BAB V PENUTUP A. SIMPULAN 1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1014 K/Pid/2013 Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus kasus Nomor 1014 K/Pid/2013 yaitu: Perumusan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris adalah suatu proses sanksi hukum pidana yang diterapkan dimana jika Notaris terbukti telah melakukan kejahatan pemalsuan akta dapat dikenakan Pasal 264 KUHP. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik, akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi sehingga semua unsur yang membedakan antara Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”. Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat surat/akta palsu akan dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP. Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Pasal 264 ayat (I) KUHP memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (I), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada
138
139
pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya. Kemudian apabila pasal 264 ayat (1) KUHP dikaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menjatukan hukuman penjara selama 8 (Delapan) bulan penjara. Karena dalam ketentuan pasal tersebut Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 ayat (1) KUHP: “(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: l. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.” Pejabat notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP, berbunyi sebagai berikut : “1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
140
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu: a, mereka yang melakukan, b. Mereka yang menyuruh melakukan, dan c. Mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan. Menafsirkan atau menerapkan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tentang kedudukan Pejabat Notaris sebagai “pelaku” turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, merupakan suatu kekeliruan (karena telah terjadi error in persona). Kedudukan Pejabat Notaris sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak lebih sebagai “orang yang disuruh melakukan”. “Orang yang disuruh melakukan”
menurut
ilmu
hukum
pidana
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum. Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, harus diartikan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pelaku atau subjek dari tindak pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP, yaitu yang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik”. “Yang menyuruh” memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik” ditafsirkan ada pada si penyuruh (pelaku/subjek) dalam hal ini para pihak yang membuat akta autentik tersebut, sehingga pembuat akta otentik (notaris) hanyalah sebagai “orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik ...”, sebab dalam dunia notaris dikenal adagium bahwa setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah “orang yang menyuruh melakukan memasukkan
141
keterangan palsu dalam akta”.“Orang yang menyuruh melakukan memasukkan keterangan palsu dalam akta” dalam akta partie yaitu para pihak dalam akta partie tersebut, sedangkan notaris hanya sebagai “orang yang
disuruh
melakukan
memasukkan
keterangan
palsu
dalam
akta”.Penerapan hukum yang benar mengenai unsur barang siapa dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, tidak dapat dikenakan kepada seorang Notaris. Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai “orang” yang memenuhi unsur “barang siapa” menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, artinya notaris dalam hal ini hanyalah sebagai “orang yang di suruh melakukan” bukan “orang yang menyuruh melakukan”. Selanjutnya, “penyertaan” sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kemudian dihubungan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, menunjukkan telah terjadi kekeliruan menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, mengklasifikasikan “pelaku tindak pidana” yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana. Sehingga jika seorang Notaris didakwakan sebagai pelaku “Penyertaaan” yang dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dikontruksikan bahwa Notaris tersebut adalah sebagai pelaku: - “melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ”; - “menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”; -
“ikut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ”.
142
2. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Prespektif Tugas dan Wewenang Notaris. Pada kasus pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh seorang notaris dalam hal ini adalah Notaris Ninoek Poernomo,S.H merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi hukum. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/Pid/2013 menyatakan bahwa Notaris Ninoek Poernomo dinyatakan bersalah atas pemalsuan akta otentik sehingga menimbulkan kerugian terhadap klien. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa, terdapat beberapa pasal dan disebutkan juga unsurunsurnya yang ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo, S.H tentang pemalsuan akta otentik. Apabila dilihat dari prespektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka putusan tersebut tidak tepat karena salah satu tugas seorang notaris adalam mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap/para pihak kedalam suatu akta otentik. Notaris tidak diwajibkan untuk memastikan kebenaran materiil dari data-data, keterangan-keterangan, identitas serta surat-surat yang diberikan oleh para pihak/para penghadap. Dalam kasus tersebut Notaris Ninoek Poernomo, S.H terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN karena tidak amanah, tidak jujur dan berpihak pada salah satu pihak. Tetapi dalam UUJN sanksi terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran notaris hanya terdapat sanksi perdata dan sanksi administrasi.
143
Apabila dilihat dari prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris maka seorang notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas kesalahannya membuat suatu akta, notaris hanya dapat dijatuhi sanksi perdata dan sanksi administrasi. Dalam kasus tersebut notaris hanya mencatat/menuangkan semua kehendak dan kemauan para pihak. Notaris tidak mengetahui apabila keterangan dari para pihak tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi dalam hal ini kesalahan notaris adalah notaris memasukkan keterangan palsu, membuat suatu akta hanya berdasarkan fax dan para pihak dalam akta tersebut tidak menghadap di hadapan notaris bahkan orang yang sudah meninggal; dunia ditulis sebagai penghadap dan tertera tanda tangannya dalam akta tersebut sehingga sudah selayaknya notaris dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris kesalahan notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak terdapat sanksi pidana terhadap kesalahan notaris maka untuk memberikan efek jera kepada para notaris yang melakukan kesalahan, karena apabila sanksi perdata dan administrasi tidak ada efek jera yang dapat diberikan. Sanksi pidana terhadap notaris dapat digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tidak terdapat sanksi pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka sanksi pidana dapat digunakan KUHP.
B. IMPLIKASI 1. Putusan hakim tidak memberikan perlindungan hukum bagi notaris, sehingga masyarakat banyak yang beranggapan notaris dapat dengan mudah membuat suatu akta walaupun tidak sesuai kenyataan yang ada. Masyarakat tidak percaya kepada notaris karena notaris dapat memihak salah satu pihak.
144
2. Notaris melakukan pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta yang merugikan para pihak dalam akta. Apabila dikenakan sanksi perdata dan sanksi administrasi tidak akan memberikan efek jera sehingga di kenakan sanksi pidana. Apabila penghadap benar-benar tidak menghadap seharusnya notaris tidak menulis seolah-olah penghadap menghadap notaris.
C. SARAN 1. Dalam memutus perkara tersebut hakim juga harus memperhatikan Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena Undangundang tersebut merupakan pedoman notaris dalam membuat akta sehingga hakim juga dapat memahami tugas dan kewenangan notaris. 2. Notaris harus membuat akta berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, karena undang-undang tersebut merupakan pedoman dalam membuat akta. Notaris harus memperhatikan tugas, kewajiban, kewenangan dan larangan sebagai notaris serta harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. 3. Ikatan Notaris Indonesia agar mengusulkan kepada Kemenkumham agar notaris yang dikenai sanksi pidana dapat dicabut ijin praktek atau Surat Keputusan prakteknya.
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku: Abdul Ghofur Anshori.2013.Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika. Cetakan Kedua. Tim UII Press. Yogyakarta. Adami Chazawi.2002.Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.Jakarta.Raja Grafindo Persada. . 2005.Kejahatan Persada.Jakarta
Mengenai
Pemalsuan.Raja
Grafindo
Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Bambang Waluyo.2014.Pidana dan Pemidanaan.Jakarta.Sinar Grafika. Barda Nawawi Arief. 1994. Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana.UNDIP.Semarang. . 2001.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Charlie Rudyat.Kamus Hukum. Pustaka Mahardika. Carl
Joachim.2004.Filsafat Nusamedia.Bandung.
Hukum
Persfektif
Historis.Nuansa
dan
Fernando M. Manullang.2007.Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai.Kompas.Jakarta. GHS
Lumbun Tobing.1983.Peraturan 3.1.Erlangga.Jakarta
Jabatan
Notaris..Cetakan
ke-
Habib Adjie.2008.Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.Refika Aditama.Bandung. .2011.Hukum Aditama.Bandung.
Notaris
.2013.Kebatalan dan kedua.Bandung.Refika Aditama.
Indonesia.Cetakan Pembatalan
145
Akta
Ketiga.Refika Notaris.Cetakan
146
Habib Adjie, Muhammad Hafidh.2013.Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Yayasan. Semarang. Pustaka Zaman. Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013.Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Cetakan I. Dunia Cerdas. Jakarta Henricus Subekti, Mulyoto.2013.Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP.No.2Tahun 2013.Yogyakarta.Cakrawala Media. Hennry susanto.2010.Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak..FH UII Press. Yogyakarta Herlien Budiono.2011. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Cet. III.PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.\ Ilhami Bisri.2005.Sistem Hukum Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta. Irawan Soerojdo.2003. Kepastian Indonesia.Arkola.Surabaya.
Hukum
Hak
atas
Jarot
Kritis
Regulasi
dan
Widya Muliawan.2014.Tinjauan P3MB.Pustaka Ifada.Malang,
Johnny Ibrahim.2006.Teori dan Metodologi Malang.Bayumedia Publishing.
Penelitian
Tanah
di
Implementasi
Hukum
Normatif.
Kusnu Goesniadhie S.2006. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan.JP Books.Surabaya. Liliana Tedjosaputro.1991.Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana.CV. Agung, Semarang.1991. Miriam Budiardjo.1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. Moch Anwar.1982.Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II.Jilid I.Cetakan ke3.Alumni.Bandung. Moh. Mahfud MD.2009. Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta. Moeljatno.1987.Azas-azas Hukum Pidana.Bina Aksara.Jakarta. .1993Azas-Azas Hukum Pidana.Rineka Cipta.Jakarta,
147
.2009.Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bumi Aksara Jakarta. Muladi.1995.Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.UNDIP.Semarang, Mulhadi.2010.Hukum Perusahaan.Ghalia Indonesia.Bogor Munir Fuady.2010.Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer.Citra Adhitya Bakti.Bandung. P.A.F
Lamintang, Theo Lamintang.2009.Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan.Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
Prinst, Darwin.2002.Pemberantasan Bakti.Bandung.
Tindak
Pidana
Korupsi.Citra
Aditya
R.Subekti, R.Tjitrosudibio.2008.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta. R. Sugondo Notodisoeryo. 1993.Hukum Notariat Di Indonesia:Suatu Penjelasan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. R.Soesilo.1994.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Politeia.Bogor. Ridwan HR.2013. Hukum Administrasi Negara.Raja Grafindo Persada.Jakarta. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani.2014.Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Sidharta.2006.Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.Refika Aditama.Bandung. .2007.Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.PT Refika Aditama.Bandung. Soenarno.1993.Publik Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisis Kebijakan Pemerintah.Airlangga University Press.Surabaya. Soerjono Soekanto, Sri Mamuji.2010.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Stout H.2004.De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah.Alumni.Bandung..
148
Subekti.1985.Hukum Perjanjian.Penerbit PT. Intermasa.Jakarta Sudikno Mertokusumo.2006. Hukum Acara Perdata Indonesia.Liberty.Cetakan pertama.Edisi ketujuh. Yogyakarta. .2007.Mengenal Yogyakarta.Yogyakarta.
Hukum
Suatu
Pengantar.Atmajaya
Suroso.2007.Perbuatan-Perbuatan yang dilarang oleh Hukum.Gramedia.Jakarta Tan Thong Kie.2007.Studi Notariat dan Serba Serbi Notaris.Intermasa. Jakarta. Tri
dan Andrisman.2009.Asas-Asas Indonesia.BandarLampung.Unila
Dasar
Aturan
Hukum
Pidana
Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993.Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekutorial. Rineka Cipta.Cetakan Pertama. Jakarta. Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
Jurnal dan Artikel: Anne Marie Rhode.Notarized Wills.Quinnipiac Probate Law Journal.2014.Volume 27 Number 4. Dante Figueroa, 1997, The Evolving Role of the Latin American Notary Public, ILSP Law Journal, Washington College of Law.
149
Peter Mahmud Marzuki.2003.Batas-Batas Kebebasan Berkontrak.Yudika.Fakultas Hukum Universitas Airlangga.Volume 18 Nomor 3. Febriana,Lidya.2013.Notaris Sebagai Saksi dalamPenyidikan Otentisita Akta.Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.Vol 2 No 1 Hendy Sarmyendra, 2014, Kekuatan berlakunya pengguna an blanko akta tanah oleh notaris/ pejabat pembuat akta tanah dalam pengalihan hak atas tanah di kabupaten malinau Kalimantan utara. Jurnal Beraja Niti, Vol 3 Nomor 4. Maxellia,Lupita. 2004.Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Jurnal Private Law Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol 2 No.4. Pan S. Kim, Civil Service reform in Japan and Korea toward Competitiveness and competency, International Rteview of Administrative Science. Vol. 68. Philipus M. Hadjon.Formulir Pendaftaran Tanah Bukun Akta Otentik.Surabaya Post.2001. Rongxin Zeng, 2013, Review of American Notary System - New Developments, Challenges and Its Coping Strategy, Journal of Politics and Law; Vol. 6, No. 4. Thea Farina, Sudarsono, A. Rahmad Budiono, Permadi. 2014. Legal Implications of Accuracy Principles Negligence in Making Deed. Academic Research International Vol. 5(5) September 2014. Winuratri Gita Prawardhani, Adi Sulistiyono.2014. Analisis Yuridis Badan Hukum Yayasan dalam Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.Jurnal Private Law Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol.2 No 5 Yuserlina,Any. 2011.Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana terhadap Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Militer I-30 Padang).Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.Artikel.
Internet: http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik,diakses pada tanggal 16 April 2015 pukul 20.59 WIB https://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320kuhperdata/, diakses pada tanggal 17 April 2015 pukul 21.37 WIB
150
http://woronotariatuns2012.blogspot.co.id/2012/11/teknik-pembuatan-akta-kuliah-ke1.html?view=snapshot.diakses pada tanggal 18 April 2015 pukul 12.56 WIB http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=5461,diakses pada tanggal 19 April 2015,pukul 15.26 WIB http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html. diakses pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 12.43 WIB. https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan. di akses pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 13.15 WIB www.google.com. Dugaan tindak pidana notaries (jimly school), diakses pada tanggal 22 september 2015 pukul 10.25 WIB. www.google.com. Penjatuhan tindak pidana pada notaris. Diakses pada tanggal 27 september 2015 pukul 13.23 WIB http://hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/09/akta-otentik.html. Oktober 2015 pukul 20.05 WIB
pada
tanggal
14
www.google.com. Jabatan notaries tidak kebal hukum (Ikatan Notaris Indonesia wilayah SUMSEL)diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pada pukul 14.39 WIB www.google.com, Teori kehendak dari Von Hippel, diakses pada tanggal 11 Nopember 2015, pukul 14.10 wib. https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalamhukum/ diakses pada tanggal 15 November 2015, Hari Senin, pukul 20.35 http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurutpara.html#_,diakses pada tanggal 14 Desember 2015. Pukul 21:54 WIB http://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusidelegasi-dan-mandat.diakses pada tanggal 15 Desember 2015, pukul 18:34 WIB http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDeta il&act=view&typ=html&buku_id=38894.diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.35 WIB
151
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDeta il&act=view&typ=html&buku_id=53857.diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 21.05 WIB http://text.123dok.com/document/39544-analisis-hukum-terhadap-akta-otentik-yangmengandung-keterangan-palsu-studi-kasus-di-kota-medan.htm.diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 12.45 WIB J.G.Brouwer dan Schilder, A Survey of Ducth Administrative Law, Nijmegen ; Ars Aeguilibri, 1998. Bahan-Bahan Kuliah: Bahan Kuliah Mata kuliah Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012. Teknik Pembuatan Akta Otentik (Akta Notaris dan Akta PPAT), Buku Pertama Mata Kuliah Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.2012.hlm 24. Pengampu Dr.(Candidat).Michael Josef Widijatmoko,SH,SPn, Sunarto,SH,SPn, Wahyu Nugroho,SH,SPn.i
.
