PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun
2007
tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah,
dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, efektif, efisien, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 1
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten
Kuantan
Singingi
(Lembaran Negara Tahun 1999
dan
Nomor
Kota
Batam
181; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor
126; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian
Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 11. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743); 12. Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 47412). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah
Daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
menurut
asas
Desentralisasi. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 7. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertangung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah. 10. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) adalah unsur pelaksana operasional Badan dilapangan. 11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas kepala/ pimpinan masing-masing organisasi Perangkat Daerah. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas : 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi; 4
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 6. Badan Kepegawaian Daerah; 7. Kantor Polisi Pamong Praja; 8. Rumah Sakit Umum Daerah; 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
BAB III ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama Inspektorat Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
5
Paragraf 2 Kewenangan Pasal 6 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan, peralatan badan usaha daerah, pembangunan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; b. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah; c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah; d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawas; e. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Kepala Inspektorat. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 6
e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pasal 8 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Inspektur Pembantu Bidang Perwilayah dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 9 (1) Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
merupakan
unsur
perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7
Pasal 11 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kewenangan Pasal 12 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten; b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten; c. penetapan
pedoman
dan
standar
perencanaan
pembangunan
daerah
kecamatan/desa; d. pelaksanaan SPM Kabupaten; e. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri; f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten; g. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten; h. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten; i. penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten; j. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten; k. penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten; l. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten; 8
m. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten; n. penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten; o. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten; p. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten; q. pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten; r. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten; s. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten; t. kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten; u. bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten; v. konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten; w. bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa; x. konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten; y. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa; z. konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Kabupaten; aa. bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa; bb. pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten; cc. konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten; dd. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa; ee. konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten; ff. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
9
gg. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten; hh. penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa; ii.
pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
pembangunan
daerah
kecamatan/desa; jj.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;
kk. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten; ll.
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;
mm. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten; nn. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten; oo. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 13 (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ekonomi, membawahkan : 1. Sub Bidang Pertanian; 2. Sub Bidang Jasa dan Perdagangan. d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan : 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial. 10
e. Bidang Fisik Prasarana, membawahkan : 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam; 2. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah. f. Bidang Data dan Litbang, membawahkan : 1. Sub Bidang Data dan Pelaporan; 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Daerah ini. Pasal 14 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 15 (1) Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. (2) Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi.
11
Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kewenangan Pasal 18 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten; b. izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas; c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kabupaten; d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten; e. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kabupaten; f. izin lokasi pengolahan limbah B3; g. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; h. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; i.
pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
j.
pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten;
k. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten; 12
l.
pengelolaan kualitas air skala Kabupaten;
m.
penetapan kelas air pada sumber air skala Kabupaten;
n.
pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kabupaten;
o.
pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten;
p.
pengawasan
terhadap
penaatan
persyaratan
yang
tercantum
dalam
izin
pembuangan air limbah ke air atau sumber air; q.
penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
r.
pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kabupaten;
s.
perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
t.
perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
u.
pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten;
v.
pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
w.
koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten;
x.
pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten;
y.
pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
z.
pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten;
aa. pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten; bb. penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; cc. pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kabupaten; dd. pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten; ee. pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kabupaten; ff.
penegakan
hukum
terhadap
peraturan
pengendalian
pencemaran
dan/atau
kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; 13
gg.
penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
hh.
penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten;
ii.
pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten;
jj.
pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten;
kk.
penetapan kriteria Kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah Kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
ll.
penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
mm.
pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten;
nn.
pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kabupaten;
oo.
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kabupaten;
pp.
penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kabupaten;
qq.
penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kabupaten;
rr.
pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupaten;
ss.
penetapan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten;
tt.
pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
uu.
penerapan instrumen ekonomi
dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan; vv.
pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kabupaten;
ww.
evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kabupaten;
14
xx.
penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kabupaten;
yy.
penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kabupaten;
zz.
penegakan hukum lingkungan skala Kabupaten
aaa.
pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Kabupaten;
bbb.
pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Kabupaten;
ccc.
penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kabupaten;
ddd.
penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kabupaten;
eee.
pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten;
fff.
penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
ggg.
koordinasi
dalam
perencanaan
konservasi
keanekaragaman
hayati
skala
Kabupaten; hhh.
penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kabupaten;
iii.
penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kabupaten;
jjj.
pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten;
kkk.
penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kabupaten;
lll.
pengembangan
manajemen
sistem
informasi
dan
pengelolaan
database
keanekaragaman hayati skala Kabupaten; mmm. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah Kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi; nnn.
merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala
Kabupaten
terhadap
penyelenggaraan
kebijakan
dan
perencanaan
pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi; ooo.
mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah Kabupaten di bidang penanaman modal meliputi : 1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup; 15
2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; 3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kabupaten; 4. Penyusunan peta investasi daerah Kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar; 5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten. ppp.
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
qqq.
melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten;
rrr.
melaksanakan,
mengajukan usulan
materi dan memfasilitasi kerjasama
internasional di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten; sss.
mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kabupaten;
ttt.
melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
uuu.
mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Kabupaten.
vvv.
mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten
berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah; www. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten; xxx.
melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
yyy.
pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten;
16
zzz.
mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten;
aaaa. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi; bbbb. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten; cccc. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi
dengan
sistem
informasi
penanaman
modal
Pemerintah
dan
pemerintah provinsi; dddd. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten; eeee. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah; ffff.
membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;
gggg. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan,
pengendalian
pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha; hhhh. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten/ kota.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 19 (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengelolaan, Konservasi dan AMDAL, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Konservasi; 2. Sub Bidang AMDAL. d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 17
2. Sub Bidang Pemulihan dan Bina Lingkungan. e. Bidang Promosi, membawahkan : 1. Sub Bidang Pendataan Potensi Daerah; 2. Sub Bidang Publikasi dan Pameran. f. Bidang Investasi, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Pengawasan Investasi; 2. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal. g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, Promosi dan Investasi sebagaimana terlampir pada Lampiran III Peraturan Daerah ini. Pasal 20 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 21 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
dipimpin
oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 22 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 18
Pasal 23 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kewenangan Pasal 24 Untuk
melaksanakan
fungsi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
23,
Badan
berkewenangan
melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a.
penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten;
b.
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
c.
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
d.
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
e.
monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
f.
data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
g.
penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Kabupaten;
h.
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
i.
pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten; 19
j.
monitoring
dan
evaluasi
serta
pelaporan
penyelenggaraan
pembentukan,
pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten; k.
penetapan
pedoman
peran
BPD
dan
kelurahan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa skala Kabupaten; l.
penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
m.
pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Kabupaten;
n.
monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kabupaten;
o.
penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
p.
koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
q.
pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
r.
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
s.
penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
t.
penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
u.
pembinaan,
pengawasan,
supervisi
dan
fasilitasi
pengembangan
kapasitas
pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten; v.
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
w.
penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten;
x.
penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten;
y.
koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten;
z.
pelaksanaan pegolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten;
aa. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten; bb. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten; cc. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten; dd. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten; 20
ee. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten. ff.
pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
gg. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten; hh. koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten; ii.
pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
jj.
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
pemantapan
manajemen
pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten; kk. koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten; ll.
pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten;
mm. koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten; nn. pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten; oo. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten. pp. penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten; qq. penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten; rr.
koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten;
ss. pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten; tt.
monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten;
uu. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten; vv. pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten; ww. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten;
21
xx.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten;
yy.
pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten;
zz.
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten;
aaa.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten;
bbb.
pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten;
ccc.
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten;
ddd.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten;
eee.
pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten;
fff.
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten;
ggg.
penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten;
hhh.
penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Kabupaten;
iii.
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten;
jjj.
penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten;
kkk.
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten;
lll.
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten;
mmm. penyelenggaraan
pengembangan
usaha
ekonomi
keluarga
dan
kelompok
masyarakat skala Kabupaten; nnn.
monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten;
ooo.
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten;
ppp.
penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten;
qqq.
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten;
rrr.
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten; 22
sss.
penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten;
ttt.
monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten;
uuu.
koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten;
vvv.
penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten;
www. monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten; xxx.
penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;
yyy.
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan umber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kabupaten;
zzz.
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten;
aaaa. pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten bbbb. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Kabupaten; cccc. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten; dddd. pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten; eeee. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten; ffff.
koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupten;
gggg. pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten; hhhh. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air besih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten; iiii.
koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala Kabupaten;
jjjj.
pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten;
23
kkkk.
monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten;
llll.
koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten;
mmmm. penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten; nnnn.
monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Kabupaten;
oooo.
penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten;
pppp.
koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
qqqq.
fasilitasi
penguatan
kelembagaan
dan
pengembangan
mekanisme
PUG
(Pengarus Utamaan Gender) pada lembaga pemerintahan, PSW (Peran Sosial Wanita), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten; rrrr.
koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender (Persamaan Hak antara Laki-laki dan Wanita) skala Kabupaten;
ssss.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
tttt.
pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) PUG skala Kabupaten;
uuuu.
pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kabupaten;
vvvv.
fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten;
wwww. penyelenggaraan kebijakan Kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten; xxxx.
pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten;
yyyy.
koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Kabupaten;
24
zzzz.
penyelenggaraan kebijakan Kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten;
aaaaa. fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten; bbbbb. koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
perlindungan
perempuan
terutama
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten; ccccc. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten; ddddd. penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten; eeeee. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kabupaten; fffff.
koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten;
ggggg. fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten; hhhhh. fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten; iiiii.
fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten;
jjjjj.
penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional;
kkkkk. pelaksanaan
pengumpulan
pengolahan
dan
analisis
pemanfaatan
dan
penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten; lllll.
pelaksanaan
pengumpulan,
pengolahan
dan
anlisis,
pemanfaatan
dan
penyebarluasan sistem informasi gender anak ;
25
mmmmm. analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten; nnnnn.
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten;
ooooo.
penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala.
ppppp.
penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penaggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten;
qqqqq.
penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten;
rrrrr.
penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Kabupaten;
sssss.
penetapan
perkiraan
sasaran
pelayanan
KB,
sasaran
peningkatan
perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten; ttttt.
penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten;
uuuuu.
pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten;
vvvvv.
pemantauan tingkat drop out peserta KB;
wwwww.
pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.;
xxxxx.
perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
yyyyy.
penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
zzzzz.
penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
aaaaaa.
pembinaan penyuluh KB; 26
bbbbbb.
peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
cccccc.
penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten;
dddddd.
pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas
keluarga miskin dan
kelompok rentan skala Kabupaten; eeeeee.
penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Kabupaten;
ffffff.
pelaksanaan
promosi
pemenuhan
hak-hak
reproduksi
dan
promosi
kesehatan reproduksi skala Kabupaten; gggggg.
pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;
hhhhhh.
penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten ;
iiiiii.
penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten;
jjjjjj.
penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten;
kkkkkk.
penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota;
llllll.
penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota;
mmmmmm. penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Kabupaten; nnnnnn.
penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten;
oooooo.
pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten;
pppppp.
penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten; 27
qqqqqq.
penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten;
rrrrrr.
pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Kabupaten;
ssssss.
penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kebupaten;
tttttt.
penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten;
uuuuuu.
penyerasian
penetapan
kriteria
pengembangan
ketahanan
dan
pemberdayaan keluarga skala Kabupaten; vvvvvv.
penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten;
wwwwww.
penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Kabupaten;
xxxxxx.
pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten;
yyyyyy.
pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten;
zzzzzz.
pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kabupaten;
aaaaaaa.
pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Kabupaten;
bbbbbbb.
pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten;
ccccccc.
peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Kabupaten;
ddddddd.
penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten;
eeeeeee.
penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten kota;
fffffff.
penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten;
28
ggggggg.
pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
hhhhhhh.
penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
iiiiiii.
penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
jjjjjjj.
pendayagunaan pedoman
pemberdayaan dan penggerakan institusi
masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian; kkkkkkk.
penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
lllllll.
pelaksanaan
pengelolaan
personil,
sarana
dan
prasarana
dalam
mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama; mmmmmmm. penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB; nnnnnnn.
penyediaan dukungan operasional penyuluh KB;
ooooooo.
penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;
ppppppp.
pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
qqqqqqq.
pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
rrrrrrr.
penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kabupaten;
sssssss.
pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
ttttttt.
pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kabupaten;
uuuuuuu.
pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Kabupaten;
vvvvvvv.
pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM;
wwwwwww.
penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten;
xxxxxxx.
penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kabupaten;
yyyyyyy.
penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten;
zzzzzzz.
penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kabupaten;
aaaaaaaa.
pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR;
29
bbbbbbbb.
pelaksanaan KIE Ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
cccccccc.
pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
dddddddd.
pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;
eeeeeeee.
penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten;
ffffffff.
penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten;
gggggggg.
penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten;
hhhhhhhh.
informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten;
iiiiiiii.
pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional;
jjjjjjjj.
pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
kkkkkkkk.
pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
llllllll.
pemanfaatan
data
dan
informasi
program
KB
nasional
untuk
mendukung pembangunan daerah; mmmmmmmm.
pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
nnnnnnnn.
penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten;
oooooooo.
pengkajian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten;
pppppppp.
penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah Kabupaten;
30
qqqqqqqq. pengkajian
dan
penyempurnaan
Peraturan
Daerah
yang
mengatur
perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten; rrrrrrrr.
monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 25 (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pemberdayaan Desa/ Kelurahan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Desa dan Kelurahan. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan : 1. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; 2. Sub Bidang Perlindungan Anak. f. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan : 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 2. Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Pelaporan. g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
31
Pasal 26 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 27 (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 28 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas
dibidang Kesatuan Bangsa, Politik
dan
Perlindungan Masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
32
Paragraf 2 Kewenangan Pasal 30 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; b. pelaksanaan kegiatan di bidang
ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan,
bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat
(bimbingan,
supervisi
dan
konsultasi,
perencanaan,
penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; e. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; f. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama
intelkam, bina masyarakat, perbatasan Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga
kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten; g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten; 33
h. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten; i. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten; j. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten; k. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten; l. pelaksanaan kegiatan di bidang
ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten; m. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama
dan
kepercayaan,
pembauran
dan
akulturasi
budaya,
organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten; n. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten; o. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama
dan
kepercayaan,
pembauran
dan
akulturasi
budaya,
organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala Kabupaten;
34
p. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten; q. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten; r. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten; s. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat
bidang
sistem
dan
implementasi
politik,
kelembagaan
politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten; t. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten; u. koordinasi penetapan kebijakan
operasional (merujuk kepada kebijakan umum
nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten; v. pelaksanaan kegiatan di bidang
kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
ketahanan
lembaga
usaha
ekonomi,
kebijakan
dan
ketahanan
ormas
perekonomian skala Kabupaten;
35
w. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten; x. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten; y. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala Kabupaten. z. Penetapan kebijakan Kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: 1. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 2. Perlindungan masyarakat; aa. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Kabupaten; bb. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Kabupaten; cc. Koordinasi dengan instansi terkait skala Kabupaten.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 31 (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan : 1. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Dini; 2. Sub Bidang Ketahanan dan Penyelesaian Konflik. 36
d. Bidang Politik, membawahkan : 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Organisasi Sosial Politik; 2. Sub Bidang Bina Budaya dan Pendidikan Politik. e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : 1. Sub Bidang Bina Personil Perlindungan Masyarakat; 2. Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat. f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir pada Lampiran V Peraturan Daerah ini. Pasal 32 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub bidang
dan Unit
Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Badan Kepegawaian Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 33 (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 34 Badan Kepegawaian Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup Kepegawaian Daerah. Pasal 35 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian Daerah; 37
b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dibidang
Kepegawaian Daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian Daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 36 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Kepegawaian Daerah berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penyusunan formasi PNSD di Kabupaten setiap tahun anggaran; b. penetapan formasi PNSD di Kabupaten setiap tahun anggaran; c. usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran; d. pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten; e. usulan penetapan NIP; f. penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kabupaten; g. pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kabupaten; h. pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi; i.
penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten;
j.
penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten;
k. usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kabupaten; l.
pelaksanaan diklat skala Kabupaten;
m. penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d; n. usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian; o. penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kabupaten; p. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda Kabupaten; q. usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Kabupaten; r. penetapan perpindahan PNSD Kabupaten; s. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kabupaten; t. pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah; 38
u. penetapan
pemberhentian
PNSD
Kabupaten
gol/ruang
III/d
ke
bawah
dan
pemberhentian sebagai CPNSD Kabupaten; v. pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten/ kota; w. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten; x. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 37 (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah , terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Administrasi Kepegawaian, membawahkan : 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; 2. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan. d. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan; 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis. e. Bidang Kesejahteraan Pegawai, membawahkan : 1. Sub Bidang Penghargaan dan Sanksi; 2. Sub Bidang Bina Mental dan Pensiun. f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal 38 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang
dan Unit
Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 39
Bagian Ketujuh Kantor Polisi Pamong Praja Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 39 (1) Kantor Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah. (2) Kantor Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Kantor Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Paragraf 2 Kewenangan Pasal 42 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Kantor Polisi Pamong Praja berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : 40
a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; c. melakukan tindakan responsif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 43 (1) Susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Penegakkan Hukum. d. Seksi Bina Personil. e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pemadam Kebakaran. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini. Pasal 44 Penjabaran tugas dan fungsi Sub Bagian, masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Rumah Sakit Umum Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45 (1) Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang selanjutnya disebut RSUD adalah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan medis.
41
(2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 46 RSUD mempunyai tugas : a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan; b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
Pasal 47 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Rumah Sakit umum Daerah mempunyai fungsi : a. pelayanan medis; b. pelayanan penunjang medis dan non medis; c. pelayanan dan asuhan keperawatan; d. pelayanan rujukan; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; g. pengelolaan administrasi dan keuangan.
Paragraf 2 Kewenangan Pasal 48 Untuk
melaksanakan
fungsi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
47,
RSUD
berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. penetapan kebijakan operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan klasifikasi RSUD; b. perencanaan operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Kabupaten; c. penyusunan pedoman/ standar pelayanan kesehatan Kabupaten sesuai klasifikasi RSUD; 42
d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam menwujudkan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan; e. pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan; f. monitoring, evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 49 (1) Susunan organisasi Rumah Sakit umum Daerah, terdiri dari : a. Direktur. b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Keperawatan, membawahkan : 1. Seksi Asuhan Keperawatan; 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan. d. Bidang Pelayanan Non Medis, membawahkan : 1. Seksi Rekam Medis; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; e. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis, membawahkan : 1. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; 2. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis. f. Komite Keperawatan. g. Instalasi. h. Komite Medik. (2) Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
Pasal 50 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Bagian, Bidang, Sub Bidang
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 43
Paragraf 4 Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan dan Instalasi Bagian Pertama Komite Medik Pasal 51 (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional. (2) Komite medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Komite Medik dipimpin oleh seseorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 52 Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam Menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
Pasal 53 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara exoffisio. (2) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. (3) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Bagian Kedua Staf Medik Fungsional Pasal 54 (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional. (2) Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik. 44
Pasal 55 Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
Pasal 56 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian. (2) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu. (3) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Bagian Ketiga Komite Keperawatan Pasal 57 (1) Komite Keprawatan merupakan kelompok profesi perawat/ bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/ bidan. (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya. (4) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Pasal 58 Komite
Keperawatan
mempunyai
tugas
membantu
Direktur
menyusun
standar
keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
Bagian Keempat Instalasi Pasal 59 (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit umum Daerah. (2) Instalasi dipimpin oleh seseorang kepala dalam jabatan fungsional.
45
Pasal 60 Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
Pasal 61 (1) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan dengan keputusan Bupati melalui usulan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5 Pengelolaan Pasal 62 Pengelolaan RSUD merupakan tanggung jawab Direktur RSUD. Pasal 63 (1) RSUD wajib memanfaatkan setiap peluang untuk pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial. (2) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 64 (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan. (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai jaringan pelayanan dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
Pasal 65 Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
46
Bagian Kesembilan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 66 (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur penunjang
Pemerintahan
Daerah. (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 67 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Pasal 68 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. penyusunan program Pelayanan Perizinan Terpadu; b. penyelenggaraan perizinan; c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. pelaksanaan administrasi pelayanan administrasi; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan.
Paragraf 2 Kewenangan Pasal 69 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : a. menyusun dan menetapkan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki; b. menyusun perencanaan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kebijakan umum daerah; 47
c. perumusan dan penetapan pedoman/ standar pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu; d. pengkoordinasian proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; e. penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pedoman/ standar pelayanan yang telah ditetapkan; f. pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan; g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan. Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 70 (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Perizinan. d. Seksi Non Perizinan. e. Seksi Teknis dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
Pasal 71 Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian, Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) Paragraf 1 Pembentukan Pasal 72 Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
48
Paragraf 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 73 (1) (2)
Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan dilapangan. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Pasal 74
Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pasal 75 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi : a. melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidangnya; b. pelaksanaan urusan administrasi. BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 76 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 77 (1) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2)Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
49
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 79 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 80 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 81 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib mengikuti, mematuhii petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 82 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 50
Pasal 83 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 84 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 85 (1) Penetapan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan/ eselonering jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 86 Sumber-sumber pembiayaan Organisasi Dinas Daerah adalah : a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; b. subsidi; c. bantuan; d. sumbangan; e. pinjaman.
51
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 87 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan dan Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 Susunan organisasi dan perangkatnya yang telah ada sebelum dibentuknya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dilakukan pengisian formasi pegawai dan jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 89 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi : a. Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas; c. Nomor 54 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
52
d. Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi, Investasi dan Pengendalian Dampak Lingkungan; e. Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa; f. Nomor 57 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; g. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit umum Daerah. Dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 91 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Disahkan di Teluk Kuantan pada tanggal 1 Desember 2008 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. S U K A R M I S
Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 3 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
Drs. H. Z U L K I F L I, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2008 NOMOR : 5
53
