PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II TARAKAN NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat dibidang Peternakan, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandangb perlu menetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan dengan Peraturan Daerah ;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambaha Lembaran Negera Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambaha Lembaran Negara Nomor 55) ; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Serum dan Bahan-bahan Diaknostika Untuk Hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1301); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1301) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2353) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Nrgara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ; 10. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan ; 11. Keputusan……….
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1983 tentang Pola-pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ; 12. keputan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Peternakan Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri ; Memperhatikan :
1. Telek Menteri Dalam Negeri Nomor : 016/2694/SJ tanggal 25 Nopember 1998 ; 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 016/12707/Org Tanggal 12 Desember 1998 Perihal Pemisahan Dinas Peternakan dan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TARAKAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Tarakan ; d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; e. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kotamadya daerah Tingkat II Tarakan ; g. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Peternakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 2 Dinas Peternakan dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas Peternakan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Tarakan. (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Pasal 4 Dinas Peternakan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimtan Timur di bidang Peternakan . Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, dinas Peternakan mempunyai fungsi : a. Pembinaan umum dibidang Peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ; b. Pembinaan Teknis Operasional di bidang Peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala daerah ; c. Bimbingan teknis di bidang Peternakan ; d. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ; e. Melaksanakan penyuluhan ; f. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ; g. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani; h. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dinas Peternakan ; i. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, terdiri dari : a. Kepala dinas ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Seksi Bina Usaha ; e. Seksi Kesehatan Hewan ; f. Unit Pelaksana Teknis dinas ; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Pertama Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Uasaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan. Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Perencanaan ; b. Urusan Keuangan ; c. Urusan Umum dan Kepegawaian . (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10 pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 10 (1) Uusan perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis serta menyajikan data statistik, penyiaan bahan perumusan rencana dan program laporan Dinas Peternakan serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana. (2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10 pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Seksi Produksi Pasal 11 (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang produksi peternakan, usaha dan penyebaran serta pengembangan peternakan.
(2) Seksi………… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Seksi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 12 Untuk Mentelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Seksi Produksi mempunyai fungsi : a. Melaksanakan bimbingan reproduksi ; b. Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ; c. Melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ; d. Melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan ; e. Melaksanakan pelayanan usaha peternakan ; f. Melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan ; g. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ; h. Melaksanakan bimbingan pemasaran ; i. Melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ; j. Melaksanakan penyiapan lokasi dan peternakan dalam rangka penyebaran dan pengembangan peternakan ; k. Melaksanakan bimbingan peternakan ; l. Melaksanakan bimbingan retribusi ternak pemerintah ; m. Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil penyebaran dan pengembangan ternak. Pasal 13 (1) Seksi Produksi terdiri dari : a. Sub Seksi Bibit dan Pakan ; b. Sub SeksiPenyebaran dan Pengembangan Ternak ; c. Sub Seksi Teknologi Peternakan. (2) Sub seksi-Sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi. Pasal 14 (1) Sub Seksi Bibit dan pakan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit ternak, membimbing produksi bibit tenak, melaksanakan pengadaan, penyaluran, penggunaan manibeku dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah serta penyiapan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan. (2) Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas membimbing identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan, penyiapan lokasi petenakan, menata penyebaran ternak serta mengurus retribusi ternak. (3) Sub Seksi Teknologi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran dan pengkajian penerapan teknologi di lapangan.
Bagian Ketiga Seksi Bina Usaha Pasal 15………
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 15 (1) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Dinas Peternakan di bidang usaha dan penyuluhan Peternakan. (2) Seksi Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan usaha di bidang Peternakan ; b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ; c. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan ; d. Malaksanakan penyusunan program dan metode penyuluhan ; e. Menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan penyuluhan. Pasal 17 (1) Seksi Bina Usaha terdiri dari : a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ; b. Sub Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan. (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada bibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Usaha. Pasal 18 (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas mengidentifikasi dan memantau pemanfaatan sumber daya, melakukan pelayanan dan bimbingan usaha, rekomendasi, perizinan, bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil, bimbingan dan pengawasan mutu hasil, bimbingan kemitraan dan permodalan serta penyebaran informasi pasar. (2) Sub Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan program dan metode penyuluhan, menyelenggarakan dan bimbingan penyuluhan, penyiapan dan perumusan materi penyuluhan serta mengadakan supervisi pelaksanaan penyuluhan.
Bagian Keempat Seksi Kesehatan Hewan Pasal 19 (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang Kesehatan Hewan. (2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20…….. Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan Binbingan pengamatan, penyidikan, dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan ; b. Melaksanakan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan masyarakat tang veteriner ; c. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan. Pasal 21 (1) Sub Kesehatan Hewan terdiri dari : a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ; b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ; c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Obat Hewan . (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan. Pasal 22 (1) Sub Seksi Pengamatan Dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbinf pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan. (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan penberantasan penyakit hewan, memantau kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Dan Rumah Pemotongan Unggas. (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Obat Hewan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.
Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 23 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mrmpunyai kedudukan sebagai unsure pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasal 24 Pada Dinas Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan criteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian……. . Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku ketua Kelompok yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana TeknisDinas yang bersangkutan. (2) Kelompok jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dapat dibagi atas Kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan kerja. (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 27 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Sub Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas.
BAB VI TATA KERJA Pasal 28 Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan Daerah Tingkat II, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 29 (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala……… Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
(2) Kepala Dinas Peternakan diwajibkan memberi petunjuk, pembina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsure-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Peternakan.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 30 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 17 Mei 1999. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TARAKAN
ttd.
ttd.
H. ALI ACHMAD
Dr. H. JUSUP S.K
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tarakan
