PERANAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN BAGI HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
Resha Pramana Wibowo, Asmarani Sri Hartati
Abstract The writing of this law aims to find out whether the research of Balai Pemasyarakatan has a binding for judge's position to examine and decide the case of law with child defendants, a background of this writing is that the child as part of the young generation and human resources for development. This research was conducted as there is an increase in crime or act against the law by a children or rising delinquency of a child. Child as groups that haven't been able to take responsibility for legal issues that happen to them, it is necessary for the protection of the criminal justice process. This Legal writing is included in a kind of normative legal research which are prescriptive. The approach used is case approach with legal materials which include source material primary law and secondary law materials, further legal materials collection techniques that comply with the approach of the case is to collect court rulings regarding the legal issues and also did a study with legal materials collection of the document. In addition, the analysis is done using the technique of syllogism deduction by analyzing based on the major premise and minor premise. The results obtained from this research shows the sociological research of Balai Pemasyarakatan contains individual data of the child, family, education, social life, and data opinion of societal tutorship conclusion. The benefits of the sociological research report as one of the judge’s consideration. Further, the role of Balai Pemasyarakatan research for judge's position to examine and decide the case of law with child defendants, compulsory wear or binding for judges to examine and decide the case. Keywords: Balai Pemasyarakatan Research, Judge, Court Ruling Abstrak Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang mengikat bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang terdakwanya adalah anak-anak dengan latar belakang bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan. Diadakanya penelitian ini dikarenakan meningkatnya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak atau meningkatnya kenakalan anak. Anak sebagai golongan yang belum mampu bertanggung jawab atas masalah hukum yang terjadi pada dirinya, maka perlu untuk mendapat perlindungan dalam proses peradilan pidana. 1
Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang meliputibahanhukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnyateknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasusadalah dengan mengumpulkan putusan-putusanpengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayordan premis minor. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukanlaporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan berisikan data individu anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak dan kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim. Selanjutnya, perananhasilpenelitiankemasyarakatanbalai pemasyarakatan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang terdakwanya adalah anak-anak, wajib dipakai atau mengikat bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kata Kunci: PenelitianBalai Pemasyarakatan, Hakim, Putusan Pengadilan A. Pendahuluan Salah satu aspek kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi sasaran pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum yang merupakan suatu konsekuensi dari predikat bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sasaran dalam pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan memperhatikan kemajemukantatanan perlindungan hukum yang bertumpu kepada kebenaran dan keadilan.Perkembangan pembangunan 1 hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, disatu sisi peraturan tertentu telah mengakomodir aspirasi hukummasyarakat tetapi di sisi lain masih banyak peraturan yang mengalami stagnasi dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Tb.Rachmat Sentika, 2007:1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidanamerupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan penegakan keadilan yang sesuai dengan citacita Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penegakan hukum dapat dijalankan melalui
2
mekanisme hukum acara pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut yang tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil (Rena Yulia, 2009:79).Dimanakebenaran materiilialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2002:9). Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan pidana, delikuensi, kenakalan anak-anak atau meningkatnya deviasi anak-anak terlantar.Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku usiamuda atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangannya, khususnya di bidang hukumpidana anak beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak-anak yang melakukan kenakalanharus ditangani secara khusus demi pembangunan mentalnya.Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh karena itu, sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri (AgungWahyono, SitiRahayu, 1993: 2). Undang-undang Perlindungan Anak menentukan bahwa batasan usia anak adalah usia 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Nandang Sambas, 2010: 200).Dalamkorelasinya dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan di mana warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan di dalam sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki
3
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Seringkali pelanggaran peraturan perundang-undangan terjadi karena kenakalan yang dilakukan anak-anak ataupun remaja. Remaja atau anak-anak melakukan kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwanya atau emosi yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat (Gatot Supramono, 2000: 3). Pada kasus yang terjadi di Indonesia antara lain, yaitu tindak pidana pelanggaran undang-undang lalu lintas, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian, serta tindak pidana lainnya yangseringkali menimpa anak-anak di bawah umur. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) mengenai kasus pelanggaran lalu lintasyang mengakibatkan kematian orang yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Zuhri Sidiq. Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan ± 80 (delapan puluh) Km/jamkarena kelalaian terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duniadengan korban meninggal Widodo dan korban luka berat Murni Nurul Hidayati.Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Mukri Lahay alias Ade kepada korbannya yang bernama Didi Lapala sehingga mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada bibir, luka memar pada tulang pipi, dan luka robek pada daun telinga. Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama” yang termuat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kemudian, Pasal 362 KUHP mengenai kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Indradin Laucu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian terdakwa dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan, yaitu: paket alat terapi kesehatan dan dompet yang berisikan KTP (Kartu Tanda Penduduk), ATM Bank Mandiri, dan ATM Bank Sinar Mas yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4
Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis akan menganalisis secara yuridis apakah kedudukan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam pembuktian bagi hakimmengikat dalam memutus suatu perkara.
B. Metode Penelitian Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang meliputibahanhukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnyateknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusanpengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukanoleh penulis menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-90).
C. Pembahasan 1. Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana teknis mengenai bimbingan terhadap klien pemasyarakatan
yang mana bentuk bimbingan yang
dimaksud adalah bimbingan terhadap klien anak maupun klien dewasa sedangkan untuk klien anak di berikan perlakuan khusus dari pada klien dewasa dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan dalam proses hukum yang akan dijalankan, dari mulai proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan/vonis yang akan di jatuhkan oleh hakim. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pekerja sosial bidang kehakiman (Probation Officer) telah memiliki pengetahuan pekerja sosial atau social work yang dilengkapi dengan metode pekerjaan sosial (Social Work Methode). Metode pendekatan mampu membuka aspek kehidupan yang tersembunyi, mengetahui faktor penyebab terjadinya masalah, menyoroti kejadian dalam kehidupan kelompok, dan juga dapat mendiskripsikan secara rinci kehidupan keluarga
5
berdasarkan observasi intensif. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anakmenyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial harus mempunyai keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keahlian sesuai dengan tugasnya dan jiwa pengabdian dibidang kesejahteraan sosial. Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan sendiritercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.10 Tahun 1998,menyebutkan bahwa: 1) Melakukan penelitian masyarakat, untuk: a) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; b) Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; c) Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan d) Menentukan program bimbingan kemasyarakatan danatau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. 2) Melakukanbimbingankemasyarakatandan
bimbingan
kerjabagi
klien
pemasyarakatan; 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain danmasyarakat yang meminta data atau hasil penelitiankemasyarakatan klien tersebut; 4) Mengkoordinasikan
pekerjaan
sosial
dan
pekerjaan
sukarelayang
melaksanakan tugas pembimbing; 5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yangdijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yangdiserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh danorang tua wali dan orangtua asuh yang diberi tugaspembimbingan. Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1997 yang berisi: 1) Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak ; dan
6
2) Kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut karena dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi atau mengambil tindakan. Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan anatara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
2. Peranan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan bagi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim seperti pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya. Pasal 184 KUHAP telah mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. No. 1.
Identitas Terdakwa
Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pasal
Nama : Zuhri Sidiq
Pasal
Tempat Lahir : Dili
ayat
Balai Pemasyarakatan
310 hasil Penelitian Kemasyarakan dari Balai (4) Pemasyarakatan
(BAPAS)
Surakarta
7
Umur/Tanggal
terhadap terdakwa, tertanggal 18 Oktober
Undang-
2013 memberikan pertimbangan sebagai
lahir: 15 Tahun / 03 Undang Mei 1998
22 berikut : Tahun 2009 1) Pertimbangan Filosofis Bahwa anak merupakan amanah dan tentang Lalu Nomor
Lintas
dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
Angkutan
memilikiharkat
Jalan
sebagai
dan
martabat
manusia
seutuhnya,
sehingga untuk menjaga harkat danmartabatnya
anak
berhak
mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindunganhukum; 2) Pertimbangan
Sosiologis
dan
Psikologis Pada
waktu
melakukan
perbuatannya klien belum pernah dihukum
dan
baru
pertamakali
menjalani proses hukum, sehingga dikuatirkan
nantinya
akan
mempengaruhikondisi fisik maupun psikis klien; 3) Pertimbangan Yuridis; a) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 ayat
(2)
menyatakan
“Setiap
anak
bahwa
berhakatas
kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang
serta
berhak
atas
perlindungandan diskriminasi”; b) Berdasarkan Nomor
3
Undang-Undang Tahun
1997
8
tentangPeradilan Anak Pasal 1 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 24; c) TR Kabareskrim Mabes Polri No.Pol : TR/395/DIT-I/VI/2008 tanggal
09
Juni2008,
bahwa
“tindak pidana yang dialihkan secara
Diversi
dengan
diskusikomprehensif
atau
restorative
justice,
dilakukan
berdasarkan
hasil
Litmas
dariBapas,
merupakan
tindak
pidana biasa, mendapatkan maaf dari
korban,komponen
masyarakat, dengan atau tanpa syarat
dalam
bentuk
formal,
mediasidan musyawarah secara kekeluargaan; d) Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, Pasal 66 ayat (4); e) Berdasarkan Nomor
23
Undang-Undang Tahun
2002
tentangPerlindungan Anak, Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2); f) Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Pasal 37; 4) Kebutuhan Klien, Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Anak
9
Pasal
59
Ayat
UndangNomor
(1)
3
Undang-
Tahun
1997
tentang Pengadilan Anak, Majelis Hakim
telah
memberikankesempatan
kepada
orang tua/wali Terdakwa untuk mengemukakan
hal
yangbermanfaat. 2.
Nama
:
Mukri Pasal
KUHP ayat (BAPAS) Kelas II Ambon tertanggal 01
Lahay alias Ade Tempat
Lahir
Tilamuta
351 Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan
: (1) Jo. Pasal Mei 2013 diperoleh fakta sebagai berikut: 55 ayat (1) 1) Bahwa terdakwa adalah tersangka
Umur/Tanggal lahir ke-1 KUHP
pelaku tindak pidana pencurian
: 17 Tahun / 10
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Januari 1993
362 KUHP dan saat tindak pidana ini terjadi, usia terdakwa belum mencapai usia 18 ( delapan belas) tahun; 2) Bahwa latar belakang dan factor pelanggaran
hukum
ini
adalah
berawal dari pergaulan terdakwa yang salah serta desakan kebutuhan hidup karena klien awalnya tinggal di Bandaneira untuk bersekolah, tapi karena
ajakan
teman
sehingga
terdakwa datang ke Ambon pada tanggal 10 April 2013 dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada tanggal 12 April 2013 karena
10
kurangnya pengawasan orang tua dan pendirian terdakwa yang masih labil
sehingga
perbuatan
yang
dilakukan tidak memikirkan akan dampaknya; 3) Bahwa dari hasil Litmas tersebut petugas
BAPAS
menyarankan
kepada Majelis apabila terdakwa dinyatakan
terbukti
supaya
dijatuhkan hukuman yang seringanringannya atau dikembalikan kepada orang tuanya. 3.
Nama : Indradin Pasal Laucu Tempat
KUHP lahir
:
Bandaneira Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 16 Juli 1995
362 Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Kesimpulan:
1) Mukri Lahay
Alias Ade (klien)
bersama-sama dengan Hamzah Bin Akid Alias Anca diduga telah melakukan
tindak
pidaa
PENGEROYOKAN terhadap Didi Bin Lapala (Korban); 2) Faktor
yang
mempengaruhi
terjadinya kasus tersebut adalah: a) Klien
tidak
emosinya
dapat ketika
menguasai membuat
kegaduhan di dalam rumahnya; b) Kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga menyebabkan
11
klien
kehilangan
arah
dan
panduan; c) Klien mau melakukan aksinya kerna pada saat tersebut klien bersama dengan teman-temannya 3) Saat melakukan tindak pidana usia klien 16 tahun 11 bulan 22 hari; 4) Klien
mengakui
menyesali
kesalahannya,
perbuatannya,
dan
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lagi; 5) Di lingkungan keluarganya, klien tergolong anak yang periang dan aktif. Klien sering bercerita tentang masalah yang dihadapinya pada ibunya. Di lingkungan masyarakat sekitar, klien tergolong anak yang baik dan bergaul selayaknya anak pada umumnya. Klien sering terlibat dalam aksi sosial seperti bekerja bakti
membersihkan
desan
dan
rumah-rumah warga; 6) Pihak korban berkeberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh klien dan menyerahkan masalah ini ke jalur hukum; 7) Untuk
ini
klien
MASIH
MEMUNGKINKAN untuk dibina
12
di lingkungan keluarga. Saran:
Apabila klien terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan melakukan
tindak
didakwakan
pidana
kepadanya,
yang maka
disarankan kepada Hakim terhormat yang mengadili perkara ini, agar klien atas nama “MUKRI LAHAY alias ADE” dapat diberikan putusan “PIDAA PERCOBAAN” mengingat usia klien masih muda, masih duduk di bangku sekolah dan dengan Pengawasan dan Pembimbingan Pemasyarakatan
oleh Klas
II
Balai Gorontalo
dapat dididik dan dibina kearah yang lebih baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan terhadap terdakwa dapat disebut sebagai alat bukti surat, sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan yang dapat disebut sebagai alat bukti surat sudah terpenuhi. Seperti hasil penelitian tersebut di buat oleh pejabat yang berwenang yang mana hasil penelitian tersebut dimasukan ke dalam berita acara di mana penelitian yang dilakukan tersebut sesuai dengan kejadian perkara tersebut. Dari telaah yang dilakukan peranan balai pemasyarakatan dalam kasus tersebut pada dasarnya hasil penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan sebagai salah satu bentuk alat bukti, di mana telah disebutkan dalam, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu alat bukti surat. Sesuai pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubunganya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat
13
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan kenyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan termasuk ke dalam alat bukti surat autentik seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP.Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderenya. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Setelah hasil laporan atau hasil surat penelitian kemasyarakatan (Litmas) sudah selesai dibuat, maka selanjutnya akan di serahkan kepada pihak penyidik dari institusi kepolisian yang mana selanjutnya akan dimasukan kedalam berkas berita acara yang selanjutkan guna diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penunutu Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, maka selanjutnya akan segera didaftarkan ke pengadilan guna proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses persidangan yang pelakunya anak-anak, maka klien anak tersebut wajib untuk didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa:”Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir didalam persidangan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal meliputi: 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
14
3) Menyerahkan
kepada
Departemen
Sosial,
atau
Organisasi
Sosial
Kemsyarakatan yang bergerak di bidang pendididkan, pembinaan dan latihan kerja. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, “putusan sebagaimana dimaksud
dalam
ayat
(1)
wajib
mempertimbangkan
laporan
Penelitian
Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.” Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa begitu pentingnya peran laporan penelitian kemsyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menentukan putusan hakim terhadap perkara Anak nakal.Bahkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut mempunyai sifat yang mutlak karena kata “Wajib” didalam penjelasanaya mempunyaimakna bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berakibat putusan hakim menjadi Batal Demi Hukum.Untuk mengetahui bagaimana peranan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan dalam penjatuhan pidana dalam putusan maka dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tujuan Penelitian Kemasyarakatan Penelitian Kemasyarakatan atau case study ini adalah salah satu hal yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum.Hal ini merupakan suatu metode penelitian yang khusus dan penting yang harus dilakukan oleh petugas Derektorat Jendral Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, yakni Pembimbing Kemasayarakatan.Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau case study dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk menentukan terapi pembinaan, maka ini laporan Penelitian Kemasyarakatan ini harus dapat memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien, sehingga segala masalah yang terkandung di dalam kehidupan serta lingkungan sosialnya dicakup dalam isi laporan Penelitian Kemasyarakatan (Sumarsono A. Karim, 2003:19-21).
15
2) Kegunaan dan Manfaat Penelitian Kemasyarakatan Kepentingan Laporan Penelitan Kemasyarakatan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali fungsi sosialnya para pelanggar hukum. Dengan tujuan secara minimal mereka bisa kembali kearah yang wajar dan dapat berfungsi sebagaimana anggota masyarakat lainnya, maksimal manusia berguna seta ikut berpartisipasi secara aktif, dan kreatif dalam pembangunan. Dengan mengingat tujuan tersebut, maka penanganan terhadap pelanggar hukum perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian secara seksama agar tujuan tersebut bisa dicapai, baik sebelum maju ke sidang pengadilan maupun sesudahnya.Adapun kegunaan laporan penelitian ini bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu hakim dapat menjatuhkan putusannya atau tindakannya terhadap perkara yang diajukan jaksa ke sidang pengadilan harus bijaksana dan adil.Dimana hakim harus dapat memberikan suatu putusan yang mempunyai arti dalam usaha perbaikan para pelanggar hukum maupun kewibawaan hukum. Jika hakim memandang perlu disertakannya laporan Penelitian kemasyarakatan
sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
mengambil
keputusannya memungkinkan berhasilnya usaha tersebut.Karena di dalam laporan penelitian kemasyarakatan mencakup data mengenai penelitian sosial dan penelitian khusus serta hal-hal lain yang sifatnya memberikan informasi tentang latar belakang kehidupan dan sikap terdakwa sebelum dan setelah melanggar hukum (Aryanti C.M, 2003:17). Hasil penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan mempunyai perananan yang sangat penting atau mengikat didalam pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dilakuakan oleh terdakwa anak-anak di bawah umur, di mana tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa
16
kesejahteraan anak atau kepentingan anak dibawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan anak dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.
D. Penutup 1. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: a. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu tugas dari pembimbing kemasyarakatan untuk: 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; 2) Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; 3) Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan 4) Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1997 yang berisi: 1) Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak ; dan 2) Kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Sedangkan, manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan terdakwa anak-anak. b. Hasil penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkaradengan terdakwa anak dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kemasyarakatanbalai pemasyarakatan tersebut wajib digunakan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkaradengan pelaku anak.Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, “putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemsyarakatan.” Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa
17
begitu pentingnya peran laporan penelitian kemsyarakatan (Litmas) dari pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam menentukan putusan hakim terhadap perkara Anak nakal. Bahkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut mempunyai sifat yang mutlak karena didalam kata ‘Wajib’ didalam penjelasanaya mempunyai makna didalam penjelasanya dikatakan bahwa apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berakibat Putusan Hakim batal demi Hukum. Sehingga hasil penelitiaan kemasyarakatan balai pemasyarakatan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan hasil penelitian tersebut di sebut sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 2. Saran a. Bagi Hakim untuk lebih cermat dalam menggunakan atau mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan agar mendapatkan suatu putusan yang seadil-adilnya dan melihat usia si pelaku yang masih di bawah umur; b. Bagi Balai Pemasyarakatan agar lebih mampu melakukan pendekatan secara psikologis kepada anak selaku terdakwa agar kedepannya si anak mampu membentuk karakter yang lebih baik lagi saat kembali melakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat; c. Bagi Polisi Lalu Lintas untuk memberikan sosialisai ke sekolah-sekolah atau kepada anak-anak di bawah umur tentang bahayanya mengendarai kendaraan bermotor yang seharusnya belum cukup umur mengendarai agar tidak terjadi kejadian kecelakaan orang lain atau merugikan orang lain.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Agung Wahyono &Siti Rahayu. 1993.Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. C.M., Aryani. 2003. Fungsi Sosial Case Study dalam proses peradilan dan Pembinaan terhadap para pelanggar hokum. Jakarta: Pusdiklat Depertemen Kehakiman RI. Hamzah, Andi. 2002.Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
18
___________. 2013.Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Harahap, M. Yahya.2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafiak. Karim, Sumarsono A. 2003. Metodedan Teknik Penelitian Kemasyarakatan, Jakarta: Pusdiklat Dep. Kum & HAM RI. Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenda Media Group. Supramono, Gatot. 2000.Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan. Sambas, Nandang. 2010. Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ( KUHP ). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Jurnal : Sentika, Tb.Rachmat. 2007. Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, Ceria, Berahlak Mulia, dan Terlindungi. Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 2007. Yulia, Rena. 2009. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Telaan Terhadap Kedudukan Korban dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.Jurnal Yustitia Edisi 76 Januari-April 2009. ISSN; 0852-0941.
19
E. Korespondensi 1. Nama
: Edy Herdyanto, S.H., M.H.
Alamat
: Ngaglik RT.06/XII Mojosongo, Solo
Email
:-
No. Telp
: 081393059370
2. Nama
: Resha Pramana Wibowo
Alamat
: Pondok Mulyo RT.04 RW.1, Klaten
Email
:
[email protected]
No. Telp
: 085728182772
3. Nama
: Asmarani Sri Hartati
Alamat
: H.M rafi’I Komp. Kemuning Permai No. 3A, Kotawaringin Barat
Email
:
[email protected]
No. Telp
: 085728325024
20
