PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL BARU ANTARA NASABAH DENGAN BANK CIMB NIAGA Tbk CABANG SURAKARTA Oleh: Dina Rachmawati Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui bentuk dan ini perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta dan mengetahui masalahmasalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum dokrinal, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap nara sumber dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisa deskriptif yang spesifikasinya yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, yakni (a) Dalam bentuknya, perjanjian mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (b) Pelaksanaan suatu perjanjian merupakan perwujudan dari kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya diantara para pihak (2) Pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, meliputi : (a) Prosedur Pemberian Kredit Melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta (b) Penyelesaian kendala kredit pembiayaan pembelian mobil. (2) Masalah yang timbul dan cara penyelesaiannya pada perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil, yakni : (a) Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta memberikan informasi denda keterlambatan bila tidak terjadi suatu overmacht. (b) Untuk mengurangi resiko akibat terjadinya overmacht biasanya debitur/ lessee ditawari kreditur/ lessor pada awal perjanjian kredit mobil untuk ikut asuransi atau tidak, asuransi tersebut berguna untuk melindungi debitur/ lessee tersebut dari peristiwa overmact, biasanya asuransi tersebut untuk all risk, jadi jika terjadi overmacht maka pihak debitur/ lessee mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi. Kata kunci : perjanjian kredit; perjanjian pembiayaan pembelian mobil;
1
LATAR BELAKANG MASALAH Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap pedagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli. Seiring dengan perkembangan jaman dan peningkatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja, namun juga tuntutan akan tersedianya kebutuhan tersier, misalnya kebutuhan akan sarana transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga, dengan kondisi yang lebih nyaman. Gejala meningkatnya tuntutan akan sarana transportasi yang nyaman, tampak terlihat dari makin padatnya jalan-jalan dengan jumlah dan aneka ragam kendaraan pribadi dan niaga yang kian hari kian bertambah. Terkait dengan regulasi pemerintah tentang kenaikan BBM di awal Maret 2005 dan kondisi perekonomian nasional yang secara umum belum pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi tidak terlampau mempengaruhi tingginya minat pembelian kendaraan bermotor roda empat. Secara makro, pertumbuhan ekonomi itu terkadang muncul karena sikap dan tindakan konsumtif masyarakat. Bergairahnya pasar otomotif tanah air, memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yang juga turut meningkat. Salah satu bisnis penunjang tersebut adalah lembaga kredit
pembiayaan pembelian mobil yang
dikembangkan perbankkan pada kredit kredit pembiayaan pembelian mobil di bidang kendaraan bermotor roda empat. Konsumsi kendaraan bermotor roda empat nasional yang menunjukkan grafik menanjak dari tahun ke tahun, menjanjikan lahan yang pasti bagi usaha ini. Salah satu indikatornya terlihat dari keberanian perbankkan dan lembaga kredit pembiayaan pembelian mobil dalam mengucurkan dananya pada masyarakat, yang makin hari makin besar dan ekspansif. Bagi perbankkan besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, karena barang yang dibiayai adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidupnya. Selain itu resiko dari bisnis pemberian kredit kredit pembiayaan pembelian mobil juga menyebar, berhubung akan terlibatnya banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, sehingga aman bagi pihak pemberi biaya.
2
Bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor roda empat, tampaknya usaha ini pun dapat memberikan pilihan dengan memberikan solusi yang cukup mudah dan aman dalam mengatasi keterbatasan finansial mereka, mengingat tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Menurut Munir Fuady (2001: 74), lahirnya pemberian kredit dengan sistem kredit pembiayaan pembelian mobil ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut : 1. Sebagian bank-bank kurang tertarik / tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil. 2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan masyarakat. 3. Sisem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para renterneer dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat usury oriented. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya. 4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan. Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai terms and conditions yang lebih businesslike dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang disebut “ Kredit pembiayaan pembelian mobil”. Menurut Munir Fuady (2001: 81), kredit dibagi dalam dua macam, yaitu Sale Credit dan Loan Credit. Yang dimaksud dengan Sale Credit adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan Loan Credit, nasabah akan menerima cash dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara cash juga di kemudian hari. Dengan begitu, kredit pembiayaan pembelian mobil tergolong ke dalam Sale Credit, karena memang konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut. Kredit pembiayaan pembelian mobil ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (Consumer Credit). Penjelasan bahwa kredit konsumsi sebenarnya secara substantive sama dengan kredit pembiayaan pembelian mobil. Kredit yang diberikan kepada konsumenkonsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan dagang. Kredit
3
yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa : maka dari itu, bisanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi. Keuntungan lain dari sistem ini bagi masyarakat, adalah karena dalam kredit pembiayaan pembelian mobil tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Sehingga konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut. Di samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai (mobil) tersebut, proses pengurusan dalam kredit pembiayaan pembelian mobil tidak memerlukan waktu yang relatif lama sehingga konsumen cenderung memilih kredit pembiayaan pembelian mobil ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif cukup tinggi. Penjualan secara kredit disini berarti pihak konsumen mengajukan permohonan pada pihak bank yang membiayai konsumen untuk memberikan sejumlah uang pada penyedia barang / supplier / penjual guna pembelian suatu barang dalam hal ini kendaraan bermotor roda empat. Sementara penerima biaya/konsumen berkewajiban mengembalikan uang
tersebut
kepada
perusahaan
kredit
pembiayaan
pembelian
mobil
yang
pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Jika permohonan tersebut disetujui maka pihak bank yang memberikan kredit pembiayaan pembelian mobil akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan menyerahkan kendaraan bermotor roda empat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Hubungan pihak bank selaku perusahaan kredit pembiayaan pembelian mobil dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak kredit pembiayaan pembelian mobil. Perjanjian pembiayaan pembelian mobil, memposisikan bank sebagai kreditur bagi konsumen, karena bank telah melakukan sejumlah pembayaran kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Kemudian konsumen (debitur) berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada bank selaku perusahaan kredit pembiayaan pembelian mobil yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran (Mariam Darus Badrulzaman, 1991: 36). Perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara bank pemberi kredit pembiayaan pembelian mobil dengan konsumen. Di dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hak-hak dan kewajiban baik untuk kreditur maupun debitur. Salah satu kewajiban debitur yang terpenting adalah kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa pokok pinjaman dan bunga yang merupakan suatu hal tidak bisa dilalaikan.
4
PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta? 2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta? TUJUAN PENELITIAN 1.
Mengetahui bentuk dan ini perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta.
2.
Mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta.
METODE PENELITIAN Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Spesifikasi penelitian ini yuridis normatif. Dikatakan yuridis, karena penelitian ini hendak mengungkap aspek yuridis dari kredit pembiayaan pembelian mobil baru dan permasalahannya. Dikatakan normatif, karena orientasi pengkajiannya juga melihat mempertimbangkan ketentuan hukum dalam perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta pada kenyataankenyataan yang ada dari obyek penelitian. Analisa data didasarkan atas metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif yang spesifikasinya yuridis sosiologis. Agar dapat tercapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian maka dibutuhkan ketekunan dari peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang dapat diperoleh sesuai dengan yang diperoleh dari teknik pengumpulan data. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. 1. Perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru nasabah Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta Untuk melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban para pihak. Jadi, pelaksanaan suatu perjanjian merupakan
5
perwujudan dari kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya diantara para pihak, karena perjanjian kredit mobil di dalamnya meliputi berbagai proses. Mulai proses pengajuan perjanjiannya antara calon debitur dan calon kreditur, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana proses pembuatan bentuk akta perjanjiannya dan juga bagaimana pelaksanaan prestasinya, yang dalam pelaksanaannya dapat saja mengalami peristiwa yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu proses pemenuhan prestasinya. Hambatan tersebut dapat berasal dari kesalahan salah satu pihak secara disengaja maupun yang sudah diperkirakan sebelumnya serta adanya hal-hal di luar kontrol atau kemampuan dari para pihak, sehingga akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin dapat diselesaikan secara intern diantara para pihak. Sedangkan hal-hal yang di luar kontrol yang dapat menyebabkan adanya persengketaan sering disebut overmacht, yaitu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya disebabkan adanya peristiwa di luar kekuasaannya atau kemampuannya yang menimpa barang atau obyek perjanjian. Overmacht dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu overmacht yang bersifat mutlak (absolute) dan overmacht yang bersifat relatif. Pada overmacht yang bersifat absolut, debitur sama sekali tidak lagi diharapkan untuk memenuhi prestasi, sedangkan pada overmacht yang relatif, debitur masih mungkin memenuhi prestasi tetapi dengan pengorbananpengorbanan yang sangat besar, baik pengorbanan yang bersifat materiil maupun bersifat moril. Sedangkan overmacht bersifat tetap bila debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau kalaupun debitur masih mungkin dapat memenuhinya tetapi pemenuhannya tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur. Dikatakan bersifat overmacht bersifat sementara bila overmacht tersebut hanya mengakibatkan tertundanya pemenuhan prestasi untuk sementara waktu dan pemenuhannya dikemudian hari kelak masih mempunyai arti sebagaimana mestinya bagi kreditur.
6
2. Penyelesaian Terjadinya Wanprestasi Dari Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Mobil Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur adalah besarnya jumlah denda atas keterlambatan pembayaran dari debitur tidak tetap dan besarnya uang administrasi yang berubah-ubah pada tiap-tiap tahun, maka hal ini memenuhi kiteria wanprestasi, yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Penentuan apakah seorang debitur/ lessee termasuk dalam kategori wanprestasi, menurut ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1238, yaitu “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan Pasal 1238 di atas maka dapat disimpulkan bahwa debitur/ lessee jelas melakukan wanprestasi apabila ia benar-benar telah mendapatkan surat pernyataan lalai dalam hal ini adalah surat pemberitahuan, surat teguran dan surat peringatan terakhir yang diberikan dari pihak kreditur/ lessor karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran angsuran. Wanprestasi merupakan salah satu sebab terhentinya atau terputusnya perjanjian kredit mobil melalui . Pasal 1239 KUHPerdata menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Alternatif lain selain dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi. Terhadap terjadinya wanprestasi, khususnya dalam hal wanprestasi yang berupa keterlambatan pembayaran uang angsuran yang dilakukan oleh debitur/ lessee maka dalam praktek di lapangan biasanya dikenakan sanksi yang berupa pengenaan denda yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh kreditur/ lessor. Selanjutnya terhadap bentuk wanprestasi yang berupa pemindahtanganan obyek perjanjian atau mobil sebelum selesai atau lunasnya masa angsuran yang dilakukan oleh debitur/ lessee tanpa sepengetahuan kreditur/ lessor kepada pihak ketiga, maka proses penyelesaiannya berdasarkan atas adanya isi perjanjian di
7
muka. Sebagian besar isi perjanjian tersebut jelas melarang hal yang dilakukan debitur/ lessee tersebut, sebagai tindak lanjut atas perbuatan debitur/lessee maka kreditur/ lessor dapat menarik obyek perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu besarnya denda atas keterlambatan pembayaran angsuran dari debitur serta besarnya biaya administrasi yang harus disesuaikan tiap tahunnya berbeda dan berubah-ubah sehingga sering dikeluhkan oleh pihak debitur, karena menurut pihak debiutur ia terpaksa terlambat melakukan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran karena keadaan di luar keinginannya, bukan semata-mata lalai. Tindakan kreditur dalam pengenaan denda yang tidak tetap kepada pihak debitur termasuk wanprestasi melaksanakan
apa
yang
dijanjikannya
tetapi tidak
sebagaimana
yang
dijanjikannya. Pihak Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta sebagai pihak kreditur/lessor menjelaskan bahwa hal tersebut terpaksa dikenakan terhadap debitur/ lessee yang terlambat membayarkan angsurannya karena adanya beberapa pertimbangan yaitu diantaranya agar memberikan pengertian bahwa keterlambatan pembayaran yang terjadi tidak dibiarkan berlarut-larut dan agar debitur mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. B.
Pelaksanaan
perjanjian
kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara
nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. 1. Prosedur Pemberian Kredit Melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta Tingginya kebutuhan masyarakat akan pentingnya transportasi khususnya mobil, maka Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta yang memberikan kemudahan kredit pembiayaan pembelian mobil baru bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi, yaitu dengan cara membiayai atau memberikan kredit kepada masyarakat untuk membeli mobil. Di dunia otomotif secara garis besar terdapat dua cara untuk melakukan pembelian, yaitu: a. cash, yaitu pembelian yang dilakukan secara tunai. b. kredit, yaitu pembelian yang dilakukan melalui dan pembayarannya dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta selaku mobil secara garis besar membiayai masyarakat yang kurang mampu, untuk membeli mobil secara tunai,
8
dengan cara menawarkan fasilitas pembelian, namun pembayaran melalui sistim pembayaran secara kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni, kredit baik mobil baru atau mobil bekas. Untuk pembiayaan mobil baru, Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta bekerja sama dengan dealer-dealer mobil yang ada di kota Surakarta dengan cara membina hubungan atau relasi dengan showroom tersebut dengan tujuan bila ada yang membeli mobil di showroom tersebut dengan cara kredit melalui , maka showroom tersebut menganjurkan pembeli mobil untuk melakukan pembelian secara kredit melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan mobil melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta adalah sebagai berikut: a. Lessor, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya, dalam hal ini Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. b. Lessee, yakni merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee. Dalam hal ini yang menjadi lessee adalah pembeli yang memerlukan kredit. c. Supplier, yakni merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dalam hal ini yang menjadi supplier adalah showroom/dealer-dealer mobil di kota Surakarta. Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar pihak, yaitu lessor, lessee, dan juga supplier terdapat berbagai alternatif sebagai berikut: a. Lessor membeli barang atas permintaan lessee, selanjutnya memberikan kepada lessee secara leasing. b. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor. c. Lessee membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari lessor dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor.
9
d. Setelah lessee membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi,
sehingga
lessor
kemudian
menghaki
barang
tersebut
dan
membayarnya. e. Setelah lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada lessor, dan mengambil kembali barang tersebut secara leasing. f. Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk melakukan subleasing dan memberikan subleasing kepada lessee. Setiap usaha mempunyai resikonya masing-masing, resiko yang sering dihadapi oleh dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil atau pembiayaan mobil adalah macetnya pembayaran angsuran dari pembeli atau debitur karena berbagai alasan. Resiko dalam praktek sulit dihindari, namun dapat ditekan sekecil mungkin. Salah satu usaha untuk menekan resiko usaha yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta dalam perjanjian kredit mobil atau pembiayaan mobil adalah melakukan seleksi ketat terhadap calon debitur/ lessee. Untuk dapat diterima sebagai lessee (debitur) dalam perjanjian kredit mobil atau pembiayaan mobil melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, lessee wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, antara lain: a. Mempunyai penghasilan tetap, yang dibuktikan dengan slip gaji atau keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja; b. Menyerahkan fotocopy: 1) Kartu Keluarga; 2) Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; 3) Bukti pembayaran Rekening Listrik bulan terakhir; 4) Tabungan. c. Memiliki dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk; d. Membayar uang muka (Down Payment) sesuai yang ditentukan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari seorang calon lessee, perusahaan memeriksa kebenaran data atau dokumen yang
10
diserahkan dan menganalisa kemampuan calon lessee untuk membayar cicilan mobil yang dibelinya dengan melakukan: a. Kunjungan secara langsung ke alamat rumah calon lessee guna mencocokkan data yang diterima dengan kenyataan di lapangan serta melakukan interview kepada calon lessee untuk mendapatkan keterangan tentang hal-hal sebagai berikut: 1) Pekerjaan atau sumber penghasilan yang dipakai untuk membayar cicilan; 2) Pengeluaran atau biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan. Contohnya adalah pembayaran rekening listrik, rekening telpon, dan sebagainya; 3) Status kepemilikan rumah tinggal (menyewa, milik sendiri, punya orang tua/ keluarga); 4) Bila masih ragu atas kebenaran keterangan yang diberikan oleh calon pembeli, dapat juga menanyakan kepada tetangga atau relasi calon pembeli. b. Jika menurut petugas yang melakukan kunjungan permohonan dari calon pembeli layak untuk diterima, maka petugas tersebut mengusulkan kepada atasannya untuk menyetujui dan mengabulkan permohonan tersebut; c. Setelah permohonan disetujui dan dikabulkan serta dinilai layak untuk dibiayai, oleh pejabat yang berwenang, maka petugas yang ditunjuk mempersiapkan perjanjian dengan mengisi formulir perjanjian kredit mobil. d. Selanjutnya pembeli diminta untuk membayar DP dan kemudian diajukan dengan penandatanganan perjanjian kredit mobil. e. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit Mobil, mobil dapat dibawa langsung oleh lessee atau diserahkan oleh dealer di rumah lessee. f. STNK setelah selesai diurus diserahkan kepada lessee, sedangkan BPKB selama angsuran belum lunas tetap disimpan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Dalam Pelaksanaan perjanjian kredit mobil melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta ada beberapa permasalahan yang sering terjadi, diantaranya adalah: a. Penarikan kembali kendaraan oleh pihak lessor dalam hal ini Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta apabila angsuran pertama mengalami tunggakan. 11
b. Kendaraan hilang sebelum angsuran lunas dengan berbagai sebab, misalnya kerena pencurian dan perampasan. c. Oper kredit oleh pihak lessee tanpa sepengetahuan dari pihak lessor dalam hal ini Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. 2. Penyelesaian kendala kredit pembiayaan pembelian mobil Kendala merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban atau lalai tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kendala yang terjadi dalam praktek perjanjian kredit mobil melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, sebagian besar dilakukan oleh pihak lessee, yang sering terjadi adalah: a. Debitur terlambat membayar angsuran pertama. b. Pemindahtanganan obyek perjanjian sebelum selesainya masa angsuran oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. c. Keberadaan obyek perjanjian/ unit-unit mobil yang berada sampai di luar Pulau Jawa. Misalnya debitur berada di Demak akan tetapi obyek perjanjian atau unit mobil berada di Pulau Kalimantan. d. Debitur terlibat tindak pidana money laundering. 3. Penyelesaian Atas Terjadinya Overmacht Dalam praktek perjanjian kredit mobil melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, peristiwa overmacht yang sering terjadi adalah banyak disebabkan oleh karena faktor-faktor di luar kesadaran dari pihak debitur/ lessee yaitu faktor karena perbuatan orang lain, yaitu obyek perjanjian dicuri dan karena keadaan alam, yaitu obyek perjanjian rusak terkena bencana alam. Dari awal perjanjian kredit mobil melalui
Bank CIMB Niaga Cabang
Surakarta biasanya ditawarkan adanya asuransi all risk, jika di tengah perjalanan pembayaran angsuran obyek perjanjian atau mobil tersebut dicuri atau rusak terkena bencana alam, maka jika debitur/ lessee ikut asuransi mobil tersebut berhak mendapat penggantian, dengan syarat harus melapor pihak kepolisian. Juka tidak ikut asuransi, maka resiko yang harus ditanggung debitur/ lessee bila obyek perjanjian/ mobil dicuri atau rusak terkena bencana alam maka obyek perjanjian atau mobil tidak mendapat penggantian dan debitur/ lessee harus tetap membayar angsuran.
12
C. Masalah yang timbul dan cara penyelesaiannya pada perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil Pada umumnya tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan adalah menjadi tanggung jawab dari debitur apabila ia baik karena sengaja maupun kelalaiannya tidak memenuhi prestasinya. Dalam praktek perjanjian kredit mobil melalui
kredit pembiayaan pembelian mobil baru Bank CIMB Niaga Cabang
Surakarta, peristiwa overmacht yang sering terjadi adalah banyak disebabkan oleh faktor-faktor di luar kesadaran dari pihak debitur/ lessee yaitu faktor karena perbuatan orang lain dan karena keadaan alam. Secara lebih konkretnya peristiwa overmacht yang dapat menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur/ lessee dalam pemenuhan prestasinya, yaitu peristiwa bencana alam, obyek perjanjian dicuri, kecelakaan lalu lintas, terjadi huru hara dan penjarahan dan sejenisnya. Sebagai pertanggungjawaban atas terjadinya hal-hal tersebut di atas, maka kreditur/ lessor juga telah menyiapkan cara untuk mengatasinya yang secara umum hal ini jarang dicantumkan dalam perjanjian di muka. Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta memberikan informasi bahwa dalam hal terjadinya overmacht seperti pada contoh di atas oleh pihak kreditur/ lessor tetap dikenakan denda bila oleh karenanya debitur menjadi terlambat dalam memenuhi kewajibannya tetapi besarnya denda tidaklah sebesar atau sama dengan besarnya denda keterlambatan bila tidak terjadi suatu overmacht. Besarnya denda hanya dikenakan separuh dari ketentuan yang diperjanjikan. Itupun dengan catatan bahwa prestasi dari debitur/ lessee yaitu dalam hal pembayaran angsuran pada bulan-bulan sebelumnya relatif baik dan lancar. Bagi pihak debitur/ lessee seringkali merasa terkejut dengan dikenakannya denda akibat overmacht karena sebagian besar debitur tidak menyadari akan hal ini dan kebanyakan masalah overmacht tidak disebutkan dalam perjanjian kredit mobil melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Munculnya masalah tersebut lebih banyak disebabkan karena tidak adanya kesadaran dari para pihak untuk mencantumkan masalah overmacht dalam perjanjian, akibatnya dapat menimbulkan suatu perselisihan di antara mereka. Terjadinya persengketaan akibat dikenakannya denda atas terjadinya overmacht kepada debitur lebih disebabkan karena lemahnya peran debitur dalam menentukan isi perjanjian di mana debitur secara tepat bersedia menandatangani perjanjian kredit mobil tersebut tanpa pertimbangan apakah ia mampu memenuhi
13
kewajiban-kewajibannya, sehingga bila terjadi overmacht debitur dapat dikenakan denda dan menjadi terbebani. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terungkap bahwa pola penyelesaian kredit bermasalah dalam praktek sehari-hari yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Pola penyelesaian tersebut dapat penulis kategorikan dan jelaskan sebagai berikut : a. Penyelesaian Intern oleh Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta. Penyelesaian intern masalah kredit bermasalah di Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta ditangani oleh Departemen Service dan Departemen Problem Account Officer (PAO)/ Collection. Kewajiban Bagian Penagihan setelah melihat data pembayaran konsumen yang telah jatuh tempo namun tidak/belum terbayar mengupayakan lebih dahulu penagihan dengan cara yang persuasive dan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) Melakukan kontak telepon dengan konsumen (Desk Call). Proses Desk Call diambil terhadap piutang konsumen yang telah jatuh tempo dalam interval waktu 1- 14 hari. Dalam Desk Call ini diutamakan personal approach dengan memberitahukan bahwa hutang konsumen telah jatuh tempo, dan memberikan pengarahan–pengarahan kepada konsumen selaku debitur dalam rangka pelunasan hutang kepada Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta sekaligus dinyatakan pula akibat hukum yang akan menimpa debitur bila utang tersebut tidak dibayar. Jika interval waktu 1-14 hari yang menjadi masa desk call ini konsumen tidak memberikan tanggapan, maka proses selanjutnya, departemen service akan mendatangi konsumen tersebut guna mengupayakan lebih lanjut pembayaran hutang konsumen tersebut. Proses ini dinamakan ; 2) Field Call. Proses persuasive oleh Departemen Service dengan mendatangi konsumen tersebut dan dilakukan terus-menerus hingga hari ke 44 setelah kredit jatuh tempo. Selama masa ini debitur tetap dapat melakukan pembayaran angsuran. Dalam masa Desk Call dan Field Call selain langkah-langkah persuasif via telpon dan kunjungan-kunjungan persuasive maka langkah administrasi tetap diambil yaitu dengan memberikan Surat Peringatan I hingga Over Due kredit 7 hari, dan pada hari ke-8 akan dikirim Surat Peringatan II hingga hari ke-15 Over Due kredit. Bila setelah pengiriman Surat Peringatan II ini hingga hari ke-15 ini 14
konsumen belum memberikan tanggapan apapun maka dikirimkan surat peringatan III yang memiliki masa berlaku 1 minggu atau berakhir pada hari ke– 21. b. Penyelesaian wanprestasi oleh Tim Account Officer (Collection) Penyelesaian oleh Tim Account Officer (Collection) ini tidak memiliki ketentuan waktu dan selama itu kendaraan dapat ditarik apabila ada itikad tidak baik dari konsumen. Dilain pihak kendaraan sebagai barang jaminan tersebut mungkin tidak ditarik bilamana konsumen masih beritikad baik untuk melanjutkan kredit dan bersifat kooperatif. Dalam kondisi demikian konsumen dapat menitipkan kendaraannya pada Tim Account Officer (Collection) Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta sebagai jaminan hingga waktunya ia membayar. Menurut
keterangan
Eko
Wijayanto, seorang
responden
yang
mengajukan kredit untuk kendaraan niaga, menyatakan bahwa bersikap kooperatif dan terus
berkomunikasi dengan pihak Tim Account Officer
(Collection) bisa dijadikan sarana yang membantu penyelesaian masalah kredit macetnya kredit pada akhirnya tetap berjalan hingga akhir tenor kreditnya, dengan meminta waktu untuk melunasi angsurannya. Pernyataan ini diperkuat oleh ketua Tim Account Officer (Collection), bahwa lebih dari setengah customer yang bermasalah kreditnya akhirnya dapat melanjutkan pembayaran angsuran hingga waktu tenor perjanjian selesai. Menurut Arief Sucipto, setelah kendaraan ditarik pihak Tim Account Officer (Collection) maka prosedur penyelesaian yang dilakukan adalah pengiriman Surat Penyelesaian Hutang (SPH). SPH ini berisi pernyataan dari pihak lembaga pembiayaan bahwa dalam waktu 7 hari bila konsumen tidak menyelesaikan hutangnya maka kendaraan akan dijual. KESIMPULAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, yakni
(a) Dalam bentuknya, perjanjian mengandung janji-janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (b) Pelaksanaan suatu perjanjian merupakan perwujudan dari kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya diantara para pihak (2) Pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil baru antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta, meliputi : (a) Prosedur Pemberian Kredit Melalui Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta (b) Penyelesaian kendala kredit pembiayaan 15
pembelian mobil. (2) Masalah yang timbul dan cara penyelesaiannya pada perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil, yakni : (a) Bank CIMB Niaga Cabang Surakarta memberikan informasi denda keterlambatan bila tidak terjadi suatu overmacht. (b) Untuk mengurangi resiko akibat terjadinya overmacht biasanya debitur/ lessee ditawari kreditur/ lessor pada awal perjanjian kredit mobil untuk ikut asuransi atau tidak, asuransi tersebut berguna untuk melindungi debitur/ lessee tersebut dari peristiwa overmact, biasanya asuransi tersebut untuk all risk, jadi jika terjadi overmacht maka pihak debitur/ lessee mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi. DAFTAR PUSTAKA Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982 Bahan Kuliah Hukum Perikatan Achmad Anwari, 1987, Perjanjian Perikatan Dalam Hukum Perdata, Jakarta : Ghalia Indonesia. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 C.D. Marpaung, 1991, Problematika Perjanjian Tertentu, Jakarta : Ghalia Indonesia. Emy Pangarimbuan, 1986, Hukum Pertanggungan dan Perkembangan Hukum Dagang, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM. Hartono, Sri Soemarti, 1987, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan, Seksi Hukum Dagang, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM. Lexy J. Moleong, 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya, Bandung. Muhammad Abdul Kadir, 1983, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Bandung : Alumni. Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Perjanjian (Dalam Teori dan Praktek), PT. Citra Aditya, Bandung. Prodjodikoro, Wirjono, 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung : Penerbit Sumur. Purwahid Patrik, 1992, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-undang, Jurusan Hukum Perdata Universitas Diponegoro, Surakarta. R. Subekti, 1994, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
16
R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Jakarta. R. Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung. R.M.
Soedikno Mertokusumo, Liberty,Yogyakarta.
1988,
Mengenal
Hukum
(Suatu
Pengantar),
Suryono Sutanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Suryono Sukanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Keppres RI No. 61 Tahun 1988 SK MenKeu RI No. 1169/KMK.01/ 1991 SK MenKeu RI No. 448/KMK. 017/ 2000
17
