Perlindungan TKI pada Masa Penempatan Studi Kasus: TKI di Malaysia Oleh: Yessi Olivia
I.
Peran Kementerian Luar Negeri Terkait dengan Perlindungan TKI di Luar Negeri Di tingkat internasional, perlindungan terhadap buruh migran tertera di
dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families), yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa hak-hak buruh migran dan keluarganya harus dihormati tanpa membedakan asal, agama dan ras. Hak-hak di sini mencakup hak-hak dasar sebagai tenaga kerja, kebebasan berekspresi dan jugs berkomunikasi. Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut walaupun sudah menandatanganinya pada tanggal 22 September 2004, sementara Malaysia tidak menandatanganinya.33 Terlepas dari hal tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan warga negara Indonesia (termasuk tenaga kerja Indonesia) di luar negeri. Dasar hukum pertama adalah Undang Undang No. 39 tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kedua adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dan dasar hukum berikutnya adalah Permenaker No. 20 tahun 2007 tentang asuransi tenaga kerja Indonesia. Kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik yang berada di dalam maupun di luar negara melibatkan beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Instansi tersebut antara lain adalah: Kementerian Luar
33
United Nations, 2011, United Nations Treaty Collection, diakses dari
, pada tanggal 14 Agustus 2011
36
Negeri, Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia.34 Khusus untuk perlindungan WNI yang berada di luar negeri, tentu saja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mendapat porsi tanggung jawab yang besar. Kewajiban tersebut sesuai dengan isi UU No. 37 tahun 1999 pasal 19 huruf b, yakni: “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban inter alia memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional”.35 Dilanjutkan pada pasal berikutnya (pasal 20 dan 21), Kemlu sebagai Perwakilan Republik Indonesia, berkewajiban untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dan mengupayakan untuk membantu pemulangan WNI apabila terancam bahaya. Gambar 1. Peta Penyebaran KBRI dan KJRI di Seluruh Dunia
WNI DI LUAR NEGERI
: KBRI : KJRI : DIT. PWNI&BHI
KUNING HIJAU UNGU
: WNI mayoritas TKI : WNI mayoritas Pelaut : WNI mayoritas Overstayer DISIAPKAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI TAHUN 2010
34
Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011, Pelayanan Publik, diakses dari , pada tanggal 14 Agustus 2011 35 UU No. 37 tentang Hubungan Luar Negeri
37
Sumber: Kementerian Luar Negeri Indonesia
Pada tahun 2001, Departemen Luar Negeri (Deplu), melakukan restrukturisasi Departemen dan Kantor Perwakilan RI. Salah satu hasil restrukturisasi tersebut adalah dibentuknya sebuah direktorat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan WNI, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia. Direktorat yang dibentuk tahun 200236 ini bertugas bukan hanya memberikan perlindungan kepada WNI dan BHI, tapi juga berkewajiban untuk memberikan bantuan apabila WNI dan BHI “mempunyai masalah hukum dengan Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia”.37 Pembentukan Direktorat baru tersebut juga diikuti dengan terobosan berupa optimalisasi pelayanan WNI melalui Sistem Pelayanan Warga (Citizen Service) pada tahun 2007. Pada awal inisiasinya, Citizen Service dibuka di enam perwakilan RI, yaitu KBRI Singapura, KBRI Seoul, KBRI Bandar Seri Bagawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan KBRI Damaskus. Setahun berikutnya pelayanan Citizen Service dibuka di sembilan Perwakilan RI seperti KBRI Abu Dhabi, KBRI Riyadh, KBRI Kuwait, KJRI Johor Bahru, KJRI Hongkong, KJRI Kinabalu, KJRI Jeddah, KJRI Dubai dan KBRI Kuala Lumpur.38 Kebijakan Sistem Citizen Service ini menekankan pada peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan yang cepat dan transparan bagi WNI. Patut juga diperhatikan di sini bahwa kebijakan Citizen Service ini dimulai di negara-negara di mana banyak terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memerlukan perhatian khusus.
36
“Perlindungan WNI di Luar Negeri: Upaya Sistemik Pemerintah yang Berkesinambungan”, Tabloid Diplomasi Edisi Khusus Pelayanan Publik, No. 20 Tgl. 15 Juni 14 Juli 2009 37 Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011, Pelayanan Publik , pada tanggal 14 Agustus 2011 38 Teguh Wardoyo, Langkah Strategis Perlindungan WNI, Tabloid Diplomasi Edisi April 2009, diakses dari , pada tanggal 17 Agustus 2011
38
II.
Mekanisme Perlindungan Kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri Direktorat PWNI/BHI Kementerian Luar Negeri Indonesia telah membuat
mekanisme perlindungan WNI/BHI sebagai berikut.39 Pertama, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan menghubungi pihak Kemenlu sehubungan dengan permintaan perlindungan terhadap warganya. Permintaan ini harus ditembuskan kepada Perwakilan RI ditempat warganya berada. Pihak Kemenlu, Perwakilan RI di luar negeri dan instansi terkait di dalam negeri akan berkoordinasi tentang langkah yang diambil terkait dengan perlindungan WNI/BHI. Apabila WNI/BHI membutuhkan penasehat hukum, Kemlu, Perwakilan RI dan penasehat hukum yang ditunjuk akan melakukan pendampingan untuk memastikan tidak ada hakhak WNI/BHI yang dilanggar. Terkait dengan ancaman hukuman, putusan hukuman dan pendeportasian yang dihadapi oleh WNI/BHI, Kemlu dan Perwakilan RI akan “mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik”.40 Dalam menghadapi kasus kematian WNI di luar negeri, Kemlu dan Perwakilan RI berkewajiban untuk menjamin hakhak WNI tersebut dipenuhi, seperti asuransi, urusan pemulangan jenazah hingga pemakaman yang layak bagi WNI tersebut. Semua proses perlindungan mulai dari membayar penasehat hukum, membeli obat, mengembalikan WNI ke Indonesia, tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut akan diusahakan oleh Kemlu dan Perwakilan RI di luar negeri dari keluarga WNI yang bersangkutan, “Pemda asal WNI, atau instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.”41 Setiap perkembangan WNI/BHI yang tercatat maupun yang tak tercatat di Perwakilan RI wajib diketahui oleh Kemlu dan Perwakilan RI dan apabila Pemda memerlukan perkembangan terhadap kasus yang menimpa WNI, maka Kemlu dan Perwakilan RI wajib untuk memberikannya. Untuk meningkatkan pelayanan, Kemlu dan Perwakilan RI harus melakukan evaluasi terus menerus.
39
“Mekanisme Perlindungan Kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri”, Tabloid Diplomasi, No. 39 Tgl. 15 Januari – 14 Februari 2011 40 ibid, hal.18 41 ibid
39
Terkait dengan perlindungan TKI, pada tahun 2010 dalam pidatonya Marty Natalegawa menyebutkan bahwa perlindungan terhadap TKI adalah salah satu isu intermestik yang menjadi fokus perhatian dari Kemlu RI. Kemlu akan mengupayakan “pengakuan akan hak dan tanggung jawab” tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan memastikan bahwa kerangka hukum untuk perlindungan itu ada. Ia menambahkan bahwa prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI akan menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Indonesia.42 Kemlu menggunakan beberapa pendekatan dalam upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pertama adalah pendekatan politis. Pendekatan politis ini mengambil dua langkah. Pertama adalah 1st track, di mana diplomasi tingkat pemerintah antar negara dijalankan melalui pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) dan Mandatory Counsular Notification (MCN). Upaya kedua (2nd track), adalah diplomasi yang melibatkan aktor-aktor selain negara, seperti non governmental organizations (NGOs), organisasi internasional dan juga person to person approach. Kemlu juga menggunakan pendekatan hukum dalam membantu TKI yang terkena masalah hukum. Pendekatan hukum dilakukan dengan cara mediasi/ konsiliasi, menyediakan pengacara, membantu memberikan konsultasi hukum dan membantu proses penyelesaian masalah di luar pengadilan. Pendekatan politis dan pendekatan hukum juga tidak lengkap tanpa perbaikan pelayanan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemlu berupaya terus untuk meningkatkan pelayanan melalui kebijakan Citizen Service, mengoptimalkan layanan dokumen, dokumentasi WNI di luar negeri dan lain-lain. Selain melakukan pendekatan politis dan pendekatan hukum seperti yang tergambar melalui diagram-diagram di atas, pihak Kemenlu dan Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kemanusiaan melalui beberapa cara, yaitu: 6. Menyediakan tempat penampungan (shelter) 7. Melakukan kunjungan rutin dan bantuan sosial 8. Menyediakan bimbingan rohani
42
Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. R.M. Marty Natalegawa, diakses dari pada tanggal 14 Agustus 2011
40
9. Memberikan bantuan psikologis dan kesehatan 10. Membantu proses pemulangan ke Indonesia (repatriasi) Diagram 1 Pendekatan Politis terhadap Perlindungan TKI Perlindungan Politis 1st track
2nd track
MoU & MCN
P to P
G to G
G to NGO
G to Int. Org.
Diagram 2 Pendekatan Hukum terhadap Perlindungan WNI
Pendekatan Hukum
Mediasi/Konsiliasi
Konsultasi Hukum
Pengacara (Pro Bono/Non Pro Bono)
Amicus Curiae (Outside Court Settlement)
41
Diagram 3 Perlindungan Melalui Pelayanan di Perwakilan RI
Perlindungan melalui Pelayanan
Pendekatan kepada negara setempat dalam rangka upaya perlindungan WNI
Perbaikan Sistem Pelayanan, Dokumentasi
Pendokumentasian WNI/TKI yang tidak berdokumen
Pembentukan Citizen Services dengan monitoring dan evaluasi
a. Identifikasi Permasalahan yang Dihadapi TKI di Luar Negeri Menurut Yuli Mumpuni Widarso, akar permasalahan yang dialami oleh TKI di luar negeri disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah rendahnya latar belakang pendidikan TKI, sehingga hanya bisa mengisi lowongan pekerjaan yang rendah dengan kondisi kerja yang keras dan upah yang minim. Selain itu ketidakmampuan
untuk
beradaptasi
dengan
budaya
baru
dan
juga
ketidakmampuan untuk membaca tindakan eksploitasi juga dicatat sebagai akar permasalahan yang dihadapi oleh para TKI. Akar permasalahan yang kedua terletak pada pemerintah, di mana terdapat tumpang tindih wewenang dan perbedaan interpretasi kewenangan antar institusi yang terkait. Law enforcement yang rendah juga menjadi akar permasalahan, karena tidak mampu menghasilkan efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan terhadap TKI. Kondisi negara tujuan juga menjadi penyebab permasalahan bagi TKI, terutama untuk negara-negara yang tidak memiliki perangkat hukum yang cukup tentang perlindungan terhadap buruh migran. Stigma masyarakat setempat terhadap tenaga kerja dari luar negeri sebagai warga kelas bawah juga turut berkontribusi terhadap persalahan yang dihadapi oleh TKI.43 43
Yuli Mumpuni Widarso, 2011, Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri: Permasalahan dan Langkah-langkah Strategis, Bahan presentasi di Forum Komunikasi Kehumasan BNP2TKI pada tanggal 19 Juli 2011, diakses dari , pada tanggal 6 Agustus 2011
42
Beberapa permasalahan yang biasa dialami oleh TKI di luar negeri tergambar di dalam tabel berikut di bawah ini44
Tabel 1. Permasalahan yang Dialami oleh TKI di Luar Negeri 1
2 3
4 5
6
7
8
9
10 11
12
Permasalahan yang Dialami oleh TKI di Luar Negeri Dijebak menjadi pelacur di tempat 14 Disiksa, dianiaya, makan makanan basi transit dan bekas, diperkosa oleh majikan atau oleh pegawai Agen Diperjualbelikan antar Agen di 15 Dipenjara dengan berbagai rekayasa luar negeri tuduhan Jenis pekerjaan tidak sesuai 16 Bunuh diri atau membunuh atau dengan Perjanjian Kerja (PK) melakukan tindakan pidana lainnya atau melakukan tindakan pidama lain karena putus asa akibat perlakuan buruk Jam kerja melampaui batas, tanpa 17 Disekap oleh majikan atau Agen uang lembur Tidak memegang dokumen 18 Di PHK sepihak dan dipulangkan apapun, karena dokumen ditahan majikan tanpa diberikan hak-haknya majikan Dilarang berkomunikasi dengan 19 Dipulangkan sepihak oleh Agen setelah orang lain termasuk dengan usai masa pemotongan gaji oleh Agen, keluarga sehingga tak pernah menerima gaji penuh Akomodasi dan makanan di rumah 20 Penipuan dengan modus kesehatan yang majikan tidak memadai direkayasa dan akhirnya dipulangkan karena dianggap tidak fit Dilarang menjalankan ibadah, 21 Mengadu ke polisi tetapi dikembalikan dipaksa memasak dan makan kepada Agen/tekong, yang kemudian makanan haram (daging babi). oleh Agen/tekong dipekerjakan secara illegal, digaji murah atau tidak digaji, bahkan dilacurkan Gaji dipotong oleh PPTKIS 22 Dideportasi tetapi tidak pernah sampai bekerja sama dengan Agen yang di rumah, ditangkap oleh calo kemudian besarnya melampaui ketentuan diberangkatkan kembali ke luar negeri secara illegal Gaji tidak dibayar 23 Sikap aparat KBRI/Konjen RI yang tidak mau membela dan menelantarkan Memperpanjang kontrak kerja 24 Penyelesaian kasus tidak tuntas dan tidak ijin dari keluarga dan dipulangkan karena lamanya proses menggunakan kontrak kerja yang penyelesaian kasus lama Sebelum dipulangkan dipaksa 25 Dikenai pungutan oleh aparat menandatangani surat yang KBRI/Konjen RI di luar negeri dengan kemudian diketahui isinya adalah berbagai dalih pernyataan telah menerima gaji,
44
I Wayan Pageh, 2008, Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, BNP2TKI, diakses dari , pada tanggal 12 Agustus 2011
43
13
padahal gajinya belum dibayar/tidak diberikan dan surat pernyataan tersebut ditulis dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh TKI Pungutan yang tinggi oleh Agen 26 saat perpanjangan kontrak kerja
Ketiadaan dan lambannya informasi untuk keluarga jika mengalami sakit, di penjara atau meninggal dunia
Masalah yang dihadapi oleh TKI di Malaysia berdasarkan sektor pekerjaan adalah sebagai berikut45: a) Sektor Perkebunan: gaji yang rendah, gaji tidak dibayar, paspor ditahan majikan, beban kerja yang berat, terisolasi/terjebak b) Pembantu Rumah Tangga: tingkat stess tinggi, status sosial rendah, ketidaktahuan akan hak, ketidakbiasaan dengan prosedur, penyiksaan dari majikan, pemerkosaan dan pelecehan, gaji tidak dibayar c) Konstruksi dan Jasa: paspor ditahan majikan, gaji rendah, rentan dengan trafficking untuk menjadi pekerja seksual
b. Peran Perwakilan RI di Perlindungan kepada TKI
Malaysia
dalam
Memberikan
Atas dasar kedekatan wilayah, Malaysia adalah negara tujuan utama tenaga kerja asal Indonesia. Berdasarkan data dari Kemlu, dari 3.294.000 orang TKI yang bekerja di luar negeri, sekitar 42% dari jumlah tersebut (1.410.787 orang) berada di Malaysia. Urutan kedua ditempati oleh Arab Saudi (19%), dan negara-negara Timur Tengah lainnya (11%). Di Malaysia, TKI paling banyak menempati kota Kuala Lumpur, dengan jumlah 620.817 orang (44%), lalu Penang 298.318 orang (21%), Johor Bahru 202.352 orang (14%), Kuching 254.111 orang, dan Kota Kinabalu 35.189 (3%).46 Dari jumlah tersebut di atas, sebagian besar TKI yang berada di Malaysia menempati pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang „dirty, 45
IOM, 2010, Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, IOM, hal. 45 46 “Data Kasus WNI di Luar Negeri”, Tabloid Diplomasi , No. 39 Tgl. 15 Januari – 14 Februari 2011
44
diminutive, difficult, dangerous‟, seperti
„buruh bangunan, pembantu rumah
tangga, pekerja kebun atau jenis-jenis pekerjaan lain yang sudah tidak diminati oleh orang Malaysia‟.47 Kondisi ini diperburuk dengan stigma di masyarakat Malaysia tentang status pekerja rendahan yang bodoh dan tidak berhak menerima perlakuan pantas. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah kasus yang dialami oleh TKI di Malaysia yang kebanyakan dialami oleh tenaga kerja wanita. Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan jumlah kasus TKI bermasalah di luar negeri dan Malaysia menempati urutan kedua terbesar. Tabel 2 Jumlah Kasus WNI Bermasalah di Luar Negeri 2010 KAWASAN
Jumlah Kasus
AFRIKA
101
EROPA
67
AMERIKA
37
PASIFIK
93
ASIA - KEC MALAYSIA
3113
MALAYSIA TIMUR TENGAH - KECUALI ARAB SAUDI
2066
ARAB SAUDI
4242
TOTAL
6345
16064
Sumber: Kementerian Luar Negeri Indonesia
Tabel berikut di bawah menunjukkan kasus yang ditangani oleh Perwakilan RI di beberapa negara. Untuk negara Malaysia, ada lima perwakilan negara Indonesia mencakup: KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching dan KJRI Penang. Dari selang waktu 2009 hingga 2010 terdapat penurunan jumlah kasus TKI yang bermasalah yang ditangani oleh Perwakilan RI, kecuali untuk KJRI Kuching dan KJRI Penang. Sementara untuk data hingga per 1 Maret 2011, kasus TKI yang terbesar ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur, diikuti dengan KJRI Johor Bahru dan KJRI Penang. 47
Wahyudi Kumorotomo, 2007, Kerjasama Menegakkan Aturan Main yang Adil: Agenda Perlindungan TKI di Malaysia, diakses dari , pada tanggal 23 Agustus 2011
45
Tabel 3 Kasus TKI yang Ditampung dan Ditangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri JUMLAH WNI NO.
PERWAKILAN RI 2009
2010
1 Maret 2011
1.
KBRI Amman
1509
1641
213
2.
KBRI Bandar Seri Begawan
497
605
52
3.
KBRI Damaskus
499
544
58
4.
KBRI Doha
703
798
76
5.
KBRI Singapura
2033
2407
183
6.
KBRI Abu Dhabi
985
748
38
7.
KBRI Kuala Lumpur
1008
792
102
8.
KBRI Kuwait City
3116
1731
169
9.
KBRI Riyadh
3102
2770
190
10
KBRI Dubai
713
883
67
11.
KJRI Hong Kong
206
101
4
12
KJRI Jeddah
1650
1472
90
13
KJRI Johor Bahru
525
412
87
14.
KJRI Kota Kinabalu
142
214
20
15.
KJRI Kuching
293
343
23
16.
KJRI Penang
171
305
71
17.152
15.766
1.482
TOTAL
Sumber: Kementerian Luar Negeri Indonesia
III.
Pendekatan Politis
a. Di Tingkat Regional dan Internasional Di tingkat internasional sendiri belum ada kerangka hukum yang membahas aturan tentang migrasi tenaga kerja. Konvensi tentang perlindungan hak tenaga kerja migran memang ada, namun belum memiliki kekuatan yang cukup untuk dipaksakan kepada negara-negara tujuan tenaga kerja migran.
46
Indonesia, sebagai salah satu negara asal buruh migran, dalam beberapa tahun belakangan terlibat aktif ikut dalam forum-forum internasional yang membahas aturan-aturan tentang tenaga kerja migran. Forum-forum tersebut antara lain48: 1. Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan (GFMD). GFMD merupakan kelanjutan dari Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Migrasi Internasional dan Pembangunan yang diadakan pada tahun 2006. Forum GFMD ini membahas tentang dampak perubahan global terhadap migrasi dan isu-isu migrasi terkini. 2. Konsultasi Tingkat Menteri Bagi Negara-negara Asia Pengirim Tenaga Kerja (Proses Kolombo). Acara ini dilaksanakan pada tahun 2003 di Kolombo dan diikuti oleh negara-negara Asia yang merupakan negara asal tenaga kerja migran; Cina, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan tenaga kerja di luar negeri dan juga untuk “mempromosikan dialog yang lebih baik antar negara pengirim dengan negara tujuan.” 3. Konsultasi Tingkat Menteri tentang Kerja di Luar Negeri dan Tenaga Kerja Kontrak bagi Negara Pengirim dan Negara Tujuan di Asia (Dialog Abu Dhabi). Pertemuan yang dilakukan pada tahun 2008 ini adalah pertemuan antara negara-negara yang menjadi anggota Proses Colombo sebagai negara asal tenaga kerja migran dengan Dewan Kerjasama Negara-negara Teluk (GCC), Yaman, Malaysia dan Singapura, sebagai negara tujuan tenaga kerja migran. Tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk membahas isu-isu seperti kontrak tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. b. Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Tenaga Kerja. Deklarasi ini ditandatangani pada tahun 2007 di Cebu, Filipina, oleh negara-negara pengirim dan negara-negara tujuan tenaga kerja. Isi dari deklarasi ini adalah untuk “memberikan perlindungan dan mempromosiakan hak-hak tenaga kerja.” Selain itu, Deklarasi ASEAN ini
48
IOM, op.cit., hal. 5
47
juga membahas tentang isu perdagangan manusia dan kerja sama tentang pertukaran informasi mengenai perdagangan manusia. c. Di Malaysia Sebagai salah satu negara tujuan buruh migran dari berbagai negara, Malaysia tidak memiliki hukum yang khusus mengatur tentang buruh migran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai, diatur dan diawasi oleh Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Terkait dengan urusan mengenai buruh migran, perangkat dan aturan yang dipakai kebanyakan adalah aturan-aturan tentang keimigrasian, dan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kementerian Sumber Manusia. Karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang rekruitmen, penerimaan, penempatan, perlakukan dan repatriasi buruh migran, sering terjadi perbedaan pendapat antara kementerian dan menteri-menteri Malaysia.
Polisi
DiRaja
Malaysia
dan
Jabatan
Imigresen
misalnya,
mendelegasikan otoritas kepada RELA yang merupakan sukarelawan yang dipersenjatai untuk memeriksa siapa saja yang dianggap mencurigakan. Karena tidak dilatih dengan maksimal dan jam kerja yang sifatnya paruh waktu, RELA sering kali bertindak di luar kewajaran dan terlibat dalam tindakan yang melanggar HAM.49 Kondisi di atas mengakibatkan negara Indonesia melalui Kemlu dan Perwakilan RI di Malaysia khususnya harus mengambil langkah politis melalui kerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk “menerapkan penegakan hukum secara tegas terhadap individu yang menganiaya atau mendera atau menimbulkan masalah bagi TKI di Malaysia”.50 Salah satu keberhasilan pendekatan politis Kemlu dan Perwakilan RI adalah dibentuknya Joint Committee (JC) pada tahun 2009. JC adalah respon dari pemerintah Malaysia atas penyampaian masalah yang dihadapi oleh TKI di Malaysia kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia. JC yang terdiri dari Kementerian Dalam 49
Philip S. Robertson, Jr., 2007, Migrant Workers in Malaysia - Issues, Concerns and Points of Action , Fair Labor Association, diakses dari , pada tanggal 4 September 2011 50 KBRI Kuala Lumpur, 2010, Joint Committee Indonesia-Malaysia, diakses dari , pada tanggal 4 September 2011
48
Negeri Malaysia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Kepolisian dan Imigrasi Malaysia ini memiliki tugas untuk membantu pihak KBRI Kuala Lumpur menangani penyelesaian kasus yang dialami oleh TKI terutama Pembantu Rumah Tangga. Respon pihak KBRI Kuala Lumpur terkait dengan pembentukan JC ini adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan dan Perlindungan WNI KBRI KL. Satgas ini nantinya akan bekerja sama dengan JC yang dibentuk oleh pihak Malaysia. Pada tanggal 23 Nopember 2009, pihak JC dari Malaysia dan dari KBRI Kuala Lumpur menyepakai mekanisme penyelesaian masalah TKI di shelter KBRI KL, yaitu51:
1. Untuk penanganan dan penyelesaian kasus-kasus TKI bermasalah yang berada di Perwakilan akan dilakukan melalui JC yang terdiri dari institusi terkait langsung dan diselesaikan secara tuntas. 2. JC dapat melakukan pemanggilan terhadap majikan dan agen tenaga kerja yang selama ini sulit diajak bekerja sama dalam menyelesaikan kasus TKI, karena tidak adanya law enforcement. Dengan demikian melalui JC ini setiap pelaku pelanggaran yang merugikan TKI dapat ditindak secara tegas oleh pihak Malaysia bagi warga negara Malaysia, sementara bagi WNI akan diambil tindakan oleh pihak Indonesia berdasarkan laporan JC. 3. Sementara itu untuk kasus-kasus pending yang berada di Jabatan Tenaga Kerja dan kasus-kasus hukum yang masih ditangani pihak kepolisian Malaysia, akan ditangani secara lebih intensif lagi agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat. 4. Untuk kasus-kasus lainnya seperti yang menyangkut kasus tembak mati WNI dan kasus kriminal lainnya, pertemuan sepakat akan mengusulkan kepada pimpinan masing-masing perlunya payung khusus untuk menangani hal tersebut, mengingat JC merupakan bagian dari JWG yang membahas TKI informal.
51
KBRI Kuala Lumpur, 2010, Pertemuan Joint Committee I: 23 Nopember 2009, diakses , pada atanggal 4 September 2011
49
Joint Committee tidak khusus membantu KBRI Kuala Lumpur saja, tetapi semua Perwakilan RI lainnya. KJRI Johor Bahru misalnya, meminta JC untuk membantu menindaklanjuti kasus TKI/WNI Rifani yang diperlakukan tidak adil oleh pihak Agensi AP. Chand pada tahun 2008. Pihak KBRI juga membantu pihak KJRI meneruskan laporan kasus TKI bermasalah kepada pihak JC. Keberhasilan pendekatan politis lainnya adalah ditandatanganinya protokol atau amandemen nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia khususnya untuk penata laksana rumah tangga (PLRT) pada tanggal 30 Mei 2011.52 Dua tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) ke Malaysia karena kasus penyiksaan yang menimpa tenaga kerja wanita Indonesia. Dari tahun 2009 hingga 2011 pihak Indonesia dan pihak Malaysia melakukan negosiasi untuk perbaikan perlindungan PRT asal Indonesia. Di dalam kesepakatan yang baru tersebut terdapat perbaikan berupa peningkatan upah, penyimpanan paspor oleh TKI, pemberian hari libur dan pemberian akses komunikasi kepada para PRT. Untuk mengawasi pelaksanaan MoU tersebut, Indonesia dan Malaysia membentuk Joint Task Force (JFT).
52
“Indonesia-Malaysia Tanda Tangan Kerja Sama Penempatan PLRT”, Antara KL, 30 Mei 2011 diakses dari , pada tanggal 7 September 2011
50
Sumber: KBRI Kuala Lumpur
IV.
Perlindungan Hukum Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Perwakilan RI di
Malaysia kepada TKI yang bermasalah adalah dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu53: 53
KBRI Kuala Lumpur, 2010, Press Release WNI yang Berada dalam Tahanan/Penjara Malaysia
51
1. Langkah advokasi, dilakukan selama WNI menjalani proses hukum, dengan
memberikan
bantuan
kekonsuleran,
yaitu
memberikan
pendampingan dan pengacara apabila dibutuhkan serta memberikan halhal yang dibutuhkan WNI seperti akses komunikasi dengan keluarga. 2. Langkah diplomasi, dilakukan apabila kasus WNI tersebut telah sampai pada putusan terakhir/final di Mahkamah Persekutuan. Langkah diplomasi dilakukan dengan mengeluarkan surat yang mendukung permohonan grasi/pengampunan WNI tersebut kepada Yang Dipertuan Agung. 3. Mensosialisasikan hukum dan peraturan yang berlaku di Malaysia kepada WNI yang ada di Malaysia, seperti aturan yang terkait Keimigrasian Malaysia dan Akta Dadah Berbahaya.
Perlindungan hukum bagi WNI bisa dilihat di dalam kasus Siti Hajar. Siti Hajar mendapat kekerasan fisik dari majikannya pada tahun 2009. Pihak KBRI Kuala Lumpur melakukan beberapa langkah dalam membantu Siti Hajar, dimulai dengan membantu membuat laporan di Balai Polis Mont Kiara. Laporan ini ditanggapi dengan penunjukkan Investigation Officer (IO) dari Polis DiRaja Malaysia. KBRI Kuala Lumpur juga memanggil agensi yang menempatkan Siti Hajar dan menyampaikan bahwa kasus Siti Hajar akan diteruskan ke pengadilan dan meminta agar gaji Siti Hajar dibayarkan. Langkah KBRI Kuala Lumpur selanjutnya adalah menghubungi pihak keluarga Siti Hajar di Indonesia dengan bekerja sama dengan Polres Garut dan Polsek Limbangan. Proses pengadilan atas kasus Siti Hajar dimulai pada tanggal 18 Juni 2009 di Mahkamah Seksyen Jenayah I, Mahkamah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.54 Putusan pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara bagi majikan Siti Hajar pada tahun 2010.
54
KBRI Kuala Lumpur, 2009, Press Release Kasus Penyiksaan TKI a.n. Siti Hajar oleh Majikannya
52
V.
Perlindungan Melalui Perbaikan Pelayanan Pelayanan publik di KBRI Kuala Lumpur telah mengalami peningkatan
yang signifikan setelah dilakukannya penambahan SDM dan infrastruktur. Kondisi pelayanan sebelum tahun 2007 sangat jauh di bawah standar. Hanya tersedia 8 loket dan staf yang terbatas untuk melayani permintaan sekitar 2000 orang per harinya. Untuk pelayanan perpanjangan paspor saja diperlukan waktu sebulan penuh karena pengerjaannya dilakukan secara manual. Persoalan muncul akibat buruknya pelayanan yang diberikan oleh KBRI Kuala Lumpur, mulai dari antrian yang sangant panjang, jam kerja yang melewati batas normal, hingga “munculnya oknum-oknum calo dan perantara orang dalam yang berujung pada timbulnya pungutan-pungutan liar.”55 Selain itu banyak pula beredar dokumen-dokumen palsu yang berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap KBRI maupun pemerintah Indonesia. Pada tahun 2007 pihak KBRI Kuala Lumpur melakukan reformasi dan restrukturisasi pelayanan publik. Motto “Mudah, Murah, Cepat, Aman, Nyaman dan Ramah” dikedepankan untuk memperbaiki imej pelayanan publik selama ini. Selain itu, KBRI Kuala Lumpur memprioritaskan peningkatan pada aspek perlindungan bagi WNI, terutama TKI, dengan mengusung misi “kepedulian dan keberpihakan”. Beberapa perubahan terhadap fasilitas layanan di KBRI juga membantu efisiensi kerja para staf KBRI. Hal ini terlihat dengan: “penggunaan sarana foto digital tanpa biaya, paperless services, electronic filing system dan sistem data WNI/TKI yang terintegrasi antar seluruh Perwakilan RI di Malaysia”56. Pihak KBRI Kuala Lumpur juga membuat kebijakan untuk tidak memperbolehkan orang-orang yang tidak berkepentingan, seperti makelar, untuk masuk ke dalam KBRI dan menganggu proses pelayanan terhadap TKI.57
VI.
Pendekatan Kemanusiaan Agenda perlindungan TKI Perwakilan RI di Malaysia juga menggunakan
pendekatan kemanusiaan yang meliputi penyediaan tempat penampungan
55
Teguh Wardoyo, 2009, Babak Baru Pelayanan Publik KBRI Kuala Lumpur, Tabloid Diplomasi Edisi Khusus Pelayanan Publik, No. 20 Tgl. 15 Juni – 14 Juli 2009 56 ibid. 57 ibid.
53
(shelter), melakukan kunjungan rutin dan bantuan sosial, menyediakan bimbingan rohani, memberikan bantuan psikologis dan kesehatan dan membantu proses pemulangan (repatriasi) ke Indonesia. Masing-masing Perwakilan RI di Malaysia memiliki shelter yang berfungsi sebagai tempat mengadukan masalah yang sedang dihadapi dan tempat untuk berlindung. Para TKI bermasalah biasanya datang ke shelter atas bantuan aparat kepolisian, pihak Rumah Sakit atau datang sendiri. Selain difungsikan untuk tempat berlindung staf Perwakilan RI di Malaysia juga menyediakan berbagai kursus, bimbingan rohani dan kegiatan motivasional lainnya. KJRI Kuching misalnya, mengadakan motivational discussion tentang “Sabar dan Songsong Hidup Baru” pada tanggal 3 Februari 2011. Acara ini diisi oleh staf KJRI Kuching dan dihadiri oleh seluruh TKI yang berada di shelter KJRI Kuching. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk “memberikan pembekalan, kiat-kiat dan memberikan semangat hidup baru (reborn) bagi para WNI bermasalah di penampungan” dan menjadikan pengalaman mereka “sebagai batu loncatan untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik di masa yang akan datang”.58 Gambar 2. Malam Motivasi di KJRI Kuching 10 Februari 2011
Sumber: Dokumentasi KJRI Kuching 58
KJRI Kuching, 2011, KJRI Kuching Mengadakan Kegiatan Malam Motivasi Bagi Para TKI Bermasalah di Shelter, di akses dari , pada tanggal 10 September 2011
54
Terkait dengan pemberian bantuan psikologis dan bantuan kesehatan, pihak Perwakilan RI di Malaysia bekerja sama dengan Rumah Sakit setempat untuk menangani TKI yang bermasalah. Pada tahun 2008 misalnya, shelter KJRI Johor Bahru banyak menerima TKI yang berada dalam keadaan stress dan trauma berat akibat perlakuan majikan. Pihak KJRI Johor Bahru kemudian mengantarkan TKI yang sedang dalam kondisi stress tersebut ke Rumah Sakit Johor Permai untuk mengambalikan kondisi kejiwaannya. Pada tahun 2009, KBRI Kuala Lumpur mengantarkan Siti Hajar, korban kekerasan dalam rumah tangga, ke Pusat Perubatan Universitas Malaya (PPUM) untuk melakukan visum dan pengobatan.
VII.
Penutup
Perlindungan terhadap TKI adalah proses yang berkesinambungan. Perlindungan diberikan sejak mula TKI direkrut, dikirim dan ditempatkan di negara tujuan dan ketika TKI tersebut dipulangkan. Perlindungan terhadap TKI di Malaysia terkendala oleh beberapa masalah. Masalah utama adalah status legalitas TKI di mana kebanyakan dari TKI yang menjadi korban kekerasan di tempat kerja adalah TKI illegal. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak perwakilan, baik dari KBRI dan KJRI untuk melakukan pendekatan politis dan hukum kepada TKI. Perlindungan di tempat penempatan TKI membutuhkan kordinasi yang baik antara pihak perwakilan RI di negara host, agen pengirim di Indonesia, pemakai tenaga kerja dan juga pihak pemerintah yang terkait di Malaysia. Sejauh ini kordinasi antara pihak-pihak ini belum tercapai secara maksimal, terutama masih tumpang tindihnya otoritas untuk menangani buruh migran di Malaysia.
55
Daftar Pustaka “Data Kasus WNI di Luar Negeri”, Tabloid Diplomasi , No. 39 Tgl. 15 Januari – 14 Februari 2011 “Indonesia-Malaysia Tanda Tangan Kerja Sama Penempatan PLRT”, Antara KL, 30 Mei 2011 diakses dari , pada tanggal 7 September 2011 “Mekanisme Perlindungan Kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri”, Tabloid Diplomasi, No. 39 Tgl. 15 Januari – 14 Februari 2011 “Perlindungan WNI di Luar Negeri: Upaya Sistemik Pemerintah yang Berkesinambungan”, Tabloid Diplomasi Edisi Khusus Pelayanan Publik, No. 20 Tgl. 15 Juni 14 Juli 2009 IOM, 2010, Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, IOM, KBRI Kuala Lumpur, 2009, Press Release Kasus Penyiksaan TKI a.n. Siti Hajar oleh Majikannya KBRI Kuala Lumpur, 2010, Joint Committee Indonesia-Malaysia, diakses dari , pada tanggal 3 September 2011 KBRI Kuala Lumpur, 2010, Pertemuan Joint Committee I: 23 Nopember 2009, diakses , pada atanggal 3 September 2011 KBRI Kuala Lumpur, 2010, Press Release WNI yang Berada dalam Tahanan/Penjara Malaysia Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2010, Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. R.M. Marty Natalegawa, diakses dari pada tanggal 14 Agustus 2011 Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011, Pelayanan Publik, diakses dari , pada tanggal 14 Agustus 2011 Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011, Pelayanan Publik , pada tanggal 14 Agustus 2011 KJRI Kuching, 2011, KJRI Kuching Mengadakan Kegiatan Malam Motivasi Bagi Para TKI Bermasalah di Shelter, di akses dari , pada tanggal 10 September 2011 Kumorotomo, Wahyudi, 2007, Kerjasama Menegakkan Aturan Main yang Adil: Agenda Perlindungan TKI di Malaysia, diakses dari , pada tanggal 23 Agustus 2011
56
Pageh, I Wayan, 2008, Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, BNP2TKI, diakses dari , pada tanggal 12 Agustus 2011 Robertson, Philip S., Jr., 2007, Migrant Workers in Malaysia - Issues, Concerns and Points of Action , Fair Labor Association, diakses dari , pada tanggal 4 September 2011 United Nations, 2011, United Nations Treaty Collection, diakses dari , pada tanggal 14 Agustus 2011 UU No. 37 tentang Hubungan Luar Negeri Wardoyo, Teguh, 2009, Babak Baru Pelayanan Publik KBRI Kuala Lumpur, Tabloid Diplomasi Edisi Khusus Pelayanan Publik, No. 20 Tgl. 15 Juni – 14 Juli 2009 Wardoyo, Teguh, 2009, Langkah Strategis Perlindungan WNI, Tabloid Diplomasi Edisi April 2009, diakses dari , pada tanggal 17 Agustus 2011 Widarso, Yuli Mumpuni, 2011, Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri: Permasalahan dan Langkah-langkah Strategis, Bahan presentasi di Forum Komunikasi Kehumasan BNP2TKI pada tanggal 19 Juli 2011, diakses dari , pada tanggal 12 Agustus 2011
57
