PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENINGKATAN DANA ANGGARAN DENGAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN PEDAMARAN I ( SATU ) DAN PEDAMARAN II ( DUA ) TAHUN ANGGARAN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HILIR, Menimbang :
a. Bahwa untuk mempercepat trciptanya visi dan misi Bupati Rokan Hilir, perlu upaya pembangunan dibidang pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia; b. bahwa untuk lebih mempertegas pelaksanaan program/kegiatan prioritas sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan target dan sasaran serta tahapan penyelesaian pekerjaan terutama terhadap kegiatan yang diperlukan tidak dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, maka dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahun jamak; c. Bahwa telah dianggarkannya kegiatan pembangunan jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2008; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, b dan huruf c diatas, perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengikatan dana anggaran dengan tahun jamak pembangunan jembatan Pedamaran I (satu) dan Pedamaran II (dua).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubahkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 53 tahun 1999 ( lembaran negara tahun 2000 nomor 80, tambahan lembaran negara nomor 3968); 3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ( lembaran Negara rebuplik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara tahun 2004 nomor 4286):
4. Unddang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara tahun 2004 nomor 4389); 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara tahun 2004 nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (Lembatan negara tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara nomor 4548); 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438); 7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4578); 8. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 165); 9. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran negara tahun 2006 nomor 20); 10. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan ( lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah; 12. Peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan Hilir.
Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN :
2
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENINGKATAN DANA ANGGARAN DENGAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN PEDAMARAN I (SATU) DAN PEDAMARAN II(DUA)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Daerah adalah daerah Kabupaten Rokan Hilir; Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Satuan kerja pemerintah daerah atau yang disingkat SKPD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang bina marga sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah; Kegiatan Tahun jamak (ulty Years) adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggara yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Rokan Hilir; Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa; Tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; Anggaran Pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan ditetapkannya kegiatan tahun Jamak (Multy Years) adalah: a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan atau
3
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan tahun jamak; b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian kegiatan; c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan karena hanya dilakukan satu kali proses lelang dengan pemanfaatan dana lebih efisien; d. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan.
BAB III KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) Pasal 3 Adapun kegiatan tahun jamak (Multy Years) yang dianggarkan untuk tahun 2008-2010 adalah: 1. Pembangunan jembatan Pedamaran I (satu) Kecamatan Bangko; 2. Pembangunan Jemabtan Pedamaran II (dua) Kecamatan Bangko. BAB IV WAKTU PELAKSANAAN Pasal 4 (1) Pelaksanaan Penganggaran biaya kegiatan tahun jamak (Multy Years), sumber dana dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yang dimulai dari tahun anggaran 2008, kecuali untuk pembayaran eskalasi pada tahun terakhir anggaran; (2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan tahun jamak (Multy Years), sesuai dengan waktu disepakati didalam dokumen surat perjanjian kontrak antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang/jasa. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 (1) Kegiatan tahun Jamak (Multy Years) dibiayai melaui APBD Kabupaten Rokan Hilir yang dianggarkan selama 3 (tiga) tahun anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2010 selama 30 (tiga puluh) bulan dengan tootal biaya sebesar Rp 529.629.997.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Jembatan Pedamaran I (satu) dengan nilai sebesar Rp 262.133.345.000.00 (dua ratus enam puluh dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. Kegiatan tahun 2008 sebesar Rp 100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah). 4
2. Kegiatan tahun 2009 sebesar Rp 135.288.471.000.00 (seratus tiga puluh lima molyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 3. Kegiatan tahun 2010 sebesar Rp 26.844.874.000.00 (dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) b. Jembatan Pedamaran II (dua) dengan nilai sebesar Rp 256.696.652.000.00 (dua ratus lima puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1. Kegiatan tahun 2008 sebesar Rp 54.000.000.000.00 (lima puluh empat milyar rupiah). 2. Kegiatan tahun 2009 sebesar Rp Rp 106.106.441.000.00 (seratus enam milyar seratus enam juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). 3. Kegiatan tahun 2010 sebesar Rp96.590.211.000.00 (sembilan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah). c. Manajemen konstruksi Jembatan Pedamaran I dan Pedamaran II sebesara Rp 10.800.000.000.00 ( sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan tahun 2008 sebesar Rp 2.089.914.000.00 (dua milyar delapan sembilan puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). 2. Kegiatan tahun 2009 sebesar Rp 4.387.548.000.00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). 3. Kegiatan tahun 2010 sebesar Rp 4.322.538.000.00 (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah lima ratus tiga puluh depan ribu rupiah). (2) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil / bobot pekerjaan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan; (3) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun berjalan anggaran berikutnya. BAB VI HAK DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana minimal sesuai kontrak tahun berjalan; (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang/jasa; (3) Ketentuan tentang hak dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang dan jasa pelaksana kegiatan tahun jamak (Multy Years), akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Kontrak Kegiatan Tahun Jamak (Multy Yaers); (4) SKPD bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pembangunan fisik, administarasi dan keuangan yang akan,
5
sedang dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. BAB VII PENYESUAIAN HARGA Pasal 7 Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada penyedia barang/jasa berdasarkan Peratura Perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan nya akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui nya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 05 Maret 2008 BUPATI ROKAN HILIR, dto
H. ANNAS MAAMUN Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 05 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH,
dto H. ASRUL M. NOOR Nip. 010086333 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2008 NOMOR 02
6
7
