DKI Jakarta adalah cermin dari kemajemukan Indonesia. Keberhasilanserupa juga terjadi di sejumlah daerah yang pilkadadi seluruhtanahair. melaksanakan Sebagainegarabangsa(nation state) yang tengah melakukankonsolidasidemokrasi, dan cinta tanahaiq semuadinamikadan dalamupayauntuk meningkatkanrasakebangsaan konflik kepentingan perlu dikelola secara damai tanpa disertai guncangan dan ketidakstailan politik nasional.Pada tahun 2008 penguatanpondasi kebangsaanmasih akan terus dilakukan anlaralain melalui peningkatankesadaranakan pentingnyaketaatan pada UUD 1945 dan supremasihukum, termasuk kemampuan menghayati nilai-nilai penting bagi peningkatan dinamika kehidupan bersama yang ada di dalam ideologi Pancasila.Hal ini hanya dapat dilakukan apabila lembaga-lembagahukum yang ada mampumelakukanterobosan-terobosan nyatadalam pemberantasan tindak pidanakorupsi pidana dan tindak-tindak kelas tinggi lainnya,sehinggakepercayaanmasyarakatterhadap hukummeningkat.Selanjutnya, masyarakat diharapkanmampumeneladaninilai-nilaibaik dalamkehidupanpublik,kehidupandiri dan lingkunganterdekatnya. Kebijakan-kebijakanyang tepat dari pemerintahjuga telah mampu mengurangidan menghilangkandampak-dampaknegatif dari konflik-konflik yang berdimensipolitik di daerah-daerahyang rawan terhadap munculnya konflik vertikal maupun horizontal. Pada tahun 2007 keadaanyang stabil dan damaiterus dapatdipeliharadi NAD, Papua,Maluku dan Poso, suatu situasi yang sesungguhnyasudahdimulai sejak tahun 2005. Pendekatan
II.]-l
PRESIDEN REPUBLTK lNDONESIA
pemerintahyang dilakukansecaradialogisdan persuasifternyatatelah cukup memberikan kontribusipositif dalam menjagastabilitaspolitik dan menjagaharmonisasimasyarakatdi daerah-daerahbersangkutan. Aceh sudah berkembang menjadi provinsi yang stabil, damai dan terbuka sejak penandatanganan MoU antara pemerintahdan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005, yang kemudianberlanjutdenganpemberlakuanUU No. 1l Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sangat akomodatif terhadap aspirasi politik masyarakat Aceh. Kepercayaan masyarakat Aceh juga makin menguat terhadap pemerintah pusat pasca berhasil dilangsungkannyaPilkada GubernurAceh yang dinilai jujur dan demokratispada akhir tahun2006. Hal ini sangatpentingbagi keberlanjutanpembangunan Aceh padakhususnya dan dapat menjadi salah satu barometer bagi upaya peningkatan harmonisasi kehidupan seluruhkomponen bangsapada umumnya. Pemerintah juga menerapkan prinsip kebijakan yang serupa di papua dengan mengedepankandialog dengan masyarakatdan unsur-unsurpemerintah daerah dan wakil rakyat yang sudahdipilih secarademokratis.PemerintahmenerbitkanInpresNo. 5 Tahun 2007 tentang PercepatanPembangunanProvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sering disebut sebagai New Deal Policy for Papua. Inpres ini diterbitkan setelah mempertimbangkanberbagai masukan dan aspirasi masyarakat Papua berkaitan dengan prioritas pembangunanPapua serta mengingat perlunya kebijakan perlakukan khusus terhadapputra putri Papua. Keberhasilanyang cukup menggembirakan juga terjadi di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2007, yang merupakantahun keempat atau terakhir dari pemberlakuanInpres No. 6 Tahun 2003 tentang PercepatanPe mulihan PembangunanProvinsi Matuku dan Maluku Utara Pasca Konflik. Melalui upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahandi daerah, pelaksanaanrehabilitasi, serta peningkatan secaraterus menerus upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampinganterhadap masyarakat,ternyata pemberlakuan Inpres No. 6 Tahun 2003 cukup mampu meningkatkan kepercayaan masyarakatkepada pemerintah serta menjadi salah satu pilar yang sangat penting bagi pemulihan keadaandamai yang berkelanjutandi wilayah Maluku dan Maluku Utara. Meskipun terjadi persoalanmengenai Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara,tampaknyakasusini akandapatdiselesaikan secarahukum. Selanjutnya,pemerintah daerah diharapkan segera mempersiapkan exit strateg,t sebagai tindak lanjut dan keberlanjutanhasil yang telah dicapaimelalui petaksanaan empattahun InpresNo. 6 tahun 2003, sehingga pada tahun 2008 dan 2009 Maluku dan Maluku Utara sudah dapat sepenuhnya berjalansecaranormal dan mandiri. Pemulihankonflik Posojuga mendapatresponyang baik dari pemerintahdaerahdan kelompok-kelompokmasyarakatlokal. Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkahlangkah Komprehensif PenangananMasalah Poso telah berhasil menciptakan kondisi keamananyang relatif kondusif bagi upaya peningkatankesejahteraanrakyat lebih lanjut, sertamenjadi dasaryang mantapbagi keberhasilanpengungkapanberbagaikasusterorisme dan penangkapanpara pelaku tindak kekerasandan kriminal yang meresahkanmasyarakat selamabeberapatahun sebelumnya.Programrehabilitasisaranadan prasaranasosialjuga telah berhasildilaksanakansecaracukup memadaioleh pemerintah.Padatahun 2008 dan 2009, berbagaiupayaakan terusdilakukanuntuk membangunsikap saling percayamelalui
II.t - 2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
pelembagaandialog publik yang diharapkan dapat dipelopori oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan Di samping beberapapencapaianpadatahun 2007 danperkiraanpencapaiantahun 2008, secaraumum beberapatantanganutama yang masih akan dihadapi pada tahun 2009 antara lain : menjaga kepercayaandan harmonisasiyang sudah terbangun secara berkelanjutan, mendorong peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembagapenegakhukum, lembaga-lembagapolitik dan kemasyarakatandi daerah, mengatasiberbagaiekses psikologis negatif dari konflik di masa lalu, serta meningkatkan kualitas kesadaranpolitik dan meningkatkansikap-sikaptoleran terhadapperbedaandan kemajemukanbangsa. Peningkatan kualitas layanan informasi dan adanya akses masyarakat terhadap informasiyang objektif akanjuga menjadi kekuatanutama untuk menjagaharmonisasidi dafam masyarakat.Oleh karena itulah peran media center yang terus berkembangselama beberapatahun terakhir akan terus diperkuat peran dan fungsinya dalam menyampaikan dan menyediakan informasi yang akurat, berimbang dan benar kepada masyarakat luas yang membutuhkannya.Media center diharapkan dapat menjadi salah satu saranauntuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga pada gilirannya menjadisumberinformasiyang pentinguntuk menjagaharmonisasidi dalammasyarakat.
B. SASARAN PEMBANGUNAII
TAIIUN
2OO9
Sasaran pembangunan tahun 2009 dalam Peningkatan Rasa Saling Percaya dan HarmonisasiantarKelompok Masyarakatadalah: Meningkatnya kemampuankoordinasi dan komunikasi aparatur pemerintah dalam melakukan kerjasamadengan masyarakatuntuk menyelesaikanberbagai persoalan sosialpolitik kemasyarakatan; masyarakatsipil dalam 2. Meningkatnyakapasitasdan kemandirianorganisasi-organisasi memberikan advokasi dan meningkatkan wawasan sosial politik dan hukum masyarakat; 3. Menguatnya kapasitasdan kredibilitas ruang publik serta meningkatnyapelayanan informasiyang sesuaidengankebutuhanmasyarakat; 4. Terjaganyaharmonisasidi dalammasyarakat. l.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGT]NANTAHUN 2OO9 pembangundn RasaSalingPercaya dan Arahkebijakan tahun2009untukPeningkatan HarmonisasiAntar Kelompok Masyarakatadalah: Meningkatkan kapasitasdan kredibilitas aparatur pemerintah daerah dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat termasuk di dalamnya upaya untuk penegakan hukum; 2. Meningkatkan kapasitasdan peran organisasimasyarakatsipil dalam memberikan advokasidan meningkatkanwawasansosialpolitik dan hukum masyarakat; l.
II.l - 3
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3 . Memperkuat penghayatanmasyarakatatas ideologi Pancasila,konstitusi negaradan pentingnyapenegakanhukum;
4. Memperkuatruangpublik di dalammasyarakat; 5 . Meningkatkan peran media massa dan penguatan media center sebagai wadah penyebaraninfbrmasi yang benardan bertanggungjawab kepadamasyarakat.
II.l-4
