PERATURAN BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Audit Kemahasiswaan harus berdasarkan pada etika-etika yang jelas dan berdasar; b. bahwa dalam Undang-Undang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Badan Audit Kemahasiswaan pada Pasal 26 mewajibkan Badan Audit Kemahasiswaan untuk menyusun kode etik yang berisi norma-norma bagi Anggota dan Fungsionaris Badan Audit Kemahasiswaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; c. bahwa Anggota dan Fungsionaris Badan Audit Kemahasiswaan harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga dan jabatan di mata pemangku kepentingan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Audit
Kemahasiswaan
tentang
Kode
Etik
Badan
Audit
Kemahasiswaan; Mengingat
:
Undang-Undang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Badan Audit Kemahasiswaan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN TENTANG KODE ETIK BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Audit Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang selanjutnya disingkat BAK, adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2. Anggota BAK adalah mahasiswa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta bertanggung jawab atas berjalannya BAK. 3. Fungsionaris BAK adalah mahasiswa yang ditetapkan oleh Anggota BAK sebagai manajer dan anggota kompartemen BAK untuk membantu menjalankan fungsi dan tugas BAK. 4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan. 5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan serta rekomendasi BAK terkait temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BAK. 6. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman. 7. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman. 8. Kode Etik BAK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota dan Fungsionaris BAK baik selaku mahasiswa maupun pemeriksa dan pengawas keuangan lembaga kemahasiswaan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BAK.
Halaman 2 dari 8
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Kode Etik BAK memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota dan Fungsionaris BAK untuk: a. mewujudkan BAK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan Majelis Mahasiswa FEB UI; b. menghindarkan penyalahgunaan wewenang yang diterima oleh Anggota dan Fungsionaris BAK; c. menciptakan iklim kondusif di dalam BAK sehingga mampu memberikan kinerja secara optimal; dan d. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BAK. Pasal 3 Kode Etik ini berlaku bagi Anggota dan Fungsionaris BAK. BAB III KODE ETIK Pasal 4 Nilai-nilai dasar Kode Etik BAK meliputi: a. Independensi, yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan objektivitas, dan tidak terpengaruh oleh suatu tekanan, pandangan, atau kepentingan apapun dalam setiap pembuatan keputusan. b. Integritas, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. c. Profesionalisme, yaitu menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang diperlukan, senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi, menghindari benturan kepentingan, dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 5 Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota dan Fungsionaris BAK dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku mahasiswa maupun pemeriksa dan pengawas keuangan lembaga kemahasiswaan.
Halaman 3 dari 8
BAB IV IMPLEMENTASI KODE ETIK Bagian Kesatu Prinsip Umum Pasal 6 Setiap Anggota dan Fungsionaris BAK wajib: a. Menjaga nama baik Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan BAK; b. Menaati dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan kewirausahaan; c. Menaati dan mengamalkan nilai-nilai Universitas Indonesia baik di tingkat universitas maupun fakultas; d. Menaati nilai-nilai dasar yang ada di BAK; e. Bersikap netral dan tidak memihak; dan f. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan yang berlaku. Bagian Kedua Kode Etik bagi Anggota BAK Pasal 7 (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BAK wajib: a. Mengucapkan dan melaksanakan sumpah atau janji ketika mulai memangku jabatannya; b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diterima oleh bersangkutan karena posisinya; c. Menunjukkan sikap objektif dalam pengambilan keputusan; d. Menghindari terjadinya benturan kepentingan; e. Berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan; f. Menegakkan seluruh standar, nilai, dan peraturan yang berlaku secara tegas dan bertanggung jawab; dan g. Menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian. (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BAK dilarang: a. Melaksanakan pekerjaan di luar tugas dan kewenangannya; b. Memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, golongan, atau pihak lain; c. Menghindar dan/atau menolak perintah penugasan dari peraturan perundang-undangan dalam rangka pemeriksaan terhadap lembaga kemahasiswaan; dan Halaman 4 dari 8
d. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi. Bagian Ketiga Kode Etik bagi Anggota dan Fungsionaris BAK Pasal 8 (1) Anggota dan Fungsionaris BAK selaku pemeriksa dan pengawas keuangan lembaga kemahasiswaan wajib: a. Memutakhirkan,
mengembangkan,
dan
meningkatkan
kompetensi
dan
keahlian
profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan; b. Bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan; c. Mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas; d. Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan; e. Menunjukkan sikap objektif dalam melaksanakan tugas pemeriksaan; f. Menghindari terjadinya benturan kepentingan; g. Melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan; h. Bersikap tegas dalam menyatakan dan melaksanakan hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dan keyakinan yang memadai; i. Membangun komunikasi efektif dan diskusi terkait permasalahan yang timbul selama tugas pemeriksaan; dan j. Memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Anggota dan Fungsionaris BAK selaku pemeriksa dan pengawas keuangan lembaga kemahasiswaan dilarang: a. Menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya; b. Mengubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan penanggung jawab pemeriksaan; c. Menunjukkan sikap dan tingkah laku yang dapat menyebabkan keraguan pihak lain atas independensinya; d. Memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
Halaman 5 dari 8
e. Mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BAK; f. Memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif; g. Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; dan h. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa. BAB V HUKUMAN KODE ETIK Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Hukuman Pasal 9 (1) Jenis hukuman bagi Anggota BAK berupa: a. peringatan tertulis; atau b. pemberhentian dari keanggotaan BAK. (2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Sidang Pleno BAK. (3) Keputusan yang diambil pada ayat (2) dalam Sidang Pleno BAK dianggap sah jika sidang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Anggota dan Fungsionaris BAK serta disetujui lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) ditambah 1 (satu) orang dari Anggota dan Fungsionaris BAK yang hadir. (4) Data dan informasi yang diperoleh selama penyidikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman. Pasal 10 (1) Tingkat dan jenis hukuman bagi Fungsionaris BAK lainnya berupa: a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam daftar induk Anggota dan Fungsionaris; b. hukuman sedang berupa pemberhentian sementara sebagai Fungsionaris BAK paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan; atau c. hukuman berat berupa pemberhentian sebagai Fungsionaris BAK. (2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum melalui Sidang Pleno Anggota BAK. Halaman 6 dari 8
(3) Keputusan yang diambil pada ayat (2) dalam Sidang Pleno Anggota BAK dianggap sah jika sidang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Anggota BAK serta disetujui lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) ditambah 1 (satu) orang dari Anggota BAK yang hadir. (4) Data dan informasi yang diperoleh selama penyidikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman. Bagian Kedua Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Anggota BAK Pasal 11 (1) Jika Anggota BAK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang berdampak negatif baik terhadap BAK maupun lembaga kemahasiswaan, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis. (2) Jika Anggota BAK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BAK. (3) Jika Anggota BAK melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf d dan Pasal 8 ayat (2) huruf g, maka akan langsung dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotan BAK. Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Fungsionaris BAK Pasal 12 (1) Jika Fungsionaris BAK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berdampak negatif pada proses pemeriksaan, BAK, atau lembaga kemahasiswaan maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis. (2) Jika Fungsionaris BAK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dijatuhi hukuman sedang. (3) Jika setelah dijatuh hukuman sedang, Fungsionaris BAK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dijatuhi hukuman berat. (4) Jika Fungsionaris BAK melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf d dan Pasal 8 ayat (2) huruf g, maka akan langsung dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Fungsionaris BAK.
Halaman 7 dari 8
