Potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Sewa dan Jasa Pada PT. PLN (Persero) area Jatinegara Nama NPM Jurusan Program Pembimbing
: Nurilla Afriani : 44209661 : Akuntansi Komputer : DIII Bisnis dan Kewirausahaan : Dr.Aris Budi Setyawan, SE., MM
Latar Belakang Di Indonesia peran pajak sangat penting karena dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang merupakan pemotong atas penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atas subjek pajak dalam negeri. PT. PLN (Persero) area Jatinegara telah
terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan memiliki kewajiban menyetorkan potongan pajak setiap periodenya. Potongan pajak yang dimaksud ialah PPh pasal 23 terhadap sewa dan pekerjaan jasa yang terbentuk berdasarkan nilai kontrak pada SKKO/I (Surat Kontrak Kerja Operasi/Investasi) oleh perusahaan rekanan. Meningkatnya kerja sama antara PT. PLN (Persero) area Jatinegara dengan perusahaan rekanan di bidang operasi dan investasi membuat penulis tertarik untuk menyusun laporan kerja praktek mengenai perhitungan sampai dengan prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas sewa dan jasa.
Materi Kerja Praktek : •
Ketentuan umum Pajak Penghasilan pasal 23.
•
Dokumen pendukung Pajak Penghasilan pasal 23.
•
Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23.
•
Proses terbentuk hingga pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23. Tujuan Laporan Kerja Praktek :
•
Untuk mengetahui ketentuan umum potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) area Jatinegara.
•
Untuk mengetahui tata cara perhitungan, prosedur pelaporan pajak sampai dengan pembayaran potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Jatinegara.
Metode Praktek
Selama 5 minggu melaksanakan kerja praktek di PT. PLN (Persero) area Jatinegara, penulis ditempatkan pada Bagian Anggaran dan Keuangan. Metode praktek yang digunakan penulis : Observasi Observasi yang dilakukan penulis melakukan pengamatan terhadap objek penulisan yaitu PT. PLN (Persero) area Jatinegara meliputi prosedur pelaksanaan kerja maupun dokumen yang di anggap penting dan berkaitan dengan ruang lingkup PPh pasal 23. Kerja Praktek Penulis melakukan Kerja Praktek di PT. PLN (Persero) area Jatinegara. Selama kerja praktek penulis membantu Bagian Anggaran Keuangan, dan mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan PPh pasal 23. Wawancara Wawancara yang dilakukan penulis ialah mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan data yang diperlukan dari PT. PLN (Persero) area Jatinegara. Studi Kepustakaan Penulis menghimpun informasi yang berkaitan dengan potongan PPh pasal 23 dengan membandingkan buku – buku ilmiah maupun LKP yang telah ada pada perpustakaan kampus ataupun dari sumber lain.
Hasil Kerja Praktek Ketentuan Umum PPh Pasal 23 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 23. PPh 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21 dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah masuk jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Menurut Golongannya PPh pasal 23 merupakan Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh PT. PLN (Persero) area Jatinegara sebagai Wajib Pajak. Objek dan Tarif Pemotongan PPh pasal 23 pada PT. PLN (Persero) area Jatinegara. a. Sewa sehubungan dengan sewa kendaraan, sewa mesin potocopy, sewa komputer. Tarif : 2% x nilai bruto b. Imbalan jasa, sehubungan jasa teknik, jasa cleaning servis, jasa outsourcing. Tarif : 2% x nilai bruto.
Dokumen Pendukung Potongan PPh Pasal 23 1. Lampiran Vendor : Lampiran vendor dibuat untuk mengetahui keterangan perusahaan yang sedang melakukan kerja sama dengan PT. PLN (Persero) area Jatinegara. 2. Kwitansi dari perusahaan vendor : Vendor PT. PLN (Persero) area Jatinegara mengirimkan berkas berupa surat perjanjian atas pekerjaan yang akan dilakukan beserta dengan kwitansi. 3. Surat Setoran Pajak (SSP) : Surat Setoran Pajak dibuat oleh Supervisor Keuangan saat akan menyetorkan potongan pajak pada Bank. 4. Bukti setor potongan PPh pasal 23 : Bukti penyetoran tersebut diberikan oleh Bank sebagai bukti bahwa PT. PLN (Persero) arena Jatinegara telah melunasi potongan PPh pasal 23. 5. Print Screen E-SPT PPh pasal 23 : E-SPT merupakan software yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan penyetoran pajak melaluli media online. 6. Bukti potongan PPh pasal 23 : Bukti potongan PPh pasal 23 dicetak melalui E-SPT, Lampiran bukti potongan PPh pasal 23 merupakan bukti bahwa PT. PLN (Persero) area Jatinegara telah membayarkan PPh pasal 23 sewa atau jasa atas nama vendor yang bersangkutan. 7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dicetak melalui E-SPT. Bukti potongan PPh pasal 23 terebut merupakan salah satu berkas pelaporan PPh pasal 23 dari PT. PLN (Persero) area Jatinegara kepada KPP setempat. 8. Daftar Bukti Pemotong PPh Pasal 23 : Daftar Bukti Pemotong PPh Pasal 23 dicetak melalui E-SPT. Bukti potongan PPh pasal 23 terebut merupakan salah satu berkas pelaporan PPh pasal 23 dari PT. PLN (Persero) area Jatinegara kepada KPP setempat.
Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Jasa Besar Potongan PPh pasal 23 atas sewa dan jasa sebesar 2%. Berikut perhitungannya : Nilai kwitansi : 11 = PPN Nilai kwitansi – PPN = DPP/Nilai bruto Nilai bruto x 2% = Pot. PPh 23 Nilai kwitansi – Pot. PPh 23 = Jumlah YMH dibayar Contoh kasus : PT. Hemat Sarana Utama telah terikat kontrak dengan PT. PLN (Persero) area Jatinegara dalam bidang Sewa Kendaraan. Perusahaan tersebut menyediakan kendaraan yang akan digunakan di PT. PLN (Persero) area Jatinegara. Nilai kontrak pada bulan Juli 2011 sebesar Rp. 4.000.000. Perhitungan : 4.000.000 : 11 = 363.636 (PPN) 4.000.000 – 363.363 = 3.636.364 (DPP) 3.636.364 x 2% = 72.727 4.000.000 – 72.727 = 3.927.273 Dari hasil perhitungan di atas dapat di buat jurnal sebagai berikut : Jurnal pada PT. PLN (Persero) area Jatinegara : Jurnal saat pembayaran PPh pasal 23 atas Sewa Biaya Sewa 4.000.000 Kendaraan yang dilakukan PT. PLN (Persero) : Pot. PPh 23 72.727 Pot. PPh 23 72.727 Kas 3.927.273 Kas 72.727
Flowchart Proses Terbentuk hingga Pelaporan PPh Pasal 23
Kesimpulan •
•
•
•
PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang telah diterima PT. PLN (Persero) area Jatinegara selaku Wajib Pajak yang berasal dari penyerahan jasa dan kegiatan sewa dan telah dipotong PPh pasal 21 dibayarkan. Jasa dan kegiatan sewa tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 23 yang akan dipotong oleh PT. PLN (Persero) area Jatinegara dengan tarif 2%. Dalam menjalankan prosedur perpajakan dokumen merupakan hal penting sebagai bukti, dalam penulisan laporan praktek ini dokumen yang dibahas ialah yang bersangkutan dengan PPh pasal 23 atas sewa dan jasa. PT. PLN (Persero) area Jatinegara dibebankan potongan PPh pasal 23 atas sewa dan jasa. Potongan tersebut sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Selain melakukan perhitungan, terdapat penjurnalan yang mempengaruhi laporan laba/rugi PT. PLN (Persero) area Jatinegara. Prosedur terbentuk hingga pelaporan PPh pasal 23 dapat di gambarkan dengan flowcart yang memperjelas setiap alurnya. Flowcart tersebut menggambarkan proses SPK diterima, perhitungan PPh pasal 23, persetujuan dari Asisten Manajer, pembuatan SPK oleh Bagian Keuangan, hingga pembayaran di Bank, dan pelaporan PPh pasal 23 pada KPP setempat.
