LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN
PENERIMAAN,
PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA CONTOH KWITANSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KWITANSI Nomor;
Sudah Terima Dari
Uang Sebesar
Nama Perusahaan/Orang Jenis Pelayanan
Jumlah Denda
Jumlah Raya
Bendahara Penerima
NIP.
Catatan :
a. Lembar 1 untuk Wajib Bayar; b. Lembar 2 untuk Bendahara Penerima;
c. Lembar 3 untuk Petugas Operasional; d. Lembar 4 untuk Petugas Akuntansi.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD
ISRAFULHAYAT
NO
Pemberian Pelayanan Jasa Pemberian Pelayanan Jasa oleh Kantor/UPT/Satker diterbitkan Nota Tagihan atas pelayanan jasa tersebut. Penerbitan Nota Tagihan kepada wajib bayar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelayanan jasa diberikan dengan tembusan Bendahara Penerima dan Petugas Akuntansi
atau melalui Bendahara Penerima dan diberikan
Wajib Bayar dapat menyetor langsung ke Kas Negara
diberikan
Pembayaran Tagihan a. Nota Tagihan yang telah dikirimkan kepada Wajib Bayar, mempunyai jangka waktu pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelayanan jasa b.
Kuitansi Pembayaran oleh Bendahara Penerima
Input Kartu Piutang dan Laporan Rekapitulasi Piutang Nota Tagihan yang belum terbayarkan dimasukkan ke dalam Kartu Piutang dan Laporan Rekapitulasi Piutang yang disusun oleh Petugas Akuntansi Penerbitan Surat Penagihan Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pelayanan jasa diberikan, wajib bayar tidak membayar nota penagihan, maka dikeluarkan surat penagihan pertama dengan rincian nilai yang terutang dan denda
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Penagihan Pertama wajib bayar tidak membayar, dikeluarkan surat penagihan kedua dan seterusnya hingga surat penagihan ketiga.
Nota Tagihan
WAJIB BAYAR
LAMPIRAN IV
PELAKSANAAN
NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011
TEKNIS
PENERIMAAN,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PETUNJUK
TENTANG
PENYETORAN,
PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
>
ANGGARAN
KUASA PENGGUNA
Surat
Penagihan
HERRY BAKTI
TTD
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kartu Piutang
Rekapitulasi Piutang
Laporan
Nota Tagihan
PETUGAS AKUNTANSI
WAKTU PELAKSANAAN
BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pembayaran
Kuitansi
Nota Tagihan
BENDAHARA PENERIMA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PNBP
PETUGAS OPERASIONAL
Nota Tagihan
Surat
Penagihan
Salman sesuai dengan aslinya
SETDITJEN HUBUD
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
ISRAFULH^YAT
LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA CONTOH KARTU PIUTANG
KMteJMto piutang
NnaMl Nagafa/Larnbaga Eaalonl
WDayah Kottt dan Nona Satuan Kaija
Nomor
KARTU PIUTANG DATA PIUTANG
IDENT1TAS DEBITUR Jumlah Piutang
Tgl Jatuh tampo Angauranparbin Mulai manoangaur
UnttKada Daoartaman/tambaga
Daaar Panalapaw Piutang No.SK
Tgl. KK
'•.,.•' -:-',- '
Dtawrtujul
Dicatat
(Kuasa Pangguna Anggaran)
(Patugaa Akuntansi)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS SETDITJEN HUBUD
ISRAFULHAYAT
«Uggwwjj*W««
LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
CONTOH BUKU KAS UMUM
Buku Kas Umum
Halaman muka
BUKU KAS UMUM
(1)
Kementerian/Lembaga
(2) (3) (4) (5) (6)
UnitOrganisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja
Tanggal, No.SP DIPA Revisike 1. 2. 3.
(7) (8)
Tahun Anggaran KPPN
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
0) Bendahara Penerimaan
(11)
(10)
NIP
NIP.
Petunjuk pengisian halaman muka Buku Kas Umum :
(1) (2) (3)
:diisi (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :diisi kode dan nama unit organisasi :diisi kode dan nama provinsl/kabupaten/kota
(4)
:diisi kode dan nama satuan kerja
(5) (5)
:diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA :diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor revisi SP DIPA
(7)
: diisi tahun anggaran
(8)
: diisi kode dan nama KPPN
(9) (10) (11)
:diisi tempal, dan tanggal, bulan serta tahun Buku kas Umum dibuat :diisi nama lengksp dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk :diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Penerimaan yang ditunjuk
Halaman Isi Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
Tanggal
Nomor Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
0)
JiL
J2L
J*L
M.
J§L
Petunjuk pengisian halaman isi-Buku Kas Umum : Kolom(l)
diisi dengan tanggal pembukuan (format mm-dd)
Kolom (2)
diisi nomor bukti bendahara
Kolom (3)
diisi uraian transaksi penenmaan/pengeluaran
Kotom (4)
diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
Kotom (5)
diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber
Kotom (6)
diisi jumlah saldosetelahditambah/dikurangi jumlah penenmaan/setoran yang tercantum dalam dokumen sumber.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD
ISRAFULHAYAT
LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PENYETORAN PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
CONTOH BUKU PEMBANTU
BUKU PEMBANTU
BUKU PEMBANTU
d)
Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No. SP DIPA Tahun Anggaran
(2) (3) (4) <5)
(6) <7)
KPPN
(8)
Tanggal
Nomor Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
Petunjuk pengisian BP :
(1)
: diisi jenis Bp berkenaan
(2) (3)
: diisi Kementerian Perhubungan : diisi kode dan nama unit organisasi
(4) (5)
: diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota : diisi kode dan nama satuan kerja
(6)
: diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA
(7)
: diisi tahun anggaran
(8)
: diisi kode dan nama KPPN
Pengisian kolom 1sampai dengan kolom 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD
HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS SETDITJEN HUBUD
ISRAFULHAYAT
