PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2017

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR : KEP. 15/LATTAS/I/2017

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jln. Jend.Gatot Subroto Kav.51 Lantai 6 A Telp.62 -21 52961311 Fax. 62 -21 52960456 Jakarta Selatan - Indonesia 12950

KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelatihan kerja. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan milik pemerintah maupun swasta atau oleh organisasi/yayasan yang bergerak di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementeraian Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

memandang perlu untuk memberikan peningkatan

keterampilan masyarakat melalui Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat yang anggarannya dialokasikan pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja BBPLK/BLK Ditjen Binalattas. Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat, Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat Th. 2017, yang menjelaskan keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan diterbitkannya Juknis ini diharapkan kegiatan Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output sebagaimana diharapkan dan tertib administrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta , 10 Januari 2017

Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- i DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii DAFTAR LAMPIRAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS---------------- iv BAB I

PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 A. Latar Belakang ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 B. Tujuan dan Sasaran ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 C. Ruang Lingkup ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 D. Pengertian ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

BAB II

PERSYARATAN PROPOSAL BANTUAN PROGRAM PELATIHAN -------------------------------- 5 A. Persyaratan Administrasi ----------------------------------------------------------------------------------- 5 B. Persyaratan Teknis ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 C. Kejuruan dan Sub Kejuruan ------------------------------------------------------------------------------- 7

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN ---------------------------------------- 8 A. Sosialisasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 B. Pengajuan Proposal ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 C. Sistematika Penulisan Proposal ------------------------------------------------------------------------- 9 D. Penilaian Kelayakan Proposal --------------------------------------------------------------------------- 9 E. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan ------------------------------------------------------------- 9 F. Pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan ------------------------- 10 G. Pelaporan ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 H. Alur Pemberian Bantuan Program Pelatihan -------------------------------------------------------- 13 I. Alur Proses Pembayaran --------------------------------------------------------------------------------- 14 BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI ------------------------------------------------------------------------------- 15 A. Monitoring ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 B. Evaluasi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

BAB V

PENUTUP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

LAMPIRAN-LAMPIRAN Juknis Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat

ii

DAFTAR LAMPIRAN 1.

Contoh Halaman Muka/Cover Depan Proposal Bantuan Program Pelatihan -------------------- 17

2.

Sistematika Penulisan Proposal Bantuan Program Pelatihan ---------------------------------------- 18

3.

Contoh Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Program Pelatihan ------------------------------- 19

4.

Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas / Suku Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

5.

Contoh Struktur Organisasi Lembaga/Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan ------------------- 21

6.

Contoh Format Daftar Instruktur ----------------------------------------------------------------------------- 22

7.

Contoh Format Daftar Tenaga Pelatihan ------------------------------------------------------------------ 23

8.

Contoh Format Daftar Sarana Prasarana ------------------------------------------------------------------ 24

9.

Contoh Penulisan Program Pelatihan Kerja dan Kurikulum ------------------------------------------ 25

10. Contoh Rencana / Jadwal Penyelenggaraan Pelatihan ------------------------------------------------ 27 11. Contoh Format Daftar Calon Peserta Pelatihan --------------------------------------------------------- 28 12. Contoh Jadwal Pelaksanaan Pelatihan -------------------------------------------------------------------- 29 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Program Pelatihan --------------------------------------- 30 14. Contoh Daftar Rencana Penempatan Lulusan Program Pelatihan --------------------------------- 31 15. Contoh Surat Pemberitahuan Lembaga Penerima Bantuan Program ----------------------------- 32 16. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan ------------------------------- 33 17. Contoh Surat Perintah Kerja (SPK) ------------------------------------------------------------------------- 34 18. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan Bantuan Program Pelatihan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 19. Contoh Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ----------------------------------------------------------- 37 20. Sistematika Laporan Kegiatan Bantuan Program Pelatihan ------------------------------------------ 38 21. Contoh SK Penyelenggaraan Pelatihan ------------------------------------------------------------------- 39 22. Contoh Biodata Peserta ---------------------------------------------------------------------------------------- 43 23. Contoh Biodata Instruktur / Tenaga Pengajar ------------------------------------------------------------ 44 24. Contoh Biodata Penyelenggara ------------------------------------------------------------------------------ 45 25. Contoh Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan ------------------------------------------------------------ 46 26. Contoh Daftar Nilai Peserta ----------------------------------------------------------------------------------- 47 27. Contoh Sertifikat Pelatihan Peserta (Fotocopy) ---------------------------------------------------------- 48 28. Contoh Contoh Surat Keterangan Telah Melaksanakan Pelatihan dibuat oleh dinas setempat (disesuaikan dari dinas ketenagakerjaan) ---------------------------------------------------- 49 29. Contoh Rincian Biaya Pengeluaran ------------------------------------------------------------------------- 50 30. Contoh Format Kuitansi ---------------------------------------------------------------------------------------- 51 31. Contoh Format Honor ------------------------------------------------------------------------------------------- 52 32. Contoh SSP ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 33. Daftar Pembagian Wilayah Pengusulan Proposal ------------------------------------------------------- 54


iii

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jln. Jend.Gatot Subroto Kav.51 Lantai 6 A Telp.62-21 52961311 Fax. 62-21 52960456 Jakarta Selatan - Indonesia 12950

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP. 15 /LATTAS/ I /2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2017 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat, perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Tahun 2017;

b.

bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja BBPLK Bandung, BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK Semarang, BBPLK Medan dan BLK Makassar, Ditjen Binalattas, Kementerian Ketenagakerjaan RI;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Tahun 2017.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


iv

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

9.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 1019;

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

11.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444);

12.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);


v

Memperhatikan

:

13.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

14.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja;

15.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.344/MEN-SJ/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 258 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Jasa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pusat Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016;

16.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 445 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pusat Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016;

17.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat.

1.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPLK Bandung No. 026.13.2.452542/2017, BBPLK Bekasi No. 026.13.2.452558/2017, BBPLK Serang No. 026.13.2.426531/2017, BBPLK Medan No. 026.13.2.451094/2017, BBPLK Semarang No. 026.13.2.452609/2017, BLK Makassar No. 026.13.2.452652/2017, tanggal 7 Desember 2016

2.

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPLK Bandung, BBPLK Bekasi, BBPLK Medan, BBPLK Serang, BBPLK Semarang, BLK Makassar Tahun 2017; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PETUNJUK PELATIHAN

TEKNIS

PEMBERIAN

BIDANG

BANTUAN

PROGRAM

KETENAGAKERJAAN

KEPADA

MASYARAKAT TAHUN 2017.


vi

KESATU

:

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan program pelatihan kepada masyarakat.

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka

Keputusan

Direktur

Jenderal

Pelatihan

dan

Produktivitas Nomor KEP. 151/LATTAS/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Bantuan Program Pelatihan

Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEEMPAT

:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017


vii

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS NOMOR KEP. 15 /LATTAS/ I /2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Sebagai salah satu negara, Indonesia sudah memasuki babak baru dalam pembangunan sosial-ekonomi yang terintegrasi atau sebagai bagian integral dari komunitas ASEAN, yaitu The Asean Economic Comunity (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pada era perdagangan bebas ini, sumber daya manusia khususnya tenaga kerja merupakan modal penting yang akan menentukan tingkat keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan. Sumber daya lain seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi memang penting tetapi tanpa SDM yang berkualitas semuanya itu akan kurang termanfaatkan dengan baik. MEA harus disikapi dengan berbagai persiapan agar Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN terutama dalam hal kemampuan atau kompetensi kerja, yang meliputi hard skill dan soft skill. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di pasar kerja global. Untuk menyiapkan sumber daya manusia agar memiliki daya saing dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan kerja yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan profesional agar dihasilkan out put sesuai yang diharapkan yaitu tenaga kerja yang kompeten. Pengembangan kompetensi tenaga kerja merupakan tugas yang tidak ringan dan dibutuhkan keterlibatan para pihak yang terkait. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja tersebut, dapat dilakukan antara lain melaui pelatihan kerja baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan milik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu agar pelaksanaan pelatihan dapat menjangkau masyarakat/tenaga kerja secara lebih luas, maka melalui peran serta lembaga pelatihan kerja swasta/organisasi/yayasan yang bergerak pada bidang pengembangn SDM, Direktorat Jenderal Binalattas memandang perlu untuk mengalokasikan kegiatan


1

Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat pada UPT Bidang Pelatihan Kerja BBPLK/BLK. Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong agar lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat menyelenggarakan pelatihan secara lebih optimal dalam mencetak lulusan pelatihan yang berkualitas dan kompeten. Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan dan mekanisme baik menyangkut hal-hal yang bersifat teknis maupun administrasi. Agar kegiatan Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada Masyarakat TA. 2017. B.

Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi penyelenggara dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Program Pelatihan kepada masyarakat agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Sasaran a. Terlaksananya kegiatan Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. b. Meningkatnya kualitas/kompetensi peserta pelatihan yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku sehingga menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. c. Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi tata cara pengajuan bantuan program, persyaratan administratif dan teknis lembaga pemohon, penilaian proposal, pelaksanaan kegiatan, serta sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan


2

D.

Pengertian Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1.

Bantuan Program Pelatihan adalah bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat yang diberikan kepada lembaga penerima bantuan secara swakelola.

2.

Proposal adalah dokumen usulan yang berisikan rincian rencana program pelatihan, anggaran dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Lembaga Pemohon kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Up. kepala BBPLK/BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat.

3.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi kompetensi/ jabatan/pekerjaan serta spesifik pekerjaan.

4.

Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.

5.

Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serrta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.

6.

Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

7.

Sarana dan Prasarana Pelatihan adalah sarana yang dimiliki untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan berupa gedung/kantor, ruang teori, ruang praktek, peralatan dan kelengkapannya.

8.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB, adalah rincian rencana keseluruhan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bantuan program pelatihan kepada masyarakat.

9.

Lembaga Pemohon adalah lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM subbidang pendidikan dan pelatihan kerja yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

10. Lembaga Penerima Bantuan adalah lembaga pemohon yang layak dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi, serta telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BBPLK/BLK 11. Dinas adalah dinas yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan di tingkat propinsi atau kabupaten/kota.


3

12. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja /Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BBPLK/BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. 13. Direktur adalah Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Pelatihan dan Produktivitas. 15. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan RI.


4

BAB II PERSYARATAN PROPOSAL BANTUAN PROGRAM PELATIHAN Bantuan program pelatihan kepada masyarakat diperuntukkan bagi masyarakat yang berminat dan

mempunyai

motivasi

tinggi

untuk

mengikuti

pelatihan,

dilaksanakan

oleh

Lembaga/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pengembangan sumber daya manusia subbidang pendidikan dan pelatihan kerja. Pemberian bantuan program pelatihan diawali dengan pengajuan permohonan dalam bentuk proposal yang diajukan oleh Lembaga Pemohon (contoh format lihat lampiran 1 dan 2). Proposal tersebut wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dengan ketentuan sebagai berikut : A.

Persyaratan Administrasi : 1.

Surat permohonan bantuan program pelatihan dari Pemohon (asli) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Up. Kepala BBPLK/BLK. (contoh format lihat lampiran 3).

2.

Surat rekomendasi asli dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau Suku Dinas (khusus DKI Jakarta) yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (contoh format lihat lampiran 4).

3.

Fotocopy izin atau keterangan bahwa lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan pelatihan kerja dari Dinas yang membawahi urusan ketenagakerjaan atau kantor pelayanan ijin terpadu di kabupaten/kota yang masih berlaku;

4.

Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga pemohon;

5.

Fotocopy buku rekening bank/rekening koran atas nama lembaga pemohon,

6.

Asli Surat Keterangan Bank atas rekening lembaga pemohon yang masih aktif ,

7.

Fotocopy Surat Keterangan Domisili lembaga pemohon dari kelurahan/desa setempat yang masih berlaku dan dilegalisir tahun 2017 oleh kepala kelurahan / desa.

8.

Fotocopy akte notaris tentang pendirian lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan;

9.

Fotocopy KTP Pimpinan Lembaga pemohon disertai No Telp, HP dan alamat email aktif;

10. Dokumentasi foto-foto Sarana/peralatan dan Prasarana/Gedung Lembaga Pemohon; B.

Persyaratan Teknis : 1.

Bagan Struktur Organisasi (contoh format lihat lampiran 5) Lembaga pemohon harus mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang ditunjukkan dalam bagan struktur organisasi.


5

2.

Instruktur dan Tenaga Pelatihan (contoh format lampiran 6 dan 7) Dalam melaksanakan kegiatannya lembaga pemohon didukung oleh tenaga instruktur, tenaga pelatihan dan tenaga pendukung lainnya yang dibuktikan dengan Curriculum Vitae (CV) beserta data dukungnya. Ketersediaan tenaga instruktur harus sesuai dengan kebutuhan program pelatihan yang dilaksanakan.

3.

Sarana dan Prasarana (contoh format lihat lampiran 8) Lembaga pemohon sudah mempunyai sarana dan prasarana pelatihan yang dibuktikan dengan melampirkan foto. Minimum sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain : a.

Ruang kantor beserta perlengkapannya;

b.

Ruang belajar/workshop;

c.

Peralatan pelatihan sesuai dengan kejuruan yang diajukan;

4. Program Pelatihan Kerja (contoh format lihat lampiran 9) meliputi : a.

Program Pelatihan Kerja (kurikulum/silabus) Kurikulum berisi unit kompetensi/materi pelatihan yang akan dilatihkan meliputi teori dan praktik. Untuk pelatihan yang bersifat teori 30 % sedangkan praktek 70%.

b.

Jadwal Pelatihan (contoh format lihat lampiran 10) Lama pelatihan untuk bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat berlangsung selama 100 Jam Pelatihan @ 45 menit (satu hari 8 Jam Pelatihan).

5.

Daftar calon Peserta Pelatihan (contoh format lihat lampiran 11) Peserta pelatihan untuk 1 (satu) paket program pelatihan sebanyak 20 (dua puluh) orang.

6.

Jadwal Rencana Pelaksanaan Pelatihan (contoh format lihat lampiran 12) Pemohon harus membuat jadwal rencana pelaksanaan pelatihan yang diajukan .

7.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelatihan (contoh format lihat lampiran 13) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan untuk program pelatihan sudah termasuk kewajiban pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundangan. Komponen RAB meliputi : Belanja Teknis (Bahan Pelatihan, Penggandaan Modul, Honor Instruktur, Sertifikat) dan Belanja Operasional Maksimal 45% dari RAB (ATK, Honor Pembina, penanggung jawab, penyelenggara, pengawas, Bantuan transport peserta, transport operasional, konsumsi, dokumentasi dan pelaporan) a.

Bantuan Belanja Honor, antara lain dapat digunakan untuk: 1)

Pembina/pengarah kegiatan; (berasal dari Dinas Prov/Kab/Kota)

2)

Penanggung jawab kegiatan;


6

b.

c.

3)

Supervisor/pengawas; (berasal dari Dinas Prov/Kab/Kota)

4)

Penyelenggara/sekretariat;

5)

Instruktur dll.

Bantuan Belanja Barang Operasional , antara lain dapat digunakan untuk : 1)

Alat Tulis Kantor (ATK);

2)

Konsumsi peserta;

3)

Sertifikat pelatihan;

4)

Dokumentasi dan pelaporan dll.

Bantuan Belanja Bahan Digunakan untuk keperluan belanja bahan pelatihan teori dan/atau bahan praktek (barang habis pakai/bukan barang inventaris) sesuai dengan program pelatihan yang dilaksanakan.

d.

Bantuan Belanja Perjalanan Digunakan untuk biaya transport operasional penyelenggaraan (petugas dari lembaga pelatihan, bantuan transport peserta dan transport petugas dari Dinas );

8.

Fotocopy Akreditasi dari LA-LPK (diutamakan);

9.

Fotocopy Vocational Idenfication Number (VIN) atau nomor induk lembaga pelatihan kerja. (bila ada).

Untuk

panduan

pendaftaran

VIN

bisa

diakses

melalui

website

http//binalembaga.naker.go.id.; 10. Rencana Pasca Pelatihan Lembaga pemohon melampirkan rencana penempatan paska pelatihan(contoh format lampiran 14). C. Kejuruan dan Sub.Kejuruan Bantuan Program Pelatihan Program Pelatihan/ Bantuan Program Pelatihan yang diajukan oleh Lembaga Pemohon mengacu pada nama sub. kejuruan / program pelatihan sesuai dengan nomenklatur kejuruan / sub. kejuruan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Binalattas Nomor : Kep.184/LATTAS/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Nomenklatur Kejuruan dan Sub Kejuruan Pelatihan Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Produktivitas (daftar kejuruan terlampir).


7

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN A. Sosialisasi Sosialisasi bantuan program pelatihan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan tentang pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan program pelatihan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait di dinas yang membidangi ketenagakerjaan prov/kab/kota atau melalui proses upload Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat ke dalam website resmi Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker.go.id). Direktur menyampaikan surat pemberitahuan tentang Juknis tersebut kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat Provinsi untuk disosialisasikan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk selanjutnya diteruskan kepada lembaga pelatihan kerja yang menjadi binaan mereka. Melalui upload Juknis di website diharapkan pihak-pihak terkait dapat dengan mudah mengakses dan mengunduh Juknis tersebut. B. Pengajuan Proposal Lembaga pemohon mengajukan proposal permohonan Bantuan Program Pelatihan Tahun 2017 yang ditujukan kepada Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Up. Kepala BBPLK/BLK (sesuai wilayah sebagaimana pada lampiran 33): a.

Kepala BBPLK Bandung, Jl. Gatot Subroto no 170 Bandung Jawa Barat

b.

Kepala BBPLK Bekasi , Jl Guntur Raya N0. 1 Rawa Tembaga Bekasi Barat Jawa Barat

c.

Kepala BBPLK Serang, Jl. Raya Pandeglang Km. 3 Serang 42151 Banten

d.

Kepala BBPLK Medan, Jl. Jl. Gatot Subroto Km. 7,28 Medan 1276 Sumatera Utara

e.

Kepala BBPLK Semarang, Jl. Brigjen Sudiarto No.118 Semarang Jawa Tengah

f.

Kepala BLK Makassar, Jl. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan Proposal yang dikirim harus dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh

pimpinan lembaga pemohon (contoh format lihat lampiran 2) dan rekomendasi dari “ Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota “. (contoh format lihat lampiran 3) Pengajuan proposal sudah diterima oleh BBPLK/BLK paling lambat 31 Mei 2017, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan jumlah paket yang tersedia.


8

C. Sistematika Penulisan Proposal Sistematika penulisan proposal memuat antara lain : latar belakang, maksud dan tujuan, profil lembaga pemohon, visi dan misi, program pelatihan yang akan dilaksanakan, rencana penempatan melalui kemitraan, serta kebutuhan anggaran (contoh format lihat lampiran 2). Halaman muka proposal dibuat dengan melihat sebagaimana (contoh format dari lampiran 1). D. Penilaian Kelayakan Proposal Penilaian Kelayakan Proposal dilakukan oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Kepala BBPLK/BLK. Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1.

Evaluasi proposal Evaluasi proposal mencakup kelayakan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis.

2.

Verifikasi Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi, setelah hasil evaluasi proposal dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Verifikasi dilakukan melalui pembuktian ke lokasi lembaga pemohon atau melalui klarifikasi keabsahan seluruh data yang diajukan lembaga pemohon. Hasil verifikasi tersebut berupa rekomendasi untuk menentukan layak tidaknya lembaga pemohon menerima bantuan program pelatihan.

E.

Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Penetapan lembaga penerima bantuan program pelatihan dilakukan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut : 1.

Penilaian proposal oleh tim penilai meliputi penilaian persyaratan administrasi dan teknis.

2.

Verifikasi langsung ke lembaga pemohon dilakukan oleh Tim Verifikasi yang bertujuan untuk membuktikan apakah isi proposal sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.

Dari hasil tinjauan lapangan, tim Verifikasi menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Kepala Balai BBPLK/BLK tentang kondisi Lembaga Pemohon layak atau tidak layak untuk menerima bantuan program pelatihan.

4.

Selanjutnya Kepala Balai BBPLK/BLK menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada Masyarakat.

5.

Kepala Balai BBPLK/BLK melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang lembaga penerima bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat.

6.

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 5, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.


9

F.

Pelaksanaan bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat Bantuan program pelatihan diberikan melalui Lembaga Pemohon, berdasarkan proposal yang diajukan dan telah ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan.

Kepala BBPLK/BLK

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Lembaga Pemohon yang isinya memberitahukan bahwa lembaga tersebut telah ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat (contoh lihat lampiran 15). Lembaga pemohon yang ditetapkan sebagai penerima bantuan program pelatihan diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan (contoh format lihat lampiran 16). Penetapan dan pernyataan kesanggupan dimaksud dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Kerja ( SPK ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPLK/BLK (contoh format lihat lampiran 17). Lembaga pemohon yang tidak diberi surat pemberitahuan oleh Kepala BBPLK/BLK, dinyatakan tidak menerima bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a.

Persiapan Pelatihan 1)

Menyiapkan calon peserta pelatihan, instruktur dan tenaga kepelatihan.

2)

Menyiapkan program dan materi pelatihan, sarana dan prasarana, serta bahan pelatihan.

3)

Menyiapkan administrasi pelatihan meliputi surat keputusan penyelenggaran pelatihan, daftar nominatif peserta, jadwal pelaksanaan, daftar hadir instruktur, daftar hadir peserta, daftar nilai, administrasi keuangan dan lain-lainnya.

4)

Lembaga pemohon melampirkan rencana penempatan paska pelatihan.

5)

Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala BBPLK/BLK.

b.

Pelaksanaan Pelatihan 1)

Lembaga penerima bantuan melaksanakan bantuan program pelatihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam SPK.

2)

Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah ditetapkan di SPK.

3)

Pelaksanaan pelatihan wajib dilakukan oleh lembaga penerima bantuan, lembaga tidak diperbolehkan untuk mensubkontrakkan/mengalihkan ke pihak lain.

4)

Setelah menyelesaikan bantuan program

pelatihan, lembaga penerima harus

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan bantuan program tersebut dengan membuat pernyataan tanggung jawab mutlak (contoh format lihat lampiran 18).


10

5)

Lembaga penerima bantuan program pelatihan wajib membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (contoh format lihat lampiran 19) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPLK/BLK sebagaimana tertuang dalam SPK .

c.

Lembaga Penerima Bantuan program pelatihan wajib melakukan input data peserta pelatihan melalui website www.banprog.net dengan menggunakan user ID sesuai pada akun pada VIN Lembaga Pemohon (bagi lembaga yang belum memiliki VIN dapat menggunakan user id yang tercetak pada SPK)

d.

Tindak lanjut Pasca Pelatihan; 1)

Setelah melaksanakan pelatihan, Lembaga penerima bantuan

mengupayakan

penempatan bagi lulusan pelatihan ke perusahaan/industri atau melakukan pendampingan kepada lulusan yang akan berwirausaha. 2)

Melakukan pendataan lulusan pelatihan baik yang bekerja di perusahaan/ industri atau yang berusaha mandiri/wirausaha.

G. Pelaporan Lembaga penerima bantuan program pelatihan diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis menggunakan kertas A4 dan dijilid (contoh fomat lihat lampiran 20). Laporan ditujukan kepada : Kepala BBPLK/BLK (sesuai wilayah yang telah ditentukan lihat lampiran 33) dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender

setelah

selesainya pelaksanaan pelatihan. Laporan kegiatan berisikan data/dokumen dan informasi yang meliputi : a. Dokumen asli sebagai lembaga penerima bantuan program pelatihan yaitu : 1) Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan (contoh format lihat lampiran 15) ; 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (contoh format lihat lampiran 16); 3) Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai dari pelaksana bantuan (contoh format lihat lampiran 17); 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai (contoh format lihat lampiran 18); 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan (contoh format lihat lampiran 19). b. Dokumen pelaksanaan pelatihan yang asli antara lain : 1)

Program pelatihan sesuai dengan proposal ;

2)

Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan dari Lembaga ; (contoh format lihat lampiran 21);

3)

Biodata/daftar nominatif dan foto peserta pelatihan yang dilatih


11

(contoh format lihat lampiran 22) ; 4)

Biodata Instruktur dilatih (contoh format lihat lampiran 23);

5)

Biodata Tenaga Pelatihan (contoh format lihat lampiran 24);

6)

Jadwal pelatihan (contoh format lihat lampiran 10);

7)

Daftar Hadir Peserta;

8)

Daftar Hadir Instruktur;

9)

Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan (contoh format lihat lampiran 25);

10) Daftar Nilai Peserta (contoh format lihat lampiran 26); 11) Fotocopy Sertifikat Pelatihan Peserta (contoh format lihat lampiran 27); 12) Daftar Rencana Penempatan Lulusan Pelatihan (contoh format lihat lampiran 14); 13) Rekening koran atas nama lembaga pemohon terbaru; 14) Surat keterangan asli dari Dinas/Suku Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa lembaga tersebut benar-benar melaksanakan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (lihat contoh lampiran 28) 15) Dokumentasi (Foto pada saat Pembukaan, Pelaksanaan, dan Penutupan Pelatihan). c. Pertanggungjawaban Keuangan Pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada rincian anggaran belanja yang disetujui (contoh format lihat lampiran 29) dengan melampirkan bukti - bukti pembelian dan/atau kuitansi yang bermeterai sesuai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan - kegiatan pengeluaran seperti : 1)

Bantuan belanja honor;

2)

Bantuan belanja bahan;

3)

Bantuan belanja operasional;

4)

Bantuan belanja perjalanan; dan

5)

Pajak – pajak sesuai aturan yang berlaku (lampirkan ketentuan pajak).


12

H. Alur Pemberian Bantuan Program Pelatihan

I.

Tata Cara Pembayaran 1.

Pembayaran untuk bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ), sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayar.

2.

Pembayaran dibebankan pada anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BBPLK/BLK tahun anggaran 2017

3.

Pembayaran dilakukan sekaligus lunas secara Langsung ( LS ) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara wilayah BBPLK/BLK melaksanakan pekerjaan

berada ke Rekening Lembaga

setelah

dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan berupa Laporan

Paripurna / Akhir serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada petunjuk teknis.


13

Alur Proses Pembayaran 2

1 LEMBAGA PENERIMA BANTUAN AJUKAN SPJ

6

menyampaikan LAPORAN

PPK/ BENDAHARA

TRANSFER DANA BANTUAN

3 REKOMENDASI

5 KPPN

PETUGAS VALIDASI DOKUMEN LAPORAN (VERIFIKATOR)

KEPALA BBPLK/BLK Up. PPK

PROSES SP2D

PROSES SPP/SPM

4

PENGUJI/ PENANDA TANGAN SPM

Keterangan : SPP

= Surat Permintaan Pembayaran

SPM

= Surat Perintah Membayar

SP2D

= Surat Perintah Pencairan Dana

KPPN

= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


14

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan bantuan program pelatihan perlu dilakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi serta mengetahui efektivitas pelaksanaan program pelatihan sejak persiapan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan. A. Monitoring Kegiatan

monitoring

Ketenagakerjaan

dilakukan

dan/atau

oleh

Ditjen

Dinas Binalattas

Provinsi/Kabupaten/Kota Kemnaker.

Monitoring

yang

membidangi

betujuan

untuk

mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasi upaya pemecahannya dalam melaksanakan bantuan program pelatihan kerja sejak tahap persiapan, penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. B. Evaluasi Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil terhadap rencana yang telah dibuat. Selain itu evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan pemberian bantuan program pelatihan, efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pelatihan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya di masa mendatang.


15

BAB V PENUTUP Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi lembaga pemohon dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 10 Januari 2017


16

Lampiran 1 : Contoh Halaman Muka/Cover Depan Proposal Bantuan Progam Pelatihan

LOGO LEMBAGA PEMOHON

a. Nama Pelatihan

: .........................................

b. Nama Lembaga

:

.........................................

c. Nomor VIN

:

.........................................

d. Nama Pimpinan Lembaga

:

…………………………………

e. Alamat Lembaga

:

..........................................

- Kabupaten/ Kota

:

..........................................

- Provinsi

:

..........................................

- Telp dan No fax

:

..........................................

- Alamat email

:

..........................................


17

Lampiran 2 : Sistematika Penulisan Proposal Bantuan Program Pelatihan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran

BAB II

PROFIL LEMBAGA/YAYASAN/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMOHON A. Nama Lembaga B. Struktur Organisasi C. Sarana dan Prasarana D. Instruktur dan Tenaga pelatihan E. Kerjasama kemitraan dengan Industri/lembaga penempatan F. Kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan

BAB III

RENCANA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA A. Tujuan Pelatihan B. Program Pelatihan, Kurikulum/Silabus, C. Daftar Calon Peserta D. Lama Pelatihan dilengkapi dengan jumlah jam pelatihan E. Jadwal Rencana Pelatihan

BAB IV BAB V

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Asli Surat Pengantar pengajuan bantuan program pelatihan ; 2. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Provinsi/Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan; 3. Fotocopy izin pelatihan kerja lembaga dari Dinas yang membawahi urusan ketenagakerjaan atau kantor pelayanan ijin terpadu di tingkat kabupaten/kota yang masih berlaku ; 4. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga Pemohon; 5. Fotocopy buku rekening bank/rekening koran atas nama lembaga pemohon ; 6. Asli Referensi bank terbaru atas rekening nama pemohon (2016) ; 7. Fotocopy surat keterangan domisili Lembaga Pemohon dari kelurahan/desa setempat; 8. Fotocopy Akte Pendirian dari Notaris 9. Fotocopy KTP Pimpinan Lembaga pemohon disertai No Telp, HP dan email aktif; 10. Fotocopy Akreditasi dari LA-LPK (Bila ada) 11. Fotocopy Vocational Training Identification Number (VIN) 12. Dokumentasi foto-foto Sarana/peralatan dan Prasarana/Gedung 13. Bagan Struktur organisasi 14. Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan 15. Daftar Sarana dan Prasarana 16. Program Pelatihan 17. Daftar calon peserta 18. Jadwal rencana pelaksanaan pelatihan 19. Rencana Anggaran Biaya 20. Rencana penempatan pasca pelatihan


18

Lampiran 3 : Contoh Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Program Pelatihan KOP SURAT (Lembaga Pemohon) ……………………..2017 Nomor Lampiran Perihal

: ................................ : 1 (satu) berkas : Permohonan Bantuan Program Pelatihan Kerja

Yang terhormat Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Up. Kepala BBPLK/BLK………. … (sesuai wilayah) di………………………. Dengan hormat, Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dan penanggulangan pengangguran, bersama ini kami menyampaikan permohonan bantuan program pelatihan

untuk

kejuruan/pelatihan ……………………. (Proposal terlampir). Pelatihan tersebut akan diikuti oleh peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang dan akan dilaksanakan di Lembaga/Yayasan/organisasi kemasyarakatan ………………….. selama………... hari. Rencana pelatihan dilaksanakan pada bulan ............. tahun 2017. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut kami usulkan kebutuhan dana bantuan program pelatihan sebesar Rp………………………… (terbilang…………………………………………….) Sebagai bahan pertimbangan, dalam proposal ini kami lengkapi berkas-berkas sebagaimana terlampir. Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemohon Tanda tangan & Stempel

Pimpinan Lembaga


19

Lampiran 4 :

Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas/Suku Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota KOP SURAT (Dinas/Suku Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Setempat) REKOMENDASI Nomor : .......................

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada : 1. Nama Lembaga

: …………………………………………….

2. Nama Pimpinan lembaga

: …………………………………………….

3. Alamat lembaga

: ……………………………………………. …………………………………………….

4. Telp/Fax/HP

: …………………………………………….

Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada

masyarakat

dengan

jenis

keterampilan

kejuruan/pelatihan

yang

akan

dilaksanakan……………………………..…… Kami memberikan rekomendasi kerena lembaga/yayasan/organisasi kemasyarakatan ini telah memenuhi syarat kelengkapan yang diperlukan dan secara aktif telah menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan. Selain itu bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat yang diusulkan, hasilnya diharapkan sangat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.. ………………………, ………………………2017 Tanda tangan & stempel

…………………………………. NIP....................................


20

Lampiran 5 : Contoh Struktur Organisasi Lembaga / Yayasan / Organisasi Kemasyarakatan


21

Lampiran 6 : Contoh Format Daftar Instruktur

DAFTAR INSTRUKTUR NAMA LEMBAGA : ..................................... ALAMAT NO.

: …………………………… NAMA

PENDIDIKAN

JABATAN

1.

Normalasari, ST

S1

Instruktur kejuruan ...........

2.

Shalsabila

D3


3.

Reza Rahardian

S1


4.

Ramadani

S1


........................, ………………. 2017 Pimpinan Lembaga Tanda tangan &stempel

.........................


22

Lampiran 7 : Contoh Format Daftar Tenaga Pelatihan DAFTAR TENAGA PELATIHAN NAMA LEMBAGA : ..................................... ALAMAT NO.

: …………………………… NAMA

PENDIDIKAN

JABATAN

1.

Lintang Wibisono, ST

S1

Ketua Lembaga

2.

Brahmana, Amd

D3

Wakil Ketua

3.

Amir Sarifuddin, SE

S1

Bendahara

4.

Danarsiwi, S.Kom

S1

Sekretaris

5.

Dst. ........................, ………………. 2017 Pimpinan Lembaga Tanda tangan &stempel

.........................


23

Lampiran 8 : Contoh Format Daftar Sarana dan Prasarana

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN NAMA LEMBAGA ALAMAT

: ……………………………………… : ………………………………………

1

Ruang Kantor

LUAS (M2) 200M2

2

Ruang Kelas

50M2

3

Baik

3

Ruang Praktik

50M2

1

Kurang baik

4

……

NO.

PRASARANA

JUMLAH UNIT/LOKAL 1

KET. Baik

DAFTAR PERALATAN PELATIHAN NAMA LEMBAGA ALAMAT KEJURUAN NO. 1

2.

: ……………………………………….. : .………………………………………. : Menjahit JUMLAH

KET.

1. Mesin Jahit manual

8 buah

Baik

2. Mesin Obras

1 buah

Baik

3. Mesin Jahit High Speed JUKI

8 buah

Baik

4. dst.nya

….buah

……….

a. Gunting

8 buah

Baik

b. Meteran

20 buah

Baik

c. dst.nya

……..buah

……….

NAMA/JENIS PERALATAN Mesin / Perkakas

Peralatan Tangan

........................,………………. 2017 Pimpinan Lembaga Tanda tangan &stempel

………………………….


24

Lampiran 9 : Contoh Penulisan Program Pelatihan Kerja dan kurikulum

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI 1.

Nama Pelatihan

:

2.

Kode Program Pelatihan

:

3.

Jenjang Program Pelatihan

:

4.

Tujuan Pelatihan

:

OPERATOR KOMPUTER Non Jenjang

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu : Mengoperasikan komputer dengan piranti lunak pengolah kata dengan MS Word, lembar sebar dengan MS Excel, presentasi dengan MS Power Point dan mengoperasikan penelusur Web serta mengoperasikan piranti lunak e-mail sesuai dengan. 5.

Unit Kompetensi/materi yang ditempuh : 5.1

TIK.OP01.001.01

Mengetik pada papan ketik (keyboard) komputer standar

5.2

TIK.OP02.002.01

Mengoperasikan printer

5.3

TIK.OP02.004.01

Mengoperasikan piranti lunak Pengolah Kata dengan MS Word/Open office(writer)– tingkat dasar

5.4

TIK.OP02.005.01

Mengoperasikan piranti lunak lembar sebar (spreadsheet) dengan MS Excel/Open office (calc)

5.5

TIK.OP02.006.01

Mengoperasikan Penelusur Web (Web Browser)

5.6

TIK.OP02.007.01

Mengoperasikan piranti lunak klien e-mail (e-mail client)

5.7

TIK.OP02.011.01

Mengoperasikan Piranti lunak Presentasi dengan MS Power Point/Open Office(Impress)

6.

Perkiraan Waktu Pelatihan

: 100 Jam Pelatihan (@45 menit)

7.

Persyaratan Peserta Pelatihan

:

7.1

Pendidikan

:

7.2

Pelatihan Kerja

:

7.3

Pengalaman Kerja

:

7.4

Umur

:

Minimal 18 Tahun

7.5

Jenis Kelamin

:

Pria / wanita

7.6

Kesehatan

:

Berbadan sehat dan tidak buta warna

Minimal SLTP -


25

KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI JAM PELATIHAN NO

I.

UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT


TIK.OP01.001.01

Jumlah I

Jumlah

2

6

8

2

6

8

KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI 2.1


TIK.OP02.002.01

2

8

10

2.2

Mengoperasikan piranti lunak Pengolah Kata dengan MS Word/Open office(writer)– tingkat dasar Mengoperasikan piranti lunak lembar sebar (spreadsheet) dengan MS Excel/Open office (calc) – tingkat dasar Mengoperasikan Penelusur Web (Web Browser) Mengoperasikan piranti lunak klien e-mail (email client) Mengoperasikan Piranti lunak Presentasi dengan MS Power Point/Open Office(Impress) Jumlah II

TIK.OP02.004.01

4

18

24

TIK.OP02.005.01

4

14

20

TIK.OP02.006.01

2

8

10

TIK.OP02.007.01

2

8

10

TIK.OP02.011.01

4

12

12

18

68

86

2

4

6

Jumlah III

2

4

6

Jumlah I s/d III

22

78

100

2.3 2.4 2.5 2.6

V

Keterampi lan

KELOMPOK UNIT KOMPETENSI UMUM 1.1

II.

Pengetahuan

EVALUASI PELATIHAN 5.1

Evaluasi


26

Lampiran 10 : Contoh Rencana / Jadwal Penyelenggaraan Pelatihan JADWAL RENCANA PELATIHAN KEJURUAN………………………………. Dari Tanggal …………………. s/d …………………. 2017 LEMBAGA : ……………………………………………………… HARI/TANGGAL

Hari 1

HARI 2

Hari 3

WAKTU

JAM PELATIHAN Teori

Praktik

08.00-09.30


09.30-10.15


10.15-10.30

Istirahat

10.30-12.00


12.00-13.00

ISOMA

13.00-14.30


2

14.30-15.15


1

08.00-09.30


09.30-10.15


10.15-10.30

Istirahat

10.30-12.00


12.00-13.00

ISOMA

13.00-15.15


3

08.00-09.30


2

09.30-10.15


10.15-10.30

Istirahat

10.30-12.00 12.00-13.00 13.00-15.15 Dst… s.d. hari 10

UNIT KOMPETENSI/MATERI PELATIHAN

Dst

KET

2 1

2

2 1 2


1

2

ISOMA Mengoperasikan piranti lunak Pengolah Kata dengan MS Word/Open office(writer)– tingkat dasar Dst

3 Dst

Dst

Dst

………………………, …………………………. 2017 Pimpinan Lembaga Tanda tangan &stempel

……………………………


27

Lampiran 11 : Contoh Format Daftar Calon Peserta Pelatihan DAFTAR CALON PESERTA PELATIHAN KEJURUAN : ……………………………. LEMBAGA : ………………………………..... NO

NAMA

TEMPAT/ TGL LAHIR

PENDIDIKAN TERAKHIR

ALAMAT/NO TLP Jln. Cikoko no 15 Pancoran Jakarta Tlp. 081……… Jln. Perdatam No.6 Jakarta Tlp. 085……. dst-nya

1.

Aliando Putra

Jakarta, 2 Agustus 1983

SD

2.

Rahmawati

Jakarta, 2 Juli 1983

SD

3.

Anissa

Jakarta, 2 Juni 1983

SD

4.

Suryadarma Ali


SMP

dst-nya

5.

Gumilang

Jakarta, 2 Maret 1983

SMP

dst-nya

6.

Kirani Ramadan


SMP

dst-nya

7

Beni


SMP

dst-nya

8

Zakarya


SD

dst-nya

9

Dedy Wahyudin

Bandung, 2 Agustus 1983

SD

dst-nya

10

Mufti

Cirebon, 2 Maret 1983

SD

dst-nya

11

Wardah

Subang, 5 Agusrus 1983

SD

dst-nya

12

Ramses

Bogor, 2 Agusrus 1983

SD

dst-nya

13

Khairunissa

Depok, 2 Maret 1983

SD

dst-nya

14

Chika

Bogor, 2 Agustus 1983

SD

dst-nya

15

Asmiranda


SD

dst-nya

16

Rafi Ahmad


SD

dst-nya

17

Saskia

Medan. 2 Juli 1983

SD

dst-nya

18

Delin


SD

dst-nya

19

Syahmedi

Bandung, 2 Juli 1983

SMA

dst-nya

20

Zuliana


SMA

dst-nya

KET Copy KTP

........................, ………………. 2017 Pimpinan Lembaga Tanda tangan &stempel

………………………….


28

Lampiran 12 : Contoh Jadwal Pelaksanaan Pelatihan TANGGAL / BULAN PELAKSANAAN TAHUN 2017 NO

URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SEPTEMBER 2017 2

I

KEGIATAN PERSIAPAN

1

Persiapan pelaksanaan

2 3

Pembentukan tim pelaksanaan Persiapan materi dan administrasi

II

PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

1

Pembukaan pelatihan

2

Pelatihan

3

Penutupan Pelatihan

III

PEMBUATAN LAPORAN

1

Penyelesaian Administrasi

2

Pengumpulan data

3

Finalisasi pembuatan laporan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jakarta,

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Maret 2017

Pimpinan Lembaga Tanda tangan &stempel

(-----------------------------------)


29

Lampiran 13 : Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Program Pelatihan RENCANA ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEJURUAN ……………………… LEMBAGA ………………………. NO A 1

2

B 1

2

KEGIATAN

C

JUMLAH

BELANJA TEKNIS : Bantuan Belanja Honor - Honor Instruktur (100JP x Rp. 50.000,-)

100

JP

Rp

50,000

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

Bantuan Belanja Bahan, Modul, Perlengkapan dan Sertifikat - Belanja Bahan Pelatihan (Dirinci) - Penggandaan modul pelatihan - Perlengkapan peserta (buku, ballpoint,dll) - Sertifikat Latihan (20 org)

1 20 20 20

pkt ORG ORG LBR

Rp.9.970.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp 20,000

Rp 11,170,000 Rp 9,970,000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp 400,000

OK OK OK OK

Rp Rp Rp Rp

BELANJA OPERASIONAL : Bantuan Belanja Honor - Honor Pembina/pengarah 1 org x 1 keg - Honor Penanggung Jawab 1 org x 1 keg - Honor Penyelenggara 1 org x 1 keg - Honor Supervisor/Pengawas 1 org x 1 keg

1 1 1 1

500,000 450,000 300,000 350,000

Bantuan Belanja Barang Operasional lainnya ATK dan Komputer Supplies Spanduk Dokumentasi dan Pelaporan Konsumsi ( 24 org x 13 hr) Konsumsi Pembukaan/penutupan

3

HARGA SATUAN

VOLUME

Bantuan Belanja Perjalanan Biasa Transport Operasional (6 org x 1 trip) Bantuan Transport peserta

Rp 1,600,000 Rp 500,000 Rp 450,000 Rp 300,000 Rp. 350.000 Rp 8.430.000

1 1 1 312 1

6 20

PKT PKT PKT OH PKT

OT OT

Rp 490.000 Rp 400,000 Rp 400.000 Rp 20,000 Rp 900,000

Rp 490,000 Rp 400.000 Rp 400,000 Rp 6.240.000 Rp 900.000

Rp 100,000 Rp. 130.000

Rp 3.200,000 Rp 600,000 Rp. 2.600.000

PAJAK JASA LAINNYA (2%)

Rp.

JUMLAH

Rp 30.000.000

........................, ………………. 2017 Pemohon Pimpinan Lembaga Tanda tangan & stempel ………………………….


600.000

30

Lampiran 14 : Contoh Daftar Rencana Penempatan Lulusan Program Pelatihan DAFTAR RENCANA PENEMPATAN LULUSAN PROGRAM PELATIHAN KEJURUAN

: ……………………………………………………..

LEMBAGA

: …………………………………………………….

Penempatan NO

Nama Lulusan Pelatihan

Alamat/no Tlp

1

Aliando Putra

Jl. Cikoko Pancoran Jakse Tlp. 0812.....

2

Rahmawati

3

Dst.

Jl. Perdatam Pasar Minggu Tlp. 0856.....

Wirausaha (Sebutkan Jenis Usaha)

Bekerja di Industri (Sebutkan Nama Perusahaan dan Jenis Usaha) PT. San Brothers Jasa Akuntan

Alamat Industri/ perusahaan Jl. Cibitung no. 7 Bekasi

Rental Komputer dan foto copy

........................, ………………. 2017 Pemohon Pimpinan Lembaga Tanda tangan &stempel

………………………….


31

Lampiran 15

: Contoh Surat Pemberitahuan Lembaga Penerima Bantuan Program KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS BALAI LATIHAN KERJA Jalan. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan Telp/Fax. (0411) 442322 Sulawesi Selatan 90231

, Juli 2017 Nomor Lampiran Hal

: : : Pemberitahuan Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan Tahun 2017

Kepada : Pimpinan lembaga / Yayasan / ............................................. Jln. .............................................................. Di – ............................................................ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPLK/BLK…….. Nomor : KEP……/..../, tanggal ….. …….. 2017 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan Ditjen Binalattas tahun 2017, dengan ini disampaikan bahwa lembaga Saudara telah memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan program pelatihan . Sesuai Petunjuk Teknis pemberian bantuan program pelatihan, penerima bantuan segera melaksanakan kegiatan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut : 1. Menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjan bermeterai 6.000; 2. Menandatangani Surat Perintah Kerja ( SPK ) yang bermeterai 6.000 ; 3. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan proposal yang diajukan dan petunjuk teknis pemberian bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat ; 4. Melapor kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan di dinas kota / kabupaten yang memberikan rekomendasi lembaga dalam mengajukan proposal ; 5. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan dan pertanggungjawaban keuangan setelah selesai penyelenggaraan pelatihan , Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih . Kepala BLK Makassar ……………………………..

Tembusan : 1. Dirjen Binalattas 2. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kota/kabupaten


……………………….

32

Lampiran 16: Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan KOP LEMBAGA PEMOHON

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ..................................................................

Jabatan

: ..................................................................

Bertindak untuk dan atas nama

: (nama lembaga).......................................

Alamat Lembaga

: ..................................................................

Telp/Fax/e-mail/HP

: ..................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah dinyatakan sebagai Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan Tahun Anggaran 2017 pada BBPLK/BLK UPTP………, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, maka dengan ini kami sanggup melaksanakan dan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai dengan SPK dan tidak men-subkan pekerjaan kepada pihak lain. Saya sebagai ketua Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian program yang ditetapkan. Apabila terbukti menyalahgunakan dan ketidaksesuaian atas Bantuan Program Pelatihan, saya bersedia dikenakan sanksi berupa pengembalian uang ke kas negara, hukum, dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. ............., ...........2017 Pimpinan Lembaga Materai Rp. 6000,tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap )


33

Lampiran 17: Contoh Surat Perintah Kerja (SPK) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS BALAI LATIHAN KERJA Jalan. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan Telp/Fax. (0411) 442322 Sulawesi Selatan 90231

SURAT PERINTAH KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLK MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DENGAN ................................................ Nomor : SPK.

……. / ……./

/ 2017

Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : ………………………………….. NIP : ………………………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), DIPA BLK.Makassar Th. 2017 Alamat : Jl. Taman Makam Pahlawan No. 4, Sulawesi Selatan Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : (Pimpinan Lembaga) Jabatan : ........................................................................ Alamat : ........................................................................ Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan : 1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ..................... Tahun ............... tanggal ................................. tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat. 2. Keputusan Dirjen Binalattas Nomor ....................... tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat Tahun 2017; 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) BBPLK/BLK Makassar Tahun 2017, Nomor SP DIPA …………………………. tanggal ................. 2017; 4. Surat Keputusan Kepala BBPLK/BLK Makassar Nomor ............................ tanggal ............... tentang Penetapan .................... sebagai Penerima Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat . 5. Pernyataan Kesanggupan Pihak Kedua Melaksanakan Pekerjaan Menyelenggarakan Pelatihan dari Bantuan Program Pelatihan . PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA, dan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan perintah untuk pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 Pekerjaan / Jenis Bantuan PIHAK KEDUA memahami, menerima dan bersedia melaksanakan pekerjaan / kegiatan Bantuan Program Pelatihan untuk kejuruan ................... , dengan kurikulum pelatihan selama ............. Jam Pelatihan @ 45 menit, dan diikuti oleh peserta pelatihan sebanyak .......... orang.


34

Pasal 2 Jangka Waktu dan Tempat Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah 100 jam pelatihan, selama 13 (tiga belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ........................ s.d. ..................................... yang diselenggarakan di ...................................... Pasal 3 Cara Pembayaran a. Pembayaran untuk bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ), sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayar dan dilakukan melalui transfer kepada nomor rekening lembaga penerima bantuan program pelatihan. b. Pembayaran dibebankan pada anggaran DIPA BBPLK/BLK UPTP……………. c. Pembayaran akan dilakukan sekaligus lunas secara Langsung ( LS ) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar, setelah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan berupa Laporan Paripurna / Akhir serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada petunjuk teknis. Pasal 4 Pelaporan a. PIHAK KEDUA bersedia dan wajib menyampaikan laporan paripurna/akhir pelaksanaan kegiatan secara tertulis baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran kepada PIHAK PERTAMA. b. Laporan sudah diterima PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah selesainya pelaksanaan pelatihan. c. PIHAK KEDUA bersedia dan wajib untuk menatausahakan seluruh bukti pengeluaran keuangan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah disepakati dan dokumen lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta menyimpan dokumen administrasi keuangan yang sewaktu-waktu digunakan apabila diadakan pemeriksaan/audit keuangan oleh yang berwenang. Pasal 5 Sanksi Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan keseluruhan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dan tidak menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi dengan tidak diberikan pembayaran. Demikian SPK ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA …………………………

PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Tanda tangan & stempel Meterai Rp.6.000

Tanda tangan & stempel

…………………………… KEPALA

............................................. NIP.......................................

Catatan : dicetak 2 (dua) kali bermaterai Rp. 6.000,- untuk pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua.


35

Lampiran 18 : Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan Bantuan Program Pelatihan KOP LEMBAGA PEMOHON SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYELENGGARAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ..................................................................

Jabatan

: ..................................................................

Bertindak untuk dan atas nama Alamat Lembaga

: ........................(nama lembaga penerima) : ..................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.

2. 3.

Dana yang telah diterima untuk penyelenggaraan Bantuan Program Pelatihan dari BBPLK/BLK........., Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Tahun Anggaran 2017, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima bantuan program pelatihan ; Saya sebagai ketua Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penyelesaian program; Apabila terbukti adanya penyalahgunaan dan ketidaksesuaian atas pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan, saya bersedia dikenakan sanksi berupa pengembalian uang ke kas negara, hukum, dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. .................. ( tgl,bln,thn ) Yang menyatakan (materai Rp. 6000,-)

Tanda tangan & stempel

(Nama Lengkap )


36

Lampiran 19

: Contoh BA Serah Terima Pekerjaan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS BALAI LATIHAN KERJA Jalan. Taman Makam Pahlawan No.4 Makassar Sulawesi Selatan 90231 Telp/Fax. (0411) 442322

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT Nomor : BA……………/………/………/……./………/2017 Pada hari ini ………. tanggal ………. bulan …….. tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat

2. Nama NIP Jabatan Alamat

: LINTANG WIBISONO,ST : PIMPINAN LPK ROSE MARIE JL. BAHAGIA NOMOR 42 KEL. PANJUNAN KEC. LEMAHWUNGKUK Kota Cirebon : JAWA BARAT Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA : : : :

…………………………………….. ……………………………………… Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BLK Makassar …………………………………………………………. Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan berupa hasil pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat Kejuruan OPERATOR KOMPUTER, di JL. BAHAGIA NOMOR 42 KEL. PANJUNAN KEC. LEMAHWUNGKUK Kota Cirebon JAWA BARAT sebanyak 1 paket dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan SPK. …………/SP/…../BP/………./2017 tanggal ……………. 2017, dengan bukti menyerahkan Laporan Pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat yang berisi : 1. Dokumen Asli sebagai lembaga penerima bantuan. 2. Dokumen pelaksanaan pelatihan yang asli. 3. Pertangunggjawaban keuangan. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat digunakan sebagaimanamestinya. PIHAK PERTAMA LPK ROSE MARIE

PIHAK KEDUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ANNE HANDAYANA PIMPINAN

………………………………… NIP. ……………………………..

Tanggal, ............................................. Petugas Validasi Dokumen ( ..............................................................) NIP. ....................................................


37

Lampiran 20 : Sistematika Laporan Kegiatan Bantuan Program Pelatihan LAPORAN KEGIATAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN TAHUN 2016 Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Sasaran

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN A. PROGRAM PELATIHAN Berisi kurikulum dan silabus meliputi materi pelatihan/unit kompetensi, jam pelatihan teori dan praktik. B. PELAKSANAAN PELATIHAN Laporan pelaksanaan pelatihan menjelaskan tentang jadwal pelatihan, kehadiran peserta pelatihan, kehadiran instruktur, permasalahan dan saran.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Pertanggungjawaban keuangan memuat tentang bukti dokumen penggunaan keuangan/belanja sesuai RAB yang meliputi belanja honorarium, belanja bahan, belanja operasinal lainnya dan belanja perjalanan biasa.

BAB IV

TINDAK LANJUT PASCA PELATIHAN Berisi penempatan peserta pasca pelatihan.

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan( Asli) Surat Pemberitahuan Penerimaan Bantuan ( Asli) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Asli dan bermeterai) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)( Asli dan bermeterai) Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak (Asli dan bermeterai) Surat Keputusan Penyelenggaraan Pelatihan (Asli) Program Pelatihan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Biodata peserta, instruktur/tenaga pengajar dan penyelenggara Daftar hadir peserta (asli) Daftar Hadir Instruktur (Asli) Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan Daftar Nilai Peserta Sertifikat pelatihan peserta (foto copy) Rencana Penempatan lulusan peserta Dokumentasi Foto pada saat pembukaan, pelaksanaan dan penutupan pelatihan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Asli) Rincian laporan keuangan dengan melampirkan kuitansi, bon dan lainnya Asli (penggunaan meterai sesuai dengan ketentuan) 19. Surat Setor Pajak (SSP) (Asli) 20. Surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat yang menyatakan Lembaga tersebut telah melaksanakan pelatihan (Asli)


38

Lampiran 21 : Contoh SK Penyelenggaraan Pelatihan KOP SURAT LEMBAGA PEMOHON SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN..................................... NOMOR : ...............................

TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MELALUI DANA BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT KEJURUAN.............. Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat dan peran serta LPKS/Yayasan/Organisasi perlu dilakukan pelatihan melalui dana Bantuan Program Pelatihan Kepada Masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (a) di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4637); 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

Memperhatikan

: 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP. ........./Lattas/......./2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat ; 2. Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK........./......../...../ 2017 tanggal .................. 2017 tentang pelaksanaan pelatihan komputer bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat program BBPLK/BLK.......... Ditjen Binalattas Kemenaker RI Tahun Anggaran 2017.


39

M E M U T U S K A N: Menetapkan Kesatu

:

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembina/pengarah, Supervisor, Panitia Penyelenggara, Instruktur dan Peserta Pelatihan.

Kedua

:

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam amar Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Pembina bertugas memberikan arahan teknis dan administratif kepada Tim pelaksana agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. 2. Penanggungjawab memantau dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan sampai pelaporan. 3. Instruktur bertugas menyiapkan/menyusun materi serta membimbing dan mengarahkan peserta pelatihan. 4. Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan, baik teknis maupun administratif. 5. Peserta bertugas mengikuti semua rangkaian acara pelatihan dan mendapatkan sertifikat dengan nilai yang memuaskan 6. Supervisor/pengwas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan.

Keempat

:

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana penerimaan bantuan pelatihan yang dikeluarkan oleh BBPLK/BLK ………….Ditjen Binalattas Kemnaker RI Tahun Anggaran 2017.

Kelima

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …………………… Pada tanggal …………………. 2017 Pimpinan LPK ……………….. Tanda tangan & stempel



40

Lampiran … Surat Keputusan LPK …………. Nomor : ....................... Tanggal :..................... DAFTAR PENYELENGGARA PELATIHAN

NO.

NAMA

Jabatan/Instansi

Jabatan Dalam Tim

Disnaker….

Pengarah/Pengawas

1.

Hartanto, SH

2.


S1

Ketua Lembaga

3.

Brahmana, Amd

D3

Wakil Ketua

4.

Amir Sarifuddin, SE

S1

Bendahara

5.

Danarsiwi, S.Kom

S1

Sekretaris

6.

Normalasari, ST

S1

Instruktur

7.

Shalsabila

D3

Instruktur

8.

Reza Rahardian

S1

Instruktur

9.

Ramadani

S1

Instruktur

10.

dst

Pimpinan LPK ……………….. (Ttd dan cap lembaga) …………………………..


41

Lampiran …. Surat Keputusan LPK …………. Nomor : ..................................... Tanggal :..................... DAFTAR PESERTA PELATIHAN NO.

Nama

Tempat/ Tgl Lahir

Pendidikan Terakhir

Kedudukan/ Jabatan Peserta

1.

Aliando Putra


SD

2.

Rahmawati


SD

3.

Anissa


SD

Peserta

4.

Suryadarma Ali


SMP

Peserta

5.

Gumilang


SMP

Peserta

6.

Kirani Ramadan


SMP

Peserta

7

Beni


SMP

Peserta

8

Zakarya


SD

Peserta

9

Dedy Wahyudin

SD

Peserta

10

Mufti

Bandung, 2 Agustus 1983 Cirebon, 2 Maret 1983

SD

Peserta

11

Wardah

Subang, 5 Agusrus 1983

SD

Peserta

12

Ramses

Bogor, 2 Agusrus 1983

SD

Peserta

13

Khairunissa

Depok, 2 Maret 1983

SD

Peserta

14

Chika


SD

Peserta

15

Asmiranda


SD

Peserta

16

Rafi Ahmad


SD

Peserta

17

Saskia

Medan. 2 Juli 1983

SD

Peserta

18

Delin


SD

Peserta

19

Syahmedi

Bandung, 2 Juli 1983

SMA

Peserta

20

Zuliana


SMA

Peserta

Peserta

Pimpinan LPK ……………….. Tanda tangan & stempel

…………………………..


42

Lampiran 22 : Contoh Biodata Peserta BIODATA PESERTA PELATIHAN KEJURUAN : ………………………………….. LEMBAGA : ………………………………..... No.

NAMA

PENDIDIKAN TERAKHIR

ALAMAT/No Tlp

L/P


Jln. Cikoko no 15 Pancoran Jakarta Tlp. 081………

Rahmawati


SD

Jln. Perdatam No.6 Jakarta Tlp. 085…….

P

Anissa


SD

Dst…….

L


SMP


SMP

Aliando Putra

2. 3.

Suryadarma Ali

5.

Gumilang

6.

……dst

FOTO

L

SD

1.

4.

TEMPAT/TGL LAHIR

P L L

20

........................, ………………. 2017 Pimpinan Lembaga Ttd/stempel

………………………….


43

Lampiran 23 : Contoh Biodata Instruktur / Tenaga Pengajar BIODATA INSTRUKTUR KEJURUAN : ………………………………….. LEMBAGA : ………………………………..... No.

NAMA

TEMPAT/ TGL LAHIR 2 Agustus 1960

PENDIDIKAN TERAKHIR S1

1.

Normalasari, ST

2.

Shalsabila

2 Juli 1960

D3

3.

Reza Rahardian

2 Juni 1960

D3

4.

Ramadani

2 Juli 1960

S1

ALAMAT/No Tlp Jln. Patra Kuningan II No.21 Jaksel Tlp. ..... Jln. Jatinegara no. 15 Jakarta Tlp. ..... Jln. Perdatam 19 Jakarta Tlp. ..... Jln. Pangadegan II No. 36 Jakarta Tlp. .....

L/P

FOTO

L P L P


………………………….


44

Lampiran 24 : Contoh Biodata Penyelenggara BIODATA PENYELENGGARA LEMBAGA : ………………………………..... No.

NAMA

TEMPAT/ TGL LAHIR

JABATAN

2 Agustus 1979

KETUA

Jln. Dr. Cipto no.15Jakarta tlp…..

L/P

ALAMAT

FOTO

L

1.


2.

Brahmana, Amd

1 Mei 1997

SEKRETARIS

Jln. Supriyadi no.18Jakarta tlp….

L

3.

Amir Sarifuddin, SE

2 Juni 1999

BENDAHARA

Jln. MT. Haryono 1 Jakarta tlp….

L

4.

Danarsiwi, S.Kom

2 Juli 1993

ANGGOTA

Jln. Gatot Subroto 15Jakarta tlp….

P

5.

dst ........................, ………………. 2017 Pimpinan Lembaga Ttd/stempel

………………………….


45

Lampiran 25 : Contoh Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan Daftar Penggunaan Bahan Pelatihan Yayasan/Lembaga.................................. NO

NAMA BARANG

VOLUME

SATUAN

1

Rader

20

BUAH

2

Pendedel benang

20

BUAH

3

Kain Katun

20

Meter

4

Dst.

KETERANGAN

Dibagikan kepada peserta latihan .


………………………….


46

Lampiran 26 : Contoh Daftar Nilai Peserta DAFTAR NILAI PESERTA PELATIHAN KEJURUAN…………… DI LPK ……………………. NO 1 2 3

NAMA Aliando Putra Rahmawati

NILAI TEORI PRAKTEK JUMLAH KEWIRAUSAHAAN MANAJEMEN MARKETING KOMPUTER PHOTOSHOP CORELDRAW

RATARATA

KET

80

80

81

80

82

80

483

81

Lulus

85

80

85

85

80

85

500

83

Lulus

Dst.

Keterangan Klasifikasi Nilai 86 – 100 = A (Sangat Memuaskan) 76 - 85 = B (Memuaskan) 66 – 75 = C (Cukup Memuaskan) 60 – 65 = D (Cukup) 0 – 59 = E (Tidak Memuaskan) ........................, ………………. 2017 Pimpinan Lembaga Ttd/stempel

…………………………


47

Lampiran 27 : Contoh Sertifikat Pelatihan Peserta Fotocopy Depan Logo Lembaga

SERTIFIKAT PELATIHAN KERJA Nomor : ……………………. Dengan ini menerangkan : Nama : …………………. Tempat Tanggal Lahir : ………………… Nomor Induk : ……………….... Dinyatakan Berhasil Mengikuti Program Pelatihan Kejuruan

: ……………………..

Yang di selenggarakan dari tanggal ……s/d…………(……Jam Pelajaran ) di ………………. ……………,……………………….. Lembaga ………………………………………

Foto 3 x 4

Kepala Belakang UNIT-UNIT KOMPETENSI Kejuruan : ……………… NO

UNIT KOMPETENSI

1. 2. 3. 4. 5. ……………,……………………….. Lembaga Pelatihan Kerja ……………………………………… Kepala


48

Lampiran 28 : Contoh Surat Keterangan telah melaksanakan pelatihan dibuat oleh dinas setempat) (disesuaikan dari dinas ketenagakerjaan) Kop Dinas .... ……………….., 2017

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP

: ............................................................

Jabatan

: ...........................................................

Unit Kerja

: ............................................................

Menerangkan bahwa : Nama LPK

: ............................................................

Pimpinan LPK : ……………………………………………. Alamat

: ...........................................................

Telah melaksanakan kegiatan pelatihan kerja melalui dana Bantuan Program Pelatihan kepada Masyarakat BBPLK/BLK……Ditjen Binalattas Tahun…… Kejuruan ……. Dari tanggal….s/d tanggal……. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Dinas..…………

TTd dan stempel ………………………………. NIP ……………………………


49

Lampiran 29 : Contoh Rincian BIAYA PENGELUARAN RINCIAN BIAYA PENGELUARAN PELATIHAN MENJAHIT DI LPK ........................ NO A 1

2

B 1

2

KEGIATAN

NILAI

BELANJA TEKNIS : Bantuan Belanja Honor - Honor Instruktur (100JP x Rp. 50.000,-)

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

Bantuan Belanja Bahan, Modul, Perlengkapan dan Sertifikat BELANJA BAHAN PELATIHAN - Box alat jahit - Gunting kertas - Rader - Jarum - Sekoci Juki - PAlet Juki - Sepatu Mesin - Pendedel benang - Jarum Pentul - Jidar Plastik - Oli Mesin - Kain BXY - Kain Katun - Kain Kotak merah PENGGANDAAN MODUL PERLENGKAPAN PESERTA SERTIFIKAT LATIHAN (20 org)

Rp 11,170,000 Rp 9,970,000 Rp. 350.000 Rp. 240.000 Rp. 160.000 Rp. 20.000 Rp. 90.000 Rp. 60.000 Rp. 160.000 Rp. 91.000 Rp. 160.000 Rp. 96.000 Rp. 93.000 Rp. 2.750.000 Rp. 3.000.000 Rp 2.700.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp 400,000

BELANJA OPERASIONAL : Bantuan Belanja Honor - Honor Pembina/pengarah 1 org x 1keg - Honor Penanggung Jawab 1 org x 1keg - Honor Penyelenggara 1 org x 1 keg - Honor Supervisor/Pengawas 1 org x 1keg

Rp 1,600,000 Rp 500,000 Rp 450,000 Rp 300,000 Rp. 350.000

Bantuan Belanja Barang Operasional lainnya ATK dan Komputer Supplies Spanduk kegiatan Dokumentasi dan Pelaporan Konsumsi pelatihan, pembukaan/penutupan

Rp 8.430.000

3

Bantuan Belanja Perjalanan Biasa Transport Operasional (6 org x 1 trip) Bantuan Transport peserta

Rp 3.200,000 Rp 600,000 Rp. 2.600.000

C

PAJAK JASA LAINNYA (2%) JUMLAH

Rp. 600.000 Rp 30.000.000

PPN (10%)

PPH 22(1,5%)

PPH 23 (2%)

PPH 21

Rp.250.000

.

Rp. 250.000 Rp. 272.727 Rp. 245.454

Rp. 37.500 Rp. 40.910 Rp. 36.818

Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp 490,000 Rp 400.000 Rp 400,000 Rp 7.140.000

Rp. 142.800

Rp. 768.181 Rp. 115.228 ........................, ………………. 2017

Rp.142.800

Rp.380.000

Pimpinan Lembaga Ttd/stempel ……………………. Keterangan/ Ketentuan tentang pajak : - Belanja honor dikenakan PPh 21, (PNS gol III 5%, Gol IV 15%, non PNS 5 %) - belanja bahan di atas 1 juta dikenakan PPn sebesar 10%, - belanja bahan diatas 2 juta dikenakan PPn 10% dan PPh 22 sebesar1,5% - belanja konsumsi hanya dikenakan PPh 23 sebesar 2% - Kuitansi, Bon, dan Lain2 Asli serta Bukti setor pajak harus dilampirkan - Pajak jasa lainnya (2%) tidak perlu dibayar oleh LPK , namun langsung dipotong oleh KPPN


75.000 22.500 15.000 17.500

50

Lampiran 30 : contoh format Kuitansi

KUITANSI No.

: 1

Telah Diterima dari

: Pimpinan/Ketua Lembaga.....................

Uang Sejumlah

: Tujuh juta rupiah

Untuk Pembayaran

: Bahan Pelatihan menjahit yaitu kain katun 10 meter @350.000 dan kain BXY 10 meter @350.000

Rp. 7.000.000,................., ........................................... 2017 Mengetahui Pimpinan Lembaga

Yang membayarkan Bendahara Lembaga

Yang Menerima

(TTD, materai dan

Ttd dan Cap lembaga

cap perusahaan)

………………………….

………………………….

………………………….

Keterangan : Nota pembayaran dilampirkan


51

Lampiran 31 : contoh format honor Bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat Sudah diterima dari : LPK................. Banyaknya Uang : Satu juta lima ratus ribu rupiah Untuk pembayaran : Honor pengarah, penanggungjawab, Sekretaris, Bendahara dan pengawas pada bantuan program pelatihan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat

Nama

Jabatan Dalam Tim

1

Hartantao, SH

Pengarah/pengawas

Rp.

400.000,-

Rp.

60.000,-

Rp. 340.000,-

2


Ketua Lembaga

Rp.

350.000,-

Rp.

17.500,-

Rp. 332.500,-

3

Brahmana, Amd

Wakil Ketua

Rp.

250.000,-

Rp.

12.500,-

Rp. 237.500,-

4

Amir Sarifuddin, SE

Bendahara

Rp.

250.000,-

Rp.

12.500,-

Rp. 237.500,-

5

Danarsiwi, S.Kom

Sekretaris

Rp.

250.000,-

Rp.

12.500,-

Rp. 237.500,-

Rp. 115.000,-

Rp.1.385.000,-

No

Jumlah

Besarnya Honor

Rp.1.500.000,-

Potongan PPh Ps. 21

Jumlah yang diterima

Tanda Tangan

................., ........................................... 2017 Mengetahui

Yang membayarkan

Pimpinan Lembaga

Bendahara Lembaga

Ttd dan Cap lembaga

………………………….


………………………….

52

Lampiran 32 : contoh SSP

Lampiran 33 : daftar pembagian wilayah pengusulan proposal PEMBAGIAN WILAYAH BANTUAN PROGRAM PELATIHAN 2017

No

Lokasi BBPLK/BLK

Propinsi

1 BBPLK Medan

1 2 3 4 5 6

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Riau Kepulauan Riau

2 BBPLK Serang

1 2 3 4 5

Banten Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung

3 BBPLK Bekasi

1 2 3 4 5 6

DKI Jakarta Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Barat

4 BBPLK Bandung

1 2 3 4

Jawa Barat Bali NTB NTT

5 BBPLK Semarang

1 Jawa Tengah 2 Jawa Timur 3 Yogyakarta

6 BLK Makassar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Papua Papua Barat Maluku Maluku Utara Gorontalo

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2017

Recommend Documents