BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Menurut pasal 42 Undang - Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa menteri keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Menteri/Pimpinan Lembaga adalah
pengguna
dipimpinnya,
dan
Barang kepala
bagi
kementerian
kantor
dalam
negara/lembaga
lingkungan
yang
kementerian
negara/Lembaga adalah kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan yang bersangkutan. Pada pasal 44 menyatakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta selalu memiliki aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Barang Milik Negara merupakan salah satu aset pemerintah yang berwujud. Barang Milik Negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan undang undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan umum. Barang Milik Negara juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu aset lancar dan
1
aset tetap. Barang Milik Negara yang termasuk dalam aset lancar adalah persediaan. Menurut PSAP Nomor 05 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara baik pengamanan fisik, administrasi maupun hukum. Pengamanan fisik dan administrasi atas persediaan pun perlu dilaksanakan sesuai dengan akuntansi persediaan. Oleh karena itu pengelolaan persediaan harus dilaksanakan dengan baik. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta merupakan instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan dan pelayanan pada bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Dalam melakukan kegiatannya, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta membutuhkan persediaan untuk menunjang kegiatannya. Karena persediaan sangat
penting
dalam
kegiatan
pelayanannya
maka
dibutuhkan
penatausahaan dan pengelolaan persediaan agar aktivitas pelayanan tetap lancar. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan pun harus dilakukan
2
dengan baik dan sesuai dengan peraturan, sedangkan hal tersebut masih kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap penatausahaan persediaan diketahui pada penyimpanan persediaan yang belum dilengkapi dengan kartu barang, kartu gantung barang, denah lokasi barang, alat pengaman, alat bantu dan alat kesehatan sesuai dengan peraturan yang menjadi acuan dalam penatausahaan persediaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya usaha pengendalian terhadap penyimpanan barang persediaan di gudang. Apabila barang yang ada di gudang tidak dilengkapi dengan kartu barang maka akan berdampak pada sulitnya mengetahui barang apa saja yang tersimpan di gudang secara berkala dan jumlahnya berapa, sehingga pada waktu akan dilakukan pemakaian harus dilakukan pengecekan satu persatu. Apabila di dalam gudang juga tidak dilengkapi dengan denah lokasi maka akan menimbulkan kesulitan ketika mencari letak persediaan yang ada di dalam gudang. Hal tersebut akan mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam pencarian barang. Selain itu, tidak dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan persediaan. Tidak ada pembinaan terhadap penatausahaan persediaan akan berdampak pada proses penatausahaan. Penatausahaan persediaan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan akan menyebabkan laporan akhir pada persediaan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak adanya pengawasan dan pengendalian terhadap tertib administrasi akan berdampak pada kemungkinan adanya
3
penggelapan persediaan yang dilakukan oleh pengelola persediaan sehingga menyebabkan kerugian bagi instansi terkait. Hal - hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penatausahaan persediaan tidak memenuhi peraturan yang ada sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan dalam penatausahaan persediaan agar pelaksanaan penatausahaan dilaksanakan secara lebih baik lagi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA”. 1.2
Rumusan Masalah Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini: apakah implementasi penatausahaan persediaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 113 tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Departemen Keuangan?
1.3
Batasan Masalah Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis membatasi masalah hanya pada penatausahaan persediaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan persediaan.
4
1.4
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dan penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui implementasi penatausahaan persediaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 113 tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Departemen Keuangan.
1.5
Manfaat Penelitian a. Manfaat bagi Penulis Memberikan
kesempatan
kepada
penulis
untuk
manambah,
mengaplikasikan dan membandingkan ilmu yang telah diterima selama di bangku kuliah dengan dunia kerja yang sebenarnya.
b. Manfaat bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam melakukan perbaikan pada pelaksanaan penatausahaan persediaan yang sudah dilakukan.
c. Manfaat bagi Pihak Lain Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
5
1.6
Kerangka Penulisan Penerapan Penatausahaan Persediaan
PMK No. 113
Penemuan masalah dan evaluasi permasalahan
Penarikan kesimpulan Gambar 1 Kerangka Penulisan Tugas Akhir
1.7
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran dan
uraian dari Tugas Akhir ini secara garis besar yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi
latar belakang Tugas Akhir, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka Penulisan, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.
6
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN Bab ini berisi tentang profil instansi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Bab ini juga berisi tinjauan pustaka, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pikir Tugas Akhir
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab 1.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah dalam Tugas Akhir.
7
