PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH PROVINSI DERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR: S m l-\ • S% NOMOR: 180 / 20 / 415.4 / 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI TAHUN 2012 DI KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU Pada hari ini tanggal .?.?fc**»h. bulan tahun dua ribu dua betas (A9.- 99 -2012) masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut: 1. HR. DEDED SUKANDAR
:
-
-
2. BANDO AMIN, CKADER
:
-
-
-
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Pusat Dalam hal ini menjalani jabatanya tersebut di atas, berdasarkan surat kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, Nomor A& tanggal Mj-«3-?o\a sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang nomor 12 tahun 2008. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, yang selanjutnya PIHAK PERTAMA. Bupati Kepahiang, berkedudukan di Kepahiang Komplek perkantoran Pemda Kepahiang Jalan Raya Kelobak. Dalam hal ini menjalani jabatanya tersebut di atas sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahunn2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Oleh kernanyab sah bertindak untuk dan atas naa pemerintah Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Bahwa 'PIHAK PJjRTAMA DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan ^arlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 29 T a h j n 2009 tentang keteransmigrasian,program transmigrasi sebagai upaya meningkatkan Pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pemukiman transmigrasi, peningkatan dan pemerataan oembanqunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
2. bahwa program transmigrasi tahun 2012 yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, khususnya untuk transmigran dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditempatkan 25 KK di lokasi Desa Pagar Agung , Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. 3. bahwa dalam rangka kerja sama transmigrasi tahun 2012 sebagaimana butir 2, telah disampaikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Bupati
Kepahiang
Nomor
1509/-1.894
tanggal
22
November
2011
Jakarta kepada hal
kerjasama
penempatan calon transmigran asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012 dan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan
pada tanggal 22 Mei 2012 antara
pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Jakarta,
pada prinsipnya dapat menerima calon transmigrasi asal
DKI
Jakarta. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat melakukan Kerja Sama penyelenggaraan program transmigrasi dengan pola; Transmigrasi Swakarsa Mandiri Tahun 2012 dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Daerah.
Perjanjian Kerja
Sama adalah
untuk mensinergikan potensi pembangunan
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah Pasal2 RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi: a. Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE). b. Survei Potensi Kawasan. c Penyediaan area, prasarana dan sarana. d. Penyiapan,pengerahan dan penempatan transmigrasi. e. Pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigran. f. Monitoring dan Evaluasi. Pasal 3 LOKASI PENEMPATAN TRANSMIGRAN Transmigran yang berasal dari DKI Jakarta ditempatkan di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani IIir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pasal 4 PELAKSANA (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama yang beralamat: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalan Prapatan Nomor 52 Jakarta Pusat Telepon : 021-384793/021-3861509 Fax : 021-384793/021-3861509 Kontak Person : Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(2) PIHAK
KEDUA
menunjuk
Kepala
Dinas Transmigrasi
Kabupaten
Kepahiang
sebagai
Pelaksana Perjanjian Kerja Sama yang beralamat: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang Jl. Raya Kelobak Telepon
: 0732-3930026
Fax
:0732-3930026
Kontak person
: Bidang Transmigrasi Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak PIHAK PERTAMA a. Melakukan peninjauan ke lokasi penetapan transmigran b. Menempatkan transmigran sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga c. Memperoleh lahan seluas 1,020 Ha (satu koma nol dua puluh)hektar untuk setiap Kepala Keluarga yang digunakan oleh transmigran • Lahan pekarangan siap olah seluas : 0,020 ha • Lahan Uaha siap olah seluas : 1,00 ha d. Mendapatkan rumah untuk setiap Kepala Keluarga transmigran dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah e. Mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah setiap bidang tanah untuk setiap Kepala Keluarga (2) Hak PIHAK KEDUA a. Menerima transmigran sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dari PIHAK PERTAMA b. Mendapatkan bantuan sarana produksi pertanian yang bermanfaat bagi transmigran Provinsi DKI Jakarta yang disesuaikan dengan potensi lokasi PIHAK KEDUA c. Ikut serta dalam proses seleksi akhir sebelum pemberangkatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA a. Melakukan kegiatan sosialisasi, pendataan pelatihan dan pengiriman colon transmigran.
animo, pendaftaran, seleksi, motivasi,
b. Menyediakan calon transmigran sejumlah 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga c.
Melaksanakan pembekalan dan pemberangkatan calon transmigran dan barang bawaannya dari Provinsi DKI Jakarta sampai debarkasi Provinsi Bengkulu dan melaksanakan pengawalan sampai ke lokasi.
d. Memberikan bantuan sarana produksi pertanian yang jenisnya disesuaikan dengan potensi lokasi dan pelatiahan kewirausahaan. e. Membantu biaya pematangan dan keamanan
lahan/tanah sebesar
Rp. 10.800.000,-
(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1,02 hektar per Kepala Keluarga.
f.
Memberikan bantuan berupa: betas, mie instan, minyak goreng, telor, kacang hijau, gula pasir, kecap, garam, minyak tanah/gas dan sabun cuci/krim, diberikan tahap pertama pada waktu transmigran diiokasi, tahap kedua pada tahun berikutnya.
g. Menyediakan trapo listrik dan sumur bor. h. Melakukan program pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi setiap tahun bersama PIHAK KEDUA, yang meliputi; bidang ekonomi, sos^al budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan Pemerintah, dimulai sejak penempatan sampai dengan tahun ke-5 (kelima). i.
Melengkapi surat keterangan pindah penduduk dari Dinas Dukcapil setempat bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA a. Melakukan pengembangan lokasi transmigran pengembangan ekonomi maupun non ekonomi
dengan
b. Menerima transmigran yang dikirim oleh PIHAK lima) KK dari Embarkasi ke Debarkasi.
PERTAMA
c
kawasan
sekitar
dalam
sejumlah 25 (dua puluh
Memberikan layanan transito sampai dengan pemberangkatan transmigran ke lokasi.
d. Bersama PIHAK PERTAMA melakukan pembinaan masyarakat transmigran yang meliputi bidang ekonomi ,sosial budaya, mental spiritual, kelembangaan ekonomi dan Pemerintah. e. Menyediakan lahan seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektar untuk setiap Kepala Keluarga pada tahun pertama penempatan yang digunakan untuk : • Lahan pekarangan siap olah seluas : 0,02 ha • Lahan usaha siap olah seluas : 1,00 ha f.
Melaksanakan pembangunan rumah dan menyiapkan lahan serta prasarana dan sarana permukiman untuk transmigran.
g. Memproses dan memberikan sertifikat hak milik atas tanah setiap bidang tanah untuk setiap Kepala Keluarga selambat-lambatnya lima tahun setelah penempatan. h. Melakukan survey potensi kawasan. i.
Menjadikan seluruh transmigran menjadi anggota koperasi Satmakura. Pasal 6 PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN
Calon transmigran harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia. b. Memiliki KTP asli DKI Jakarta. c. Sehat jasmani dan rohani disertai suratr keterangan dokter d. Status telah menikah , dengan dibuktikan Surat Nikah. e. Berusia antara 18-50 tahun untuk kepala keluarga f. Kepala keluarga minimal berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. g. Tidak pernah terlibat tindak pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. h. Belum pernah mengikuti program transmigrasi yag dilampirkan dengan surat pernyataan.
i. Mempunyai keterampilan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kerajinan, pertukangan ataupun keterampilan lainnya. j . Mempunyai semangat dan kemampuan bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. k. Prioritas latar belakang guru, bengkel/ tukang, guru ngaji/rohaniawan. I. Khusus untuk pensiunan TNI usia maksimal 58 tahun. m.Memiliki tabungan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,00 tanpa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), digunakan setelah berada di Kabupaten daerah tujuan (Kabupaten Kepahiang).
Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganlnya oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya masa pembinaan unit permukiman transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigran. (2) Jangka Waktu
Perjanjian
Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas
kesepakatan PARA
PIHAK. (3) Perpanjangan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulu dengan pengajuan permohonan tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat l(satu) sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK.
Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir apabila : a. Jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 telah berakhir. b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. (2) Apabila saat beakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak maka ketentan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.
Pasal 9 EVALUASI TRANSMIGRASI (1) PARA PIHAK dalam hal ini pelaksana perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mengadakan Evaluasi mengenai: a. Perkembangan jumlah transmigran. b. Perkembangan Sosial Budaya meliputi
pendidikan,
kesehatan,
mental
spiritual,
keamanan dan kelembagaan. c. Perkembangan usaha ekonomi. d. Perumusan tindak lanjut secara bersama-sama terhadap permasalahan yang timbul di lokasi permukiman.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan oleh PARA PIHAK. (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada masing-masing Kepala Daerah melalui SKPD/UKPD yang menangani kerja sama daerah. Pasal 10 EVALUASI ISI PERJANJIAN (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kerja sama, masing-masing PIHAK menunjuk 3 (tiga) atau 4 (empat) orang pejabat untuk duduk daiam tim evaluasi bersama. (2) Tiga orang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pelaksana, biro yang menangani koordinasi transmigrasi dan biro yang menangani kerja sama daerah. (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan : a. Ketua merangkap anggota (daerah tujuan) b. Wakil Ketua merangkap anggota (daerah pengirim) c. Sekretaris merangkap anggota d. Anggota (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas : a. Melakukan evaluasi terhadap isi perjanjian dengan implementasi dilapangan. b. Melakukan inventarisasi dan analisis permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian. c. Merumuskan rekomendasi (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun atau sewa ktu - wa ktu diperlukan. (6) Hasil evaluasi sebagaimana Kepala Daerah
dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepala masing-masing
Pasal 11 PEMBIYAAN Biaya untuk pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewaliban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersumber dari APBN dan/atau APBD serta sumber lain yang sah. Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka atas kesepakatan PARA PIHAK menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK
Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA Apabila selama berlangsungnya perjanjian ini terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam ( gempa bumi, tanah longsor, b a n j i r ) , perang, hum hara, pemogokan, sabotase dan Iain-Iain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh pemerintah / pemerintah daerah yang mengakibatkan isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya. Pasal 14 PERJANJIAN TAMBAHAN Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hah dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK P E R T A M A , 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK K E D U A , 1 ( satu ) eksemplar disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repubiik Indonesia dan 1 ( satu ) eksemplar disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Repubiik Indonesia.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
