Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran-1
PERJANJIAN PENGGUNAAN DAN PENGAGUNAN FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI No. …………………..
Pada hari ini, ……………., tanggal ……bulan……tahun……(tanggal dalam angka), yang bertandatangan dibawah ini : ----------------------------------------------------------------1. ...........Nama..............., jabatan dan satuan kerja Bank Indonesia, bertempat tinggal di ………., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/11/PDG/1999 tanggal 30 November 1999 dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ------------Khusus untuk komparisi PIHAK KEDUA perlu tidaknya surat kuasa tergantung pada Anggaran Dasar masing-masing PT. Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar PT yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. .........Nama……….., Direktur .... (Jabatan)...., bertempat tinggal di ..............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ...........……, Nomor ….., tanggal ….. (tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA--------atau ( Jika Direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris ) : 2. ............Nama………, Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di .............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor
Tambahan …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal ….., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-------Kata-kata Surat Persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung pada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa. atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas)) : 2. ..........Nama..……...., Direktur ... (Jabatan)..., bertempat tinggal di .............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan PT Bank ….., berdasarkan Pasal ……. Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal ……, sebagaimana ternyata dalam ……… yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA--------------------------------------------------------atau (Jika diwakili oleh pejabat Bank dengan surat kuasa dari Direksi): 2. .............Nama..........., ..............(Jabatan).........., bertempat tinggal di ..............., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor ......... tanggal ........ dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank ..........., berkedudukan dan berkantor pusat di .... .........yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Notaris ……, Nomor ….., tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris ……, Nomor …..,
tanggal…
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------tanggal ….., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …., Nomor ….., Tambahan Nomor ….., Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut : 2. ............Nama............, Jabatan, bertempat tinggal di ......, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ..........nomor .........dibuat di hadapan ..............., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ...................., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum .... (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Keduabelah Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan Fasilitas Likuiditas Intrahari, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1 (1) PIHAK PERTAMA memberikan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada PIHAK KEDUA paling banyak sebesar jumlah agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada rekening agunan di Bank Indonesia. (2) PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA yang besarnya tercantum dan tercetak pada Hasil Olahan Komputer (HOK) dari Scripless Securities Settlement System Central Computer (SCC) yang terdapat dalam sarana Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI SSSS). (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya Fasilitas Likuiditas Intrahari yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat digunakannya Fasilitas Likuiditas Intrahari oleh PIHAK KEDUA. (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menerima dan menggunakan HOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Pasal 2 (1)
PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari untuk mengatasi kesulitan pendanaan pada saat saldo rekening giro rupiah PIHAK KEDUA di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi keluar (outgoing
transaction …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------transaction) yang terjadi dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan atau kewajiban PIHAK KEDUA untuk penyelesaian akhir kliring debet. (2)
(3)
Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang digunakan oleh PIHAK KEDUA terdiri dari : a. FLI RTGS, sejak jam Operasional BI RTGS dibuka sampai dengan cut-off warning sistem BI RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang BI RTGS. b. FLI Kliring, apabila PIHAK KEDUA memiliki kewajiban penyelesaian akhir kliring debet sampai dengan cut-off warning sistem BI RTGS sepanjang PIHAK KEDUA telah menjadi peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). FLI RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga dapat digunakan untuk : a. menutup kewajiban penyelesaian akhir kliring debet dalam hal pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan atau SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah (collateral prefund) yang disediakan PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul dari penyelesaian akhir kliring debet; b. menutup penyelesaian akhir kliring hasil kliring yang terjadi sebelum cut off warning Sistem BI-RTGS bagi PIHAK KEDUA yang : 1) berkantor pusat di wilayah kliring yang belum menerapkan SKNBI; 2) memiliki kantor sebagai peserta kliring yang berada di wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI sepanjang PIHAK KEDUA telah memindahkan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah ke rekening agunan FLI RTGS dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI.
Pasal 3 (1)
PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menggadaikan SWBI, surat berharga dan atau tagihan pemerintah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan nomor seri Surat Berharga sebagaimana tercatat dalam rekening agunan BI-SSSS, untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik untuk utang pokok, imbalan, biaya, dan jumlah lain yang terutang oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
(2)
PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan hak atas SWBI, surat berharga dan atau tagihan pemerintah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercatat dalam rekening agunan pada BI-SSSS kepada PIHAK PERTAMA guna melaksanakan hak-haknya berdasarkan gadai ini.
(3) Penggadaian …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------(3)
Penggadaian SWBI, surat berharga dan atau tagihan pemerintah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan penyerahan hak atas SWBI, surat berharga dan atau tagihan pemerintah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan mulai berlaku efektif pada saat PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
(4)
PIHAK KEDUA menerima dengan baik nomor seri SWBI, surat berharga dan atau tagihan pemerintah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam rekening agunan BI-SSSS berdasarkan pembukuan dan HOK pada Bank Indonesia sebagai bukti yang sempurna,.
Pasal 4 (1)
PIHAK KEDUA wajib melunasi Fasilitas Likuiditas Intrahari yang digunakan pada hari penggunaannya selambat-lambatnya sampai dengan pre cut-off Sistem BIRTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari.
(2)
PIHAK KEDUA dapat memindahkan kembali SWBI, surat berharga dan atau tagihan pemerintah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang diagunkan dari rekening agunan ke rekening perdagangan milik PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai pelunasan setelah PIHAK KEDUA melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melunasi nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang digunakan pada hari penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dilunasi oleh PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek tanpa perlu mengajukan permohonan.
(5)
Untuk pengalihan nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dapat dilunasi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (4), jenis dan nilai agunan yang telah diagunkan PIHAK KEDUA dalam rangka Fasilitas Likuiditas Intrahari menjadi agunan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek sebesar nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dapat dilunasi.
(6)
Dalam hal nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dilunasi oleh PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menuangkan pengikatan agunan gadai dalam akta pengikatan agunan secara gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang berlaku, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebabsebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas
Pembiayaan …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------Pembiayaan Jangka Pendek yang berasal dari Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberikan PIHAK PERTAMA.
Pasal 5 Dengan diberlakukannya Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek terhadap Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dan wajib menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dalam Rangka Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek.
Pasal 6 Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sejak waktu penutupan window time Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek, dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dalam Rangka Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek/Addendum Perjanjian Pembiayaan Dalam Rangka Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek yang berasal dari Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberikan PIHAK PERTAMA.
Pasal 7 Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebetan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh PIHAK KEDUA.
Pasal 8 (1)
Dalam hal menurut perkiraan yang wajar dari PIHAK KEDUA dan/atau perkiraan yang wajar dari PIHAK PERTAMA pendebetan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengakibatkan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA bersaldo negatif, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, untuk melakukan pencairan atau penjualan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (5), serta mengambil hasil pencairan atau penjualan agunan tersebut untuk pelunasan seluruh utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari
oleh …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------oleh PIHAK KEDUA, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun. (2)
Dalam hal hasil penjualan agunan tidak mencukupi untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari ditambah dengan imbalan maka PIHAK KEDUA wajib melunasi kekurangannya dari harta kekayaan PIHAK KEDUA.
(3)
Dalam hal hasil penjualan agunan lebih besar dari jumlah Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah dengan imbalan Fasilitas Likuiditas Intrahari maka PIHAK PERTAMA mengkredit rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai kelebihan dimaksud.
Pasal 9 PIHAK PERTAMA mengenakan imbalan atas penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 10 (1)
Perjanjian ini berakhir apabila : a. PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian FLI; b. PIHAK KEDUA dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang;
(2)
Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat dari pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari.
Pasal 11 (1)
PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini.
(2)
Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini wajib dilakukan dalam batas tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya, sehingga suatu peringatan dengan juru sita atau serupa itu tidak diperlukan lagi.
(3)
PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-haknya untuk menyangkal jumlah yang terutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 12 Apabila untuk sesuatu tindakan diperlukan suatu Surat Kuasa tersendiri (khusus) maka kekuasaan yang dimaksud itu harus dianggap telah tercantum dalam Perjanjian ini.
Pasal 13 Dalam hal perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, para pihak sepakat bahwa : a. pembatalan perjanjian akan berlaku secara otomatis; b. pembatalan perjanjian tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata.
Pasal 14 (1)
Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan diangap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.
(2)
Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada : a. PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA Direktorat Pengelolaan Moneter u.p. Bagian ... Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 b. PIHAK KEDUA : ..................................
Pasal 15 (1)
Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2)
Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 16 Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
Pasal …
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.7/ 36 /DPM tanggal 3 Agustus 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 17 Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Lamp. Surat Edaran Bank Indonesia No.7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran-2 CONTOH PEMBULATAN WAKTU PENGGUNAAN FLIS Tabel Ilustrasi Pembulatan waktu penggunaan FLIS Waktu penggunaan No. Transaksi
Nominal FLIS (Extend)
Pelunasan FLIS (Redeem)
(1) 1 2 3 4 5 6
(2) 500.000 300.000 1.200.000 -
(3) 1.000.000 1.000.000
Saldo penggunaan FLIS (4) 500.000 800.000 800.000 2.000.000 1.000.000 -
Waktu Sebenarnya
(5) 10:00:00 10:30:00 11:00:00 11:29:11 14:00:00 14:55:50
Pembulatan (menit)
(6)
(7) 30:00 30:00 29:11 150:49 55:50
60:00 30:00 151:00 56:00
Penjelasan: 1. Kolom 2: Bank menggunakan FLIS (extend) untuk pertama kalinya pada hari transaksi sebesar Rp500 juta pada pukul 10:00:00. Selanjutnya pada pukul 10:30:00 dan pukul 11:29:11, Bank menggunakan FLIS masing-masing sebesar Rp300 juta dan Rp1.200 juta. 2. Kolom 3: Pada pukul 14:00:00 dan 14:55:50 terdapat transfer masuk (incoming transaction) di Sistem BI-RTGS masing-masing sebesar Rp1.000 juta. Transfer masuk tersebut digunakan terlebih dahulu untuk menutupi penggunaan FLIS (redeem). 3. Kolom 4: saldo penggunaan FLIS diperoleh dari hasil bersih dari nilai penggunaan dan pelunasan FLIS. 4. Kolom 5: waktu pada saat penggunaan FLIS 5. Kolom 6: Lama waktu penggunaan FLIS yang sebenarnya 6. Kolom 7: Lama waktu penggunaan FLIS yang dibulatkan
Contoh perhitungan imbalan FLIS: Bank A menggunakan FLIS sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan waktu penggunaan selama 1 jam. Perhitungan imbalan FLIS adalah sbb: Rumus: X = Keterangan: X = P = R = N = T = 10,5 jam =
P x R x N x [T/ (10,5 jam x 60 menit)] x [1/360 ] besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia nominal penggunaan FLIS, yaitu Rp1.000.000.000,00 rata-rata tertimbang PUAS terakhir, yaitu 4% nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia (sebesar 90%) waktu penggunaan FLIS (dihitung dan dibulatkan ke atas sampai dengan perhitungan menit terdekat), yaitu 60 menit jangka waktu dari mulai dibukanya jam operasional Sistem BI-RTGS (Pk.06.30 WIB) sampai dengan cut off warning Sistem BI RTGS (Pk.17.00 WIB).
Besarnya …
Lamp. SE No.7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 ------------------------------------------------------------
Besarnya imbalan FLIS adalah sebagai berikut: X
=
1.000.000.000,00 x 4% x 90% x [60 / (10,5 jam x 60 menit)] x [1/360 ]
= =
36.000.000 x [ 60 / 630 ] x [ 1 / 360 ] Rp9.523,81 (sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen.
