LP TIPIKOR NUSANTARA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PEMANTAU TINDAK PIDANA KORUPSI NUSANTARA

LP TIPIKOR NUSANTARA

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PEMANTAU TINDAK PIDANA KORUPSI NUSANTARA

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA PEMANTAU TINDAK PIDANA KORUPSI ( LP TIPIKOR ) NUSANTARA BAB I KEANGGOTAAN Pasal -1 JENIS KEANGGOTAAN Anggota LP TIPIKOR NUSANTARA terdiri dari : a. Anggota Biasa b. Anggota Kehormatan ( Individu yang dianggap berjasa dan atau menaruh perhatian serius dalam memberantas korupsi ) c. Anggota Luar Biasa ( LSM, ORMAS, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan dan organisasi lain yang berbadan hukum memiliki visi dan misi sama dengan LP TIPIKOR NUSANTARA ). Pasal – 2 SYARAT – SYARAT KEANGGOTAAN Yang bisa diterima menjadi anggota LP TIPIKOR NUSANTARA adalah : a. b. c. d. e. f. g.

Warga negara Indonesia; Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Sehat jasmani dan rohani. Dan berusia minimal 21 tahun; Berijasah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; Berani, jujur, memiliki intergritas moral yang tinggi dan bereputasi baik; Tidak menjadi pengurus partai politik; Membuat biodata pribadi dan pernyataan mau dan mampu bergabung dalam LP TIPIKOR NUSANTARA secara sukarela; h. Mengisi formulir, membaca serta menandatangani Ikrar LP TIPIKOR NUSANTARA. Pasal-3 KEWAJIBAN ANGGOTA a. Dengan ikhlas dan kesadaran tinggi mentaati Anggaran Dasar/Anggaraan Rumah Tangga, peraturan Organisasi, dan Ikrar serta keputusan - keputusan LP TIPIKOR NUSANTARA. b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan LP TIPIKOR NUSANTARA. c. Menjalankan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 jo UU. 31 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999. Pasal – 4 HAK ANGGOTA a. Hak memilih dan dipilih dalam pengisian struktur kelengkapan organisasi di masingmasing tingkatan sesuai dengan jenis keanggotaannya. b. Hak memdapat perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajibannya. c. Hak mengemukakan pendapat dan pertanyaan dalam rapat-rapat kepengurusan. d. Berhak memiliki Kartu Tanda Anggota dan Surat Tugas LP TIPIKOR NUSANTARA. Sekretariat : Jl. Patuan Anggi No. 57 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara Telp/ HP. 0812 6509 8111/ 0852 7711 3666 Email. [email protected]



Pasal – 5 SANKSI Jika anggota dianggap melanggar AD/ ART, maka akan diberikan sanksi sbb: a. b. c. d.

Teguran lisan dan atau tertulis. Pemberhentian sementara. Pemberhentian sebagai anggota. Pemberhentian sebagai pengurus.

Pengambilan keputusan menentukan sanksi organisasi dilakukan dalam rapat pleno pimpinan setelah mendengar laporan wakil ketua bidan pengawas internal dan pengaduan masyarakat yang terlebih dahulu wajib melakukan pemeriksaan/ klarifikasi terhadap anggota yang bersangkutan. BAB II ATRIBUT DAN BENDERA Pasal 6 ATRIBUT Anggota LP TIPIKOR NUSANTARA, dalam melaksanakan tugasnya wajib memakai kartu tanda anggota/ tanda pengenal dan atau surat tugas yang dikeluarkan khusus oleh DPP. Pasal – 7 Mekanisme pembuatan dan pemberian kartu tanda anggota dan Surat Tugas pada anggota dilaksanakan melalui DPP/ DPW/ DPD dengan cara : a. Mengisi Formulir pendaftaran b. Menyerahkan fotokopi KTP dan Pas Photo c. Membayar administrasi untuk kelengkapan KTA, Surat Tugas dan Surat Keputusan. Pasal – 8 Bahwa di samping bendera Negara Republik Indonesia, LP TIPIKOR NUSANTARA memiliki bendera berwarna Orange di tengahnya terdapat lambang lembaga dan nama lembaga. BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPW / DPD ) Pasal – 9 Mekanisme Pembentukan DPW/ DPD adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan surat Permohonan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat. 2. Membuat rencana susuanan pengurus DPW/ DPD berdasarkan hasil musyawarah dan mupakat yang dibuktikan dengan Berita Acara dan Daftar Hadir rapat pembentukan. 3. Mengajukan penerbitan Surat Keputusan ( SK ) oleh Dewan Pimpinan Pusat ( DPP )

Sekretariat : Jl. Patuan Anggi No. 57 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara Telp/ HP. 0812 6509 8111/ 0852 7711 3666 Email. [email protected]



4. Penyerahan Surat Keputusan ( SK ) oleh DPP kepada DPW/ DPD akan dilaksanakan di daerah masing- masing dalam acara pelantikan sekaligus perkenalan/anjang sono sambil memberikan pembekalan dalam forum dialog interaktif dan aspiratif. 5. Biaya pelaksanaan pelantikan ditanggung oleh Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW )/ Dewan Pimpinan Daerah ( DPD )/ Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ). Pasal – 10 CATATAN KHUSUS 1. Pengurus DPW/ DPD/ DPC adalah anggota LP TIPIKOR NUSANTARA dan karenanya harus yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota, Surat Tugas & SK Pengangkatan serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam mekanisme pembuatan Kartu Tanda Anggota, Surat Tugas dan Surat Keputusan. 2. Jika Surat Keputusan ( SK ) sudah diterbitkan oleh DPP, maka Surat Mandat secara otomatis tidak berlaku lagi. BAB IV MASA BHAKTI DAN SYARAT UNTUK DAPAT DIPILIH MENGISI KOMPOSISI PIMPINAN PASAL 11 MASA BHAKTI PIMPINAN Masa bhakti Pimpinan LP TIPIKOR NUSANTARA, baik DPW/ DPD/ DPC adalah 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk komposisi kepemimpinan periode berikutnya berdasarkan keputusan musyawarah di masing- masing tingkatan. Pasal 12 SYARAT – SYARAT UNTUK DAPAT DIPILIH MENGISIH KOMPOSISI PIMPINAN Untuk dapat dipilih mengisi komposisi Pimpinan LP TIPIKOR NUSANTARA di setiap tingkatan wajib memenuhi syarat sebagai berikut : a. Sudah menjadi anggota yang terbukti mempunyai kepribadian pemimpin dan loyalitas pada organisasi. b. Tidak pernah terlibat organisasi yang dilarang oleh pemerintah. c. Mampu bekerja secara individu dan team, serta mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan LP TIPIKOR NUSANTARA menjadi tangguh, tanggap dalam masyarakat. d. Sehat jasmani dan rohani. e. Bukan pengurus Partai Politik kecuali para Pendiri Lembaga.




BAB V HAK, KEWAJIBAN Pasal 13 1. Memberi nasehat tertulis dan atau lisan demi kemajuan dan keutuhan LP TIPIKOR NUSANTARA, baik diminta maupun tidak diminta oleh Pimpinan. 2. Menyelesaikan/menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antar pimpinan atau antar Anggota LP TIPIKOR NUSANTARA secara baik demi persatuan dan keutuhan organisasi. BAB VI TUGAS KETUA DAN PARA WAKIL KETUA DI SEMUA TINGKATAN LP TIPIKOR NUSANTARA Pasal 14 Tugas Ketua di semua tingkatan LP TIPIKOR NUSANTARA a. Pembuat kebijaksanaan umum LP TIPIKOR NUSANTARA b. Sebagai pimpinan / penanggung jawab umum atas segala aktifitas LP TIPIKOR NUSANTARA c. Mewakili LP TIPIKOR NUSANTARA ke dalam dan ke luar khusus LP TIPIKOR NUSANTARA Pusat. Sedangkan untuk LP TIPIKOR NUSANTARA Wilayah, Daerah dan Cabang, Ketua bersama Sekretaris. d. Memimpin semua jenis musyawarah dan atau rapat-rapat serta menandatangani semua surat keputusan LP TIPIKOR NUSANTARA kecuali untuk Kartu Tanda Anggota. Pasal 15 Tugas Para Wakil ketua di semua tingkatan LP TIPIKOR NUSANTARA a. Sesuai dengan bidangnya masing-masing para wakil ketua bersama ketua menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam dan di luar LP TIPIKOR NUSANTARA. b. Melaksanakan tugas sesuai dengan nomenklatur bidang masing-masing. c. Mewakili ketua, apabila berhalangan hadir dalam bidangnya masing-masing. d. Membuat usulan program kerja dan pembentukan tim investigasi di bidangnya masingmasing. e. Bertanggung jawab kepada ketua LP TIPIKOR NUSANTARA. BAB VII TUGAS SEKRETARIS JENDERAL/ SEKRETARIS DAN BENDAHARA LP TIPIKOR NUSANTARA Pasal 16 Tugas Sekretaris Jenderal a. b. c. d.

Membantu ketua umum dalam melaksanakan kebijakan & program umum. Menjabarkan lebih lanjut kebijakan dan program umum yang sudah ditetapkan. Mewakili ketua umum secara umum, apabila berhalangan hadir. Membantu para wakil ketua bidang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.




e. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariantan, termasuk penyedian dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan. f. Melaksanan hal-hal lain yang dilimpahkan ketua umum dan bertanggung jawab kepada ketua umum. Pasal 17 Tugas Sekretaris di semua tingkatan LP TIPIKOR NUSANTARA a. Membantu ketua dalam memimpin organisasi dan dalam melaksanakan kebijakan dan program umum. b. Bersama – sama dengan ketua mewakili organisasi ke dalam dan ke luar LP TIPIKOR NUSANTARA. c. Membantu para wakil ketua bidang dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. d. Memimpin penyelenggaraan tugas kesekretariantan. e. Melaksakan tugas lain yang diberikan ketua dan bertanggung jawab penuh kepada ketua. Pasal 18 Tugas Bendahara di semua tingkatan LP TIPIKOR NUSANTARA a. Membantu ketua dalam memimpin dan dalam melaksanakan kebijakan keuangan. b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan lainnya. c. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan ketua dalam bidang keuangan. d. Bertanggung jawab kepada ketua. BAB VIII PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN LP TIPIKOR NUSANTARA PASAL 19 Penggantian Antar Waktu Pimpinan LP TIPIKOR NUSANTARA di semua tingkatan Apabila terjadi kekosongan unsur pimpinan dalam LP TIPIKOR NUSANTARA karena sesuatu sebab, maka pengisian kekosongan tersebut dilakukan dalam rapat pleno pimpinan untuk sisa waktu bhakti dan tetap di buatkan Surat Keputusan sesuai Anggaran Dasar LP TIPIKOR NUSANTARA. BAB IX PEMBERHENTIAN ANGGOTA LP TIPIKOR NUSANTARA Pasal 20 Pemberhentian Anggota Pemberhentian anggota LP TIPIKOR NUSANTARA otomatis menyebabkan gugurnya jabatan yang diemban dalam komposisi pimpinan, pemberhentian dikarenakan : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri secara tertulis dengan mengutarakan alasan yang jelas. c. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat anggota LP TIPIKOR NUSANTARA. d. Diberhentikan oleh ketua LP TIPIKOR NUSANTARA berdasarkan hasih pemeriksaan Dewan Kehormatan. e. Terbukti secara hukum melakukan tindak pidana. Pasal 21 Pembentukan Lembaga Baru pendukung Organisasi a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat membentuk lembaga-lembaga pendukung organisasi. Sekretariat : Jl. Patuan Anggi No. 57 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara Telp/ HP. 0812 6509 8111/ 0852 7711 3666 Email. [email protected]



b. Pengurus Pusat dan Lembaga Pendukung tersebut ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat. c. Lembaga bukan merupakan organisasi yang berdiri sendiri diluar Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi ( LP TIPIKOR ) Nusantara. Pasal 22 Lembaga pendukung Organisasi yang telah dibentuk a. Lembaga Fund Raising yang bertugas untuk mencari dan mendapatkan penggalangan dana, baik melalui kegiatan usaha/bisnis atau sumbangan dari pihak ketiga, termasuk dari sponsor yang tidak mengikat. b. Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum. c. Lembaga Pengamanan khusus (PAMSUS/PAMSUSDA) BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 23 Penyempurnaan Anggran Rumah Tangga Penyempurnaan anggaran rumah tangga dapat dilakukan hanya oleh Munas LP TIPIKOR NUSANTARA sesuai dengan Anggaran Dasar. BAB XI PENUTUP Pasal 24 a. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini, akan diatur kemudian oleh Ketua Umum/ Pendiri Lembaga LP TIPIKOR NUSANTARA dalam bentuk peraturan organisasi b. Anggaran Rumah Tangga ( ART ) ini, pertama kali dibuat dan ditetapkan oleh badan pendiri dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pematangsiantar Pada Tanggal : 12 Maret 2014 DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP ) LEMBAGA PEMANTAU TINDAK PIDANA KORUPSI ( LP TIPIKOR ) NUSANTARA

( AN. Sitanggang, SE.MM ) Ketua Umum

( Wakasa TS. Pandiangan, SE ) Sekretaris Jenderal

DASAR HUKUM PENDIRIRAN LP TIPIKOR NUSANTARA : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekretariat : Jl. Patuan Anggi No. 57 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara Telp/ HP. 0812 6509 8111/ 0852 7711 3666 Email. [email protected]



2. Pasal 8 dan 9 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yunto pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi yunto Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggara Negara. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.


LP TIPIKOR NUSANTARA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA PEMANTAU TINDAK PIDANA KORUPSI NUSANTARA

Recommend Documents