15/12/2015
PENGENDALIAN HAMA DENGAN PERATURAN / PERUNDANG-UNDANGAN
KARANTINA PERTANIAN • Suatu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama & penyakit pertanian (tumbuhan, hewan, ikan) dari luar negeri atau dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan.
• UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. • Keppres No. 58 / 2001, dibentuk Badan Karantina Pertanian. • Peraturan Pemerintah No. 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan • Keputusan Menteri Pertanian No.38 / 2006 tentang : Jenis-jenis OPTK Golongan I dan Golongan II, Kategori A 1 dan Kategori A 2
1
15/12/2015
TUJUAN • Mencegah masuknya OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. • Mencegah tersebarnya OPTK dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. • Mencegah keluarnya OPT tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya. • Pelaksanaan Phytosanitary Certificate bagi tumbuhan dan hasil tumbuhan, sebagai penjaminan kesehatan produk pertanian.
Beberapa OPT Potensial • yaitu di negara / daerah asal sangat merusak; belum masuk / ada di Indonesia; sangat dikhawatirkan masuk & sangat merusak di Indonesia. • Disebut : Kategori OPTK A1. • Misal: Kumbang Kentang Colorado (Leptinotarsa decemlineata), sangat merusak pertanaman kentang di AS & Eropa
2
15/12/2015
Delapan Tindakan Karantina 1. Pemeriksaan Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan Pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina,dapat dilakukan secara visual dan/atau laboratoris serta Pemilik membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.
2. Pengasingan Pengasingan dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana khusus dan kondisi khusus. Dilakukan di suatu tempat yang terisolasi selama waktu tertentu sesuai dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang bersangkutan.
3
15/12/2015
3. Pengamatan Pengamatan dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana khusus dan kondisi khusus. Dilakukan di suatu tempat yang terisolasi selama waktu tertentu sesuai dengan masa inkubasi Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang bersangkutan.
4. Perlakuan Perlakuan dilakukan untuk membebaskan Media Pembawa orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II,dapat dilakukan secara fisik maupun kimiawi.
4
15/12/2015
5. Penahanan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimaksudkan untuk mengamankan Media Pembawa dengan cara menempatkannya di bawah penguasaan dan pengawasan petugas Karantina Tumbuhan dalam waktu tertentu karena persyaratan karantina belum sepenuhnya dipenuhi.
6. Penolakan Penolakan dimaksudkan agar Media Pembawa yang bersangkutan segera dibawa ke negara atau Area asal atau Area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Media Pembawa tersebut ke lingkungan sekitarnya.Pengiriman Media Pembawa yang dikenai tindakan penolakan ke negara atau Area asal atau Area lain dilakukan oleh Pemilik di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.
5
15/12/2015
7. Pemusnahan Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan cara-cara pemusnahan lainnya yang sesuai sehingga Media Pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.Pelaksanaan pemusnahan menjadi tanggung jawab Pemilik dan dilakukan di bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan.Dalam hal Media Pembawa yang bersangkutan tertular Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau tidak dikirim kembali ke negara atau Area asal atau Area lain oleh Pemiliknya setelah ditolak pemasukan atau pengeluarannya, pemusnahannya dilakukan terhadap seluruh partai kiriman Media Pembawa.Dalam hal Media Pembawa yang bersangkutan berada dalam keadaan busuk atau rusak, pemusnahannya dilakukan hanya terhadap Media Pembawa yang busuk atau rusak. Pelaksanaan pemusnahan dinyatakan dalam suatu berita acara.
8 . Pembebasan Pembebasan dilakukan apabila Media Pembawa yang bersangkutan : Bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; dan Semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa tersebut telah dipenuhi.
6
15/12/2015
PENGENDALIAN HAMA TERPADU
( PHT ) • Dalam Semiloka PHT di IPB, 1994: PHT ialah sistem pengelolaan hama yang berusaha memaksimumkan keefektifan pengendalian alami dan pengendalian kultur teknik, sedangkan pengendalian kimia hanya bila diperlukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, ekonomi & sosial. • Hendaknya dipandang sebagai : cara pendekatan, cara berfikir, sbg. falsafah.
Program Nasional PHT • 1984/1985 Indonesia swasembada beras. • Tetapi hama wereng batang coklat muncul lagi. • Meningkatnya populasi wereng akibat dari penggunaan pestisida (yang berlebihan) sebagai bagian dari paket intensifikasi tanaman padi. • Untuk mencegah meluasnya serangan wereng batang coklat (yang mengancam swasembada beras), dikeluarkan INPRES No. 3/ 1986.
7
15/12/2015
• Beberapa pokok dalam INPRES No. 3/1986: • Melarang penggunaan pestisida spektrum luas • Membatasi penggunaan pestisida • Mengawasi peredaran jenis-jenis pestisida • Menetapkan strategi perlindungan tanaman dengan sistem PHT.
• Pada tahun 1992 dikeluarkan UU No. 12 / 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman perlindungan tanaman dengan sistem PHT. • pelaksanaan PHT adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. • hukuman pidana bagi semua pihak yang mengedarkan dan menggunakan pestisida terlarang. •
8
15/12/2015
Program Nasional PHT • Adalah upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk menerapkan prinsipprinsip PHT oleh petani dalam kegiatan usahataninya, serta memasyarakatkan konsep PHT di kalangan masyarakat umum, dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Tujuan Program Nasional PHT 1.Meningkatkan & mempertahankan produksi yang tinggi. 2. Meningkatkan kualitas produksi, sehingga berdaya saing tinggi. 3. Menurunkan penggunaan pestisida, untuk menghindari pencemaran & bahaya residu. 4.Meningkatkan kemampuan & peran petani menerapkan PHT, → petani mandiri. 5. Meningkatkan dukungan kepada petani, memfasilitasi sarana, prasarana, tenaga fasilitator, misal dalam Sekolah lapangan PHT (SLPHT). 6. Meningkatkan kesejahteraan & kualitas hidup petani.
9
15/12/2015
Prinsip Pelaksanaan PHT 1. 2. 3. 4.
Penerapan budidaya tanaman sehat Pemanfaatan & pelestarian musuh alami Pemantauan agroekosistem secara teratur Pemberdayaan petani sebagai ahli PHT & manajer (pengambil keputusan, pelaksana di lahan usahataninya sendiri).
Strategi Pelaksanaan PHT • Memadukan dengan optimal: 1. Pengendalian secara teknik budidaya 2. Pengendalian hayati dengan musuh-alami hama 3. Pengendalian secara fisik-mekanik 4. Pengendalian secara kimia pada saat diperlukan 5. Pengandalian dengan peraturan / perudangan2an, misal: karantina tumbuhan.
10
15/12/2015
Upaya Pokok Program Nasional PHT • Pengembangan SDM, melalui kegiatan SLPHT bagi petani, & pelatihan bagi fasilitator. • Memperkuat Sistem Informasi Manajemen PHT. • Memperkuat pengawasan penggunaan pestisida, terutama yang berpotensi berbahaya bagi organisme non-target & lingkungan. • Memasyarakatkan konsep PHT di kalangan petani, konsumen, & masyarakat umum.
11
