PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN, Menimbang
: a. bahwa untuk memberikan pelayanan dan peningkatan penghasilan kepada masyarakat khususnya di bidang perikanan, maka diperlukan suatu Dinas yang menanganinya ;
b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55) ; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ; 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Jajaran Departemen Dalam Negeri. Dengan ………..
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN. MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II : TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tarakan ; d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dinas Perikanan dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan ; (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
Pasal 4………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 4 Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di bidang Perikanan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Perikanan mempunyai fungsi : a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ; b. Pembinaan teknis operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; c. Bimbingan teknis di bidang Perikanan ; d. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ; e. Penyuluhan Perikanan ; f. Pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ; g. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ; h. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ; i. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Seksi Penyuluhan ; e. Seksi Usaha Tani / Nelayan ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum ; (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 8 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ; b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan ; c. Melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan surat menyurat dan rumah tangga. Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Urusan perencanaan ; b. Urusan Keuangan ; c. Urusan Umum dan Kepegawaian. (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 10 (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ; (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan ; (3) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, pengetikan, rumah tangga serta perlengkapan.
Bagian Kedua Seksi Produksi Pasal 11 (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan; (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Seksi Produksi mempunyai fungsi : a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan laut di perairan umum ; b. Melaksanakan ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan laut, air payau dan air tawar ; c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Pasal 13 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ; b. Sub Seksi Budidaya Ikan ; c. Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan. (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 14 (1) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan yang meliputi pola produksi penangkapan, teknologi penangkapan ikan, prasarana dan sarana penangkapan ikan ; (2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan yang meliputi pola produksi budidaya, teknologi budidaya serta prasarana dan sarana budidaya ikan ; (3) Sub Seksi Sumber daya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumberdaya ikan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan serta pengendalian hama dan penyakit. Bagian Ketiga Seksi Penyuluhan Pasal 15 (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan penyuluhan perikanan ; (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi : a. Menyiapkan bahan program penyuluhan, menerapkan metode dan rekayasa sosial serta ekonomi ; b. Menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani dan nelayan ; d. Menyiapkan ……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan; Pasal 17 (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari : a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ; b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ; (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan. Pasal 18 (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistim kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan ; (2) Sub Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
Bagian Keempat Seksi Usaha Tani / Nelayan Pasal 19 (1) Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan Tani / Nelayan ; (2) Seksi Usaha Tani / Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan, perizinan usaha perikanan ; b. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
c. Melaksanakan ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
c.
Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil – hasil perikanan unrtuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri. Pasal 21
(1) Seksi Usaha Tani / Nelayan terdiri dari : a. Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha ; b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ; c. Sub Seksi Pemasaran. (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani / Nelayan. Pasal 22 (1) Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan ; (2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan serta pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ; (3) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 23 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan ; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 24 Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25 ………. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua kelompok yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan ; (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ; (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 27 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur atas usul Kepala Daerah ; (2) Kepala Sub Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 28 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan. BAB VII TATA KERJA Pasal 29 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 30 …….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 30 (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
berdasarkan
(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 17 Mei 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN KETUA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
ttd. ttd. H. ALI ACHMAD Dr. H. JUSUF S.K
---------------------------------------------------------------
PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERLAKU -------------------------------------------------------------
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
