1 PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SARA...
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET BUPATI BANGKA,
Menimbang
:
bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan lembaran Negara Nomor 4033); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Wajib Domisili bagi Badan Usaha yang mempunyai Usaha di Kabupaten Bangka (lembaran daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 1 Seri C); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka 4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pertanian dan Kehutanan. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka. 6. Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk dalam marga Collocalia.
7.
8. 9.
10.
11.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
Sarang Burung Walet adalah sarang burung yang terbuat dari air liur atau air ludah burung wallet yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang sangat berfaedah bagi kesehatan manusia. Pengelolaan burung walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet dihabitat alami maupun habitat buatan. Habitat alami adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Habitat buatan adalah suatu bangunan dalam bentuk apapun juga yang sebagian atau seluruhnya diperuntukkan /disediakan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak. Pengusahaan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung wallet di habitatnya yang dilaksanakan oleh pihak pemegang izin/pengelola sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet dihabitatnya. Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola sarang burung walet pada habitat alami atau habitat buatan. Izin mengelola sarang burung walet yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati bagi orang atau badan yang mengelola sarang burung walet. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta kawasan konservasi. Penemu goa sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh pemerintah setempat sebagai penemu goa sarang burung walet. Panen rampasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet sempurna dibuat dan belum berisi telur. Panen Tetasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah anakan burung walet menetas dan sudah bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri.
BAB II LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA Pasal 2 (1)
(2)
(3)
Lokasi sarang burung walet berada di : a. Habitat alami; b. Di luar habitat alami. Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi : a. Kawasan hutan negara; b. Kawasan konservasi; c. Goa alam, tebing/lereng bukit dan atau tempat lain yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat. Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi : a. Rumah; b. Bangunan gedung dan atau bangunan lainnya yang ditempati burung walet untuk hidup dan berkembang biak.
Pasal 3 (1)
(2)
Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati melalui Dinas dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya. Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet. BAB III WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 4
(1)
(2)
Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan di luar habitat alami dapat dikelola atas izin Bupati yang diberikan dan ditandatangai oleh Kepala Dinas atas nama Bupati. Tata cara untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, orang atau badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan persyaratan sebagai berikut: a. Habitat alami 1) Surat keterangan penemuan sarang burung walet yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat; 2) Surat perjanjian pengelolaan dilampirkan dengan proposal pengusahaan sarang burung walet; 3) Rekomendasi dari perangkat daerah berdasarkan berita Acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet; 4) Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui kepala Desa; 5) Surat pernyataan bahwa dalam mengelola dan mengusahakan sarang sarang burung walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan Bupati atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan; b. Di luar habitat alami 1) Khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus dilengkapi izin gangguan (HO), izin mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Tempat Usaha (SITU).
Pasal 5 (1). Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) adalah : a. Untuk habitat alami berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban mendaftarkan ulang izinnya kepada Bupati melalui Dinas setiap tahun. b. Untuk dihabitat buatan berlaku selama pengelolaan sarang burung walet tersebut dijalankan dengan kewajiban mendaftarkan ulang izinnya kepada Bupati melalui Dinas setiap tahun.
(2). Untuk perpanjangan Izin pada habitat alami selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin yang lama sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Proposal pengusahaan sarang burung walet; b. Rekomendasi dari Kepala Desa yang diketahui camat setempat; c. Rekomendasi dari perangkat daerah berdasarkan berita Acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet; d. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui kepala Desa; e. Surat pernyataan bahwa dalam mengelola dan mengusahakan sarang sarang burung walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan Bupati atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan; f. Foto copy tanda bukti lunas pajak setiap kali panen; g. Surat izin yang akan berakhir. (3). Untuk perpanjangan Izin pada habitat buatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin yang lama sudah harus mengajukan permohonan perpanjangan dengan persyaratan sebagai berikut : a. Foto copy tanda bukti lunas pajak setiap kali panen; b. Foto copy surat izin gangguan (HO), izin mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Tempat Usaha (SITU). c. Surat izin yang akan berakhir.
BAB IV BIAYA IZIN DAN TATA CARA PEMBAYARANNYA Pasal 6 (1)
(2)
Setiap pemberian izin dan pendaftaran ulang dikenakan biaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet. Pemberian izin dan pendaftaran ulang dapat dilakukan setelah pemohon menyampaikan tanda bukti setoran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
Pasal 7 (1)
(2)
(3)
Pembayaran biaya izin dan pendaftaran ulang disetor kepada Bendahara Khusus Penerima pada Dinas dengan memberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil penyetoran biaya izin dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, disetor speenuhnya ke Kas Daerah oleh Bendahara Khusus Penerima paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya di luar batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas.
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 8 (1)
(2)
Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaanya kepada pihak lain dengan disertai surat perjanjian antara kedua belah pihak. Foto copy surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas. Pasal 9
(1). Pemegang Izin berhak untuk memungut/memanen sarang burung walet dan memanfaatkannya. (2). Pemegang izin wajib : a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet; b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas; c. Setiap pemanenan sarang burung walet wajib dicatat dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah panen; d. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan burung walet; e. Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI BERAKHIRNYA IZIN Pasal 10 Izin dinyatakan berakhir, apabila : a. habis masa berlakunya; b. dikembalikan oleh pemegang izin; c. dicabut atau dibatalkan oleh Bupati.
Pasal 11 Izin dinyatakan habis masa berlakunya apabila masa berlaku izin habis dan tidak didaftar ulang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis.
Pasal 12 Apabila izin dikembalikan oleh pemegang izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan membuat pernyataan dan alasan-alasan yang jelas maka izin tersebut dinyatakan berakhir.
Pasal 13 (1) (2) (3)
Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila pemegang izin melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencabutan izin dilakukan setelah pemegang izin diberikan 3 (tiga) kali peringatan yang masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Setelah peringatan terakhir tidak diindahkan maka izin dicabut dan dinyatakan berakhir. Pasal 14
Izin dapat dibatalkan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau memperoleh izin tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
BAB VII PEMBINAAN HABITAT DAN POPULASI Pasal 15 (1) (2)
(3)
Pembinaan habitat burung walet dilakukan dalam bentuk kegiatan pengamanan habitat burung walet dari gangguan hewan, hama dan penyakit serta manusia. Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas untuk habitat alami dilaksanakan dengan tidak mengubah bentuk fungsi habitat alami burung walet dengan tetap menjaga estetika dan keasliannya. Pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk habitat buatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan/ekosistemnya. Pasal 16
(1) (2)
(3)
Pemanenan sarang burung walet dapat dilakukan dalam rangka pembinaan populasi. Pemanenan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara panen rampasan dan atau panen tetasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanenan sarang burung walet hanya dapat dilakukan pada waktu siang hari antara pukul 09.00 s/d. 16.00 waktu setempat.
BAB VIII KEMITRAAN Pasal 17 (1) (2) (3)
Sarang burung walet yang berada pada habitat alami merupakan asset pemerintah daerah yang pengelolaannya dimitrakan kepada Pihak Ketiga. Pihak Ketiga sebagaimana tersebut pada ayat (1) diwajibkan membuat izin pengelolaannya kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Hasil yang didapat dari usaha pengelolaan setelah dikeluarkan pajaknya dibagi sebagai berikut : a. Petugas Teknis Pengawasan Walet Alami sebesar 5 persen; b. Dinas Kehutanan dan perkebunan 5 persen;
c. Kas Desa setempat 10 persen; d. Pemerintah daerah 30 persen; e. Pengelola yang bersangkutan 50 persen.
BAB IX PAJAK SARANG BURUNG WALET Pasal 18 (1) Pemungutan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet. (2) Tempat pembayaran pajak yaitu ; a. Kas Daerah pada Bank Sumatera Selatan Cabang Sungailiat; b. Bendahara Khusu Penerima Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah; c. Tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 19 Tata cara pembayaran pajak akan diatur lebih lanjut oleh Kepla Dinas Pendapatn Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 20 Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaaan potensi Pajak, dapat dilakukan pemeriksaan lapangan kepada subyek pajak atau obyek pajak secara administrasi dan teknis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 21 (1). Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan teknis pengelolaan burung walet dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. (2). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan teknis pengelolaan dihabitat alami dan habitat buatan. (3). Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, dilaporkan secara periodik setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) (2)
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2001 tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal BUPATI BANGKA,
