PETUNJUK PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS PENERAPAN KONVENSI HAK ANAK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 I. P E N D A H U L U A N A. LATAR BELAKANG Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), merupakan sebuah perjanjian internasional
yang
mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di
muka
bumi.
dikelompokkan
Dalam sebagai
hukum salah
internasional satu
Konvensi
sumber
hukum
internasional, selain kebiasaan internasional (International Custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional, yang
harus
dipakai
hak azasi anak dan tolak ukur pemerintah
secara
utuh
dalam
implementasi hak azasi anak di negara masing-masing Sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur dalam penerapan konvensi hak anak, maka Badan Diklat Provinsi
Jawa
Tengah
menyelenggarakan
Diklat
Teknis
Penerapan Konvensi Hak Anak Provinsi Jawa Tengah.
Diknis Trafficking_2016
Hal : 1
B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang -
Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun
2011
tentang
Pedoman
Umum
Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. II.
TUJUAN PEMBELAJARAN Diklat Teknis Penerapan Konvensi Hak Anak bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan,
kepada aparatur
wawasan
dan
keterampilan
tentang Penerapan Konvensi Hak Anak
khususnya. III. PROGRAM PELAKSANAAN A. Penyelenggara Penyelenggaraan Diklat Penerapan Konvensi Hak Anak adalah Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah.
Diknis Trafficking_2016
Hal : 2
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Diklat akan diselenggarakan
selama 7
hari kerja, mulai
tanggal 1 s.d 9 Nopember 2016 bertempat di Kampus Diklat Sumbing (Unit II), Sasana Widya Praja Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi 201 A Semarang. C. Target Peserta dan Sasaran Peserta Target peserta Diklat Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Trafficking sebanyak 35 orang peserta dari Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah. IV. PROGRAM PEMBELAJARAN A. Kurikulum dan Tenaga Pengajar Jumlah kurikulum seluruhnya sebanyak 73 jam pelajaran dan tiap
jam
pelajaran
selama
45
menit,
dengan
materi
pembelajaran sebagai berikut : NO
MATA PELAJARAN
JAM
PEL
A
MATERI UMUM
4
1
Konsep Dasar Hak Azazi Manusia
4
B
MATERI POKOK
1
Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Hukum Internasional dalam
Diknis Trafficking_2016
PENGAJAR / INSTANSI Kanwil Kemenkum & HAM Prov. Jateng
65 4
BP3AKB Provinsi Jateng
Hal : 3
Pemenuhan Hak Anak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Definisi Anak, Langkah-langkah Implementasi Umum dan Prinsip Hak Anak (Klutser 1-3) Hak Sipil dan Kebebasan (Klutser 4) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klutser 5) Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar (Klutser 6) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya (Klutser 7) Hak Perlindungan Khusus (Klutser 8) Pengembangan Sekolah Ramah Anak Pengasuhan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Penanganan Anak Berhadapan Hukum melalui Keadilan Restoratif Pengembangan Partisipatif Anak melalui Forum / Kelompok Anak Strategi Implementasi Pemenuhan Hak Anak Praktek
Diknis Trafficking_2016
3
BP3AKB Provinsi Jateng
3
Yayasan Setara
3
YKKS / Chilfund
3
Yayasan Indora
6
Yayasan Setara
6
YKKS / Chilfund
6
Yayasan Indora
5 5
Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Dinas Sosial Provinsi Jateng
4
Unit PPPA Polda Jateng
4
BP3AKB Prov. Jateng
5
BP3AKB Prov. Jateng
8
Tim
Hal : 4
C
MATERI PENUNJANG
4
1
Pengarahan Program
2
Badan Diklat Prov.Jawa Tengah
2
Ujian
2
Penyelenggara
73
Jumlah ........... B. Jadwal Pembelajaran Susunan
kurikulum
tersebut
dijabarkan
dalam
jadwal
pembelajaran sebagaimana terlampir. C. Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar terdiri dari para tenaga pengajar di lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
yang
berkompeten dalam memberikan materi pelajaran diklat antara lain : 1. Kanwil Kemenhumkum dan HAM; 2. BP3AKB Provinsi Jawa Tengah; 3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 4. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 5. Yayasan Setara; 6. YKKS / Chilfund; 7. Widyaiswara Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah.
Diknis Trafficking_2016
Hal : 5
D. Metode Pembelajaran Untuk mencapai daya guna dan hasil guna proses belajar mengajar menggunakan metode andragogi dengan teknik : 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Latihan/praktek E. Media Pembelajaran Sebagai alat bantu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan, maka disediakan : 1. Wireless microphone and sound system 2. LCD Projector dan komputer 3. OHP dan transparansi 4. White board, spidol dan penghapus 5. Flip chart dan kertas Plano 6. Modul dan hand out 7. Alat peraga
F. Ujian dan Penilaian Untuk mengetahui seberapa jauh daya serap peserta dalam mengakomodasi materi maka diadakan penilaian kemampuan prestasi (NPR) yang terdiri atas 3 (tiga) komponen sebagai berikut :
Diknis Trafficking_2016
Hal : 6
1. Disiplin, kehadiran, dan keaktifan di kelas (P) Penilaian terhadap komponen ini dilakukan langsung oleh pengajar selama pelajaran berlangsung dan menyerahkan hasil
penilaiannya
kepada
panitia
setelah
pelajaran
berakhir. Sistem penilaian dalam komponen ini sebagai berikut : a. Tidak hadir
:
0 (nihil)
b. Hadir tetapi tidak aktif
:
70
c. Hadir dan aktif
:
71-80
d. Hadir dan sangat aktif
:
81-90
Selanjutnya panitia penyelenggara merekap hasil penilaian tersebut
selama
kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan
berlangsung untuk mendapatkan nilai bobot rata-rata komponen disiplin.
Bobot dari komponen penilaian ini
adalah 30%. 2. Tugas-tugas (Q) 1) Setiap pengajar diwajibkan memberi tugas kepada peserta pada saat pelajaran diberikan, baik secara perorangan maupun kelompok. Sistem penilaian dalam komponen ini adalah sebagai berikut: a. Tidak menyerahkan tugas : 0 (nihil) b. Menyerahkan tugas
Diknis Trafficking_2016
: 70-90
Hal : 7
2) Untuk tugas kelompok, nilai masing-masing anggota kelompok dalam 1 (satu) kelompok adalah sama. Hasil tugas kelompok dipresentasikan dalam kelas dan diberi nilai oleh instruktur yang bersangkutan. Tugas-tugas yang telah diberi nilai dikembalikan kepada peserta. 3) Tugas-tugas tersebut juga diberikan kepada peserta oleh para tenaga pengajar secara berkelompok atau perorangan. Hasilnya di diskusikan / diseminarkan dalam diskusi pleno atau kelompok. Bobot dari komponen penilaian ini adalah 20%. 3. Ujian tertulis (R) Setiap peserta wajib mengikuti ujian tertulis. Penilaian hasil ujian dilaksanakan berdasarkan kemampuan mengerjakan soal ujian terhadap materi yang diujikan. Bobot dari komponen penilaian adalah 50%. Penilaian hasil ujian di atas dilakukan oleh pengajar dan dituliskan dalam Daftar Nilai yang dinyatakan dalam angka bulat dari 0 s/d 100. Panitia penyelenggara selanjutnya merekap hasil ujian tertulis tiap-tiap materi sehingga diperoleh nilai prestasi rata-rata atas materi yang diujikan.
Diknis Trafficking_2016
Hal : 8
Dari hasil penilaian 3 (tiga) komponen tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penghitungan Nilai Prestasi Rata-rata (NPR) setiap peserta, dengan rumus : NPR = (P X 30) + (Q X 20) + (R X 50) 100 4. Kategori kelulusan Peserta dapat dinyatakan lulus apabila mendapat NPR serendah-rendahnya = 65 atau > lebih 65. Kelulusan peserta dapat diklasifikasikan dalam tingkatan predikat yaitu : NO
NP
KETERANGAN
1
91-100
Sangat Memuaskan
2
81-90
Memuaskan
3
76-80
Cukup Memuaskan
4
71-75
Kurang Memuaskan
5
51-60
Tidak Lulus
Di samping ketentuan tersebut, peserta dapat dinyatakan tidak lulus apabila persentase kehadiran/mengikuti materi kurang 90% dari jumlah jam pelajaran yang ditentukan dalam kurikulum.
Diknis Trafficking_2016
Hal : 9
V. TATA TERTIB A. TATA TERTIB ADMINISTRASI 1.
Setiap peserta yang baru datang harus melaporkan diri di Sekretariat penyelenggara dengan menunjukkan surat tugas dari pimpinan Instansi tempat bekerja.
2.
Penempatan
kamar
ditentukan
oleh
panitia
penyelenggara. 3.
Menjaga kebersihan, ketertiban dan ketenangan dalam kelas, asrama maupun dilingkungan kampus.
4.
Makan pagi, siang dan malam dilakukan bersama-sama di ruang makan sesuai dengan waktu
yang telah
ditentukan. B. TATA TERTIB PESERTA 1.
Peserta
yang
ke kampus
keluar
harus
dari
melapor
kampus panitia
dan
kembali
penyelenggara/
security. 2.
Peserta
tidak
diperkenankan
meninggalkan diklat,
kecuali dalam hal-hal mendesak dan diizinkan oleh panitia penyelenggara 3.
Peserta
tidak diperkenankan menerima tamu pada
jam pelajaran berlangsung kecuali
Diknis Trafficking_2016
hal-hal
penting
Hal : 10
dan
diizinkan oleh panitia penyelenggara namun tidak
boleh diterima di dalam kamar tidur. 4.
Peserta yang sakit atau karena sesuatu hal sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran/ kegiatan diklat, wajib memberitahukan kepada panitia penyelenggara lewat ketua
kelas disertai dengan surat keterangan dokter
atau surat resmi dari Instansi yang bersangkutan, namun apabila
selama
2
hari
berturut-turut
tidak
hadir
mengikuti diklat dapat dinyatakan gugur sebagai peserta. 5.
Peserta yang melalaikan kewajiban mengikuti diklat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.
Dalam rangka menjamin keharmonisan kerjasama dan komunikasi antar peserta dan panitia dibentuk pengurus kelas, yang terdiri dari : •
Ketua kelas
•
Ketua kelas harian yang setiap hari bergantian
•
Pengurus
lainnya
apabila
diperlukan
seperti
sekretaris atau bendahara C. TATA TERTIB PERKULIAHAN Setiap peserta diwajibkan : 1.
Mengikuti semua program diklat yang telah ditentukan.
Diknis Trafficking_2016
Hal : 11
2.
Hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai
3.
Menandatangani daftar hadir setiap mata pelajaran
4.
Menyerahkan kembali daftar hadir yang telah ditanda tangani kepada panitia penyelenggara melalui
ketua
harian. D. TATA TERTIB PERLENGKAPAN 1.
Menjaga agar tempat tidur, pakaian, peralatan tulis menulis serta peralatan lain yang dimiliki
tetap teratur
rapi. 2.
Kran air, skakelar listrik dan peralatan listrik lainnya apabila tidak dipakai supaya dimatikan .
3.
Berpakaian rapi, sopan,
layak dan lengkap apabila
keluar kamar. VI. SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Berdasarkan
hasil
penilaian
yang
dilakukan
dari
kehadiran dan keaktifan di kelas, kemampuan menyelesaikan tugas, apabila peserta Diklat Teknis Penerapan Konvensi Hak Anak memenuhi standar berhak menerima sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Diknis Trafficking_2016
Hal : 12
VII. PEMBIAYAAN Segala
pengeluaran
pelaksanaan diklat ini
yang
berhubungan
dengan
dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016.
VIII. P E N U T U P Demikian panduan ini dibuat sebagai kerangka acuan pelaksanaan program Diklat Teknis Penerapan Konvensi Hak Anak Tahun 2016, dengan harapan sasaran yang telah di tentukan dapat tercapai dengan berdayaguna dan berhasilguna. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
HERRU SETIADHIE,SH.,MSi Pembina Utama Madya NIP.19601014 198903 1 002
Diknis Trafficking_2016
Hal : 13
