PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAMPERJANJIAN POLIS ASURANSI YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE (Suatu Tinjauan Epistemologi)
oleh: Rahmadi Indra Abstrak Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (amicable setllement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Polis asuransi ada yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada yang tidak, karena itu dalam penulisan ini akan melihat secara epistemologi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam perjanjian polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak. Kata Kunci : Asuransi, arbitrase, polis asuransi Abstract Arbitration clause in an insurance policy contains a provision in case of dispute between the insurer and the insured then the parties agree to seek resolution by consensus (amicable setllement), but if the resolution by consensus is not reached then the parties agree to resolve disputes through arbitration. Any insurance policy which includes the settlement of disputes through arbitration clause that does not exist, therefore in this paper will look at the epistemology of legal protection of policyholders in insurance policy agreements that include arbitration clauses in insurance policies and related insurance dispute resolution process adopted by the parties. Keyword: insurance, arbitration, insurance policies
I. 1.1.
PENDAHULUAN
Hal demikian tidak saja menghambat
Latar Belakang
peningkatan kesehjateraan dan kemajuan
Kegiatan
selalu
pekerja, tetapi juga merugikan konsumen.
memungkinkan untuk timbulnya suatu
Hal tersebut juga didukung oleh terori
sengketa (dispute/difference) antara para
Rudolf
pihak yang terlibat. Akibat sengketa
dikehendaki manusia dalam kehidupan
tersebut para pihak selalu menginginkan
sosial adalah hidup bersama yang teratur.
pemecahan
dengan
Untuk menjamin hidup bersama yang
penyelesaian
teratur dibutuhkan “perbuatan”, yakni
sengketa dagang akan mengakibatkan
pengaturan segala hal yang terdapat dalam
perkembangan
ekonomi
kehidupan bersama tersebut. Perbuatan
yang tidak efisien, produktivitas menurun,
mengatur itu, wujudnya adalah hukum.
dan sebaliknya biaya produksi meningkat.
Jadi hukum merupakan “materi” yang
cepat.
bisnis
dan
penyelesaian
Keterlambatan
pembangunan
Stammler
yakni
apa
yang
103
diberi
“bentuk”nya
oleh
tujuan
menciptakan hidup bersama yang teratur. Dalam menegakkan hukum ada tiga
dapat digunakan sebagai dasar hukum yang paling mendasar dalam proses penyelesaian
sengketa
dengan
cara
unsur yang harus diperhatikan, yaitu
arbitrase yakni dalam Pasal 1338 ayat (1)
kepastian
(rechssicherheit),
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
massigkeit)
yang
hukum
kemanfaatan
(zwec
dan
menentukan
bahwa
"semua
keadilan (gerechtikeit)1. Aspek keadilan
persetujuan yang dibuat secara sah
menunjuk pada “kesamaan hak di depan
berlaku sebagai undang-undang bagi
hukum”. Aspek finalitas, menunjuk pada
mereka yang membuatnya".
tujuan
keadilan,
yaitu
memajukan
Dalam
menyelesaikan
sengketa
kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini
ekonomi ada beberapa cara yang bisa
menentukan
dipilih,
Sedangkan
arbetrase kepastian
jaminan
bahwa
keadilan
dan
isi
hukum.
menunjuk
hukum
(yang
pada
yaitu
melalui
pengadilan,
negosiasi, mediasi, dan arbitrase2. Arbitrase
berisi
sebagai
cara
yang
menyelesaikan sengketa hukum di luar
benar-benar
proses pengadilan bukan suatu hal yang
berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.
baru dalam sistem penyelesaian sengketa
Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut
hukum
pertama merupakan kerangka ideal dari
diperkenalkan di Indonesia bersamaan
hukum,
ketiga
dengan dipakainya Reglement op de
kerangka
Rechtsvordering (Rv) dan Het Herziene
memajukan
norma-norma
kebaikan),
sedangkan
(kepastian)
aspek
merupakan
operasioanl Untuk ekonomi, kebebasan
di
Indonesia.
Arbitrase
Indonesisch Reglement (HIR) ataupun menyelesaikan para untuk
pihak
sengketa
Rechtsreglement Bitengewesten (RBg),
mempunyai
karena semula Arbitrase ini diatur dalam
memilih
forum
Pasal 615 s/d Pasal 651 Rv. Ketentuan-
penyelesaian sengketa apa yang akan
ketentuan tersebut sekarang ini sudah
dipilih baik secara litigasi maupun non
tidak berlaku lagi dengan diundangkannya
litigasi. Asas kebebasan para pihak (partij
UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
vrijheid) ini diakui dalam sistem hukum
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
yang berlaku di Indonesia. Dan yang
Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk
1
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (a)(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2
2
Ibid hal 1.
104
tata cara damai yang sesuai atau sebagai
yang
penyediaan
dengan menunjuk pihak ketiga sebagai
dengan
menyelesaikan
cara
sengketa
bagaimana
yang
timbul
sehingga mencapai suatu hasil tertentu
dilakukan
secara
musyawarah
wasit, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak4
yang secara hukum final dan mengikat3.
William
H.
Gill
memberikan
Arbitrase berasal dari kata arbitrare
definisi arbitrase sebagai berikut : “An
(bahasa Latin) yang berarti kekuasaan
arbitration is the reference of a dispute or
untuk menyelesaiakan sesuatu perkara
difference between not less than two
menurut kebijaksanaan. Menurut Frank
persons for determination after hearing
Elkoury dan Edna Elkoury, arbitration
both sides in judicial manner by another
adalah suatu proses yang mudah yang
person or persons, other than a court of
dipilih oleh para pihak secara sukarela
competent jurisdiction.”5
karena ingin agar perkaranya diputus oleh
Menurut Pasal 1 angka 1 UU
juru pisah yang netral sesuai dengan
Arbitrase,
pilihan
mereka
penyelesaian satu perkara perdata di luar
berdasarkan dalil-dalil dalam perkara
peradilan umum yang didasarkan pada
tersebut. Para pihak setuju sejak semula
perjanjian arbitrase yang dibuat secara
untuk menerima putusan tersebut secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
dimana
keputusan
final dan mengikat.
arbitrase
adalah
cara
Sebagian besar pengusaha saat ini
Subekti mengatakan bahwa arbitrase
lebih suka menyelesaikan sengketa yang
adalah penyelesaian suatu perselisihan
timbul diantara mereka melalui arbitrase
(perkara) oleh seorang atau beberapa
daripada Pengadilan
wasit
alasan. Keuntungan dari arbitrase antara
(arbiter)
yang
bersama-sama
ditunjuk oleh para pihak yang berperkara
lain adalah6:
dengan
1.
tidak
Pengadilan.
diselesaikan
Dengan
demikian
lewat
Para
pihak
karena beberapa
dapat
terlindungi
pada
identitasnya, baik identitas para pihak
dasarnya arbitrase ini merupakan suatu
maupun identitas sengketa untuk
proses penyelesaian sengketa para pihak 4
Emirzon, op. cit., hlm. 96. Ibid., hlm. 97. 6 Hamid Shahab, Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 4. 5
3
Hamid Shahab, Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 12.
105
tidak
perlu
diketahui
dan
6.
diinginkan dan merusak hubungan
singkat, cepat, dan tepat dan karena
yang telah ada, dengan harapan
itu
setelah selesainya penyelesaian kasus
pertama dan terakhir dan mengikat
sengketa
sehingga dalam hal ini enforcement-
para
pihak
dapat
5.
corengan
atas
disepakati
putusannya
yang
nya lebih mudah dilakukan. Klausula arbitrase yang terdapat
kasus
tersebut.
dalam polis asuransi memuat ketentuan
Para pihak yang terlibat sengketa
apabila
dapat memilih dengan kebebasan
penanggung dan tertanggung maka para
yang cukup besar siapa yang diangkat
pihak
untuk penyelesaian sengketa baik segi
penyelesaian
teknis maupun segi legal.
(amicable setllement), namun apabila
Berbeda dengan jalur Pengadilan para
penyelesaian secara musyawarah tidak
pihak harus meminta dengan sangat
tercapai maka para pihak sepakat untuk
dengan orang yang dipercaya untuk
menyelesaikan
menyelesaikan
arbitrase7.
mengikuti
4.
bisa
dilakukan dalam periode yang relatif
mendapat
3.
diharapkan
menghindarkan publisitas yang tidak
melanjutkan kerjasama dan tidak
2.
Penyelesaian
kasus
seluruh
dan
dapat
proses
secara
terjadi
sepakat
Untuk
sengketa
antara
untuk
mengupayakan
secara
musyawarah
sengketa
mengetahui
melalui
apakah
para
terbuka sehingga para pihak dapat
pihak menggunakan lembaga penyele-
mengetahui perkembangannya baik
saian arbitrase atau tidak dapat diketahui
langsung maupun melalui wakil-
dari
wakil resminya.
Perikatan arbitrase adalah perikatan yang
Diharapkan proses dapat dilakukan
lahir dari perjanjian, hal ini dapat kita lihat
secara cukup
dari sisi perjanjian para pihak. Dari
seksama dan
cost
perikatan
arbitrase
para
pihak.
effective.
ketentuan hukum yang berkenaan dengan
Proses arbitrase lebih bersifat non
arbitrase dapat diketahui bahwa perikatan
formil,
dapat
arbitrase harus dibuat dalam suatu akte,
disesuaikan bagi kondisi sengketa dan
baik dalam bentuk akte kompromitendo
penyelesainnya dapat dinegosiasikan
7
fleksibel,
sampai akhir proses.
dan
Kornelius Simanjuntak, “Mengapa Klausula Arbitrase Kerapkali Tidak Menjadi Acuan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asuransi di Indonesia.”
, diakses 08 Februari 2010.
106
maupun
kompromis,
hampir
semua
lembaga arbitrase yang ada mensyaratkan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPdt)9.
adanya perjanjian tertulis8. Dan akta
Perasuransian adalah istilah hukum
perjanjian arbitrase tersebut tercantum
yang dipakai dalam perundangundangan.
dalam beberapa perjanjian asuransi yang
Istilah perasuransian berasal dari kata
ada di keluarkan oleh perusahaan asuransi
”asuransi” yang berarti pertanggungan
yang ada di di Indonesia, oleh karena itu :
atau perlindungan atas suatu obyek dari
Tema
dari tulisan ini
adalah
ancaman
bahaya
yang
menimbulkan
tentang bagaimana perlindungan hukum
kerugian10. Asuransi merupakan salah satu
terhadap
asuransi
jenis perjanjian khusus yang diatur dalam
apabila terjadi sengketa dengan peru-
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
sahaan asuransi, yang mana perusahaan
(selanjutnya
asuransi tersebut telah mengeluarkan
sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-
polis yang tercantum klausula arbitrase.
syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt
pemegang
polis
disebut
dengan
KUHD)
berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 257 II.
2.1.
PEMBAHASAN DAN HASIL
ayat (1) KUHD perjanjian asuransi terjadi
PENELITIAN
seketika
Pengertian Asuransi
antara
setelah
tercapai
tertanggung
dan
kesepakatan penanggung
asuransi
sehingga hak dan kewajiban timbal balik
tentunya tidak terlepas dari peranan
timbul sejak saat itu juga, bahkan sebelum
asuransi yang turut mendukung perkem-
polis ditandatangani. Pasal 255 KUHD
bangan dan pertumbuhan perekonomian
menyatakan bahwa asuransi harus dibuat
masyarakat. Asuransi atau pertanggungan
secara tertulis dalam bentuk akta yang
selaku gejala hukum di Indonesia, baik
disebut polis dimana menurut Pasal 258
dalam
ayat (1) KUHD polis merupakan satu-
Pertumbuhan
pengertian
bisnis
maupun
dalam
bentuknya yang terlihat pada waktu
satunya
alat
bukti
tertulis
untuk
sekarang ini, berasal dari negeri barat.
mebuktikan bahwa asuransi telah terjadi11.
Belandalah yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (rechtsfiguur) di 9
Indonesia dengan cara mengundangkan
8
Emirzon, loc. cit. hlm. 100.
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 22. 10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 5. 11 Ibid., hlm. 57.
107
Prof. P.L. Wery, dalam bukunya Hoofzaken
van
het
verzekeringsrecht
Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UU Asuransi):
sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sri
Asuransi atau Pertanggungan adalah
Rejeki Hartono menyimpulkan bahwa
perjaniian antara dua pihak atau lebih,
Pasal 246 KUHD mengandung tiga sifat
dengan
pokok sebagai berikut12:
mengikatkan diri kepada tertanggung,
1.
Asuransi pada dasarnya merupakan
dengan menerima premi asuransi,
kontrak atau perjanjian ganti kerugian
untuk memberikan penggantian kepada
atau kontrak indemnitas pihak yang
tertanggung
satu (penanggung) mengingat dirinya
kerusakan atau kehilangan keuntungan
terhadap
yang diharapkan, atau tanggung jawab
lain
(pengambil
pihak
karena
penanggung
kerugian,
untuk
hukum kepada pihak ketiga yang
mengganti kerugian yang mungkin
mungkin akan diderita tertanggung,
diderita olehnya.
yang timbul dari suatu peristiwa yang
asuransi
2.
pihak
mana
atau
Asuransi bersyarat, penanggung
tertanggung)
merupakan dalam
arti
mengganti
perjanjian
tidak pasti, atau untuk memberikan
bahwa
suatu pembayaran yang didasarkan
kerugian
pihak tertanggung ditentukan atau
atas
meninggal
atau
hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.
tertanggung pada peristiwa yang tidak Rumusan dari Pasal 1 angka (1)
dapat dipastikan lebih dulu. 3.
Asuransi merupakan perjanjian timbal balik.
Dari
penanggung
terdapat
ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya
dari
sisi
tertanggung
terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. Bahwa pengertian asuransi juga diatur dalam Pasal 1 angka (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
UU Asuransi tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya mencakup asuransi kerugian namun juga mencakup asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan yaitu :“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan
keuntungan
yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
12
Hartono, op.cit., hlm. 84.
suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 108
untuk memberikan suatu pembayaran
perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga
yang didasarkan atas meninggal atau
bagi
hidupnya
yang
perjanjian asuransi merupakan perjanjian
demikian
khusus disamping ketentuan syarat-syarat
obyek asuransi tidak hanya meliputi harta
sah perjanjian, berlaku juga syarat khusus
kekayaan, tetapi, tetapi juga jiwa / raga
yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat
manusia.
sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal
seseorang
dipertanggungkan.”
Dengan
perjanjian
asuransi.
Karena
1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal 2.2.
Perjanjian Asuransi
tersebut, ada 4 (empat) syarat sahnya
Perjanjian arbitrase dalam asuransi
suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para
adalah suatu kesepakatan tertulis berupa
pihak,
klausula arbitrase yang telah dibuat dan
tertentu, dan kausa yang halal. Syarat
dicantumkan dalam kontrak asuransi pada
yang
saat kontrak asuransi dibuat atau dengan
kewajiban pemberitahuan yang diatur
perkataan lain, sebelum terjadi sengketa,
dalam Pasal 251 KUHD.
para
dan
Bahwa setiap perjanjian pada dasarnya
tertanggung sudah sepakat bahwa jika
akan meliputi hal-hal tersebut di bawah
terjadi suatu sengketa dikemudian hari,
ini13:
maka sengketa tersebut akan diselesaikan
1.
pihak
yaitu
penanggung
melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Ini
kewenangan
diatur
dalam
Perjanjian
2.
Perjanjian
menurut hukum.
akan
adalah
menciptakan
menunjukkan
penanggung dan tertanggung telah sepakat tidak
obyek
hubungan hukum.
kemampuan
atau
KUHD
selalu
berarti dari sejak awal penutupan asuransi,
mengesampingkan
berbuat,
3.
atau
adanya
kewenangan
Perjanjian mempunyai atau berisikan
memakai jalur peradilan umum perdata
suatu tujuan, bahwa pihak yang satu
dalam
akan memperoleh dari pihak yang
mencari
sengketa
yang
penyelesaian mungkin
setiap
timbul
di
lain suatu prestasi yang mungkin
kemudian hari.
memberikan
Asuransi merupakan salah satu
sesuatu,
melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD,
sebagai
perjanjian
maka 13
ketentuan
syarat-syarat
sah
suatu
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 82.
109
4.
Dalam setiap perjanjian, kreditur
yang khusus pula, menurut H. Gunanto
berhak atas prestasi dari debitur, yang
perlu
dengan sukarela akan memenuhinya. 5.
Bahwa
dalam
setiap
aturan
permainan
bagi
para
15
pihaknya .
perjanjian
Terdapat unsur kepentingan dalam
debitur wajib dan bertanggung jawab
perjanjian asuransi dan unsur kepentingan
melakukan
ini mutlak harus ada pada setiap perjanjian
prestasinya
sesuai
isi
asuransi.
perjanjian. Kelima
unsur
tidak
mengharuskan, kepentingan ini hendaknya
prinsipnya selalu terkandung dalam setiap
disebutkan secara tegas dalam polis
perjanjian termasuk perjanjian asuransi.
asuransi.
Dalam
selain
walaupun tertanggung telah membayar
atas,
premi, perjanjian asuransi adalah judi
lain
semata-mata16.
mengandung
asuransi,
kelima
mengandung
atas
hukum
pada
perjanjian
di
Walaupun
unsur
di
unsur-unsur
yangmenunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya.
Mengingat
pentingnya perjanjian
arti
asuransi sesuai
dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu
Tanpa
adanya
kepentingan,
Ada 4 (empat) unsur pokok dalam kepentingan yang terjadi dalam suatu perjanjian asuransi, yakni: 1.
Adanya
harta
benda,
hak,
perjanjian yang memberikan proteksi,
kepentingan, jiwa, anggota badan atau
maka
potensi tanggung jawab hukum yang
perjanjian
ini
sebenarnya
menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian
mengenai
kerugian-
dapat dipertanggungkan; 2.
Harta benda, hak dan lainnya tersebut
kerugian ekonomis yang mungkin diderita
di
karena suatu peristiwa yang belum pasti14.
pertanggungan;
Perjanjian
asuransi
merupakan
3.
atas
Tertanggung
merupakan
berada
dalam
suatu
suatu perjanjian yang memiliki sifat yang
hubungan
khusus dan unik, sehingga perjanjian ini
pertanggungan
memiliki karakteristik tertentu yang khas
memperoleh
benefit
dari
tidak
dibandingkan
terganggunya
obyek
atau
tidak
dengan
perjanjian
lain.
dengan
obyek
obyek
sehingga
ia
Mengingat karakteristik dan sifat-sifatnya 15
yang khas pada perjanjian asuransi, maka diperlukan peraturan, tata cara, dan syarat 14
Ibid., hlm. 83.
H. Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hal 25 16 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Beberapa Ketentuan Tentang Perasuransian, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 13.
110
timbulnya tanggung jawab hukum
umumnya secara ekonomis lebih lemah
dan menderita kerugian dengan rusak
daripada
atau hilangnya obyek atau dengan
mendapat
perlindungan .
timbulnya tanggung jawab hukum; 4.
penanggung 17
Secara garis besar isi dari polis
Hubungan antara tertanggung dan
asuransi terdiri dari uraian mengenai
kepentingan
obyek asuransi yang dijamin, nama dan
tersebut
harus
sah
alamat
menurut hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 257 KUHD
tertanggung
dan
penanggung,
jangka waktu kontrak, risiko atau bahaya-
perjanjian asuransi bersifat konsensual,
bahaya
akan
KUHD
dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat
perjanjian
atau ketentuan umum dan yang terakhir
asuransi dalam suatu akta yang disebut
adalah cara penyelesaian sengketa atau
polis. Jadi, polis merupakan tanda bukti
perselisihan apabila terjadi klaim.
tetapi
mengharuskan
Pasal
255
pembuatan
yang
dijamin
dan
yang
adanya perjanjian asuransi, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian asuransi.
2.3.
Klausula
Arbitrase
Dalam
Dengan tidak adanya polis, perjanjian
Perjanjian Asuransi
asuransi tidak menjadi batal, kecuali
Perjanjian arbitrase dalam asuransi
beberapa jenis asuransi, misalnya: Pasal
adalah suatu kesepakatan tertulis berupa
272 KUHD, Pasal 280 KUHD, Pasal 603
klausula arbitrase yang telah dibuat dan
KUHD, Pasal 606 KUHD, Pasal 615
dicantumkan dalam kontrak asuransi pada
KUHD. Polis menurut undang-undang
saat kontrak asuransi dibuat atau dengan
harus dibuat oleh tertanggung, diajukan
perkataan lain, sebelum terjadi sengketa,
kepada penanggung untuk ditandatangani.
para
Dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
tertanggung sudah sepakat bahwa jika
penanggung harus mengembalikan polis
terjadi suatu sengketa dikemudian hari,
itu
sesudah
maka sengketa tersebut akan diselesaikan
ditandatangani (Pasal 259 KUHD). Disini
melalui arbitrase, apabila penyelesaian
polis
oleh
secara musyawarah tidak tercapai. Ini
tertanggung dan tidak oleh penanggung.
berarti dari sejak awal penutupan asuransi,
Hal
penanggung dan tertanggung telah sepakat
kepada
tertanggung
ditentukan
ini
dengan
harus
dibuat
sengaja
ditentukan
pihak
yaitu
penanggung
dan
demikian oleh pembentuk undang-undang 17
agar kedudukan tertanggung yang pada
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6. cet. 6, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 62.
111
mengesampingkan
atau
tidak
akan
de compromitendo dan acta compromise.
memakai jalur peradilan umum perdata
Klausula
dalam
dibuat sebelum persengketaan terjadi,
mencari
sengketa
penyelesaian
yang
kemudian
mungkin
hari.
setiap
timbul
Kompetensi
pactum
de
compromitendo
di
dapat bersamaan dengan saat pembuatan
absolut
perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini
arbitrase ada / lahir ditentukan dengan
berarti
adanya
Setiawan
menjadi satu dengan perjanjian pokoknya
menyatakan arbitration clause adalah alas
atau dalam perjanjian tersendiri di luar
hak, dasar hukum di atas mana para
perjanjian
arbiter duduk dan punya kewenangan,
dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka
maka dengan adanya arbitration clause
diperlukan pengetahuan yang luas dan
para arbiter memiliki kewenangan untuk
mendalam mengenai perjanjian pokoknya
memeriksa dan mengadili sengketa yang
untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-
sebenarnya
kewenangan
kemungkinan yang tidak dikehendaki
peradilan, tetapi karena adanya arbitration
namun mungkin saja terjadi. Sedangkan
clause
acta compromise dibuat setelah terjadinya
perjanjian
asuransi.
menjadi
lalu
menjadi
kewenangan
arbitrase18.
perjanjian
pokok.
sengketa
Klausula
arbitrase
dalam
polis
yang
pelaksanaan
arbitrase
Karena
tersebut
perjanjian
berkenaan
suatu
perjanjian.
dengan Jadi
asuransi memuat ketentuan apabila terjadi
klausula ini ada setelah sengketa terjadi
sengketa
dan
dan kedua pihak setuju bahwa sengketa
tertanggung maka para pihak sepakat
yang terjadi akan diselesaikan dengan
untuk mengupayakan penyelesaian secara
arbitrase.
antara
musyawarah
penanggung
(amicable
setllement),
Secara garis besar isi dari polis
secara
asuransi terdiri dari uraian mengenai
musyawarah tidak tercapai maka para
obyek asuransi yang dijamin, nama dan
pihak
alamat
namun
apabila
sepakat
penyelesaian
untuk
menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase19. Dalam perikatan arbitrase ada dua
tertanggung
dan
penanggung,
jangka waktu kontrak, risiko atau bahayabahaya
yang
dijamin
dan
yang
macam klausula arbitrase, yaitu: Pactum
dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat
18
atau ketentuan umum dan yang terakhir
Setiawan, “Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase”, Arbitrase dan Mediasi, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2002) , hlm. 77. 19 Ibid
adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang 112
biasanya disebut klausul arbitrase atau
di luar proses pengadilan mempunyai
penyelesaian sengketa/perselisihan.
maksud untuk menyelesaikan sengketa
Klausula arbitrase atau sengketa dalam kontrak asuransi memuat ketentuan apabila
terjadi
bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan20.
sengketa
antara
tertanggung
mereka
(sengketa yang akan diselesaikan di luar
sepakat bahwa sengketa tersebut akan
pengadilan melalui lembaga arbitrase dan
diupayakan terlebih dahulu penyelesaian
atau
secara
amicable
sengketa lainnya) menurut dalam Pasal 5
settlement. Akan tetapi jika penyelesaian
Undang Undang No 30 Tahun 1999
secara musyawarah tidak dapat dicapai,
Tentang
maka
Penyelesaian Sengketa adalah sengketa di
penanggung
dan
musyawarah
para
atau
pihak
sepakat
untuk
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
Yang
menjadi
lembaga
bidang
obyek
alternatif
Arbitrase
perdagangan
arbitrase
penyelesaian
dan
dan
Alternatif
hak
yang
menurut hukum dan peraturan perundang2.4.
Penyelesaian Sengketa Melalui
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak
Arbitrase
yang bersengketa. Kegiatan dalam bidang
Arbitrase sebagai Salah Satu Bentuk
perdagangan itu antara lain: perniagaan,
Penyelesaian Sengketa yang Diatur dalam
perbankan, keuangan, penanaman modal,
Polis Asuransi Arbitrase adalah institusi
industri
hukum
penyelesaian
Sementara itu Pasal 5 ayat (2) UU
sengketa diluar Pengadilan. Secara umum
Arbitrase memberikan perumusan negatif
arbitrase, mediasi atau cara-cara lain
bahwa sengketa-sengketa yang dianggap
penyelesaian sengketa di luar proses
tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase
pengadilan
dengan
adalah sengketa yang menurut peraturan
pemeriksaan sengketa oleh orang-orang
perundang-undangan tidak dapat diadakan
yang
perdamaian sebagaimana diatur dalam
alternatif
ahli
bagi
di-equivalensi-kan
mengenai
objek
yang
dan
hak
milik
intelektual.
disengketakan dengan waktu penyelesaian
Kitab Undang
Undang Hukum Perdata
yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-
(“KUH Perdata”) Buku III Bab kedelapan
pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa
belas Pasal 1851 s/d Pasal 1854.
publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi 20
atau cara-cara lain penyelesaian sengketa
H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002) hlm. iii.
113
Penyelesaian
sengketa
melalui
arbitrase dibagi menjadi (dua) macam yaitu
penyelesaian
sengketa
para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.
melalui
Sengketa asuransi dapat terjadi
arbitrase ad hoc dan arbitrase permanen
apabila
yang disebut juga arbitrase institusional.
semua atau sebagian klaim atau tuntutan
Karena itu adalah suatu hal yang sangat
ganti rugi yang diajukan tertanggung, atau
penting dicantumkan secara jelas dalam
artinya
setiap klausula arbitrase dalam suatu
tertanggung gagal mencapai kesepakatan
kontrak, arbitrase mana yang dimaksud
dalam
atau
Sengketa klaim asuransi dapat dibagi
disepakati, apakah arbitrase ad hoc atau
kedalam 2 (dua) kelompok macam atau
arbitrase permanen.
jenis sengketa yaitu:
Bentuk penyelesaian yang mana
a.
yang akan ditempuh tergantung dari klausula
penyelesaian
terdapat
dan
sengketa
disepakati
dalam
yang polis
asuransi. Pada umumnya polis asuransi
Klausul
asuransi
perusahaan
penyelesaian
menolak
asuransi
klaim
dan
asuransi.
Sengketa mengenai dijamin tidaknya suatu klaim (policy liability).
b.
Sengketa mengenai besarnya ganti rugi atau jumlah klaim (quantum ofindemnity).
mengatur / memuat klasula penyelesaian sengketa melalui arbitrase21.
perusahaan
Apabila terjadi sengketa klaim asuransi, penyelesaiannya dapat dilakukan
arbitrase atau sengketa dalam kontrak
melalui
asuransi memuat ketentuan apabila terjadi
pengadilan. Bentuk penyelesaian yang
sengketa
mana yang ditempuh oleh para pihak
antara
tertanggung sengketa
penanggung
mereka tersebut
sepakat akan
dan bahwa
diupayakan
mediasi,
tergantung sengketa
dari yang
arbitrase,
klausul terdapat
maupun
penyelesaian dalam
polis
secara
asuransi. Pada umumya polis asuransi
musyawarah atau amicable settlement.
memuat klausula penyelesian sengketa
Akan tetapi jika penyelesaian secara
melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa
musyawarah tidak dapat dicapai, maka
melalui arbitrase banyak digunakan dalam
terlebih
dahulu
penyelesaian
polis 21
Kornelius Simanjuntak, “Kontrak / Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya,” (makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh LPLIH – FHUI, Jakarta, 13-15 Agustus 2007) hlm. 32.
asuransi
sengketa
melalui
karena
penyelesaian
arbitrase
memiliki
beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, 114
akan
tetapi
kerap
kali
pengadilan
memutus sengketa dalam polis yang
arbitrase yang telah ditentukan dalam polis asuransi.
memiliki klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Karena
Meskipun
demikian,
klausula
arbitrase kerapkali tidak menjadi acuan klausula
arbitrase
dalam
penyelesaian
sengketa
klaim
merupakan kesepakatan para pihak yang
asuransi, menurut Kornelius Simanjuntak
dituangkan dalam suatu perjanjian maka
penyebab
sesuai dengan asas pacta sunt servanda
hukum atau undang-undang dalam hal ini
atau agreement must be kept maka suatu
klausula arbitrase dalam polis asuransi
perjanjian
Undang-
tidak berlaku efektif atau kurang dipatuhi
yang
oleh tertanggung sangat berkaitan dengan
membuatnya sepanjang perjanjian yang
pendapat Lawrence M. Friedman bahwa
bersangkutan
ada 3 (tiga) faktor atau komponen yang
Undang
berlaku bagi
sebagai
para
tidak
pihak
melanggar
syarat
mengapa
suatu
sahnya perjanjian seperti diatur dalam
mempengaruhi
Pasal
Sebagai
ketentuan hukum yaitu struktur hukum
konsekuensinya (pacta sunt servanda)
(legal structure), substansi hukum (legal
maka hakim maupun pihak ketiga tidak
substantive) dan budaya hukum (legal
boleh mencampuri isi perjanjian yang
culture).
1320
dibuat
oleh
KUHPdt.
para
22
dari
suatu
tersebut .
Struktur dalam hal ini menyangkut
Berdasarkan hal di atas, maka hal yang
aparat penegak hukum yaitu hakim dan
sama juga berlaku bagi polis asuransi
peradilan
yang memuat klausula arbitrase dimana
mempunyai peranan yang sangat penting
apabila terjadi sengketa maka pihak dalam
dalam mendorong para pihak untuk
polis
tertanggung)
menyelesaikan sengketa klaim asuransi
terikat dalam klausula arbitrase tersebut
melalui arbitrase atau sebaliknya. Jika
sehingga
sengketa
para hakim apakah karena keliru atau
berdasarkan klausula arbitrase yang ada
dengan sadar menerima, melayani dan
harus
bersedia
(penanggung
pihak
efektifitas
ketentuan
dan
penyelesaian
diselesaikan
melalui
lembaga
yang
ada.
memeriksa
Para
dan
hakim
memutus
perkara/sengketa klaim asuransi, padahal dalam kontrak asuransi sudah diatur dan 22
Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
disepakati
bahwa
sengketa
akan
diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal 115
seperti ini para hakim justru tidak
meniadakan
mendukung
mengajukan penyelesaian sengketa ke
asuransi
penyelesaian melalui
sengketa
arbitrase.
Dalam
hak
pengadilan
para
negeri
pihak
dan
untuk
selanjutnya
kenyataannya, sekalipun para pihak sudah
ditegaskan bahwa pengadilan negeri wajib
sepakat dalam kontrak asuransi bahwa
menolak dan tidak akan campur tangan di
sengketa
melalui
dalam penyelesaian sengketa yang telah
arbitrase, akan tetapi jika salah satu pihak,
ditetapkan melalui arbitrase terkecuali
biasanya tertanggung, tetap mengajukan
dalam hal-hal tertentu seperti adanya
gugatan ke pengadilan negeri/niaga, masih
dokumen
ada hakim menerima, memeriksa dan
penipuan.
akan
diselesaikan
memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang
diajukan.
pengadilan
.Sikap
seperti
hakim
diuraikan
dan diatas
palsu,
tipu
muslihat
dan
Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat
(values)
dan
sikap
dari
membuat ketentuan atau klausula arbitrase
masyarakat (attitudes) terhadap hukum,
dalam
dalam hal ini apakah nilai-nilai dan sikap
kontrak
kehilangan
daya
enforcement).
asuransi
menjadi
penerapannya Seandainya
(law
anggota
masyarakat
mendukung
para
keberadaan arbitrase dalam penyelesaian
hakim/pengadilan negeri menolak untuk
sengketa
mengadili dan memutus perkara/sengketa
nampaknya mempunyai persepsi bahwa
klaim asuransi yang diajukan kepadanya,
tempat penyelesaian sengketa hanyalah
niscaya para pihak dalam polis asuransi
pengadilan.
akan mentaati klausula arbitrase yang
perkara, mereka mengingat pengacara,
telah disepakati.
hakim
Sebelum
diundangkannya
UU
Arbitrase, tidak ada ketentuan yang jelas
asuransi.
dan
membantu
Jika
ada
Tertanggung
sengketa
pengadilan mereka
yang
atau
bisa
menyelesaikan
sengketa yang dihadapi.
dan terperinci terkait penyelesaian melalui
Menurut Kornelius Simanjuntak
dengan
ada beberapa faktor penyebab mengapa
diundangkannya UU Arbitrase pengaturan
klausula arbitrase tidak menjadi acuan
mengenai arbitrase sudah semakin jelas
bagi penyelesaian sengketa asuransi yang
dan dengan tegas menyatakan bahwa
memuat klausula arbitrase23:
arbitrase
akan
tetapi
adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis 23
(klausul arbitrase atau akta compromis)
Kornelius Simanjuntak, “Kontrak / Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya,” (makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Kontrak
116
1.
Faktor pertama
Karena sifat rahasia dan tertutup dari
Tertanggung kurang memahami isi
penyelesaian
kontrak/polis asuransi yang dibelinya,
arbitrase mengakibatkan masyarakat
tidak
klausula-klausula
tertanggung jarang sekali atau bahkan
yang ada, sehingga tidak memahami
tidak pernah mendengar berita atau
bahwa jika ada sengketa, maka
membaca
sengketa itu sesuai kontrak harus
elektronik penyelesaian penyelesaian
diselesaikan
sengketa
membaca
melalui
arbitrase.
di
media
melalui
cetak
melalui
dan
arbitrase.
Mengapa tertanggung tidak membaca
Sebaliknya setiap hari ada berita di
kontrak/polis asuransi? Alasan yang
media cetak mengenai penyelesaian
paling sering dikemukakan adalah
sengketa/perkara melalui pengadilan.
bahwa tulisan dalam kontrak asuransi
Keadaan
kecil-kecil dan bahasanya bahasa
kondisi
hukum yang tidak mudah dipahami,
bahwa
yang menurut penulis alasan ini tidak
tempat menyelesaikan sengketa yang
sepenuhnya benar, karena klausula
dihadapi.
arbitrase dalam polis asuransi selalu
3.
ini
menimbulkan
pemikiran
atau
pengadilanlah
suatu
persepsi
satu-satunya
Faktor ketiga
cukup jelas dengan kalimat dan
Sosialisasi
bahasa yang mudah dimengerti oleh
sengketa melalui arbitrase yang masih
orang awam dalam hukum. Alasan
kurang, baik dari pemerintah, BANI
kedua adalah bahwa tertanggung
dan dunia usaha perasuransian.
sebenarnya belum tertarik dan belum berniat
2.
sengketa
menutup
atau
membeli
4.
tentang
penyelesaian
Faktor keempat Para pengacara (lawyers) mempunyai
jaminan asuransi, akan tetapi karena
kecenderungan
ada pinjaman/kredit dari Bank dan
sengketa
Bank mewajibkan membeli asuransi,
pengadilan,
sehingga dia menuruti saja kemauan
penasehat hukum atau pengacara
Bank dan tidak ada minat untuk
seharusnya mengetahui bahwa ada
membaca kontrak asuransinya.
klausula
Faktor kedua
melalui seharusnya
untuk
klaim
membawa
asuransi
padahal
penyelesaian arbitrase, mereka
ke
sebagai
sengketa
karena
itu
mencari
Bisnis yang diselenggarakan oleh LPLIH – FHUI, Jakarta, 13-15 Agustus 2007) hlm. 8.
117
penyelesaian sengketa klaim asuransi
asuransi. Peranan hakim yang sangat
melalui arbitrase.
penting dalam mendorong para pihak untuk
menyelesaikan
sengketa
klaim
III.
PENUTUP
asuransi melalui arbitrase dapat sangat
3.1.
Kesimpulan
membantu
dalam
pelaksanaan
penyelesaian
Arbitrase
sebagai
pranata
memudahkan sengketa
penyelesaian sengketa klaim asuransi pada
asuransi. Karena itu diperlukan ketegasan
umumnya, akan berperan dimasa yang
dari para hakim dalam menolak kasus
akan datang karena adanya dukungan
yang berkenaan dengan perjanjian yang
yang sangat kuat dari UU Arbitrase
sudah mencantumkan kalusula arbitras
terhadap pelaksanaan (law enforcement), dalam hal penyusunan kalusula arbitrase
Daftar Pustaka
dilakukan dengan lebih terperinci dan lebih memperhatikan mengenai elemenelemen esesnsial dan kejelasan dala setiap pernyataan yang ada dalam klausula arbitrase dalam Polis Standard Asuransi di Indonesia,
guna
ketidakjelasan arbitrase
menghindarkan
penafsiran
tersebut.
klausula
Mengingat
pilihan
hukum nasional yang beragam maka disarankan menyebutkan dalam klusula arbitrase dalam polis standard Asuransi di Indonesia mengenai pilihan hukum yang digunakan.
Perusahaan
asuransi
hendaknya
mengadakan
sosialisasi
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (a) Bandung : Citra Aditya Bakti. Hamid Shahab, 2000 Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1, Jakarta: Djambatan. Kornelius Simanjuntak, 2010 “Mengapa Klausula Arbitrase Kerapkali Tidak Menjadi Acuan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asuransi di Indonesia.” , diakses 08 Februari.
penyelesaian sengketa asuransi melelui arbitrase bagi masyarakat tertanggung asuransi,
sehingga
masyarakat
tertanggung semakin mengenal arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang ideal di bidang sengketa tuntutan klaim
Djoko Prakoso, 2004 Hukum Asuransi Indonesia, cet. 5, Jakarta: Rineka Cipta Abdulkadir Muhammad, 2002 Hukum Asuransi Indonesia, cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti hlm. 5. 118
Rejeki Hartono, 2001 Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82.
Friedman, Lawrence M. American Law. New York : W.W Norton & Company.
H. Gunanto,1984 Asuransi Kebakaran di Indonesia, cet. 1, Jakarta: Tira Pustaka, hal 25.
Garner, Bryan A. ed. Black’s Law Dictionar, 2001 8 th ed. St.Paul, Minnesota: WestPublishing, 1999.Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sri
H.M.N. Purwosutjipto,1996 Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6. cet. 6, Jakarta: Djambatan, hlm. 62. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000 Beberapa Ketentuan Tentang Perasuransian, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm. 13. Kornelius Simanjuntak, 2007 “Kontrak / Perjanjian Asuransi dan Praktek Pelaksanaannya,” (makalah disampaikan pada Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh LPLIH – FHUI, Jakarta, 13-15 Agustus. H.
Priyatna Abdurrasyid, 2002 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT. Fikahati Aneska. hlm. iii.
Setiawan, 2002 “Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase”, Arbitrase dan Mediasi, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. hlm. 77.
Harahap, Yahya, 1991 Arbitrase ditinjau dari RV, Peraturan prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on Recognition and Enforecement of Foreign Arbitral Award, Perma No. 1 1990. Jakarta: Pustaka Kartini. Hartono, Sri Rejeki, 2001 Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. Muhammad, Abdulkadir, 2002 Hukum Asuransi Indonesia. Cet. 3.Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Prakoso, Djoko, 2004 Hukum Asuransi Indonesia. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Rajagukguk, Erman. Arbitrase dalam Putusan Pengadilan. Cet. 1. Jakarta:
Ridwan Khairandy, 2003 Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Friedman, 1984 Lawrence M. American Law. New York : W.W Norton & Company, Asshiddiqie, Jimly. 1984 Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukum. Cet. 1. Jakarta: 119
