BAB II PROSES PENANGANAN YANG EDUKATIF TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

BAB II PROSES PENANGANAN YANG EDUKATIF TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatannya itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum. Menjadikan seorang anak dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status dan proses untuk menjadikan anak dimaksud disebut sebagai subjek hukum yang mampu dan atau mendapat ketetapan hukuman yang diberikan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan khusus. 106 Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan, kerjasama tersebut terwujud dalam tahapan proses peradilan pidana. 107 Tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu tahap prajudikasi (tahap sebelum sidang peradilan) meliputi penyidikan dan penyelidikan, tahap judikasi (selama sidang) meliputi pemeriksaan dan pembuktian tuntutan pihak jaksa dan pasca judikasi (setelah sidang peradilan) meliputi pelaksanaan keputusan yang telah dalam persidangan seperti penempatan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut pengaturan kekuasaan kehakiman yang diatur secara istimewa dalam undang-undang pengadilan anak hanyalah masalah sidangnya yang berbeda dengan acara sidang orang dewasa, dengan demikian kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan Umum (Pasal 2 UU No.3/1997) 106

Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal.16 107 Nashriana, Op.cit,hlm. 118

Universitas Sumatera Utara

A. 1. a.

Proses Peradilan Pidana Anak Tahap Prajudikasi Tahap penyidikan dan penyelidikan Penyidikan dan penyelidikan anak pelaku tindak pidana yang berlaku saat ini menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang- undang pengadilan anak menetukan bahwa penyelidik dan penyidik

yang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap anak adalah penyelidik dan penyidik anak, dengan demikian penyidik anak mempunyai tugas khusus menangani anak. Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, namun dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyidik anak, ada beberapa hal yang penting sebagai berikut: 1)

Penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan, hal ini dipertegas UU Pengadilan anak. 108

2)

Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Secara autentik dijelaskan suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik.

3)

Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan 109

4)

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa maka berkasnya dipisah. Anak diajukan ke sidang anak sementara orang dewasa diajukan ke sidang orang dewasa. 108

Nashriana, Op.cit,hlm. 118 Pasal 42 ayat 2(dua) UU Pengadilan Anak

109


5)

Pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHAP, karena dalam pasal 41 dan pasal 42 UU Pengadilan Anak, tidak menngatur sedikitpun tentang pemberkasan perkara anak. artinya pemberkasan perkara anak dikembalikan kepada ketentuan KUHAP, penyidik diperintahkan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan tindakan dalam rangka penyelidikan : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Pemeriksaan tersangka Penangkapan Penahanan Penggeledahan Pemasukan rumah Penyitaaan surat Pemeriksaan surat Pemeriksaan saksi Pemeriksaan di tempat kejadian Pelaksanaan penetapan dari putusan hakim Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan KUHAP

Berita acara tersebut dibuat oleh penyidik anak, setelah pemberkasan selanjutnya penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana polisi harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. 110 Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada pada diri mereka sehingga membutuhkan perlindungan

110

dan kasih sayang dari orang dewasa di

Marlina, Op.cit. hlm. 85


sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak untuk diimplementasikan dalam kehidupan mereka, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum “khususnya anak sebagai pelaku”, Arief Gosita menyatakan ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaanya secara bersama – sama yaitu: 111 a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah b) Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan- tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanaan misalnya) c) Hak untuk mendapat pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan d) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya. (transport, penyuluhan terhadap dirinya) Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu: 112 a) Penyidik melakukan kekerasan atau tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma terhadap anak b) Memberikan label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk terhadap anak seperti “pencuri”, “maling”, “pembohong” dan lain lain c) Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak d) Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yangdapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak e) Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara dengan anak. Seharusnya petugas mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara setelah selesai baru dibuat catatan yang lengkap hasil wawancara tersebut, oleh karena itu sebaiknya penyidik menggunakan alat perekam yang tersembunyi untuk membantu mengingatnya.

111

Nashriana, Op.cit, hlm. 20 Marlina, Op.cit, hlm. 89

112


b.

Proses penyidikan dan penyelidikan anak pelaku tindak pidanamenurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang- undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

disebutkan bahwa Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. 113 Proses penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia, dengan persyaratan : 114 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalh anak 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penyidikan terhadap anak dapat dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal belum terdapat penyidik yang memnuhi persyaratan. 115 Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. 116 Pembimbing kemasyaratan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan

penelitian

kemasyarakata,

pembimbingan,

pengawasan,

dan

pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.

113

Pasal 16 Undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 26 ayat 3, Ibid 115 Pasal 26 ayat 4, Ibid 116 Pasal 27 ayat 1, Ibid 114


Penyidik apabila dianggap perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya. 117 Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Tingkat penyidikan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 118 a.

Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan

b.

Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

2. a.

Tahap Penangkapan dan Penahanan Penangkapan dan penahanan anak pelaku tindak pidana yang berlaku saat ini menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan penyidikan. Penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam Undang-undang Pengadilan anak tidak mengatur secara tersendiri, oleh karena itu penangkapan berlaku ketentuan KUHAP. 119 Hukum acara pidana mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan

dan penyelidikan yang selanjutnya di atur dalam petunjuk pelaksanaan (juglak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian.

117

Pasal 27 ayat 2, Ibid Pasal 7, Ibid 119 Nashriana, op.cit. hlm. 125 118


Dalam buku saku untukpolisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak, seperti: 120 1) Tindakan penangkapan diatur Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadapseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana di atur juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tenteng Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2) Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti: a) Perlakuan anak dengan asas praduga tak bersalah. b) Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa. c) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tuadan walinya. d) Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya. e) Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban. f) Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap bagi seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman – pengalaman traumatis yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Menunjukan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut. (2) Menggunakan pakaian sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda / berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat symbol symbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak. (3) Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang, yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan. 120

Marlina, Op.cit. Hlm 90


(4) Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar. (5) Petugas tidak memerintahkan anak untuk melakukan hal-hal untuk mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap (6) Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya. (7) Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak dengan menjaga jati diri dan identitas anak. (8) Pemberian pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesahatan fisik dan psikis anak segera setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. (9) Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orangtua / walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orangtua / wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi (10) Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas bapas di wilayah setempat atau pekerja social oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam (11) Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak. Penahanan anak merupakan pengakangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan selama anak dalam proses peradilan pidana. 121 Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak merumuskan bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan / atau kepentingan masyarakat.

121

Marlina, Op.cit. hlm. 96


Penyidik yang melakukan penahanan harus memerhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, maupun sosial anak. selain itu juga dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan ditahannya anak tersebut akan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram. 122 Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus melakukan penahan terhadap anak dengan melakukan pengawasan terhadap anak dan mewajibkan anak untuk melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama penyidikan dilakukan terhadap dirinya. 123 Polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lainnya melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya, apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan maka polisi dapat membebaskannya, jika kesalahan cukup serius polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses formal.Semua proses tersebut melalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selanjutnya. 124 Butir 13 The Beijing Rules, dijelaskan bahwa “penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 125 Anak yang terpaksa ditahan dalam proses peradilannya maka anak dapat dititipkan pada lembaga atau agen sosial dengan fasilitas yang memisahkan anak dengan orang dewasa, bila lembaga atau agen sosial yang dimaksudkan tidak ada maka anak dapat ditempatkan dirumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dengan orang dewasa. 126

122

Nashriana, Op.cit, hlm.127 Marlina, Op.cit, hlm. 98 124 Ibid 125 Butir 13 Angka 1 The Beijing Rules 126 Butir 13 Angka 2 The Beijing Rules 123


b.

Penangkapan dan penahanan anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana pasal 32

ayat (1) di sebutkan bahwa Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Ayat 2 (dua) menentukan syarat penahan terhadap anak, Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a.

Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b.

diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan tersebut harus pula harus dinyatakan secara tegas dalam surat

perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Dalam hal Penempatan Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan sosial (LPKS). Waktu penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama7 (tujuh) hari, Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari, apabila jangka waktu tersebut telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum, undangundang No. 11 tahun 2012 menentukan pula tempat tempat penahan terhadap anak,


dalam pasal 32 ayat (4) disebutkan Penahan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan anak sementara (LPAS), atau di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan sosial (LPKS) setempat, Pasal 39 menetukan dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum (pasal 40), dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, penangkapan atau penahan terhadap anak batal demi hukum.

3. a.

Tahap Penuntutan Penuntutan anak pelaku tindak pidana yang berlaku saat ini menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan

penuntutan yang dijalankan oleh penuntut umum. Kitab undang-undang hukum acara pidana memuat wewenang penuntut umu untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. 127 Struktur pidana yang selanjutnya berperan jaksa / Penuntut umumanak, artinya yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap anak yang di dakwa melakukan tindak pidana adalah penuntut umum anak. ketentuan ini tertuang dalam pasal 53 UU Pengadilan Anak.

127

KUHAP Pasal 14 Jo pasal 138 ayat 2


Pada prinsipnya, UU Pengadilan Anak menghendaki agar setiap kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. Kantor kejaksaan negeri yang tidak mempunyai jaksa penuntut umum anak karena alasan tertentu maka menurut pasal 53 ayat (3) UU Pengadilan Anak penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntutan umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Terkait dengan proses penuntutan terhadap anak nakal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 128 1. Kewajiban meneliti hasil penyidikan Tugas penuntut umum setela menerima hasil penyidikan dari penyidik anak, harus segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tempo 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan yang dilakukan telah cukup ataukah tidak. Pasal 138 ayat (2) KUHAP menetapkan dalam kurun waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah mengembalikan kembali berkas tersesbut kepada penuntut umum. 2. Lamanya penahanan Penuntut umum anak diberikan wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari. 129 Penahan lanjutan dilakukan penuntut umum sejak perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, walaupun pada saat itu masa penahan di tingkat penyidikan belum selesai, oleh karena itu saai itu pula penuntut umum harus segera mengeluarkan surat perintah penahanan. Penuntut umum apabila dalam masa penahanan belum dapat menyelasikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri, penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 15 hari. Artinya, apabila seorang anak yang telah melewati masa penahanan 25 hari sementara penuntut umum belum menyelesaikan tugasnya, maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. 3. Membuat surat dakwaan Sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, pengadilan hanya memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas dasar surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. 130 Tidak ada perkara pidana yang dapat diadili 128

Nashriana, Op.cit, hlm 132 Pasal 46 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak 130 Nahsriana, Op.cit, hlm. 134 129


di pengadilan tanpa perkara itu diajukan jaksa penuntut umum dan hanya jaksa penuntut umum satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. 131 Berkas pekara yang dilimpahkan oleh penyidik dan penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan telah cukup (P-21) dan dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan KUHAP. 132 Penuntut umum anak membuat surat dakwaan harus memedomani ketentuan pasal 143 KUHAP, terutama ayat (2) dan (3) yang secara lengkap berbunyi; 133 (2) Penuntut umum yang membuat suratdakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani berisi ; a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agam, dan pekerjaan tersangka b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. (4) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan Penuntut umum anak yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka anak nakal, selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan. Pelimpahan perkara pidana dilakukan penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara dengan permintaan agar pengadilan negri segera mengadili perkara tersebut. Penuntut umum dalam pelimpahan tersebut juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan, setelah perkara dilimpahkan, penuntut umum menunggu penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut yang segera akan dikirim ke pangadilan. 134

131

Pasal 13, 14, 15 KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 132 Pasal 54 UU Pengadilan Anak jo pasal 140 ayat (1) KUHAP 133 Pasal 143 UU No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan pidana anak 134 Nahriana,op.cit, hlm 138


b.

Penuntutan anak pelaku tindak pidana menurut undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Penuntutan menurut pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum

untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. 135 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menentukan persyaratan bagi penuntut umum yaitu : a.

Telah berpengalaman sebagai penuntut umum

b.

Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

c.

Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak Penuntut umum yang dimaksud apabila belum terdapat yang memenuhi syarat

tersebut maka dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan terhadap orang dewasa. Penuntut umum diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan dilaksanakan paling lama 30 (hari). 136

135

Pasal 41 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Ibid, Pasal 41 ayat 3

136


Proses diversi yang telah

mencapai kesepakatan maka penuntut umum

menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. 137 Penuntut umum apabila diversi gagal wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 138 Penuntutan yang telah selesai dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang menghadirkan semua pihak yang terkait seperti terdakwa, saksi, pembela, hakim dan semua berkas yang diperlukan.

B.

Proses Peradilan Pidana Anak Tahap Judikasi

1.

Pemeriksaan perkara anak dalam sidang pengadilan yang berlaku saat ini menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Proses penerapan hukum dalam struktur peradilan pidana anak yang terakhir

adalah Hakim pemutus perkara anak nakal, dimana UU Pengadilan anak menetukan bahwa hakim pemutusnya adalah hakim anak. Tata ruang sidang anak ditata berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagai berikut: 139 a. Tempat meja dan kursi hakim terlettak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung. b. Tempat panitera terletak di belakang sisikanan tempat hakim ketua sidang c. Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim d. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terdapat di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan penasihat hukum. 137

Ibid, pasal 42 ayat 3 Ibid, pasal 42 ayat 4 139 Pasal 230 ayat (3) KUHAP 138


e.

Tempat kursi pemeriksaan saksi dan terdakwa terdapat didepan tempat hakim Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan Tempat pengunjung terletak dibelakang tempat saksi yang telah didengar Bendera nasional ditempatkan disebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim, sedangkan lambang negara ditempatkan didinding bagia atas dibelakang meja hakim. Tempat rohaniawan terletak disebelah kiri tempat panitera Tempat sebagaimana dimaksud a sampai i diberi tanda pengenal Tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sdiang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

f. g. h.

i. j. k.

Hakim Penuntut umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga, juga panitera yang bertugas membantu hakim juga tidak memakai toga, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan kepada anak yang diperiksa, juga aga dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar penuh kekeluargaan. 140 Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun dan pembuktiannya sulit maka berdasarkan pasal 11 UU Pengadilan Anak perkara tersebut di periksa dengan hakim majelis. 141 Sidang anak prinsip dasarnya adalah hakim tunggal kemudian

dalam hal

tertentu dan dipandang perlu dilakukan dengan majelis hakim, sebaliknya dalam ketentuan UU No. 35 tahun 1999 mempergunakan ‘hakim majelis’ dan apabila diperlukan dilakukan dengan ‘hakim tunggal’. Sesuai dengan pasal 56 UU Pengadilan anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyaraktan (LitMas) mengenai anak yang bersangkutan.

140

Nahsriana,Op.cit, hlm140 Ibid, hlm 141

141


Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatn sekurang-kurangnya memuat hal –hal sebagai berikut : 142 a. Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyrakatan yang membuat laporan hasilpenelitian kemasyarakatan. Hakim membuka sidang terbuka untuk umum, sidang dapat bersifat terbuka apabila ;”dalam hal tertentu dan dipandang perlu” pemeriksaan sidang anak dapat dilakukan dengan sidang terbuka, pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup, walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka mesalnya perkara pelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara. 143 Hakim sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. 144

2.

Pemeriksaan perkara anak dalam sidang pengadilan menurut undangundang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Menurut Arief Gosita ada beberapa hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara berasama sama selam persidangan sebagai berikut: 145 a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya b. Hak mendapat pendampingan, penasihat selama persidangan c. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, kesehatan, perawatan) d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, (berbagai ancaman penganiayaan cara dan tempat-tempat penahanan misalnya) e. Hak untuk menyatakan pendapat 142

Nashriana, Ibid. Hlm 144 Pasal 8 ayat (1) UU Pengadilan Anak 144 Pasal 59 ayat (1) Ibid. 145 Nashriana, Op.cit, Hlm. 22 143


f.

Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, kaarena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur KUHAP Hak untuk mendapatkan pelakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

g. h.

Ketentuan pasal 47 UU pengadilan anak mengatur untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari keluar demi kepentingan hukum. Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, menjadi bukti bahwa undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak belum sesuai dengan the beijing rules sebagai pedoman peradilan pidana anak di dunia. 146 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengatur lamanya waktu proses pengadilan anak sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu dalam pasal 36 ayat 1 (satu) dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan atas permintaan hakim dapat di perpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Sehingga jangka waktu penahan menjadi lebih singkat dari sebelumnya yakni 25 (dua puluh lima) hari. 146

Marlina, Op.cit, hal 108


Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lainnya yang ditunujuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. 147 Hakim yang memeriksa perkara anak baik ditingkat pertama, hakim banding, dan hakim kasasi berlaku syarat : a.

Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum

b.

Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak

c.

Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak Memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama adalah dengan

hakim tunggal, dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiaannya Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis, dan dalam setiap persidangan dibantu oleh panitera atau panitera pengganti. 148 Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. 149 Putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orangtua/ wali, dan

147

Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 11 tahn 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Ibid, pasal 44 ayat 2 dan 3 149 Ibid, pasal 52 ayat 1 148


atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 150 Pemeriksaan perkara pidana anak di sidang pengadilan, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, dan dilaksanakn apaling lama 30 (tiga puluh) hari, yang dilakukan di ruanganan mediasi pengadilan negeri. Apabila mencapai kesepakata hakim menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dalam hal tidak berhasil akan dilanjutkan ke persidangan. 151 Sidang pemeriksaan perkara anak dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan, dalam sidang anak wajib didampingi baik orangtua/ wali, adcokat atau emberi bantuan hukum lainnya, apabila tidak maka sidang anak batal demi hukum. Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan hasil laporan penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain. 152 Pada saat pemeriksaan anak saksi, atau anak korban, anak pelaku tindak pidana atas perintah hakim dapat dibawa keluar sidang, selanjutnya setelah diberitahukan mengenai keterangnya dari anak saksi, atau anak korban, persidangan dapat dilanjutkan. 153 Sebelum penjatuhan putusan ada kesempatan yang diberi hakim kepada orang tua/ wali atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dan anak korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. 154 Pembacaan putusan seperti telah dijelaskan sebelumnya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa kehadiran anak, dan segala identitas anak 150

Ibid, pasal 51 Ibid, pasal 52 152 Ibid, pasal 57 ayat 1 dan 2 153 Ibid, pasal 59 154 Ibid, pasal 60 151


pelaku, anak korban, dan anak saksi tetap dirahasiakn oleh media massa, dengan menggunakan inisial tanpa gambar.

C. 1.

Proses peradilan pidana anak pasca judikasi Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berlaku saat ini menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

a.

Ancaman pidana dalam undang-undang pengadilan anak ada dua hal, yaitu:

1)

Pidana pokok dan Pidana tambahan (Pasal 23 ayat 1 UUNo.3/1997) a) Pidana pokok meliputi : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pengawasan (Pasal 23 ayat 2) b) Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat 3) c) Pidana Denda (Pasal 28 UU No. 3/ 1997) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pidana tambahan yang

tidak dapat dijatuhkan pada anak (terdapat dalam Pasal 10 b nomor 1 dan 3), dan pidana denda dapat dijatuhkan pada anak paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, dan apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. b.

Tindakan yang tercantum dalam Undang-undang Pengadilan Anak menurut Pasal 24 ayat 1 UU No. 3/ 1997 : 1.

Dikembalikan kepada orangtua / wali

2.

Diserahkan kepada Negara untuk dididik


3.

Diserahkan

kepada

Departemen

Sosial

atau

Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan yang diambil adalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492,496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana. c.

Pemidanaan di dalam Undang-undang Pengadilan anak, ada empat hal : 155 1) Pemenjaraan atau pidana kurungan maksimum setengah dari pidana pokok bagi orang dewasa. 2) Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun. 3) Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anakyang umurnya belum 12 tahun dikonversi menjadi penyerahan anak kepada negara 4) Pidana denda maksimum setengah dari denda untuk orang dewasa. KUHP menetukan pemidanaannya sebagai berikut : 156 1) Pidana pokok maksimum dua – pertiga dari pidana pokok untuk orang dewasa 2) Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi 3) pidana penjara maksimum 15 tahun

155

Pasal 26, 27 UU No. 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak Pasal 47 KUHAP

156


d.

Pidana Bersyarat yang dapat dijatuhkan pada anak sesuai Undang-undang Pidana Anak adalah untuk putusan pemenjaraan maksimum 2 tahun untuk jangka waktu maksimum 3 tahun di KUHP Pidana bersyarat (tidak secara spesifik diberlakukan untuk anak) dapat dijatuhkan untuk putusan pemenjaraan maksimum 1 tahun

e.

Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 Tahun sedangkan didalam KUHP Pidana bersyarat tidak diatur. Perumusan kedua buah sanksi ini menunjukkan bahwa UU No. 3 tahun 1997

tentang pengadilan anak telah menganut Double Track System, dengan kata lain UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. 157 Sandingan Ketentuan Hukum Pidana Anak dalam KUHP dan UU No. 3/1997 158 KUHP Jenis Sanksi (Kewenangan Hakim) – psl 45 dan 47: 1. Pidana: a. Pokok b. Tambahan : hanya perampasan barang tertentu 2. Tindakan a. Mengembalikan pada orangtua, wali atau pemeliharanya b. Menyerahkan kepada pemerintah

UU No. 3/1997 Jenis sanksi (psl 22) : a. Pidana b. Tindakan Jenis pidana (psl 23): 1. Pidana pokok a. Pidana penjara b. Pidana kurungan c. Pidana denda, atau d. Pidana pengawasan 2. Pidana tambahan:

157

Nashriana, Op.cit, hlm 80 Barda nawawi Arief, Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 41 158


a. Perampasan barang atau b. Pembayaran ganti rugi

Catatan: Menurut pasal 46, tindakan sub b Jenis tindakan (psl 24:1) : dapat berupa: b.1. dimasukkan kerumah a. Mengembalikan kepada orang tua pendidikan Negara wali atau orang tua asuh b.2. diserahkan kepada orang tertentu b. Menyerahkan kepada Negara atau untuk mengikuti pendidikan, b.3. diserahkan keada badan pembinaan dan latihan kerja hukum/yayasan/lembaga amal c. Menyerahkan kepada departemen social, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja Catatan : Menurut psl 24:2 jenis tindakan diatas dapat disertai dengan : -teguran, atau -syarat tambahan lainnya

Untuk anak yang melakukan TP (psl 25 ayat 1) Catatan : Unutuk anak yan belum 12 Th hanya dikenakan “tindakan” berupa: -

-

Tindakan untuk sub b, jika melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati/ seumur hidup (psl. 26 ayat 3) Salah satu tindakan sub a sd/ c, jika melakukan tindak pidana


yang tidak diancam pidana mati/ seumur hidup (psl. 26 ayat 4) Untuk anak yang melakukan “perbuatan terlarang” lainnya (psl 25 ayat 2) : hanya kena “tindakan”

Lamanya Pidana (psl 47) : -

Lamanya Pidana (psl 26,27,28):

Pidana pokok dikurangi 1/3 Maksimum 15 Th penjara, apabila delik diancam pidana mati / seumur hidup

-

Catatan: -

-

Pidana pengganti denda, berlaku aturan umum psl 30, yaitu dikenakan kurungan pengganti 6 bln ( bias menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan)

Penjara/kurungan/denda dikurangi ½ Maksimum 10 th penjara, apabila delik diancam pidana mati/ seumur hidup Pidana pengganti denda wajib latihan kerja dengan ketentuan : paling lama 90 hr kerja, lama latihan kerja tidak boleh lebih dari 4 jam sehari, tidak dilakukan pada malam hari

Pidana bersyarat :

Pidana Bersyarat

-

-

Tidak ada ketentuan khusus, sehingga berlaku aturan umum dalam psl 14 a- f yaitu : 1. Dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan : - Penjara paling lama 1 Th - Kurungan - Denda yang sangat memberatkan - Pidana tambahan (apabila hakim tidak menentukan lain) 2. Masa percobaan: - 3 Th unutk “kejahatan” dan “pelanggaran” dalam Pasal

-

Dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 Th (ayat 1) Lamanya pidana bersyarat (masa percobaan) maksimum 3 Th (ayat 6)

Catatan : -

Peluang untuk menjatuhkan pida bersyarat lebih sedikit dibandingkan dengan KUHP, karena menurut psl 29 pidana bersyarat hanya untuk penjara


492, 504, 505, 506, 536 - 2 Th untuk “pelanggaran lainnya”

-

Lamanya masa percobaan untuk kejahatan dan pelanggaran, tidak dibenarkan

Pelepasan bersyarat :

Pembebasan bersyarat :

Tidak ada ketentuan khusus, sehingga berlaku aturan umum psl 15 :

Apabila :

-

-

Telah menjalan 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 bulan (ayat 1) Masa percobaan, sama dengan sisa waktu pidana yang belum dijalani ditambah 1 Th ( ayat 3)

-

-

Telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik (ayat 1) Masa percobaan : sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya (ayat 3) (berarti masa percobaan lebih singkat daripada KUHP)

Catatan: -

Psl 62 ditempatkan dalam Bab VI (LP Anak) Seharusnya di dalam Bab III (pidana dan tindakan)

Perbandingan antara UU Pengadilan Anak dengan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) diatas dapat dilihat bahwa UU Pengadilan anak memberikan ancaman pidan lebih ringan kepada anak jika dibandingkan dengan KUHP. Pemberlakuan UU Pengadilan anak, menimbulkan beberapa standar baru yang telah ditetapkan salah satu yang paling penting ialah diterapkannya batas usia bawah seorang anak harus dianggap tidak punya kapasitas untuk tindak pidana.


2.

Pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidanamenurut undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Undang- undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

telah diatur mengenai batas umur anak yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Beberapa pasal dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang berkaitan dengan ancaman pidana terhadap anak: a.

Pidana Pokok bagi anak terdiri atas: 1) Pidana peringatan 159 2) Pidana dengan syarat ; 160 Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara

yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus; 1) Syarat umum yang dimaksud adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. 2) Syarat khusus yang dimaksud

adalah untuk melakukan atau tidak

melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.Masa pidana dengan syarat khusus lebih

159

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak ( Pasal 72 UU 11 Tahun 2012) 160 Pasal 73 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.


lama daripada masa pidana dengansyarat umum, jangka waktu masa pidana dengan syarat ditentukan paling lama 3 (tiga) tahun dan terhadap anak yang menjalani pidana dengan syarat harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.mo b.

Pidana dengan syarat terbagi atas:

1)

Pembinaan diluar lembaga, Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: 161 a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2)

Pelayanan masyarakat Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik

Anak

dengan

meningkatkan

kepeduliannya

pada

kegiatan

kemasyarakatan yang positif, jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya, pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. 3)

Pengawasan 161

Pasal 75 UU 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak


Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan anak ditempatkan dibawah pengawasan

Penuntut

Umum

dan

dibimbing

oleh

Pembimbing

Kemasyarakatan. 4)

Pelatihan kerja Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

5)

Pembinaan dalam lembaga Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yangdiselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidakmembahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurangdari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat

6)

Penjara Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakanmasyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada


Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. c.

Pidana tambahan terdiri atas: 1.

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

2.

pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. d.

Pidana tindakan Pidana tindakan yang dapat diberikan meliputi 162: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang, tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS, tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

162

Pasal 82 UU 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak


e. f. g.

kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan tersebut dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun . Sandingan Pengaturan UU No. 3/1997 dengan Pengaturan menurut UU No. 11/2012 Pra Judikasi (UU No. 3 Tahun 1997) Kepolisian 1. Penyidik yang menangani perkara anak adalah penyidik khusus anak (Pasal 41) 2. Pemeriksaan wajib dalam suasana kekeluargaan, dan meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (pasal 42) 3. Penahanan 20 hari, perpanjangan 10 hari. 4. Penahanan di tempat khusus

Kejaksaan

Pra Judikasi (UU No. 11 Tahun 2012) Kepolisian

1. Penuntutan 1. Penyidik khusus dilakukan oleh anak, dengan penuntut syarat tambahan umum khusus yaitu: “telah anak (pasal 53) mengikuti 2. Penahanan 10 pelatihan teknis hari, tentang peradilan perpanjangan anak” (pasal 26) 15 hari. (pasal 2. Wajib meminta 46) pertimbangan pembimbing kemasyarakatan, dan saran ahli (pasal 27) 3. Penahanan tidak dapat dilakukan apabila ada jaminan orang tua / wali (pasal 32) 4. Penahanan hanya bagi anak telah

Kejaksaan 1. Penuntut umum khusus anak dengan syarat tambahan : “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak” (pasal 41) 2. Penahanan paling lama 5 hari, dan perpanjangan 5 hari (pasal 34) 3. Wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari, dan prosesnya 30 hari(pasal 42)


anak. 5. Anak berhak mendapat bantuan hukum.

Judikasi (UU No. 3 /1997) 1. Umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak 8 tahun belum 18 tahun / belum kawin. 2. Hakim yang menangani kasus anak adalah hakim khusus anak (pasal 9) 3. Semua Aparatur sidang tidak memakai toga atau pakaian dinas dalam sidang anak (pasal 6) 4. Anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa berkas /sidangnya dipisah 5. Sidang tertutup, kecuali Sidang putusan terbuka untuk umum 6. Anak didampingi 7. Pemberitaan selama proses peradilan dirahasiakan

berumur 14 thn lebih, dengan tindak pidana ancaman penjara 7 thn. 5. Wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari, dan prosesnya paling lama 30 hari (pasal 29) Judikasi (UU No. 11 /2012) 1. Umur anak yang berkonflik dengan hukum telah 12 tahun tetapi belum 18 tahun. 2. Hakim yang menangani kasus anak adalah hakim khusus anak dengan syarat tambahan : “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak” 3. 3- 7 masih di laksanakan 4. Pemeriksaan perkara anak oleh hakim majelis apabila tindak pidana diancam penjara 7 tahun atau lebih. 5. Hakim wajib mengupayakan diversi 7 hari setelah setelah penetapan, dilaksanakan paling lama 30 hari. 6. Ruang tunggu khusus anak, ruang sidang khusus anak, waktu sidang anak didahulukan. 7. Saat memeriksa saksi, korban, anak dibawa keluar ruangan 8. Pembimbing kemasyarakatan membacakan hasil laporannya


Pasca Judikasi (UU No. 3/ 1997)

Pasca Judikasi (UU No. 11/2012)

1. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan yaitu penjara, kurungan, denda, dan pengawasan. pidana tambahan yaitu perampasan barang atau ganti rugi 2. Tindakan yang dapat dijatuhkan yaitu pengembalian kepada orangtua, menyerahkan kepada negara, menyerahkan kepada departemen sosial. 3. Pidana yang dijatuhkan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana dewasa 4. Tindak pidana yang diancam penjara seumur hidup / pidana mati kepada anak dijatuhkan paling lama 10 tahun 5. Apabila belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara seumur hidup/ pidana mati dijatuhkan pidana tindakan 6. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan

1. Pidana pokok yaitu pidana peringatan, pidana syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. 2. Tindakan yang dapat dikenakan pada anak yaitu pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di RS jiwa, perawatan di LPKS, wajib mengikuti pendidikan formal, pencabutan SIM, perbaikan akibat tindak pidana. 3. 3-6 4. Selama menjalani masa pidana anak tetap diawasi dan dibimbing oleh instansi yang berwajib. 5. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pemenuhan hak.

Tabel tersebut menjelaskan perbandingan perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman, usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah, penggunaan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana yang seakan sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana; tempat pelaksanaan penahanan yang masih dilakukan


di Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahan Negara; belum adanya pengaturan hak anak yang yang berkonflik dengan hukum; belum melaksanakan proses diversi dan keadilan restoratif; tidak adanya pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal dan penjatuhan pidana yang masih bersifat retributif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberlakukan dalam rangka mengatasi berbagai kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dengan mengedepankan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah melaksanakan proses diversi dan keadilan restoratif dan mengatur pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan penjatuhan pidana telah bersifat pada pembinaan atau restorif.


BAB II PROSES PENANGANAN YANG EDUKATIF TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Recommend Documents