PETUNJUK PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi
perencanaan,
penganggaran,
penatausahaan,
pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Didalam Pengelolaan keuangan desa sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam pembiayaan pembangunan, pertumbuhan
ekonomi
serta
peningkatan
kapasitas
dan
kesejahteraan masyarakat desa Untuk
itu
sebagai
upaya
meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola keuangan desa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Tahun
2000
tentang
Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
101
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Pada
Pengelolaan Keuangan Desa_2016
No. 1
pasal 12 (1) disebutkan bahwa Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Tahun
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 2011
tentang
Pedoman
Umum
Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. II. TUJUAN PEMBELAJARAN Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan teknis perangkat desa, mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan keuangan desa. III. PROGRAM PELAKSANAAN A. Penyelenggara Penyelenggaraan Diklat Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 adalah Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah. Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 2
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa akan diselenggarakan selama 14 hari kerja, mulai 14 Maret s/d 1 April 2016 bertempat di Kampus Diklat Sumbing Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah Jl. Setiabudi 201A Semarang. C. Target dan Sasaran Peserta Target
peserta
sebanyak
35
orang
Sekretaris
Desa/Kasie
Pemerintahan dan Bendahara Desa yang berasal dari
Desa di
Kabupaten se-Jawa Tengah. IV. PROGRAM PEMBELAJARAN A. Kurikulum dan Tenaga Pengajar Jumlah kurikulum sebanyak 131 jam pelajaran dan tiap jam pelajaran selama 45 menit, dengan materi pembelajaran sebagai berikut : NO A 1 2
MATA PELAJARAN MATERI UMUM Prinsip-prinsip Kepemerintahan Desa yang Baik Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kebijakan Keuangan Desa
JAM PEL 6 3 3
B
MATERI POKOK
1
Perencanaan Pembangunan Desa
12
2
Perencanaan Keuangan Desa
12
3
Pelaksanaan Keuangan Desa
12
4
Penatausahaan Keuangan Desa
12
Pengelolaan Keuangan Desa _2016
PENGAJAR / INSTANSI Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Biro Tapem Setda Provinsi Jateng
115 Bapermas Provinsi Jateng Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng No. 3
5
Sistem Informasi Keuangan Desa Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
9
BPKP Jawa Tengah
7
Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa
9
8
Perpajakan
12
9
Pengadaan Barang/Jasa Desa
9
10
Observasi Lapangan
10
Biro Tapem Setda Provinsi Jateng Biro Tapem Setda Provinsi Jateng Kanwil DJP Provinsi Jateng Biro Bangda Setda Provinsi Jateng Tim
11
Seminar
6
Tim
C
MATERI PENUNJANG
1
Penjelasan OL
2
2
Building Learning Commitment (BLC)
3
3
Kepemimpinan dan Pendidikan Karakter
3
BKD Provinsi Jateng
4
Ujian
2
Penyelenggara
6
Jumlah ...........
12
10 Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah WI Badan Diklat Provinsi Jateng
131
B. Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar terdiri dari para tenaga pengajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkompeten dalam memberikan materi pelajaran diklat antara lain : 1. Ditjen Bina Pemdes Kemendagri 2. Biro Tapem Setda Provinsi Jateng 3. Bapermas Provinsi Jateng 4. Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng 5. BPKP Jawa Tengah 6. Kanwil DJP Provinsi Jateng Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 4
7. Biro Bangda Setda Provinsi Jateng 8. BKD Provinsi Jateng 9. Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah C. Jadwal Pembelajaran Susunan kurikulum tersebut dijabarkan dalam jadwal pembelajaran sebagaimana terlampir. D. Metode Pembelajaran Untuk mencapai daya guna dan hasil guna diklat, proses belajar mengajar menggunakan metode andragogi dengan teknik : 1. Ceramah /Interaktif secara andragogy 2. Tanya jawab/curah pendapat 3. Observasi Lapangan 4. Diskusi/seminar 5. Ujian 6. Penyusunan Kertas Kerja E. Media Pembelajaran Sebagai alat bantu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan, maka disediakan : 1. Wireless microphone dan sound system 2. LCD Projector dan komputer 3. White Board, spidol dan penghapus 4. Flip Chart , kertas plano 5. Alat peraga Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 5
F. Penilaian peserta Untuk mengetahui seberapa jauh daya serap peserta dalam mengakomodasi materi maka diadakan penilaian kemampuan prestasi (NPR) yang terdiri atas 3 (tiga) komponen sebagai berikut : 1. Disiplin, kehadiran, dan keaktifan di kelas (P) : Penilaian terhadap komponen ini dilakukan langsung oleh pengajar selama pelajaran berlangsung dan menyerahkan hasil penilaiannya kepada panitia setelah pelajaran berakhir. Sistem penilaian dalam komponen ini sebagai berikut :
Tidak hadir
:
0 (nihil)
Hadir tetapi tidak aktif
:
70
Hadir dan aktif
:
71-80
Hadir dan sangat aktif
:
81-90
Selanjutnya panitia penyelenggara merekap hasil penilaian tersebut selama kegiatan pendidikan dan pelatihan berlangsung untuk mendapatkan nilai bobot rata-rata komponen disiplin. Bobot dari komponen penilaian ini adalah 30%. 2. Tugas-tugas (Q) : a. Setiap pengajar diwajibkan memberi tugas kepada peserta pada saat pelajaran diberikan, baik secara perorangan maupun kelompok. Sistem penilaian dalam komponen ini adalah sebagai berikut : Tidak menyerahkan tugas
:
0 (nihil)
Menyerahkan tugas
:
70-90
Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 6
b. Untuk
tugas
kelompok,
nilai
masing-masing
anggota
kelompok dalam 1 (satu) kelompok adalah sama. Hasil tugas kelompok dipresentasikan dalam kelas dan diberi nilai oleh instruktur yang bersangkutan. Tugas-tugas yang telah diberi nilai dikembalikan kepada peserta. c. Tugas-tugas tersebut juga diberikan kepada peserta oleh para tenaga pengajar secara berkelompok atau perorangan. Hasilnya di diskusikan/ diseminarkan dalam diskusi pleno atau kelompok. Bobot dari komponen penilaian ini adalah 20%. 3. Ujian tertulis ( R ) Setiap peserta wajib mengikuti ujian tertulis. Penilaian hasil ujian dilaksanakan berdasarkan kemampuan mengerjakan soal ujian terhadap materi yang diujikan. Bobot dari komponen penilaian adalah 50%. Penilaian hasil ujian di atas dilakukan oleh pengajar dan dituliskan dalam Daftar Nilai yang dinyatakan dalam angka bulat dari 0 s/d 100. Panitia penyelenggara selanjutnya merekap hasil ujian tertulis tiap-tiap materi sehingga diperoleh nilai prestasi rata-rata atas materi yang diujikan. Dari hasil penilaian 3 (tiga) komponen tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penghitungan Nilai Prestasi Rata-rata (NPR) setiap peserta, dengan rumus :
Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 7
NPR =
(P X 30) + (Q X 20) + (R X 50) 100
4. Kategori kelulusan Peserta dinyatakan lulus apabila mendapat nilai dan predikat sebagai berikut : NO
NP
PREDIKAT
1
91-100
Sangat Memuaskan
2
81-90
Memuaskan
3
71-80
Cukup Memuaskan
4
61-70
Kurang Memuaskan
5
51-60
Tidak Memuaskan
Di samping ketentuan tersebut, peserta dapat dinyatakan tidak lulus apabila persentase kehadiran/mengikuti materi kurang 90% dari jumlah jam pelajaran yang ditentukan dalam kurikulum. V. TATA TERTIB A. TATA TERTIB ADMINISTRASI 1. Setiap peserta yang baru datang harus melaporkan diri
di
Sekretriat penyelenggara dengan menunjukkan surat tugas dari pimpinan Instansi tempat bekerja. 2. Penempatan kamar ditentukan oleh panitia penyelenggara. 3. Menjaga kebersihan, ketertiban dan ketenangan dalam kelas, asrama maupun dilingkungan kampus. Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 8
4. Makan pagi, siang dan malam dilakukan bersama-sama di ruang makan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. B. TATA TERTIB PESERTA 1. Peserta yang keluar dari kampus dan kembali ke kampus harus melapor panitia penyelenggara/ security. 2. Peserta dalam
tidak diperkenankan hal-hal
mendesak
meninggalkan diklat, kecuali dan
diizinkan
oleh
panitia
penyelenggara. 3. Peserta
tidak
diperkenankan menerima
tamu pada jam
pelajaran berlangsung kecuali hal-hal penting dan diizinkan oleh panitia penyelenggara namun tidak boleh diterima di dalam kamar tidur. 4. Peserta yang sakit atau karena sesuatu hal sehingga tidak dapat
mengikuti
pelajaran/kegiatan
diklat,
memberitahukan kepada panitia penyelenggara lewat
wajib ketua
kelas disertai dengan surat keterangan dokter atau surat resmi dari Instansi yang bersangkutan, namun apabila selama 2 hari berturut-turut tidak hadir mengikuti diklat dapat dinyatakan gugur sebagai peserta. 5. Peserta yang melalaikan kewajiban mengikuti diklat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 9
C. TATA TERTIB PERKULIAHAN Setiap peserta diwajibkan : 1. Mengikuti semua program diklat yang telah ditentukan. 2. Hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. 3. Menandatangani daftar hadir setiap mata pelajaran. 4. Menyerahkan kembali daftar hadir yang telah ditanda tangani kepada panitia penyelenggara melalui ketua harian. D. TATA TERTIB PERLENGKAPAN 1. Menjaga agar tempat tidur, pakaian, peralatan tulis menulis serta peralatan lain yang dimiliki tetap teratur rapi. 2. Kran air, skakelar listrik dan peralatan listrik lainnya apabila tidak dipakai supaya dimatikan. 3. Berpakaian rapi, sopan,
layak dan lengkap apabila keluar
kamar. VI. SERTIFIKASI Kepada
para
peserta yang dinyatakan
lulus
mengikuti
Diklat akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), sedangkan bagi peserta yang tidak lulus hanya diberikan Surat Keterangan pernah mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. VII. PEMBIAYAAN Segala pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan diklat dimaksud dibiayai APBD Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 10
VIII. PENUTUP Demikian
panduan
pelaksanaan program
ini
Diklat
dibuat
sebagai
kerangka
acuan
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dengan harapan sasaran yang telah
ditentukan
dapat
tercapai
dengan
berdayaguna
dan
berhasilguna.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH HERRU SETIADHIE, SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002
Pengelolaan Keuangan Desa _2016
No. 11
