POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

1

m.k. hukum perdata 2




PERBEDAAN

SISTEM PERATURAN

SISTEM PERADILAN

COMMON LAW/ANGLO SAXON

CIVIL LAW/EROPA KONT

1. Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim

1. Hukum tertulis (kodifikasi)

2. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat

2. Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat

1. Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan 2. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*

3. Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana

1. Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan. 2. Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas ** 3. Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana m.k. bukan hukum perdata keberadaan terdakwa sebagai 6 pihak penentang







(Pidana) (Tata Usaha Negara )








Pengertian Hukum Perdata •

Hukum Perdata : 1. Hukum Perdata Materil

2. Hukum Perdata Formil

20

Hukum Perdata • Hukum Perdata terbagi kepada dua hal, yaitu:

A. Hukum Perdata Formil keseluruhan kaidah hukum yang menentukan bagaimana cara mempertahankan & melaksanakan hukum perdata materiil. (Hukum Acara Perdata) A. Hukum Perdata Materiil, B. keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan hak perdata.(Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Eropa)

21

Pengertian Hukum Perdata Materil: 1. Prof Subekti Sgl hk pokok yg mengatur kepent2 perseorangan

2. Prof Sri Soedewi Masjhoen sofwan Hk yg mengatur kepent antar warga negara perseorangan yg satu dg warga ngr perseorangan yg lain 3. Riduan Syahrani Hukum yg mengatur hub hk atr org yg satu dg org yg lain di dlm masy yg menitikberatkan kpd kepent perseorangan (pribadi)


Pengertian Hukum Perdata Formil (HAP-Hukum Acara Perdata )

• hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.


• TERMINOLOGI •

1. HFA Vollmar:

•

aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memebrikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

•

2. Sudikno Mertokusumo :

•

hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanannya diserahkan masing-masing pihak.

•

3. Salim HS:

•

keseluruhan kaidah-kaidah hukum (tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan kemasyarakatan.

•

4. Titik Triwulan Tutik :

•

hukum perdata adalah aturan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

– 1) Adanya kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, – 2) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain,

m.k. hukum 3) Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi: hukum orang, hukumperdata keluarga, hukum benda dan sebagainya. 24

• Berdasar ruang lingkupnya: 1. Hk Perdata dlm arti luas

Mencakup hk perdata dlm arti sempit dan hk dagang

2. Hk Perdata dlm arti sempit Hubungan hk perdata dan hk dagang Lex Specialis Derogat Legi Generali

25

• Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dengan kata lain Hukum Dagang merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk itu berlangsung asas Lex Specialis dan Lex Generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUHPerdata (KUHS) dapat juga dipergunakan dalam hal yang diatur dalam KUHDagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus


Sumber Hukum perdata • Sumber dlm arti formal: Asal: Hk perdata dr Belanda

• Sumber dlm arti materil Tempat: 1. Peraturan perundang-undangan

2. Hukum Adat 3. Kebiasaan 4. Konvensi/traktat/perjanjian internasional 5. Yurisprudensi 6. Doktrin 27

SEJARAH HUKUM PERDATA 1.Hukum Perdata Eropa (Ps 131 (2b) Indische Staatregeling) berlaku untuk

A. Eropa tanpa kecuali B. Golongan Timur Asing Cina dengan beberapa pengecualian berdasarkan S 1917 – 129 C. Golongan Timur Asing bukan Cina dengan beberapa pengecualian berdasarkan S 1924 – 556. • Berlakunya Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa untuk orang dari golongan Eropa berdasarkan asas Konkordansi (Ps 131 (2a) Indische Staatregeling)

• Asas Konkordansi berarti asas mengikuti, yaitu bahwa orang dari golongan Eropa mengikuti hukum yang sama dengan hukum yang termasuk dalam undang-undang yang berlaku bagi mereka di Belanda. m.k. hukum perdata 28

SEJARAH HUKUM PERDATA • 2. Hukum diluar KUHS • A. UU Octrooi, yaitu UU yang melindungi hak cipta dalam bidang industri dan perdagangan. • B. UU Auteur, yaitu UU yang melindungi hak cipta dalam bidang kesenian dan kesusastraan. •

Hukum tertulis dapat memberikan kemudahan dalam pekerjaan hakim dan penegak hukum lainnya, juga dapat memberikan rasa aman kepaa para pemegang hak kebendaan.

•

Hak kebendaan disebut hak mutlak atau hak absolut. Hak kebendaan adalah hak untuk menguasai secara langsung suatu kebendaan dan kekuasaan tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang berarti bahwa setiap orang harus mengakui dan mengindahkan hak orang lain tersebut. m.k. hukum perdata 29

• Kepastian Hukum mempunyai 2 arti : • 1. Orang dapat mengetahui peraturan hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga orang dapat mengetahui kedudukannya dalam hukum.

• 2. Para pihak yang bersengketa dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, jadi untuk keamanan hukum dan mencegah timbulnya tindakan sewenangwenang dari pihak manapun.


Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia

• Hukum Perdata Barat

• Hukum Perdata Adat • Hukum Perdata Islam 31

Dasar Hukum Berlakunya BW (Burgelijk Wetboek ) di Indonesia • Jaman Penjajahan Belanda Asas Konkordansi: Ps 131 I.S. (BW berlaku utk gol Eropah dan org2 yg dipersamakan dg gol Eropah) • Jaman Penjajahan Jepang Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942 • Jaman Kemerdekaan – RIS Ps II Aturan Peralihan UUD 45 Ps 192 Konstitusi RIS Ps 142 UUDS 1950 Ps II Aturan Peralihan UUD 45 Pasal I Aturan Peralihan UUD Amandemen 32

Kedudukan BW sekarang • Apakah BW msh berlaku sbg UU? • Apakah BW msh utuh berlaku?

• BW sekarang berlaku utk siapa?

Sistematika Hukum Perdata • Menurut BW

1. Hk Orang 2. Hk Benda 3. Hk Perikatan 4. Pembuktian dan

Daluwarsa

•

Menurut Ilmu Pengetahuan

1. Hk Orang 2. Hk Keluarga

3. Hk Harta Kekayaan (benda dan perikatan) 4. Hk Waris

34

Contoh Kasus • A menitipkan Handphone pada B selama 1 bulan dan akan diambil kembali pada tanggal 10 Januari 2011. B setuju akan perjanjian itu. Ternyata seminggu setelah itu, Handphone dijual B pada pihak lain. Pada saat tiba waktu mengembalikan tiba tanggal 10 Januari 2011 B mengembalikan Handphone itu dengan Handphone lain yang harganya separuhnya. Walaupun dalam keadaan marah A tetap menerima Handphone itu setelah B berjanji akan memberikan Handphone pengganti yang asli seminggu kemudian. Ternyata seminggu kemudian B tidak juga memberikan Handphone pengganti.

Pada saat awal ketika B menjual Handphone tersebut telah terjadi tindak pidana, tetapi ketika A menerima cicilan atau barang pengganti dari B, maka kasus ini termasuk ke m.k. hukum perdata 35 dalam kasus perdata

• Artis A merasa terhina dengan sebuah pemberitaan di Tabloid gosip Ibukota karena diberitakan artis A sebagai pengedar dan pemakai psikotropika. Karena tidak terima, maka artis A melaporkan tabloid gosip tersebut ke polisi bahwa tabloid gosip tersebut telah melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap artis A.

Maka kasus antara artis A dan tabloid gosip tersebut termasuk dalam kasus perdata dan juga bisa pidana. m.k. hukum perdata 36

• Toko A menjual kayu jati kepada perusahaan B dan pembayaran atas pembelian kayu jati tersebut menggunakan sistem tempo 15 hari kemudian. Suatu hari setelah toko A mengirim kayu jati ke perusahaan B dan berniat menagih 15 hari kemudian baru diketahui bahwa perusahaan B dalam proses pailit. Khawatir bila tagihan atas kayu jati tidak terbayar, maka toko A melaporkan perusahaan B ke polisi sambil membawa buktibukti pengiriman dan pembeliatan atas kayu jati tersebut. Laporan toko A terhadap perusahaan B merupakan laporan kasus perdata, bukan pidana. m.k. hukum perdata 37

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

Recommend Documents