BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI DI INDONESIA. A. Asuransi sebagai Bentuk Perjanjian Pengalihan Risiko

BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI DI INDONESIA

A. Asuransi sebagai Bentuk Perjanjian Pengalihan Risiko Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.19 Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.20 Manusia memang tidak ingin menderita kerugian dan untuk itu ia berusaha untuk mencegahnya. Tetapi dapat juga terjadi bahwa karena tindakan pencegahan

itu

memerlukan

biaya

dan

orang

tersebut

tidak

mampu

19

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 5. 20 Ibid., hlm. 12.

20 Universitas Sumatera Utara

21

menyediakannya, maka ia pasrah pada risiko itu. Bahkan juga mungkin bahwa seseorang itu sejak semula dengan menyadari adanya sesuatu risiko dan apabila risiko itu nanti terwujud, dia pasrah saja akan menerimanya sebagai sesuatu yang sudah menjadi tersirat dan tersurat sebagai nasibnya. Berat tidaknya sesuatu kerugian/kehilangan adalah tergantung pada ukuran orang yang kehilangan itu sendiri. Bukan berarti bahwa dengan sikap pasrah itu, orang tersebut menyambut baik kehilangan/kerugian yang dideritanya. Ia menerima keadaan tersebut karena ia mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Sikap menerima atau sikap pasrah ini belum tentu berarti menghilangkan penderitaan material maupun moral bagi yang kehilangan, kecuali mungkin bagi orang-orang yang sudah kaya atau berkecukupan atau berkelebihan.21 Risiko dapat diklasifikasikan sebagai berikut:22 1. Speculative risk, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Misal: seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya. 2. Pure risk, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan Asuransi beroperasi dalam bidang pure risk (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya). Beban risiko dapat dikurangi atau dihilangkan apabila pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran 21 22

DjokoPrakoso, Op.Cit., hlm. 15. A. Abbas Salim, Op.Cit., hlm. 4.

Universitas Sumatera Utara

22

premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.23 Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung terutama dalam perjanjian asuransi seimbang beratnya

dengan

risiko

yang

dialihkan,

meskipun

dapat

diperjanjikan

kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untunguntungan (chance agreement) para pihak sengaja melakukan perbuatan untunguntungan yang tidak bisa digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan.24 Perbedaan antara asuransi dengan perjudian antara lain:25 1. Asuransi terutama bertujuan untuk mengurangi risiko yang sudah ada dalam masyarakat, dengan jalan mempertanggungkan pada Perusahaan Asuransi (reducing of risks). 2. Asuransi mempunyai sifat sosial terhadap masyarakat, berarti dari risiko-risiko yang ada akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dengan adanya asuransi akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu pada masyarakat umumnya (jaminan hari tua, pendidikan anak-anak dan sebagainya).

23

Abdulkadir MuhammadOp.Cit., hlm. 13. Ibid., hlm. 16. 25 A. Abbas Salim, Op.Cit., hlm. 8. 24


23

3. Besarnya risiko (kerugian) yang timbul bisa kita ketahui mengenai kerugian yang diderita, dalam arti diukur (degree of risks) atau bisa kita tentukan risiko tersebut. 4. Kontrak asuransi dibuat secara tertulis dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Usaha pembentuk undang-undang di dalam menanggulangi atau mencegah adanya perjudian atau pertaruhan yang berlatar belakang asuransi ini menciptakan Pasal 254 KUHD ialah, “Apabila pada waktu mengadakan suatu pertanggungan atau selama berlangsungnya perjanjian itu, suatu pihak menyatakan melepaskan hal hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian pertanggungan, ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang, maka pernyataan yang demikian itu adalah batal.” Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat berikut ini: 1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. 2. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga. 3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. 4. Jumlah yang diasuransikan. 5. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung. 6. Saat bahaya/envenemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. 7. Premi asuransi.


24

8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara pihak. Disamping syarat-syarat khusus tersebut, dalam polis harus dicantumkan juga berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu, dengan ancaman batal jika tidak dicantumkan. Berbagai asuransi yang dimaksud adalah seperti tercantum dalam pasal KUHD berikut ini : 1. Reasuransi (Pasal 271 KUHD). 2. Asuransi rangkap (Pasal 252 KUHD). 3. Asuransi Insolvabilitas (Pasal 280 KUHD). 4. Asuransi kapal yang sudah berangkat berlayar (Pasal 603 KUHD). Hukum asuransi memiliki hubungan antara penanggung dan tertanggung, dimana penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidak-tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.26 Asuransi sebagai perjanjian timbal balik memiliki sifat konsensual, yang artinya sejak terjadi kesepakatan timbullah kewajiban dan hak kedua belah pihak. Akan tetapi, asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, risiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada

26

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 103.


25

tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.27 Biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: “Premi harus dibayar di muka (pada waktu yang telah ditentukan)”. Jika premi tidak dibayar pada waktu yang ditentukan, maka asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.28 Berakhirnya perjanjian asuransi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:29 1. Jangka waktu berlakunya telah habis Asuransi biasanya diadakan atau diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya satu tahun. Jangka waktu ini biasanya untuk jenis-jenis asuransi kendaraan dan kebakar. Selain itu ada juga dengan jangka waktu sepuluh sampai dengan lima belas tahun atau lebih, biasanya untuk asuransi jiwa, dan pendidikan. Lamanya jangka waktu tersebut biasanya ditetapkan dalam polis. KUHD tidak ada mengatur secara tegas tentang jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir. Lain halnya dengan asuransi di Inggris, asuransi yang ditentukan jangka waktunya tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan. Asuransi yang diadakan untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan adalah batal.

27

Ibid., hlm. 104. Ibid., hlm. 104. 29 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm 106. 28


26

2. Perjalanan berakhir Selain dari jangka waktu tertentu, ada juga pertanggungan yang berlakunya itu berdasarkan pada suatu tenggang waktu perjalanan. Misalnya asuransi yang diadakan untuk perjalanan kapal. Jika perjalanan tersebut berakhir atau barang yang ditanggung itu sampai dengan tujuan maka asuransi juga berakhir. Asuransi ini biasanya diadakan untuk asuransi pengangkutan, baik

pengangkutan

barang

maupun

penumpang

dari

atau

tempat

pemberangkatan ke tujuan. 3. Terjadinya evenemen (peristiwa yang menimbulkan kerugian) diikuti klaim. Di dalam polis dinyatakan terhadap peristiwa atau bahaya apa saja asuransi itu diadakan. Jika sementara asuransi berjalan terjadi peristiwa (evenemen) yang ditanggung itu dan menimbulkan kerugian, penanggung akan mengadakan penyelidikan apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan. Di samping itu apakah terjadinya peristiwa itu betul-betul bukan dari kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis. 4. Asuransi berhenti atau dibatalkan Asuransi dapat berakhir jika asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar, dan ini biasanya diperjanjikan di dalam polis. Berhentinya asuransi juga dapat terjadi karena faktor-faktor diluar kemauan pihak-pihak. Misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 393 dan 638 KUHD).


27

5. Asuransi gugur Asuransi gugur biasanya terdapat pada asuransi pengangkutan, dimana jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Di sini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali (Pasal 635 KUHD). Dalam hal ini asuransi bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur. Perbedaan asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahaya envenemen nya. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali. Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian. Di dalam asuransi itu, setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya.30 Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap

30

Djoko Prakoso Op.Cit., hlm. 9.


28

siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.31

B. Pendirian Perusahaan Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pengertian perusahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barangbarang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).

32

Pengertian lain

menyebutkan arti kata Perusahaan secara Terminologis adalah tubuh atau alat tubuh, aturan, susunan, perkumpulan dari kelompok tertentu dengan dasar ideologi bersama”. Arti kata Perusahaan secara etimologis perusahaan adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif yang terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian perusahaan menurut Abdulkadir Muhammad di dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan

31

Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 11. 32 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).


29

adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Unsur-unsur perusahaan dinventarisasikan oleh Abdulkadir Muhammad berdasarkan dari beberapa definisi perusahaan yaitu sebagai berikut:33 1. Badan usaha Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga koperasi. 2. Kegiatan dalam bidang perekonomian Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan. 3. Terus-menerus Kegiatan dilakukan secara terus-menerus artinya, kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak insidentil, dan bukan pekerjaan sambilan. 4. Bersifat tetap Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha. 5. Terang-terangan

33

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 13.


30

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. 6. Keuntungan dan atau laba Kegiatan perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan sejumlah modal dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba. 7. Pembukuan Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga bentuk perusahaan yaitu sebagai berikut:34 1. Perusahaan perseorangan Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki pengusaha perseorangan. 2. Perusahaan bukan badan hukum Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. 3. Perusahaan badan hukum Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerja dan perusahaan yang negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

34

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 110.


31

Pertama kali istilah perusahaan dalam perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 6, 16, dan 36 KUHD, tetapi pengertian secara jelas dari perusahaan itu sendiri tidak termuat dalam KUHD. Sebelumnya terjadi perubahan terhadap KUHD yaitu Menurut L.N. 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, bab kesatu yang berkepala: “Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang” dan meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 telah dihapuskan. Menurut Chidir Ali, dengan perubahan tersebut dicantumkan istilah baru yaitu perusahaan (bedrijf; ondenting), yang di mana pengertian perusahaan jauh lebih luas dari pengertian pedagang berdasar Undang-Undang yang lama.35 Dilihat dari jenisnya, perusahaan dapat dibagikan atas dua bagian, yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya milik Negara Indonesia. Mengenai jenis perusahaan ini juga ada bermacam-macam, yaitu :36 1. Perusahaan Negara berdasarkan IBW (Indonesisch Bedrijven Wet, S. 1927 – 419 bsd S. 1936 – 445). Perusahaan ini tiap-tiap tahun mendapat pinjaman uang dengan bunga dari Pemerintah, misalnya DKA (Jawatan Kereta Api) dulu, dengan keuangan yang otonom. DKA ini selanjutnya menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api), yang dibentuk dengan PP Nomor 22 Tahun 1963 (LN 1963 – 43), dan sekarang PNKA ini menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), yang dibentuk dengan PP Nomor 61 Tahun 1971 (LN 1971 – 75).

35

Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm 102. http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2008/08/pengertian-perusahaan-swastadan.html, (diakses pada 26 Februari 2016). 36


32

2. Perusahaan Negara berdasarkan ICW (Indonesisch Compabiliteits Wet, S. 1925 – 448). Perusahaan Negara macam ini tidak mempunyai keuangan yang otonom (keuangan sendiri). Keuangannya merupakan bagian dari keuangan Negara pada umunya, misalnya : Jawatan Pegadaian Negara. Perusahaan ini menjadi perusahaan Negara berdasarkan PP Nomor 178 Tahun 1961 (LN 1961 - 209), dan akhirnya menjadi perusahaan jawatan (Perjan Pegadaian) berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1969 (LN 1969 – 9). 3. Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi perusahaanperusahaan Belanda, yaitu Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (LN 1958 – 162); 4. Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun 1960 (LN 1960 – 59).Menurut Undang-Undang ini, yang disebut Perusahaan ialah perusahaan dengan bentuk apa saja, yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 19 prp Tahun1960). Sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu:37 1. Perusahaan

swasta

nasional,

yaitu

perusahaan

swasta

milik

warga

Negara Indonesia. 2. Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara asing.

37

http://makalahdanskripsi.blogspot.co.id/2008/08/pengertian-perusahaan-swastadan.html (diakses tanggal 26 Februari 2016).


33

3. Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga negara asing. Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran berupa produk jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin. Pengertian perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerimaan risiko. Dengan demikian, perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai bentuk produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan asuransi akan mengajak setiap pihak untuk bergabung ataupun bekerjasama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi yang biasanya tidak disadari dan tidak siap dihadapi. Ada beberapa definisi-definisi tentang asuransi antara lain:38 1. Definisi asuransi menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

38

http://ungguh-rexso.blogspot.co.id/2012/06/perusahaan-asuransi.html, (diakses pada tanggal 26 Februari 2016).


34

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 2. Definisi asuransi menurut Mehr dan Cammack, asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian indivudu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramal itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. 3. Definisi asuransi menurut Mark R. Green, asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batasbatas tertentu. 4. Definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu : a. Asuransi adalah suatu pangaman terhadap kerugian financial yang dilakukan oleh seorang penanggung. b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan yang mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian financial. Berdasarkan definisi-definisi tersebut mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi

risiko

yang

melekat

pada

perekonomian,

dengan

cara

menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat


35

diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu. Adapun beberapa prinsip-prisip asuransi yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh pemegang polis maupun perusahaan asuransi agar kontrak atau perjanjian asuransi berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi sebagai berikut :39 1. Prinsip itikad baik (Utmost Good Faith) Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai suatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang dipertanggungkan. 2. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest) Hal untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. 3. Prinsip ganti rugi (Indemnity) Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan konpensasi financial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253 dan dipertegas dalam Pasal 278). 4. Prinsip subrogasi (Subrogation)

39

Ibid.


36

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah kliem dibayar. 5. Prinsip kontribusi (Contibution) Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. 6. Prinsip sebab akibat (Proximate Couse) Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Pendirian

usaha

perasuransian

yang

diatur

dalam

UU

Perasuransianmenjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:40 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 40

Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.


37

Ruang lingkup usaha perasuransian diatur dalam Pasal 5 UU Perasuransian yang menjelaskan tentang:41 1. Ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwaserta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah dapat berupa penambahan manfaat yang besamya didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup usaha asuransi umum,usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, dan usaha asuransi jiwa syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Syarat-syarat

pendirian

perusahaan

perasuransian

menurut

UU

Perasuransian yaitu:42 1. Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh: a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara Langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis. 41

Ibid. Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 42


38

2. Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perusahaan asuransi dapat menjalankan kegiatan usahanya apabila mendapat izin dari Menteri Keuangan dan juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh UU Usaha Perasuransian pada Pasal 9 ayat (1) dan (2), setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur tersebut, maka perusahaan asuransi

dapat

Perasuransian

melaksanakan yang

tidak

kegiatan memenuhi

usahanya.

43

ketentuan

Setiap

Perusahaan

dalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut PP No.73/1992) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan: 1. Perizinan usaha. 2. Kesehatan keuangan. 3. Penyelenggaraan usaha. 4. Penyampaian laporan. 5. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung.

43

https://teddiadriansyah77.wordpress.com/2013/12/24/permohonan-pernyataan-pailitperusahaan-asuransi-yang-telah-dicabut-izin-usahanya (diakses pada tanggal 26 Februari 2016).


39

Sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha Pasal 37 PP No.73/1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dapat dikenakan terhadap: 1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan; 2. Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992). Pengaturan tentang polis asuransi lebih lanjut diatur dalam Pasal 29 UU Perasuransian yang menyebutkan tentang: 1. Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi. 2. Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, atau dibayarkan melalui perusahaan pialang reasuransi. 3. Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi.


40

4. Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi. 5. Dalam hal premi atau kontribusi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melalui perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi tersebut kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 6. Dalam hal penyerahan premi atau kontribusi dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dan kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu tersebut. 7. Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari pemegang polis atas jasa keperantaraannya. Keputusan

Menteri

424/KMK.06/2003 sebagaimana

Keuangan telah

Republik

diubah

dengan

Indonesia

Nomor

Peraturan

Menteri

Keuangan No. 135/PMK.05/2005 Tanggal 27 Desember 2005 Tentang Perubahan Atas

Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

424/KMK.06/2003 menerangkan apabila ditengah perjalanan perusahaan asuransi ternyata mengalami kesulitan keuangan (financial distress) atau tidak mampu


41

memenuhi kecukupan standar modal, maka permohonan izinnya dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sehingga perusahaan asuransi tidak dapat melakukan usahanya. Namun, perusahaan asuransi tetap tidak merubah status sebagai perusahaan asuransi dan bukan menjadi perusahaan perseroan biasa.44

C. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Ahli waris dari pemegang polis/tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari

ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata. Pasal tersebut juga

menjelaskan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperolah hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas diterapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian maksudnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya perkataan “semua” dalam pasal tersebut berarti juga berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata melahirkan beberapa asas antara lain asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas kepercayaan.Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menerangkan tentang perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh UndangUndang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian apabila misalnya 44

https://teddiadriansyah77.wordpress.com/2013/12/24/permohonan-pernyataan-pailitperusahaan-asuransi-yang-telah-dicabut-izin-usahanya (diakses pada tanggal 26 Februari 2016).


42

pemegang polis terlambat membayar premi maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian asuransi batal. Pasal 1338 ditutup dengan ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan suatu dasar pokok dan kepercayaan yang menjadi landasan setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi dan pada dasarnya hukum tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Pasal 1339 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Ketentuan ini yang melahirkan asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.Pasal 1324 KUHPerdata mengenai menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga mencakup beberapa ketentuan peraturan lainnya yang harus diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain, Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal.


43

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) PP No 73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan

kewajiban

tertanggung,

atau

mempersulit

tertanggung

mengurus

haknya.Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 258 KUHD. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian alat-alat pembuktian lain diperbolehkan juga, manakala sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interprestasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan Asuaransi. Namun Pasal 257 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis itu ditandatangani. Lain halnya menurut Pasal 258 KUHD ayat (1) yang mengatakan bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian


44

pertanggungan, harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat. Dari bunyi pasal ini jelas bahwa polis bukan merupakan syarat sahnya perjanjian tetapi merupakan sekedar alat bukti dalam perjanjian pertanggungan. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. 45 Hal-hal yang tidak dipenuhi oleh tertanggung sehubungan dengan kewajiban menurut Pasal 251 KUHD yaitu: 1. keterangan yang keliru; 2. keterangan tidak benar; 3. tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui tertanggung, betapa pun itikad baik ada padanya maka mengakibatkan perjanjian asuransi dimaksud batal. Perjanjian asuransi dibatalkan tentu harus diajukan permohonan pembatalan kepada hakim, apabila permohonan itu tidak dilakukan atau tidak diputuskan oleh hakim berarti asuransi tetap sah. Pemegang polis berhak menuntut haknya sesuai dengan isi perjanjian polis asuransi, karena perjanjian merupakan hukum yang mengikat dan harus 45

Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 54.


45

dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukannya. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan dalam perjanjian. Perusahaan asuransi harus menunjukkan bahwa ia betul-betul dapat menjadi andalan dan harapan masyarakat yang membutuhkan perlindungannya dengan tidak melakukan wanprestasi. Contoh wanprestasi dapat dilihat dalam kasus antara PT Asuransi Aman Pratama dan PT Pelayaran Manalagi. Sengketa ini terjadi karena PT Asuransi Harta Aman Pratama menolak klaim kebakaran kapal yang diajukan oleh PT Pelayaran Manalagi. Padahal, perusahaan asal Surabaya itu terikat perjanjian asuransi Marine Hull and Machinery Policy yang berlaku setahun terhitung sejak 31 Oktober 2005. Sesuai dengan perjanjian, obyek pertanggungan adalah kapal kargo KM Bayu Prima dengan nilai pertanggungan AS$1,2 juta. Atas pertanggungan itu, PT Pelayaran Manalagi telah membayar premi sebesar AS$16.778. Pertanggungan itu meliputi antara lain kebakaran, ledakan, kecelakaan dalam pemuatan atau pembongkaran muatan atau bahan bakar dan kelalaian dari nahkoda, perwira, kru kapal atau pandu.46 Pasca penandatanganan polis asuransi, KM Bayu Prima berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Batu Ampar, Batam, dan Pelabuhan Belawan, Medan. Sesampainya di Pelabuhan Batu Ampar, 4 Mei 2006, KM Bayu Prima mengalami kebakaran. Sepekan pasca kebakaran, PT Pelayaran Manalagi mengajukan klaim ke PT Asuransi Harta Aman sesuai nilai 46

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc0cb549f6df/pt-asuransi-harta-amanharus-bayar-klaim-manalagi (diakses tanggal 18 April 2016).


46

pertanggungan. Namun, klaim itu ditolak dengan alasan penempatan barang berbahaya tidak sesuai dengan rekomendasi dan jumlah kargo yang diangkut melebihi izin Syahbandar. Waktu pembuatan kapal juga dipermasalahkan PT Asuransi Harta Aman. Berdasarkan data perusahaan asuransi, KM Bayu Prima dibuat pada 1973, sedangkan dalam polis dinyatakan dibuat pada 1979.47 PT Abadi Cemerlang juga menyatakan kecelakaan yang dialami KM Bayu Prima ini layak diklaim (claimable). Hasil pemeriksaan PT Abadi itulah yang menjadi pegangan PT Pelayaran Manalagi untuk mengklaim asuransi, dan PT Asuransi Harta wajib membayar. majelis beranggapan PT Pelayaran Manalagi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Majelis hakim menyatakan PT Asuransi Harta Aman telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga gugatan Pelayaran Manalagi harus diterima. PT Asuransi Harta Aman harus membayar klaim sejumlah AS$843.200. Majelis juga mengabulkan permohonan PT Pelayan Manalagi untuk ganti rugi terhadap potensi keuntungan sejumlah Rp14.306.040.000. Untuk denda keterlambatan, Majelis menentukan sebesar 6 persen dari AS$843.200 per tahun, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dibayar.48 Namun dalam hal ini, untuk dapat menggugat perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim, terlebih dahulu harus dilakukan somasi. Somasi berisi tentang teguran atas tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan asuransi serta sanksi yang ingin dituntut. Bila somasi tidak dihiraukan, barulah dapat diajukan

47 48

Ibid. Ibid.


47

gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri karena perusahaan asuransi tidak mau melakukan pembayaran klaim asuransi.49 Melihat dari kasus tersebut diatas, pihak asuransi dapat dikenakan sanksi secara hukum, karena dianggap telah melakukan wanprestasi. KUHPerdata mengatur tentang pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melanggar, yaitu: 1. Sesuai dengan Pasal 1243KUHPerdata, yang menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, maka dapat diajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. 2. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya, hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 1244 KUHPerdata. 3. Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya. Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, 49

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2035/upaya-nasabah-jika-klaimasuransi-terlambat-atau-tidak-dibayar (diakses pada tanggal 1 Maret 2016).


48

maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu (sesuai Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata). 4. Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu (Pasal 1249 KUHPerdata). 5. Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum (Pasal 1250 KUHPerdata). 6. Selanjutnya, bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun. Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan. Peraturan yang


49

sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan debitur (Pasal 1251 dan Pasal 1252 KUHPerdata). Perusahaan asuransi juga memiliki beberapa alasan untuk tidak membayar klaim. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa perusahaan asuransi tidak membayar klaim:50 1. Tidak termasuk dalam klausul (perjanjian kontrak), misalnya meninggal karena kecelakaan, namun ternyata nasabah meninggal karena sakit maka klaim meninggal tidak akan dibayarkan. 2. Termasuk dalam pengecualian, misalnya beberapa jenis kanker seperti kanker kulit, prostat, dan sebagainya. Setiap perusahaan asuransi menetapkan jenis kanker yang berbeda yang tidak bisa diklaim. Atau meninggal karena melakukan kejahatan, itu juga termasuk dalam pengecualian. 3. Penyakit yang sudah ada, jika dalam diagnosa diketahui bahwa klaim yang diajukan diakibatkan penyakit yang sudah ada sebelum polis berlaku dan tidak tercantum dalam polis, maka klaim tidak dibayar. 4. Dokumen yang tidak lengkap. Diperlukan kelengkapan dokumen saat klaim misalnya surat keterangan dokter, surat klaim dari nasabah sendiri. Kurangnya satu saja dokumen maka klaim tidak akan dibayarkan. 5. Masih dalam masa tunggu. Beberapa jenis klaim seperti penyakit kritis, rumah sakit memerlukan masa tunggu (waktu setelah polis terbit) antara 30 – 365

50

http://proteksikita.com/tag/asuransi-tidak-bayar-klaim (diakses pada tanggal 1 Maret

2016).


50

hari. Jika penyakit yang diklaim termasuk dalam masa tunggu maka klaim tidak dibayar. 6. Polis dalam keadaan lapse. Lapse yang berarti polis tidak aktif dikarenakan belum terbayarnya premi yang jatuh tempo maka perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaim yang diajukan. 7. Klaim diajukan lewat dari waktu yang ditentukan. Biasanya perusahaan asuransi menetapkan batas waktu untuk klaim antara 30-60 hari, lewat dari waktu tersebut maka klaim tidak akan dilayani. 8. Klaim diajukan karena nasabah melakukan tindak kejahatan, misalnya masuk RS karena dipukuli massa sewaktu mencuri. 9. Tindak kejahatan asuransi, misalnya sengaja memotong jari sendiri demi mendapatkan uang penggantian. Atau ahli waris yang melakukan kejahatan terhadap tertanggung mengingat besarnya uang klaim yang akan didapatkan. 10. Berada di luar wilayah kontrak, misalnya dalam kontrak tertulis semua kejadian yang terjadi di Indonesia, namun ternyata kejadian ada di luar Indonesia maka klaim akan ditolak. Melihat banyaknya alasan klaim asuransi tidak dibayarkan, maka penting bagi para pemegang polis untuk mempelajari kontrak secara cermat karena setiap perusahaan asuransi jiwa mempunyai aturan yang berbeda.


BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI DI INDONESIA. A. Asuransi sebagai Bentuk Perjanjian Pengalihan Risiko

Recommend Documents