PERATURAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN NOMOR 001 TAHUN 2015 Tentang PERATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas ekonomi dan manajemen Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016 Mengingat
Menimbang
Memperhatikan
Memutuskan
: 1. Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011 2. Peraturan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Nomor 001 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen : 1. Bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor merupakan perangkat Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang mempunyai kedudukan tertinggi 2. Bahwa agar terciptanya Organisasi Kemahasiswaan FEM yang tertib dan aman perlu diteteapkan Peraturan Fakultas dan Manajemen Nomor 001 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. : Pendapat-Pendapat Yang Berkembang Dalam Pembahasan Peraturan Dasar Pada Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor : MENETAPKAN Peraturan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Nomor 001 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor sebagaimana terlampir.
Ditetapkan pada Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016 Dramaga, 26 Desember 2015 Pukul 09.18 WIB
Lampiran BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Satu Istilah, Waktu dan Tempat Kedudukan Pasal 1 Dalam Peraturan Fakultas ini yang dimaksud dengan : 1. Institusi adalah Institut Pertanian Bogor. 2.
Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KM IPB adalah Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
3.
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MPM KM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa yang kemdian disingkat DPM KM adalah Lembaga Perwakilan Mahasiswa di tingkat Institut Pertanian Bogor. Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang selanjutnya disebut FEM adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
4. 5. 6.
Peraturan Fakultas adalah Peraturan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
7.
Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut pertanian Bogor.
8.
Lembaga Struktural yang kemudian disingkat LS adalah Lembaga Struktural Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut pertanian Bogor.
9.
Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah Lembaga Perwakilan Mahasiswa di tingkat Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
Organisasi
10. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 11. Himpunan Mahasiswa Profesi yang selanjutnya disebut Himpro adalah Himpunan Mahasiswa Profesi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 12. Badan Pengawas Himpro yang selanjutnya disebut BP Himpro adalah BP Himpro Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 13. Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat RUA adalah Rapat Umum Himpro yang merupakan rapat umum tertinggi. 14. Sidang Umum yang selanjutnya disingkat SU adalah Sidang Umum Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 15. Sidang Istimewa yang selanjutnya disingkat SI adalah Sidang Istimewa Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 16. Garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disingkat GBHK adalah Garis Besar Haluan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
17. Penanggung Jawab Sementara yang selanjutnya disingkat PJS adalah Penanggung Jawab Sementara Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 18. Penanggung Jawab Sementara Dewan Perwakilan Mahasiswa yang PJS DPM adalah Penanggung Jawab Sementara Dewan Perwakilan Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 19. Penanggung Jawab Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa yang PJS BEM adalah Penanggung Jawab Sementara Badan Eksekutif Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
selanjutnya disingkat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat Mahasiswa Fakultas
Pasal 2 Ormawa dibentuk pada tanggal 10 November 2002. Pasal 3 Ormawa berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
Bagian Dua Landasan, Visi, dan Tujuan Pasal 4 Ormawa berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 5 Ormawa memiliki visi yang disebut ”Shared Vision” yang terdiri dari: 1. Shared Vision adalah visi bersama FEM yang merupakan koridor yang mengarahkan arah gerak kelembagaan FEM dan berisi nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang melibatkan dirinya pada satu atau lebih pilihan. 2. Core competence mengarahkan baik organisasi maupun mahasiswa FEM untuk senantiasa fokus dalam proses pencapaian tujuan. 3. Service excellence mengarahkan untuk mengimplementasikan jiwa pengabdian dan memberikan yang terbaik kepada orang lain, tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dalam setiap aktivitas. Pasal 6 Ormawa bertujuan untuk : 1. Membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, handal, dan profesional sebagai insan akademis sesuai dengan kompetensinya. 2. Meningkatkan solidaritas mahasiswa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan kalangan civitas akademik FEM. 3. Memberikan kontribusi positif yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan bidang akademik dan kelembagaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kampus yang dinamis.
Bagian Tiga Sifat
1. 2.
Pasal 7 Ormawa bersifat religius, keilmuan, kemahasiswaan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Ormawa, dalam melaksanakan kegiatannya dijiwai oleh semangat kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan.
Bagian Empat Lambang dan Atribut Pasal 8 Lambang Ormawa ditetapkan oleh masing- masing Ormawa. Pasal 9 Atribut FEM adalah tanda kelengkapan yang mencantumkan nama dan atau lambang Ormawa.
BAB II KEORGANISASIAN Bagian Satu Keanggotaan Pasal 10 Anggota Ormawa adalah mahasiswa program sarjana aktif Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor yang terdiri dari : 1. Anggota penuh, yaitu mahasiswa yang telah dinyatakan lulus rangkaian masa perkenalan fakultas dan departemen serta mahasiswa alih jenis yang dinyatakan lulus rangkaian masa perkenalan departemen. 2. Anggota tidak penuh, yaitu mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus rangkaian masa perkenalan fakultas dan departemen serta mahasiswa alih jenis yang dinyatakan tidak lulus rangkaian masa perkenalan departemen. Pasal 11 Keanggotaan Ormawa dinyatakan berakhir apabila yang bersangkutan : 1. Meninggal dunia. 2. Tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa FEM.
Bagian Dua Hak, Kewajiban dan Sanksi Pasal 12 Hak anggota Ormawa : 1. Anggota Ormawa berhak mengeluarkan pendapat. 2. Anggota penuh Ormawa memiliki hak memilih dan dipilih serta ikut aktif atau menjadi pengurus dalam kelembagaan Ormawa.
3. 4.
Anggota tidak penuh Ormawa hanya memiliki hak memilih dan tidak memiliki hak untuk ikut aktif atau menjadi pengurus dalam kelembagaan Ormawa. Penggunaan hak memilih dan dipilih diatur berdasarkan peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan perangkat Ormawa. Pasal 13
Kewajiban anggota Ormawa : 1. Anggota Ormawa wajib menaati dan menjunjung tinggi segala ketentuan Peraturan Fakultas serta peraturan yang berlaku di KM IPB. 2. Anggota Ormawa wajib menjaga dan memelihara nama baik FEM dan IPB. Pasal 14 Sanksi anggota Ormawa : 1. Anggota dapat dikenai sanksi apabila melanggar Peraturan Fakultas atau peraturan yang berlaku di KM IPB. 2. Sanksi-sanksi diatur dalam ketentuan perangkat Ormawa dan kode etik keorganisasian KM IPB.
BAB III PERANGKAT ORMAWA Bagian Satu Susunan Pasal 15 Perangkat Ormawa terdiri dari : 1. DPM 2. BEM 3. Himpro
Bagian Dua Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 16 DPM merupakan lembaga perwakilan mahasiswa FEM sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di Ormawa. Pasal 17 Fungsi DPM memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap Ormawa.
1. 2.
Pasal 18 Tugas Menyerap, menampung, dan merumuskan aspirasi mahasiswa FEM dan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Peraturan Fakultas
3.
Mengawasi, mengevaluasi, dan memberi pertimbangan kepada BEM, dalam pelaksanaan Peraturan Fakultas dan peraturan yang berlaku di KM IPB.
4. 5.
Mengadakan lokakarya Ormawa Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan mengawasi jalannya hasil lokakarya. Menyosialisasikan kebijakan-kebijakan DPM kepada pihak terkait.
6.
Mengontrol Himpro dalam hal administrasi dan keuangan.
7.
Melaksanakan kegiatan Pemilihan Raya FEM.
1.
Pasal 19 Wewenang Membuat dan mengesahkan Peraturan Fakultas Ormawa atas usulan DPM dan/atau Ketua BEM a. Bila dalam pandangan DPM, Ketua BEM sebagai pimpinan BEM tidak menjalankan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan DPM, maka DPM berwenang mengeluarkan memorandum pertama. b. Bila dalam batas waktu dua minggu setelah dikeluarkan memorandum pertama, Ketua BEM masih belum memperbaiki maka DPM berwenang mengeluarkan memorandum kedua.
2. 3.
c. Bila dalam batas waktu satu minggu setelah dikeluarkan memorandum kedua, Ketua BEM masih belum memperbaiki maka DPM dapat mengajukan usulan SI DPM Pelaksanaan memorandum diatur oleh DPM.
4. 5.
Memanggil Ketua BEM untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi memorandum dikeluarkan. Mencabut kembali mandat Ketua BEM atau Ketua dan Wakil Ketua BEM. Menjalin koordinasi dengan DPM KM dan MPM KM.
6.
Mengkoordinir pengumpulan laporan pertanggungjawaban kegiatan Himpro.
7.
Mengutus dua orang anggota DPM untuk menjadi perwakilan Mahasiswa FEM sebagai anggota MPM KM dalam setiap periode kepengurusan.
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
sebelum
Pasal 20 Hak DPM Setiap anggota DPM memiliki hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak petisi dan hak budget serta hak memberikan pertimbangan dimana penggunaan hak tersebut dibahas dalam ketentuan-ketentuan lainnya. Setiap anggota DPM berhak memilih dan dipilih sebagai pemangku jabatan di DPM. Setiap anggota DPM berhak untuk memberikan pertimbangan dalam pembahasan ketentuan-ketentuan DPM. Setiap anggota DPM berhak memilih dan dipilih menjadi pimpinan sidang. Setiap anggota DPM berhak mengundurkan diri atas persetujuan anggota DPM lain dalam rapat pleno DPM. Setiap anggota DPM memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap persidangan LK. DPM berhak meminta pertanggungjawaban Ketua BEM atau Ketua dan Wakil Ketua BEM. DPM berhak meminta pertanggungjawaban Himpro. DPM berhak melakukan rekrutmen anggota dalam periode kepengurusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½n + 1 anggota DPM dalam rapat pleno DPM.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2.
Pasal 21 Kewajiban DPM Menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan mahasiswa yang proposional dan bertanggung jawab. Menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga perwakilan mahasiswa yang bertanggung jawab secara moral dan kelembagaan. Menjalankan tugas sesuai dengan peraturan fakultas. Menyampaikan aspirasi departemen yang diwakilinya secara terbuka. Mengikuti setiap rapat dan sidang DPM. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan DPM dan komitmen dalam tugasnya. Menjaga nama baik dan integritas DPM. Pasal 22 Anggota DPM tidak diperkenankan memegang jabatan struktural pada perangkat KM IPB lainnya selain MPM KM pada satu periode kepengurusan yang bersamaan. Anggota DPM tidak diperkenankan menjadi panitia dalam kegiatan BEM dan Himpro.
Pasal 23 Kepengurusan DPM : 1. Yang berhak menjadi pengurus DPM adalah anggota penuh Ormawa. 2. Kepengurusan DPM berjumlah 2% dari jumlah mahasiswa tiap angkatan pada departemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, kecuali dalam kondisi tertentu, sesuai kesepakatan pengurus dewan. 3. Kepengurusan DPM dinyatakan berakhir apabila yang bersangkutan : a. Meninggal dunia. b. Telah habis masa jabatannya. c. Tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa FEM. d. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. e. Terbukti melanggar Peraturan Fakultas dan segala aturan yang berlaku di Ormawa dan KM IPB. f. Dinyatakan secara sah mendapat mosi tidak percaya dari Mahasiswa FEM. Pasal 24 Perangkat DPM 1.
2.
DPM terdiri atas : a. Ketua DPM merangkap sebagai pengurus DPM b. Ketua DPM dibantu oleh wakil ketua, sekertaris, dan bendahara yang selanjutnya disebut Badan Pengurus Harian yang ditentukan oleh Ketua DPM dan ditetapkan pada rapat pleno DPM. c. Ketua komisi yang dipilih oleh Ketua DPM atas persetujuan rapat pleno DPM. d. Anggota Komisi DPM. KepengurusanDPM terbagi dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan.
Pasal 25 Ketua DPM : 1. Ketua dipilih dan ditetapkan oleh pengurus DPM melalui rapat pleno. 2. Hak dan kewajiban ketua : a. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus DPM.
3.
4. 5.
b. Menjalankan tugas sebagai DPM sesuai dengan Peraturan Fakultas dan peraturan yang berlaku di KM IPB. c. Berhak mewakili DPM dalam struktur organisasi kemahasiswaan IPB. d. Berhak mengundurkan diri dari jabatan ketua atas persetujuan pengurus DPM dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. e. Dalam kondisi tertentu, Ketua DPM dapat membentuk tim khusus. Ketua dapat dicabut mandatnya apabila : a. Kehilangan haknya sebagai anggota Ormawa. b. Kehilangan haknya sebagai pengurus DPM. c. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas persetujuan anggota DPM. d. Dikehendaki dan disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 anggota DPM. Melakukan kebijakan yang menyimpang dari Peraturan Fakultas atau peraturan yang berlaku di KM IPB. Mekanisme pencabutan mandat hanya dapat dilaksanakan dalam rapat pleno khusus DPM.
Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, DPM mempunyai alat kelengkapan : 1. Sidang Umum DPM 2. Sidang Istimewa DPM 3. Sidang Paripurna DPM 4. Rapat pleno DPM 5. Rapat Pleno Khusus DPM 6. Rapat Badan Pengurus Harian 7. Rapat Pimpinan 8. Rapat Komisi 9. Rapat Koordinasi DPM - BEM 10. Rapat Koordinasi DPM - Himpro 11. Rapat Koordinasi Komisi - Departemen 12. Rapat Kelembagaan FEM
1. 2.
3.
Pasal 27 Sidang Umum Sidang umum merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam DPM. Sidang Umum terdiri dari : a. Sidang Komisi, yaitu sidang yang membahas rancangan keputusan dan rancangan ketetapan DPM. b. Sidang Pleno, yaitu sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan DPM. Sidang Umum dilaksanakan dua kali dalam satu periode kepengurusan DPM yaitu : a. Sidang Umum I adalah persidangan awal dalam DPM untuk : i. Melantik dan mengesahkan anggota DPM. ii. Menetapkan Ketua DPM. iii. Menetapkan dan mengesahkan Ketua BEM b. Sidang Umum II adalah persidangan akhir dalam DPM untuk : i. Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM sebagai mandataris DPM. ii. Meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan menyampaikan hasil evaluasi kinerja Himpro yang ada di FEM. iii. Penyampaian laporan kerja DPM iv. Pembubaran DPM periode berjalan dan melantik DPM FEM periode selanjutnya. v. Rekomendasi kepada pihak institusi dan perangkat Ormawa lainnya.
1. 2.
Pasal 28 Sidang Istimewa Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama dengan Sidang Umum Sidang Istimewa dilaksanakan antara lain untuk : a. Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM dan serah terima mandat jika terbukti melanggar Peraturan Fakultas atau peraturan yang berlaku di KM IPB. b. Mengubah dan menetapkan Peraturan Fakultas c. Menetapkan referendum untuk pembubaran Ormawa
Pasal 29 Sidang Paripurna Sidang Paripurna merupakan forum peninjauan kembali terhadap kebijakan Ketua BEM yang dilakukan secara insidental. Pasal 30 Rapat Pleno Rapat Pleno DPM adalah rapat yang membahas agenda kerja DPM serta dihadiri anggota DPM.
1. 2.
Pasal 31 Rapat Pleno Khusus Rapat pleno khusus adalah rapat yang bertujuan untuk meminta klarifikasi Ketua DPM dan serah terima mandat jika terbukti melanggar Peraturan Fakultas FEM. Rapat Pleno Khusus hanya dapat dilaksanakan apabila disepakati oleh ½ n + 1 anggota DPM.
Pasal 32 Rapat Badan Pengurus Harian Rapat Badan Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Badan Pengurus Harian DPM untuk membahas agenda kerja. Pasal 33 Rapat Pimpinan Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Badan Pengurus Harian dan Ketua Komisi untuk membahas agenda kerja. Pasal 34 Rapat Komisi Rapat Komisi adalah rapat yang diadakan oleh masing-masing komisi untuk membahas permasalahan komisinya. Pasal 35 Rapat Koordinasi DPM - BEM Rapat koordinasi DPM – BEM adalah rapat yang dilaksanakan oleh DPM dan BEM secara kelembagaan untuk mengadakan evaluasi. Pasal 36 Rapat Koordinasi DPM – Himpro Rapat koordinasi DPM – Himpro FEM adalah rapat yang dilaksanakan oleh DPM dan Himpro untuk membahas informasi terkait administrasi dan keuangan.
Pasal 37 Rapat Koordinasi Komisi – Departemen Rapat koordinasi Komisi – Departemen adalah rapat yang dilaksanakan oleh Komisi DPM dengan Departemen BEM yang terkait untuk mengkoordinasikan program kerja dan atau permasalahan lainnya. Pasal 38 Rapat Kelembagaan Rapat kelembagaan adalah rapat yang dilaksanakan oleh DPM dengan mengundang ketuaketua dan perwakilan-perwakilan Ormawa.
Bagian Tiga Badan Eksekutif Mahasiswa Pasal 39 BEM adalah badan eksekutif dalam Ormawa. Pasal 40 Hak BEM : 1. Mewakili mahasiswa FEM baik ke dalam maupun keluar IPB dengan sepengetahuan DPM dan Ketua BEM. 2. Membuat keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan Peraturan Fakultas Ormawa atas pertimbangan DPM. 3. Membentuk kepanitiaan sehubungan dengan pelaksanaan program kerja. 4. Meminta pertimbangan kepada DPM untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut masalah kemahasiswaan dan akademik serta hal lain yang dianggap perlu. 5. Membentuk dan membubarkan LS yang harus dikoordinasikan dengan DPM. Pasal 41 Kewajiban BEM : 1. Melaksanakan segala ketetapan DPM. 2. Menjunjung tinggi Peraturan Fakultas Ormawa dan Undang-Undang Dasar KM IPB serta peraturan yang berlaku di Ormawa dan KM IPB. 3. Melaksanakan GBHK yang disusun oleh DPM. 4. Memberikan laporan kerja secara tertulis pada akhir masa kerja BEM kepada DPM. 5. Membina hubungan koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat Ormawa. 6. Menjalankan fungsi advokasi melalui koordinasi dengan DPM. Pasal 42 Perangkat BEM : 1. Ketua dan Wakil Ketua BEM 2. Kabinet BEM 3. LS BEM berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab sepenuhnya pada Ketua BEM.
Pasal 43 Ketua BEM : 1. Ketua BEM tidak diperkenankan merangkap jabatan organisasi dalam perangkat Ormawa dan KM IPB. 2. Ketua BEM dipilih langsung oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen melalui Pemilihan Raya (Pemira). 3. Masa jabatan Ketua BEM terpilih adalah satu periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan selanjutnya. 4. Ketua BEM dapat dicabut mandatnya apabila : a. Kehilangan hak nya sebagai anggota Ormawa. b. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertangungjawabkan. c. Dikehendaki dan disetujui sekurang-kurangnya 3/4 anggota DPM dalam Sidang Istimewa. 5. Hak Ketua BEM : a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BEM dengan sepengetahuan DPM. b. Memegang koordinasi pelaksanaan organisasi BEM. c. Mengadakan pergantian pengurus dengan pertimbangan pengurus BEM dan dengan sepengetahuan DPM. d. Meminta pertanggungjawaban pengurus BEM. e. Mengundurkan diri sebagai Ketua BEM dengan persetujuan DPM melalui Sidang Istimewa. f. Mengusulkan pejabat sementara Ketua BEM dengan persetujuan DPM g. Mengeluarkan mandat kepada pengurus BEM 6. Kewajiban Ketua BEM : a. Menyusun struktur kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan. b. Membuat program kerja yang sesuai dengan Peraturan Fakultas serta peraturan di KM IPB. Selambat-lambatnya satu bulan dua minggu setelah kepengurusan BEM terbentuk. c. Memenuhi panggilan DPM i. Memberikan pertanggungjawaban atas surat keputusan, surat penghargaan, dan undangan yang dikeluarkan. ii. Apabila hal-hal tersebut diatas menyangkut kebijakan kemahasiswaan, harus dengan pertimbangan DPM. d. Bertanggung jawab atas keuangan BEM dengan pengawasan DPM. e. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM pada masa baktinya.
BEM melaksanakan tugasnya kepengurusan BEM terbentuk.
Pasal 44 selambat-lambatnya
satu
bulan
dua
minggu
setelah
Pasal 45 Mekanisme hubungan : 1. BEM dapat berkoordinasi dengan BEM se-IPB. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan yang terpusat pada BEM se-IPB, BEM berada dibawah koordinasi BEM KM IPB dan wajib mendukung kegiatan tersebut.
Bagian Empat Lembaga Struktural Pasal 46 Kedudukan LS BEM LS BEM adalah organisasi eksekutif yang berada di bawah BEM secara struktural dan bukan merupakan bagian dari organisasi luar kampus.
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2.
1.
Pasal 47 Mekanisme Pembentukan atau Pembubaran Lembaga Struktural Pembentukan atau pembubaran LS diajukan oleh BEM dan/atau mahasiswa FEM . Pengajuan pembentukan atau pembubaran LS dilakukan dengan memberikan Surat Permohonan Pembentukan atau Pembubaran LS kepada Ketua BEM Pihak yang mengajukan permohonan pembentukan atau pembubaran LS harus melengkapi persyaratan pembentukan atau pembubaran LS kepada Ketua BEM selambat-lambatnya 3x24 jam setelah pengajuan permohonan. Jika dalam waktu yang ditentukan pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan maka permohonan dianggap batal. Mekanisme pemeriksaan kelengkapan persyaratan ditentukan oleh Ketua BEM dan harus dikordinasikan dengan DPM. Ketua BEM harus memutuskan pembentukan atau pembubaran LS setelah surat permohonan pembentukan atau pembubaran diterima. Ketua BEM harus menyerahkan Surat Permohonan Penetapan Pembentukan atau Pembubaran LS kepada DPM selambat-lambat 2x24 jam setelah keputusan dikeluarkan. DPM harus menetapkan Pembentukan atau Pembubaran LS Selambat-lambatnya 7x24 jam setelah Surat Permohonan Penetapan Pembentukan atau Pembubaran LS diterima. Pasal 48 Persyaratan Pembentukan LS Diajukan oleh BEM atau mahasiswa FEM melalui Surat Permohonan Pembentukan LS. Memiliki aturan yang mengatur LS. Memiliki rancangan kegiatan selama satu periode kepengurusan. Memiliki susunan kepengurusan dengan jumlah anggota minimal 30 orang. Keanggotaan bersifat terbuka bagi mahasiswa FEM. Kesekretariatan yang jelas atau contact person yang dapat dihubungi. Membuat profil LS yang memuat: a. Latar belakang pembentukan LS b. Sejarah singkat LS c. Spesifikasi dan ciri khusus yang membedakan dengan Ormawa atau LS lain di lingkungan FEM. Pasal 49 Persyaratan Pembubaran LS BEM atau mahasiswa FEM mengajukan Surat Permohonan Pembubaran LS. BEM atau mahasiswa FEM menyertakan dasar-dasar pengajuan pembubaran LS kepada Ketua BEM. Pasal 50 Sebab-Sebab Pembubaran LS Terbukti melanggar UUD KM IPB dan/atau Peraturan Fakultas dalam bentuk apapun.
2. 3.
Tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan atau peningkatan status LS tersebut dari Lembaga Struktural yang berada dibawah naungan BEM menjadi Ormawa yang berada dibawah naungan DPM.
1. 2. 3.
Pasal 51 Hubungan dan Alur Koordinasi LS BEM LS BEM bertanggung jawab pada BEM. LS BEM mengkoordinasikan program kerja dengan BEM. LS BEM memberikan laporan kegiatan kepada DPM melalui BEM.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 52 Hak dan Kewajiban LS BEM Memperoleh dana kemahasiswaan yang dikoordinasikan dengan BEM dan DPM. Menyelenggarakan kegiatan yang sesuai ranah kerja di FEM. Berhak membentuk struktur organisasi. Menaati peraturan yang berlaku di FEM. Memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada DPM melalui BEM.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2.
3. 4.
Pasal 53 Keanggotaan LS BEM Anggota LS BEM merupakan anggota Ormawa dan tidak diperkenankan merangkap jabatan organisasi pada perangkat Ormawa maupun LS BEM lainnya. Mekanisme pemilihan Ketua LS BEM dilakukan berdasarkan kesepakatan LS BEM tersebut. Mekanisme perekrutan anggota LS BEM dilakukan berdasarkan kesepakatan LS BEM tersebut. Ketua LS BEM berhak untuk mengatur pembagian tugas anggotanya. Masa kepengurusan berakhir setelah satu periode kepengurusan. Pasal 54 Pemberhentian LS BEM Pemberhentian ketua atau anggota LS BEM dilakukan secara musyawarah oleh LS BEM tersebut dengan koordinasi BEM. Anggota LS BEM yang mengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua LS BEM dan tindakan selanjutnya diatur sesuai kesepakatan LS BEM tersebut. Pemberhentian ketua atau anggota LS BEM dapat diajukan oleh anggota lainnya dengan alasan yang dapat diterima. Sebab-sebab pemberhentian ketua atau anggota diantaranya: a. Terbukti melanggar peraturan FEM. b. Terbukti melalaikan tugas.
Bagian Lima Himpunan Mahasiswa Profesi Pasal 55 Kedudukan Himpro Himpro adalah himpunan mahasiswa yang bergerak dalam bidang keprofesian dari disiplin ilmu tertentu yang berkedudukan sebagai perangkat KM IPB dan mekanisme pembentukan dan pembubarannya diatur dalam Surat Ketetapan DPM. Pasal 56 Keanggotaan Himpro Yang berhak menjadi anggota Himpro adalah anggota Ormawa.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3.
Pasal 57 Wewenang Himpro Himpro memiliki hak otonomi untuk mengatur organisasinya dengan syarat tidak bertentangan dengan Peraturan Fakultas dan peraturan yang berlaku di KM IPB. Membuat dan menetapkan AD/ART Himpro berdasarkan Peraturan Fakultas. Menyusun struktur kepengurusan dan program kerja selama satu periode kepengurusan. Himpro berhak mendapatkan dana kemahasiswaan sehubungan dengan pelaksanaan program kerjanya. Himpro berhak untuk bertindak keluar dan ke dalam FEM dengan tetap memegang prinsip-prinsip persatuan dan memelihara keutuhan Ormawa serta tidak bertentangan dengan Peraturan Fakultas. Pasal 58 Kewajiban Himpro Melaksanakan program kerja yang telah disusun sesuai dengan GBHK Ormawa. Menampung, membina, menyalurkan, dan mengembangkan aspirasi dalam keprofesiannya. Melaporkan dan mengoordinasikan semua kegiatan dan keuangan kepada DPM.
hal
Pasal 59 Himpunan profesi berfungsi untuk mengembangkan jiwa profesionalisme mahasiswa dalam disiplin ilmu sesuai dengan core competence.
1. 2. 3. 4.
Pasal 60 Perangkat Himpro RUA sebagai perangkat kekuasaan tertinggi. Ketua Himpro yang dipilih melalui mekanisme pemilihan raya atau musyawarah bersama di tingkat Himpro dan ditetapkan dalam RUA. BP Himpro yang dipilih dan ditetapkan dalam RUA. Anggota Himpro yang terdiri dari pengurus dan seluruh mahasiswa departemen serta mahasiswa IPB aktif yang berminat pada disiplin ilmu tersebut.
Pasal 61 Rapat Umum Anggota 1. Peserta RUA terdiri atas seluruh anggota Himpro dan BP Himpro. 2. Hak dan kewajiban RUA terdiri dari : a. Menjunjung tinggi Peraturan Fakultas. b. Menyusun, membahas, dan menetapkan AD/ART dan GBHK Himpro. c. Memilih dan menetapkan BP Himpro. d. Menetapkan Ketua Himpro. e. Membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan AD/ART Himpro. f. Meminta pertanggungjawaban Ketua Himpro. 3. RUA minimal dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan
1. 2.
Pasal 62 Badan Pengawas Himpro Anggota BP Himpro adalah anggota Himpro non-pengurus Ormawa yang ditetapkan oleh RUA yang berjumlah minimal tiga orang. Hak dan kewajiban BP Himpro : a. Mengawasi, mengevaluasi, dan memberi pertimbangan kepada Himpro dalam melaksanakan AD/ART Himpro, GBHK Himpro, dan ketetapan RUA lainnya. b. Menyerap, menampung, dan merumuskan aspirasi anggota Himpro serta menyalurkan kepada pengurus Himpro. c. Bila dalam pandangan BP Himpro, Himpro tidak dapat melaksanakan tugasnya dan atau menyimpang dari arah kebijakan RUA, BP Himpro berwenang mengeluarkan memorandum pertama dengan batas waktu dua minggu setelah keputusan dikeluarkan. Jika Himpro masih melakukan kesalahan, BP Himpro berwenang mengeluarkan memorandum kedua dengan batas waktu satu minggu dan apabila setelah batas waktu tersebut Himpro tidak memperbaikimya, BP Himpro berwenang mengadakan RUA.
Pasal 63 Dalam melaksanakan tugasnya, BP Himpro memiliki alat kelengkapan sekurang-kurangnya: 1. Rapat Pleno BP Himpro yaitu rapat yang diadakan untuk mengambil keputusan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Himpro yang dihadiri anggota BP Himpro. 2. Rapat Koordinasi BP Himpro dengan Himpro merupakan rapat dengar pendapat dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja Himpro. Pasal 64 Mekanisme pembentukan dan pembubaran BP Himpro ditetapkan dalam RUA. Pasal 65 Mekanisme hubungan : 1. Himpro berkoordinasi dengan BEM dan DPM. 2. Pelaksanaan kegiatan terpusat yang diselenggarakan pada tingkat fakultas, Himpro berada dibawah koordinasi fakultas dan wajib mendukung kegiatan tersebut. 3. Himpro harus melaksanakan instruksi yang berkaitan dengan keuangan, administrasi, dan legislasi dari DPM. 4. Himpro bertanggung jawab kepada RUA.
BAB IV PERIODE KEPENGURUSAN
1. 2.
Pasal 66 Periode kepengurusan setiap perangkat Ormawa adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam periode kepengurusan selanjutnya. Periode kepengurusan setiap ketua Ormawa dan LS adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkan dan tidak dapat dipilih kembali untuk lembaga yang sama.
BAB V KEUANGAN Pasal 67 Dana kemahasiswaan adalah dana dari institusi yang disalurkan kepada Ormawa yang mekanismenya diatur dalam hasil lokakarya kemahasiswaa n dan/atau kesepakatan lainnya. Pasal 68 Dana non-kemahasiswaan adalah dana yang dihasilkan dari usaha-usaha yang dilakukan secara halal dan sesuai dengan UU KM IPB. Pasal 69 Hal penggunaan dana harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Pasal 70 Peraturan mengenai keuangan akan diatur lebih lanjut pada forum Badan Pengurus Harian Ormawa dengan mengacu pada UU KM IPB.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71 Dengan berlakunya Peraturan Fakultas ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Fakultas ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII PENUTUP Pasal 72 Peraturan Fakultas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
