BAB II PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
A. Peranan Balai Pemasyarakatan Pengadilan anak di Indonesia secara resmi dan
diberlakukan sejak
disahkannya Undang-undang RI. No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Timbul pertanyaan, benarkah pengadilan anak, disingkat sidang anak baru dilaksanakan tahun 1997. Jawabannya, tidak. Jauh sebelum itu sudah dimualai dicobakan sejak tahuh 1958 di semarang. Di Jakarta mulai tahun 1965 simua ini karena adanya pemikiran beberapa penegak hukum dan organisasi masyarakat yang merasa bertanggung jawab atas nasib anak-anak sebagai generasi muda harapan Bangsa, karena ketidak berdayaannya sehingga melakukan pelanggaran hukum. Masalah anak nakal berkembang mengikuti perkembangan social yang makin maju, karena itu perlu segera ditangani. Pemikiran itu juga dengan berkembangnya Ilmu pengetahuan pekerjaan social criminal dan filsafah kemanusiaan, berkembang pula sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum terutama sistem prelakuan terhadap anak berkembang dengan pesat, khususnya di Negara maju. 11 Peranan Pembimbing kemasyarakatan sebagai anggota sidang perkara anak di Pengadialan Negeri. 12 11
Marianti Soewandi, Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan Bimbingan Dan Penyululuhan Klien. Jakarta 2003. hlm 87-88 12 Ibid hlm 95
17 Universitas Sumatera Utara
1. Dasar Hukum Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan telah disebut sejak sumula sebagai tenaga teknis Bapas. Juga sebagai tenaga fungsional dalam menegakkan hukum. Tugasnya tidak hanya membimbing klien dan menyajikan litmas untuk berbagai kepentingan, tetapi khususnya sebagai anggota sidang di pengadilan Negeri karena itulah perlu dijelaskan sejak kapan eksistensi pembimbing kemasyarakatan sebenarnya telah ada Undang-undang yang melandasinya. Dalam Wetboek van strafrecht dengan perubahannya sejak 1917 KUHP baru itu diberlakukan mualai 1 Januari 1918, kronologisnya adalah sebagai berikut : 1) Dalam pasal 14. d. (2). KUHP “Hakim boleh mewajibkan kepada seseorang Ambtenaar istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum tentang perjanjian istimewa itu” 2) Ordonansi pidana bersyarat dan bebas bersyarat Stbl. Nomor 251. tanggal 4 mei 1926. Nomor 18 diberlakukan G.General 9 Juli 1926 Pada title 1 tentang pegawai istimewa Pasal 11 (1) : Untuk tiap-tiap daerah yang mempunyai pengadilan negeri dapat seorang atau “Pegawai Istimewa”. Istilah ini yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan. (2) Mereka mendapat bantuan “Pegawai Reklasering” atau wakil pegawai Reklasering. Dalam Ordonansi bahasa belanda “Ambtenaar der Reclasering” yang dimaksud adalah pegawai istimewa
atau
Pembimbing
Kemasyarakatan.
(4)
Tempat
dan
kedudukannya ditetapkan oleh mentri kehakiman.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 12 (1) : “Pegawai Reklasering diwajibkan jaksa oleh Mentri Kehakiman untuk kepentingan pengawasannya” Pasal 14 (1) : “Menteri Kehakiman dapat mencukupi, menunjuk Pegawai Istimewa yang sanggup menjalankan pekerjaan itu” 3) Surat Edarah Hakim Agung Sri widoyati, W.S, SH, tanggal 4 juli 1971 nomor M.A./PEM/040/1971. tentang “sidang perkara anak” menyebut : a) Harus hadir pekerja social b) Harus ada laporan data sosial 4) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 06 – UM – 01 – 06 tahun 1983. tentang : “Tata tertib Persidangan dan tata raung sidang “, tanggal 16 Desember 1983 5) Surat Edaran Jaksa Agung RI tanggal 17 Februari 1982, Nomor : B/22/0/E/2/1982. tentang : “Pengiriman Putusan Pidana Bersyarat Pada balai Bispa (BAPAS).” 6) Surat Edaran Jaksa Agung RI tanggal 9 Januari 1986 Nomor : R-001/A6/1/86. SIFAT “ RAHASIA” Hak Litmas untuk penuntutan, Tindak Pidana Narkotika, denga Pelaku Usia Muda. 7) Sutar Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 1987 Nomor 6 tahun 1987. Perihal : Tata Tertib Sidang Anak, Menunjuk Peraturan Menteri Kehakiman RI tahun 1983 nomor 06 – UM.01.06. Perihal Tata Tertib Sidang Anak.
Universitas Sumatera Utara
8) DOR. Stbl nomor 741. Tahun 1917 tanggal 17 juli 1926. disyahkan oleh SECRETARIAT GENERAL EROBRETE. Banyak memuat pasal tentang pegawai reklasering dan litmas. 9) Juga banyak terdapat penyebutan : Probation officer dan social inquiry Report. yang di bahas pada : c) SMR. For Juvannile justice dan d) SMR For Non Constodial measure 10) Dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dimuat dalam pasal 1 (2), pasal 29 (8), pasal 34 (1),(3), pasal 36, pasal 38, pasal 59 (2). 11) Dalam Undang-undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Tidak ada satu pasal pun yang menyebut. Pembimbing kemasyarakatan atau Litmas yang disebut sebagai berikut :… Klien “Dibimbing” oleh BAPAS Demikianlah gambaran dasar hukum Pembimbing Kemasyarakatan yang terkait dengan Litmas sebelu disahkannya Undang-undang Pengadilan Anak. Semua usaha itu agar sidang anak dapat berjalan demi perlindungan dan kesejahtraan anak. Supaya fungsional penegak hukum yang bertugas sebagai anggota sidang dapat diakui dan memiliki dasar hukum. Hal ini adalah sejarah bagaimana perjuangan mereka dalah usaha mendapatkan pengakuan keberadaan pembimbing kemasyarakatan sebagai anggotas sidang Anak, seam setara dan sejajar dengan Jaksa, Hakim dan Panitera, yagn selayaknya berhak atas tunjangan fungsional seperti penegak hukum lainnya.
Universitas Sumatera Utara
2. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Pengadilan anak Setelah Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1997 disyahkan, dengan kata lain pembimbing kemasyarakatan telah mempunyai dasar hukum yang kuuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak, danmembimbing
klien.
Untuk
mudahnya
uraian
tugas
Pembimbing
Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut : 1) Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebelum ada Putusan Hakim atau Pra Ajudication. a) Tugas PK sebelum sidang anak berlangsung tiada lain membuat Litmas yang deserahkan kepada Hakim. Pihak Polisi segera member tahu Bapas untu membuat Litmas bagi tahanan aha yang baru dalam pemeriksaan Polisi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 (1) a bahwa :”Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di didalam maupun di luar sidang Anak denga membuat laporan hasil Penelitian kemasyarakatan”. Ini Bukti bahwa litmas penting bagi Hakim. b) Maksud dalam pasal 34 (1) a tersebut adalah agar Hakim segera menerima litmas bersamaan dengan Berita Acara Polisi dan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum. Ironisnya litmas itu bersifat “rahasia” tetapi dengan mulalui Polisi dan Jaksa baru sampai di tangan Hakim. tentu bukan menjadi rahasia lagi. Jika isinya sangat pribadi bagi klien hak asasi anak jadi tidak terlindungi.
Universitas Sumatera Utara
2) Tugas PK selama sidang dalam rangka memeriksa dan memutuskan perkara anak oleh Hakim atau Adjudication. Pada masa Adjudication ini PK atas pemberitahuan Jaksa hadir dalam sidang anak, tidak lupa membawa arsip litmasnya. Keharusan PK hadir dalam sidan anak dapat dilaihat dalam pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut :” setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup unguk umum, terdakwa dipanggil masuk serta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat dan Pembimbing Kemasyarakatan: Pasal 57 (2) “ Selama persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbing kemasyarakatan”. Dalam sidang PK mempertanggung jawabkan litmas yang dibuatnya sebagai bahan pertimbangan Hakim agar
putusannya tepat dan adil,
disamping adanya berita acara Polisi dan surat dakwaan dari jaksa dan wajib menjawab pertanyaan hakim tentang klien yang bersangkutan yang berkaitan dengan litmasnya. Untuk menunjukkan pentingnya litmas bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dapat dilihat dalam pasal 59 ayat (2) sebagai berikut :”Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempertimbangkan
Penelitian
Kemasyarkatan
dari
pembimbing
Kemasyarakatan, yang diwajibkan mempertimbangkan litmas dari PK adalah Hakim yang akan mengucapkan putusannya, Lihat pasal 58 ayat (1). 3) Peran PK sesudah ada putusan Hakim atau Post Adjudication
Universitas Sumatera Utara
Sekarang akan dijelaskan tugas PK sesudah Hakim menjatuhkan putusan kepada anak pelanggar hukum berupa pidana atau tindakan, dengan demikian pantaslah PK disebut sebagai fungsionalis “penegak hukum” yang mempunyai tugas : a) Sebelum sidang anak wajib membuat litmas untuk bahan yang harus dipertimbangkan Hakim ; sama dengan Polisi wajib membuat Berita Acara hasil penyidikan terhadap tahanan anak. Juga sema dengan Jaksa yagn harus membuat tuntutan. b) Harus hadir dalam sidang anak sebagai anggota sidang
untuk
mempertanggung jawabkan litmasnya, memberikan sumbang dengan tidan bermaksud melampui kewenangan
Hakim seperti tercantum
dalam litmasnya dan menjawab pertanyaan Hakim atas masalah yang terkait denga kliennya. PK juga sebagai pendamping bagi klien terutama bagi klen yang tidak ada orang tua atau walinya. c) Kini setelah Hakim memutuskan anak dengan kijatuhinya pidana ataupun tidakan yang dibina di liar Lembaga. maka PK wajib melakukan Bimbingan terhadap kliennya. Dasar hukum yang melandasi bahwa pembimbing Kemasyarakatan harus membimbing klien yang dibina di luar Lapas, diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak seperti pada pasal 1 butir 11 sebagai berikut
:
“PK
Pemasyarakatan
adalah yang
petugas
Pemasyarakatan
melakukan
bimbingan
pada wrga
Balai binaan
Universitas Sumatera Utara
Pemasyarkatan. ini artinya tugas PK tidak hanya membimbinga klien berasal dari Lapas Dewasa maupun Anak.
B. Proses Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Bimbingan terhadap klien di luar Lapas maupun pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan terlepas dari metode apa yang dipakai dalam melaksanakan tugas membimbing klien. Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing klien maupun melakukan tugas lain yang beragam harus menguasai metode dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kondisi dan situasi klien. Bagi seorang pekerja social (Social Worker) yang bekerja pada departemen kesehatan, seharusnya dilengkapi dengan pengetahuan beserta metodenya yang diperlukan guna menunjang tugasnya sebagai pekerja departemen kesehatan, demikian pula PK sebagai pekerja social bidang kehakiman, tanpa adanya metode sebagai landasan kerja pada Bapas tidak akan berhasil baik dalam menjalankan tugasanya. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pekerja social bidang kehakiman (Probation Officer) telah memiliki pengetahuan pekerja social atau social work yang dilengkapi dengan metode pekerjaan social (Social Work Methode), akan tetapi batapapun yang professional dalam tugas membimbing klien. Metode pendekatan akan membuka aspek kehidupan yang tersembunyi, mengetahui factor penyebab terjadinya masalah, menyoroti kejadian dalam kehidupan kelompok. Juga dapat mendiskripsikan secara detail/rinci kehidupan keluarga berdasarkan observasi intensif. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadialn Anak pasal 38 menyebutkan :”Pembimbing Kemsyarakatan dan pekerja social harus
Universitas Sumatera Utara
mempunyai keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keahlian sesuai dengan tugasnya dan jiwa pengabdian dibidang kesejahtraan social”. 13 Beberapa syarat bagi PK dalam melaksanakan tugas secara porfesional, kecuali ilmu pengetahuan khusus yang harus dimiliki, perlu menguasai metode dan tehnik bimbingan untuk kliennya : 14 a. Tehnik Wawancara/Interview. Tehnik ini terbagi dalam dua bagian : 1. Tehnik wawancara secara bebas. Dalam wawancara ini PK tidak boleh langsung bertanya dalam hal-hal pokok tentang masalah yang dihadapi klien. Terlebih dahulu PK mendapatkan kepercayaan klien, ditanyakan hal-hal keadaannya seharihari, kesehatan dan sebagainya dan dapat dilakukan secara terbuka dimana saja. Bagi klien yang ada di Lapas lebih mudah sehingga dapat dilakukan beberapa kali wawancara ini dapat dilakukan secara bertahap. 2. Tehnik wawancara secara mendalam (depth interview) apabila telah mendapat kepercayaan dengan mudah dilanjutkan secara mendalam mengenai segala permasalahan yang akan dituangkan dalam laporan nanti. Wawancara ini dapat dilakukan dalam rangka tertutup, atau di ruangan konseling, dengan keterampilan khusus pasti dapat diperoleh keterangan yang akurat karena kesabaran dan taktik yang cerdik. b. Cara memanggil untuk lapor diri. 13 14
Ibid. hlm 53-54 Ibid hlm 59-62
Universitas Sumatera Utara
Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka lapor diri untuk bimbingan klien. Setelah PK mendapat pemberitahuan dari Jaksa (PK-30/52) disertai vonis atau surat ketetapan yang telah dieksekusi melaluai kepala Bapas, PK memanggil klien untuk datang ke Bapas, baik untuk administrasi maupun bimbingan. Pelaksanaan lapor diri ini dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan melihat kondisi klien yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini PK harus melakukan kegiatan kreatif dengan macam-macam cara sebagai PK yang professional. Hanya dengan nasehat-nasehat saja bimbingan klien tidak akan berhasil. Saat lapor diri inilah dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti tuntunak kerja, bimbingan rohani secara perorangan maupun permainan/olah raga, kesenian, keperpustakaan dan sebagainya. Sehingga dengan kebersamaan ini keakraban dan keharmonisan akan mendukung keberhasilan bimbingan terpadu. c. Tehnik Kunjungan Rumah (Home Visit) Kunjungan rumah atau Home Visit oleh PK untuk melengkapi tehnik-tehnik lain yaitu : 1. Mencari data dalam rangka pembuatan litmas baik untuk hakim maupun atas permintaan Kalapas ataupun Instansi lain. 2. Dalam rangka bimbingan klien. Untuk memerlukan data yang diperlukan berhubungan langsung denganklien, orang tua atau keluarga dan masyarkat lingkungannya, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat. Dalam menjalankan tugas tersebut PK dilengkapi surat tugas Ka. Bapas yang
Universitas Sumatera Utara
diatur dalam tata usaha pemasyarakatan bidang khusus Bapas. Dengan melakukan kunjungan rumah PK akan mendapat gambaran keadaan klien, keluarganya,
pendidikan,
keadaan
social
ekonomi
keluarga
dan
masyarakatnya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan hidup klien yang bersangkutan. Selanjutnya dapat melakukan analisa apa yang perlu dilakukan guna perbaikan yang harus dilakukan klien maupun keluarga. d. Tehnik dengan melakukan Quistioner atau daftar pertanyaan. Tehnik ini juga dapat digunakan untuk diisi oleh klien atau keluarganya, akan tetapi hasilnya kadang-kadang kurang dapat dipercaya dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam daftar pertanyaan tersebut. e. Tehnik dengan memakai dokumentasi Dengan memakai tehnik dokumentasi dapat diperoleh catatan yang berkaitan dengan masalah klien yaitu dengan melihat surat-surat vonis dan ketetapan klien yang bersangkutan, surat-surat resmi lainnya dan buku agenda klien yang bersangkutan. dengan buku agenda atau buku harian dapat diungkap permasalahan yang menyangkut diri klien. f. Tehnik Komunikasi PK dapat melakukan komunikasi dengan klien melalui surat menyurat dan melalui telepon, jika tidak memiliki telepon dapat menggunakan telepon umum. Bahkan saat ini PK atau klien dapat menggunakan telepon seluler. Hubungan seperti ini bermanfaat bagi PK dalam rangka bimbingan klien. g. Observasi
Universitas Sumatera Utara
Observasi secara langsung maupun secara patisipatif yaitu dengan observasi timbale balik, tidak hanya keadaan klien yang observasi tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan kliennya. Proses pembuatan Litmas ini, sesuai dengan program Bapas dan juga program kerja Pembimbing Kemasyarakatan proses pembuatan Litmas ini selama 4 (empat) hari kerja mulai dari Polsek – Kunjungan Rumah (Home Visit) sampai kepada Penyeleisaian Litmas. Pembuatan Litmas melibatkan bebarapa elemen diantaranya Pelaku/Orang tua, Korban/orang tua, saksi, penyidik, pihak sekolah (bagi klien yang masih sekolah), teman serta masyarakat dan termasuk pemerintah setempat. 15 Kendala yang biasanya dihadapi oleh petugas kemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembuatan Litmas ini adalah : 16 1. Keluarga terkadang tidak ada di tempat untuk kunjungan rumah (home visit) 2. sarana/prasarana yang menyangkut pembiayaan, akomodasi, transportasi; 3. jarak tempuh ke lokasi yang akan di tuju mengingat juga di Sumater Utara hanya ada dua Bapas yakni di Medan dan di Sibolga; 4. sulit memperoleh data anak yang akurat terutama anak jalanan, anak terlantar karena terkadang anak tersebut tidak tau baca tulis; 5. kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan baik dari segi jumlah dan juga tenaga tehnik yang mempunyai kemampuan dalam hal mencari data/ yang sudah dapat turun ke lapangan.
15
Hasil wawancara dengan petugas Pembimbing kemasyarakatan Tanggal 10 Mei 2010 Di BAPAS Klas I Medan 16 Hasil wawancara dengan petugas Pembimbing kemasyarakatan Tanggal 10 Mei 2010 Di BAPAS Klas I Medan
Universitas Sumatera Utara
C. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Di Dalam Penelitian Kemasyarakatan Hal-hal yang harus dimuat di dalam proses penyusunan/pembuatan Penelitian kemasyarkatan : 17 I. Identitas Identitas Klien, Orang tua/Wali, Suami/Istri (bagi yang sudah menikah) harus memuat Nama, Termpat/tanggal lahir, Jenis kelamin, Agama, Bangsa/Suku/Kewarganegaraan,
Pendidikan,
Pekerjaan,
Status
perkawinan, Alamat, dan Ciri-ciri khusus (Khusus klien). II. Masalah 1. Apakah klien ditahan atau tidak ? Kalau ditahan sejak kapan ? 2. Latar belakang perbuatan termasuk factor penyebab mengapa sampai terjadi masalah ini ? 3. Masalah pelanggaran hukum tersebut hendaknya diuraikan secara kronologis dan lengkap 4. Uraikan tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien terhadap : a. Dirinya b. Keluarganya c. Diri korban d. Lingkungan Masyarakat III. Riwayat Hidup Klien
17
Sesuai petunjuk buku bimbingan petugas kemasyarakatan Model BK 4
Universitas Sumatera Utara
1. Riwayat pertumbuhan klien diuraikan sejak dalam kandungan, kelahiran sampai saat ini 2. Perkembangan kesehatan klien 3. Riwayat pendidikan a. disekoleh b. diluar sekolah : a) Keluarga b) Lingkungan masyarakat 4. Riwayat pekerjaan bagi klien yang sudah bekerja diuraikan tentang : a. Pekerjaan apa yang diberikan kepada klien, bagaimana prestasi kerjanya b. Bagaimana tanggung jawab klien terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya 5. Riwayat perkawinan, bagi klien yang telah menikah uraian tentang : a. Sejarah perkawinan b. Kawin atas dasar suka sama suka, kawin paksa, kawin muda dan lain-lain 6. Keadaan social ekonomi klien, diisi khusus untuk klien yang sudah berkeluarga IV. Pandangan Masa Depan ( Diuraikan didalamnya tentang cita-cita klien, rencana-rencana klien dan lain-lain ). V. Tanggapan Klien Terhadap Masalah Yang Dialaminya
Universitas Sumatera Utara
VI. Keadaan Keluarga 1. Riwayat perkawinan orang tua 2. Relasi social dalam keluarga : Uraian tentang hubungan suami istri, Orang tua dengan anak dan hubungan antara klien dengan saudarasaudaranya 3. Relasi social keluarga dengan lingkungan masyarakat 4. Keadaan social ekonomi keluarga : manpu, sedang, kurang manpu dan pengahasialan rata-rata setiap bulannya 5. Keadaan rumah : a. Letak, status ( rumah pribadi/rumah dinas/sewa/kontrak ) b. Penerangan ( listrik/bukan ) c. Permanen, semi permanen dan darurat VII. Keadaan Lingkungan Masyarakat 1. Strata kehidupan sosial 2. Apakah lingkungan ABRI, Pengawai Negeri Sipil, Pedagang, Nelayan, daerah hitam dan lingkungan keagamaan dan lain sebagainya VIII. Tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat IX. Kesimpulan dan saran 1. Kesimpulan Kesimpulan bukan ringkasan laporan, tetapi berisi tentang analisa dan evaluasi
Universitas Sumatera Utara
2. Saran Dalam pemberian saran, hendaknya memperhatikan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
D. Peranan
Penelitian
Kemasyarakatan
Dalam
Penjatuhan
Pidana
Terhadap Putusan 1. Arti dan Tujuan Penelitian Kemasyarakatan Penelitian Kemasyarakatan atau Case Study ini adalah salah satu hal yang penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan “pelanggar hukum”. Hal ini merupakan suatu metode penelitian yang “khusus” dan penting yang harus dilakukan oleh petugas Derektorat Jendral Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yakni Pembimbing Kemasayarakatan. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau Case Study dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk menentukan terapy pembinaan, maka ini laporan Penelitian Kemasyarakatan ini harus dapat memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien, sehingga segala masalah yang terkandung di dalam kehidupan serta lingkungan sosialnya dicakup dalam isi laporan Penelitian Kemasyarakatan. 18 2. Kegunaan dan Manfaat Penelitian Kemasyarakatan
18
Sumarsono A. Karim, Metodedan Teknik Penelitian Kemasyarakatan, (Jakarta, Pusdiklat Dep. Kum & HAM RI, 2003) hlm19-21
Universitas Sumatera Utara
Kepentingan
Laporan
Penelitan
Kemasyarakatan,
sebagai
bahan
pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali fungsi sosialnya para pelanggar hukum. Dengan tujuan secara minimal mereka bisa kembali kearah yang wajar dan dapat berfungsi sebagaimana anggota masyarakat lainnya, maksimal manusia berguna seta ikut berpartisipasi secara aktif, dan kreatif dalam pembangunan. Dengan mengingat tujuan tersebut, maka penanganan terhadap pelanggar hukum perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian secara seksama agar tujuan tersebut bisa dicapai, baik sebelum maju ke sidang pengadilan maupun sesudahnya. Dengan demikian kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan ini dapat kita golongkan dalam 2 (dua) katergori sebagai berikut 19 : a. Sebelum maju ke sidang Pengadilan (Pre Adjudication) Para pelanggar hukum ini sebelum maju ke sidang pengadilan haru mengalami atau melalui beberapa proses pemeriksaan dari instansi yang tercakup dalam proses tata peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini tentunya diperlukan penelitian terhadap beberapa segi, sehingga langkar keputusan
yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif bagi pelanggar
hukum itu sendiri maupun terhadap pihak yang dirugikan serta untuk menegakkan keadilan dan menjaga wibawa hukum. Adapun kegunaan laporan penelitian ini sesuai dengan instansi yang bersangkutan adalah : 1) Kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi pihak Kepolisian
19
Ibid
Universitas Sumatera Utara
Pemeriksaan terhadap orang atau anak-anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian adalah merupakan penanganan para pelanggar hukum untuk yang pertamakali sehingga dalam membuat proses perkara memerlukan penelitian secara cermat dan teliti, dengan tujuan agar nantinya hasil pemeriksaan sesuai denga keaadaan yang sebenarnya. Sehingga pihak Kepolisian dapat mempertimbangkannya apakah berkasa perkaranya (BAP) perlu diteruskan kepada pihak Kejaksaan untuk dituntut di depan sidang Pengadilan Negeri atau tidak, maka kiranya perlu dilakukan penelitian mengenai latar belakang kehidupannya dan lingkungan social, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya denga si tersangka tersebut. Penelitian disini paling tidak harus dapat mengungkap mengenai apakah seseorang itu melakukan perbuata itu hanya karena terpaksa atau akibat paksan orang lain atau situasi dan kondisi lingkungan yang memungkinkannya untuk berbuat kejahatan serta factor victim (korban) yang juga dapat mendorong orang untuk melakukan pelanggaran hukum dan factor lain yang kirannya dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya. 20 2) Kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi pihak Kejaksaan Dalam hal pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan terhadap tersangka pelanggar hukum perlu memperhatikan segi sosio politik dan sosio cultural. Jadi tidak hanya dipandang dari segi yuridisnya saja. Dalam hal
20
Ibid
Universitas Sumatera Utara
ini agar pihak Kejaksaan dapat menentukan suatu tuntutan terhadap tersangka pelanggar hukum itu tidak saja dari segi yuridis, maka pihak Kejaksaan dapat mempergunakan dan memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan.
Karena
jika
berdasarkan
laporan
Penelitian
Kemasyarakatan ini pihak Kejaksaan dapat mempertimbangkan apakah perkara tersebut diajukan ke depan persidangan atau cukup di deponer, kalaupun diajukan ke persidangan tentunya denga tuntutan yang wajar dan bijaksana tanpa mengurangi hal-hak dari pihak kejaksaan itu sendiri. 3) Kegunaan dan manfaat laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi pihak Hakim Hakim dapat menjatuhkan putusannya atau tindakannya terhadap perkara yang diajukan jaksan ke sidang pengadilan harus bijaksana dan adil. Dimana hakim harus dapat memberikan suatu putusan yang mempunyai arti dalam usaha perbaikan para pelanggar hukum maupun kewibawaan hukum. Maka jika hakim memandang perlu disertakannya laporan Penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusannya memungkinkan berhasilnya usaha tersebut. Karena di dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan mencakup data mengenai penelitian social dan penelitian khusus serta hal-hal lain yang sifatnya memberikan informasi tentang latar belakang kehidupan dan sikap terdakwa sebelum dan setelah melanggar hukum. 21 b. Sesudah sidang pengadilan (Adjudication) 21
Aryanti C.M. Fungsi Sosial Case Study dalam proses peradilan dan Pembinaan terhadap para pelanggar hukum, (Jakarta, Pusdiklat Depertemen Kehakiman RI, 2003), hlm 17
Universitas Sumatera Utara
Kegunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sesudah adanya putusan (Vonis) dan tidakan (beschikking) hakim adalah merupakan bahan untuk menentukan rencana teraphy pembinaan terhadap klien baik yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, LP Pemuda, LP Anak, dan pada BAPAS maupun para anak Negara yang pengasuhannya diserahkan kepada orang tua asuh atau instansi lain.
Universitas Sumatera Utara
