BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 554/HK/2014 TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI KARANGASEM,
Menimbang: a.
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
perlu menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2014; b.
bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara
proporsional sesuai perhitungan periode masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem serta berdasarkan hasil Pemilu DPRD pada tanggal 9 April 2014, maka
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 144/HK/2014 perlu ditinjau kembali; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
-2-
3.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); 5.
Peraturan
Pengelolaan
Pemerintah
Nomor
Keuangan
Daerah
58
Tahun
(Lembaran
2005
Negara
tentang
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjavvaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
-3-
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
KEDUA
Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
dalam
Diktum
Kesatu
tercantum
(sembilan) Lampiran Keputusan Bupati ini.
dalam
kolom
9
KETIGA
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
: Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karangasem Nomor 144/HK/2014 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang Memperoleh Suara di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 September 2014
I BUPATI KARANGASEM,
/ I WAYAN GEREDEO
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. 2. 3.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta Sekretaris Jendral Depdagri di Jakarta Direktur Jendral Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
4.
Ketua KPU Provinsi Bali
5. 6. 7. 8. 9.
Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Ketua Pengadilan Negeri Amlapura di Amlapura Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem Ketua KPU Kabupaten Karangasem
10. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem 11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem 12. Arsip
Tahun
LAM PI RAN
KEPUTUSAN BUPATl KARANGASEM
NOIVIOR 554/HK/ 2014 TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH SUARA Di DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014
NAMA NAMA PARTAI POLITIK DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 No
Nama Partai Polltik
Jumlah Bantuan yang diberikan dari Bulan Januari s/d Juli 2014
2
diberikan dari
bulan Januari s/d
Perolehan
Index bantuan
Jumlah yang
Perolehan
Index bantuan
Jumlah yang
Suara
Keuangan Per suara
diberikan dari
Suara
Keuangan Per
diberikan dart bulan
Desember 2014
Pemilu
Pemilu 2009-2014
bulan Januari s/d
Pemilu
suara Pemilu
Agustus s/d
(Rp)
2009 1
Jumlah yang
Jumlah Bantuan yang diberikan dari Bulan Agustus s/d Desember2014
3
(Rp)
Juli 2014 (Rp)
2014
2014-2019 (Rp)
Desember 2014 (Rp)
4
5
6
7
8
9
(6x7x5 bulan) 12 bulan
(5 + 8)
(3x4x7 bulan) 12 bulan 1
Partai Karya Peduli Bangsa
11,061
2,886
18,621,193.50
0
2,886
0
18,621,193.50
2
Partai Nasionat Indonesia Marhaenisme
16,774
2,886
28,239,029.00
0
2,886
0
28,239,029.00
3
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
3,520
2,886
5,925,920.00
0
2,886
0
5,925,920.00
4
Partai Perjuangan Indonesia Baru
6,681
2,886
11,247,463.50
0
2,886
0
11,247,463.50
5
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
3,564
2,886
5,999,994.00
0
2,886
0
5,999,994.00
6
Partai Hati Nurani Rakyat
6,030
2,886
10,151,505.00
16,301
2,886
19,601,952.50
29,753,457.50
7
Partai Golongan Karya
51,035
2,886
85,917,422.50
70,416
2,886
84,675,240.00
170,592,662.50
8
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
66,602
2,886
112,124,467.00
74,182
2,886
89,203,855.00
201,328,322.00
9
Partai Demokrat
22,115
2,886
37,230,602.50
37,361
2,886
44,926,602.50
82,157,205.00
10
Partai Keadilan Sejahtera
2,961
2,886
4,984,843.50
7,319
2,886
8,801,097.50
13,785,941.00
11
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
6,513
2,886
10,964,635.50
17,805
2,886
21,410,512.50
32,375,148.00
12
Partai Nasional Demokrat
0
2,886
0.00
26,489
2,886
31,853,022.50
31,853,022.50
13
Partai Gerakan Indonesia Raya
0
2,886
0.00
26,614
2,886
32,003,335.00
32,003,335.00
331,407,076.00
276,487
332,475,617.50
663,882,693.50
Jumlah
196,856
I^BUPATI KARANGASEM,
A
WAYAN GEREDEG
