BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Balai pemasyarakatan (BAPAS) klas II Gorontalo dibentuk sesuai dengan Keputusan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian Balai pemasyarakatan (BAPAS) klas II Gorontalo dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI Nomor : M.07.PR.07.03 tahun 2013, tanggal 16 April 2003 dan beroperasi sejak tanggal 4 November 2003. Sejak dibentuk hingga saat ini balai pemasyarakatan klas II Gorontalo telah mengalami 4 kali pergantian pimpinan yakni : 1. Mansyur Mantu bc.Sw (2003-2006). 2. Agus kasiyanto (2006-2008). 3. Abdullah katili,S.Ag ( 2008-2011) 4. Sugeng Indrawan Bc.Ip., SH ( 2011-sekarang).1 STRUKTUR ORGANISASIBAPAS KLAS II GORONTALO KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA

KASUBSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA

1

KASUBSI BIMBINGAN KLIEN ANAK

Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Indrawan Bc.Ip., SH Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2013

Berdasarkan hasil penelitan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo didapatkan bahwa jumlah petugas di Balai pemasyarakatan adalah sebanyak 30 orang dengan perincian sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai pada BAPAS Klas II Gorontalo berdasarkan jenis kelamin JENIS KELAMIN

JUMLAH

PEGAWAI LAKI-LAKI

18 ORANG

PEGAWAI PEREMPUAN

12 ORANG

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Jumlah Pegawai pada Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo masih tergolong sedikit untuk suatu Wilayah provinsi yakni berjumlah 30 orang pegawai yang didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 18 orang dan pegawai wanita berjumlah 12 orang yang harus melayani seluruh narapidana.2 Tabel 2.Jumlah pegawai BAPAS Klas II Gorontalo berdasarkan latar belakang pendidikan PENDIDIKAN TERAKHIR

JUMLAH

SARJANA

7 ORANG

DIPLOMA

1 ORANG

SMA/SMK SEDERAJAT

22 ORANG

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo

2

Hasil Wawancara dengan Bapak Irvan Arifin SH Staf Humas Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2013

Berdasarkan latar belakang pendidikan , Pegawai pada Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo di dominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK Sederajat sebanyak 22 orang pegawai dan sisanya berlatar belakang sarjana 7 orang dan diploma 1 orang. 3 Pelaksanaan Instrumen pengukuran Kinerja (IPK) di Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun ada beberapa materi yang belum dilaksanakan. Dengan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan sarana serta prasarana yang terbatas. Bimbingan Klien pemasyarakatan dibalai Pemasyarakatan Gorontalo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun tidak sesempurna sebagaimana yang menjadi tujuan utama (wawancara dengan Ibu Fatmawaty Wahab, SH Staf Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo) .4 4.1.1 Pelaksanaan pembimbingan Klien Pemasyarakatan (anak dan Dewasa) Bagian teknis di Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo yang terdiri dari 2 sub bagaian yakni Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Bimbingan Klien Dewasa (BKD) telah menjalankan tugas pembimbingannya sesuai dengan konsep yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kegiatan pembimbingan yang dijalankan oleh Bagian Teknis dapat dilihat pada table dibawah ini, dimana walaupun tugas pokok dan fungsinya adalah sama, namun terdapat sedikit perbedaan antara keduanya sebagai berikut :5

3

Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin, SE., SH kasubsi Bimbingan klien Anak Bapas Klas II Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2013 4

Hasil Wawancara dengan Ibu fatmawaty Wahab, SH. Staf Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo pada tanggal 1 Mei 2013 5 Hasil Wawancara dengan bapak Sabaruddin, SE., SH kasubsi Bimbingan klien Anak Bapas Klas II Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2013

Tabel 3. Bimbingan klien Anak dan Bimbingan Klien Dewasa BIMBINGAN KLIEN ANAK

BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Penelitian Pembuatan

Pembuatan Kemasyarakatan

(LITMAS)

atas

Penelitaian

Kemasyarakatan

atas

permintaan

klien/narapidana

dewasa

permintaan dari unsur Kepolisian setempat

yang bertindak sebagai

melalui

penyidik untuk anak pra sidang. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) . LITMAS dilakukan ditempat anak

LITMAS

untuk

klien/narapidana

ditahan (Polres/Polsek) dan juga di lingkungan sosial masyarakat tempat

dewasa dilakukan di dua tempat yakni

klien anak tinggal dan tempat tinggal Lembaga korban, apabila tindak pidana yang dilakukan

merugikan

pihak

pemasyarakatan

(lapas)

tempat klien menjalani masa pidana

lain

(korban)

atau dilingkungan kerja (apabila klien sedang

menjalani

program

kerja

mandiri dsb), dan juga dilingkungan social masyarakat tempat klien tinggal dan juga tempat korban (apabila tindak pidana yang dilakukannya ada korbannya). Pendampingan anak pada saat sidang. Melakukan registrasi klien berdasrkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

klasifikasi

berupa

:

Pembebasan

untuk anak dapata mengusulkan jenis hukuman yang layak bagi kliennya, berdasrkan Litmas yang dibuatkan.

Bersyarat

(PB),

Pidana

Bersyarat

(PIB) dari unsur Kejaksaan setempat, cuti menjelang bebas (CMB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), Cuti

Bersyarat (CB), Asimilasi dan Kerja Mandiri. Melakukan pembimbingan di Balai Melakukan kunjungan rumah untuk Pemasyarakatan Klas II Gorontalo pembimbingan bagi klien dewasa untuk

Klien

anak

berdasarkan sesuai dengan rencana kerja yang telah

klasifikasi diatas.

ditentukan sebelumnya.

Melakukan kunjungan rumah untuk Melakukan koordinasi dengan aparat pembimbingan berdasarkan rencana hukum kerja yang telah ditentukan.

yang

pengawasan

klien

terkait yang

seputar tengah

dibimbing. Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Terdapat perbedaan antara klien anak dan klien dewasa Dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan, yang dapat dilihat pada tabel diatas. selain itu terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam tugas yang dijalankan oleh para petugas yang dijalankan oleh para petugas pembimbingan, yang sebagian besar ditemukan dilapangan akibat struktur geografis wilayah Gorontalo yang sebahagian dikelilingi oleh pegunungan dan aliran-aliran sungai besar. Akibatnya perjalanan dinas untuk kegiatan pembimbingan di beberapa daerah tertentu memakan waktu lebih dari 1 hari. 4.1.2 Pelaksanaan Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undnag Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya dibidang pembimbingan Klien Pemasyarakatan baik klien anak maupun klien dewasa.

Tabel 4.Tugas dan Fungsi Balai pemasyarakatan No.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1.

Melakukan Penelitian Kemasyarakatan berdasarkan permintaan : a. Kepolisian, Kejaskaan, Pengadilan, dan institusi terkait lainnya, dalam rangka pemberian saran/rekomendasi tindakan/bentuk pemidanaan terhadap anak berhadapan hukum. b. Lapas/ Rutan, bapas lain, dalam rangka pemberian saran/rekomendasi untuk pengusulan asimilasi, CMB dan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan Pemasyarakatan.

2.

Melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, pidana bersyarat dan anak yang diserahkan pembimbingannya ke BAPAS oleh orang tuanya.

3.

Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan melalui kunjungan rumah.

4.

Melakukan pendampingan terhadap anak dalam sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri.

5.

Mendampingi terdakwa anak dalam sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri.

6.

Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka

penyelenggaraan

pembimbingan

kemasyarakatan dan penanganan anak berhadapan

hukum.

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Dari hasil penelitian dilapangan yakni pada Balai pemasyarakatan Klas II Gorontalo ada beberapa hal pokok yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo yang dapat dilihat pada tabel diatas. Dalam proses pembimbingan, seorang pembimbing kemasyarakatan (PK) maupun tenaga PK Pembantu dipandu oleh petunjuk teknis pelaksanaan tugas pembimbingan sehingga tercipta beberapa konsep dasar dalam pembimbingan klien sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan antara lain sebagai berikut :6 1. Menyadarkan klien atas perbuatan salahnya, dan atas pelanggaran pidana yang telah dilakukan. Pemberian penjelasan bahwa tindakan tersebut melanggar norma-norma kehidupan yang ada. 2. Memberikan motivasi kepada klien bahwa klien masih bias dan punya kesempatan untuk memperbaiki diri mulai dari sekarang. 3. Menyegarkan kembali jiwa dan pikiran klien dengan wise advice serta pendekatan rohani keagamaan. 4. Membantu klien dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah yang ditemui dalam bimbingan.

6

Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Indrawan Bc.Ip., SH Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo secara garis besarnya berada dalam wilayah hukum provinsi Gorontalo yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan terdapat instansi lain sebagai mitra kerjanya. Tabel 5. Wilayah Kerja dan Instansi Mitra Kerja WILAYAH KERJA

INSTANSI MITRA KERJA

Kota Gorontalo

Pengadilan

Kabupaten Gorontalo

Kejaksaan

Kabupaten Boalemo

Kepolisian ( Polda, Polres)

Kabupaten Pohuwato

Lembaga Kemasyarakatan

Kabupaten Bone Bolango

Pemerintah Pusat/Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wilayah kerja petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 1 Kotamadya dan 5 Wilayah Kabupaten dengan mitra kerja para penegak hukum serta unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.7 Tabel 6. Jumlah Petugas Teknis PETUGAS TEKNIS

JUMLAH

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

8 ORANG

PEMBANTU PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

11 ORANG


7

Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin, SE., SH kasubsi Bimbingan klien Anak Bapas Klas II Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2013

Dari hasil penelitian didapatkan fakta bahwa luasnya wilayah kerja Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo ternyata tidak didukung oleh jumlah petugas Teknis dilapangan, yakni Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya berjumlah 8 orang dan dibantu oleh Pembantu Pembimbing kemasyarakatan berjumlah 11 orang yang harus bekerja ekstra keras karena wilayah kerja yang luas.8 4.2 Pembahasan 4.2.1 Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo dalam tugasnya memberikan bimbingan masyarakat kepada anak-anak pelaku tindak pidana berusaha untuk selalu dapat memenuhi hakhak anak untuk menjamin tumbuh kembangnya anak, pembahasan lebih lanjut adalah sebagai berikut : 4.2.1.1 Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Sebagai Terpidana Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terletak dalam bimbingan, didalam pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana mendapatkan hak antara lain : mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk CMK; mendapatkan PB; mendapatkan CMB; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

8


Tabel. 7 Data Klien Anak periode 2011 sampai dengan 2012 PB

CB

PiB

A2

B2

A3

WLK

CMB

Pembebasan

Cuti

Pidana

Litmas

Litmas

Pendampingan

Wajib

Cuti

Bersyarat

Bersyarat

Bersyarat

Pengadilan

Lapas

ABH

latihan

menjelang

kerja

Bebas

1 orang

-

Jumlah

Tahun 2011 8 orang

11 orang

11 orang

63 orang

38 orang

12 orang

144 orang

Tahun 2012 16 orang

11 orang

1 orang

74 orang

34 orang

59 orang

4 orang

1 orang

200 orang

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Bapak Sabaruddin , SE., SH beliau mengatakan dari data yang terdapat dalam tabel jumlah data klien anak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 jumlah klien anak meningkat dari 144 orang anak ditahun 2011 menjadi 200 orang klien anak pada tahun 2012 ( wawancara dengan Bapak Sabarudin ). Anak yang mendapatkan hak-haknya pada tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut : pembebasan bersyarat sebanyak 8 orang, cuti bersyarat 11 orang, pidana bersyarat 11 orang, Litmas Pengadilan 63 orang, Litmas lapas 38 orang, Pendampingan ABH 12 orang, Wajib latihan kerja 1 orang, dan belum ada yang mendapatkan hak cuti menjelang bebas. Sedangkan pada tahun 2012 anak yang mendapatkan hak-haknya meningkat jumlahnya pembebasan bersyarat sebanyak 12 orang, cuti bersyarat 11 orang, pidana bersyarat 1 orang, Litmas Pengadilan 74 orang, Litmas lapas 34 orang, Pendampingan ABH 59 orang, Wajib latihan kerja 4 orang, dan yang mendapatkan hak cuti 1 orang.9 Pembebasan

bersyarat

merupakan

hak

anak

untuk

dikeluarkan

dari

Lembaga

Pemasyarakatan dengan persyaratan tertentu, bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurangkurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 9


(sembilan) bulan.

cuti bersyarat merupakan hak anak untuk mendapatkan cuti menjelang

dibebaskannya dari Lembaga pemasyarakatan dengan syarat yang harus dipenuhi. cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. ( penjelasan UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan kembali pada saat wawancara oleh bapak Sabaruddin, SE., SH).10 Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.11 Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat hidup, berkembang, dan tumbuh. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental spiritual, maupun sesuai dengan konvensi tentang hak-hak anak dan Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang meliputi : 1. Non Diskriminasi : dalam menerapkan perlindungan terhadap anak tidak boleh ada diskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, latar belakang, sosial, dan lain-lain karena hal itu bertentangan dengan Konvensi Hak Anak. Dan selama ini terhadap kasus yang ada tidak nampak adanya diskriminasi karena semua kasus anak dilaksanakan secara profesional.

10

Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin, SE., SH kasubsi Bimbingan klien Anak Bapas Klas II Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2013 11 Hasil Wawacnacara dengan Bapak Irvan Arifin Staf Humas Bapas Klas II Gorontalo pada tanggal 6 Mei 2012

2. Kepentingan yang terbaik untuk anak seperti sekolah. Dari sejumlah anak yang melakukan tindak pidana yang ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan dan menjelang asimilasi sebagian besar masih duduk dibangku sekolah dan ingin dapat tetap melanjutkan pendidikannya. 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. Petugas Balai Pemasyarakatan klas II Gorontalo melalui Pembimbing Kemasyarakatan berusaha menumbuhkan kembali kepercayaan diri anak untuk dapat kembali melanjutkan kehidupannya dan perkembangan dirinya di masyarakat. 4. Penghargaan terhadap anak. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penghargaan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana dengan memberikan sepenuhnya hak-hak anak baik yang sedang menjalani hukuman, pidana bersyarat maupun kehidupan diluar pemasyarakatan dengan tetap melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya kehidupan anak-anak. (hasil wawancara dengan bapak Sabaruddin)12 4.2.1.2. Optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak baik melalui rekomendasi dalam penelitiaan kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Jabatan Teknis yang disandang oleh petugas Kemasyarakatan di Bapas, dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

12


Ada beberapa keahlian penting yang perlu dikuasai oleh seorang pembimbing Kemasyarakatan yaitu harus menguasai alat-alat, teknis dan mempunyai keterampilan dalam proses pembimbingan dan penelitain warga binaan pemasyarakatan (hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin, SE., SH pada tanggal 6 Mei 2013).13 Operasional tugas pokok dan fungsi pembimbing klien pemasyarakatan adalah upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan yang bertujuan membentuk klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakat tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya, akan tetapi semuanya tidak terlaksana secara maksimal terkait anggaran yang tersedia sangatlah terbatas.14

13



Peran Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Pemasyarakatan juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana pada bab IV pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas : 1.

Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan/ Litmas.

2.

Membimbing, dan membantu mengurus anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan Pidana Bersyarat (PIB), pidana pengawasan, pidana denda yang diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada pasal 55, 57 dan 58 dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan

anak terdapat rumusan tentang Pembimbing kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Pada pasal 56 diatur kewajiban hakim untuk memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum sidang dibuka. Pada pasal 59 ayat 2 mewajibkan kepada hakim dalam putusannya agar mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.

an Kemasyarakatan Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah hasil penelitian kemasyarakatan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yang berisi :

1. Data individu anak, keluarga, latar belakang, pendidikan dan kehidupan sosial anak. 2. Kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut mengenai anak yang bersangkutan yang disampaikan sebelum sidang dibuka. Laporan penelitian kemasyarakatan nantinya dibacakan selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua asuh dan petugas dari bapas sesuai pasal 57 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Selanjutnya fungsi Penelitian kemasyarakatan sesuai dengan pasal 59 ayat 2 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dalam menjatuhkan hukuman, hakim wajib mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari petugas Balai pemasyarakatan (wawancara dengan Bapak Sabaruddin.).15 Apabila hakim tidak memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut maka berdasrkan pasal tersebut, putusan tersebut batal demi hukum. Makanya sebelum hakim mengucapkan putusannya dimana hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak. Secara teorotis pilihanpilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindaknnya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. 4.2.1.4 Pelaksanaan Bimbingan Diluar Lembaga Balai Pemasyarakatan mempunyai peranan sebagai pelaksanaan bimbingan diluar lembaga terhadap anak yang dikenakan putusan hakim berupa pidana bersyarat, pidana pengawasan, anak

15


negara yang berdasrkan putusan pengadilan pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan anak yang berdasarkan putusan pengadilan wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda (pasal 35 PP nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyararakatan). 16 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 menunjukan adanya keinginan untuk menekan jumlah dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan. Penempatan anak dalam pembinaan diluar lembaga telah menjadi prioritas dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum dibawah umur. Keinginan untuk menekan jumlah pidana perampasan kemerdekaan ini khususnya terhadap anak didukung dengan pendapat para sarjana yang mengemukakan bahwa anak lebih cocok dikenakan pembinaan diluar lembaga (diluar Lapas) untuk menghindari stigma yang diperoleh anak selama didalam lapas. 4.2.2 Kendala Yang Dihadapi Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang salah satunya adalah Pelaksanaan Bimbingan Klien pemasyarakatan Balai pemasyarakatan Klas II Gorontalo menghadapi beberapa kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas Bapas Klas II Gorontalo saat ini yang antara lain adalah sebagai berikut :17 4.2.2.1 Dana (anggaran)

16



Anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo saat ini. Kendala kurangnya dana mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas

II Gorontalo tidak dapat

melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak pelaku tindak pidana. Untuk membuat pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dan mendampinngi anak dalam persidangan setiap satu kasus anak disediakan dana sekitar Rp. 50.000 untuk Wilayah Kota Gorontalo sedangkan untuk wilayah luar Kota Gorontalo sebesar Rp.150.000 dana untuk sekali mengikuti persidangan anak disediakan dana sebesar Rp.50.000 dengan anggaran sebesar ini, didalam praktek, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS klas II Gorontalo ini mendampingi anak hanya sampai dua kali persidangan anak saja sehingga tidak sampai putusan hakim. Untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan kerumah, namun sering alamat kurang jelas dan sulit untuk dijumpai sehingga menambah waktu penyelesaian laporan penelitian kemasyarakatan yang berarti penambahan biaya pula.18 Kendala dana ini merupakan kendala utama BAPAS Klas II Gorontalo sehingga saat ini untuk pelaksanaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan harus menggunakan dana pribadinya sementara. Demikian juga dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan anak yang dijatuhi pidana bersyarat. Disamping sarana dan prasarana, dana merupakan kendala pelaksanaan bimbingan terhadap anak. Untuk melakukan bimbingan

18


yang berupa kunjungan rumah tidak dapat dilaksanakan sehingga sebagai alternatif klien anak yang wajib diminta datang ke BAPAS Klas II Gorontalo. Akan tetapi usaha inipun tidak dapat berjalan karena dari klien anak sendiri mempunyai kendala-kendala seperti tidak ada biaya dan jarak cukup jauh, sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan ini tidak ada sanksi bagi klien pemasyarakatan anak yang tidak melapor ke BAPAS Klas II Gorontalo. 4.2.2.2 Sarana dan Prasarana Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak berada dilapangan. Untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan, harus melakukan kunjungan langsung dengan klien anak baik yang berada didalam tahanan maupun yang tidak ditahan, mengunjungi anak dirumah dan orang tua , sekolah dan lain-lainnya. Demikian juga dalam mendampingi anak pada sidang pengadilan, BAPAS membutuhkan sarana berupa kendaraan operasional. BAPAS Klas II Gorontalo hanya memiliki 1 kendaraan dinas roda dua yang dipakai untuk seluruh petugas Pembimbing Kemasyarakatan sehingga sering kali dalam melaksanakan tugasnya pembimbing kemasyarakatan menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum. Pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan anak yang dijatuhi pidana bersyarat, didalam praktek tidak dapat dilakukan oleh BAPAS Klas II Gorontalo dengan tidak adanya sarana.19

19


4.2.2.3 Kendala yang berasal dari anak dan keluarga anak Hambatan pelaksanaan peran BAPAS klas II Gorontalo ini juga berasal dari anak dan keluarga anak baik dalam proses pengadilan anak dan dalam pelaksanaan putusan hakim (bimbingan diluar lembaga). Kendala muncul apabila klien anak tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dan berbelit-belit ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan dalam memberikan keterangan mengenai klien anak untuk keperluan sidang anak. Hambatan yang berasal dari keluarga klien anak timbul karena kurangnya pemahaman terhadap peran Balai Pemasyarakatan dalam membela kepentingan anak sehingga sikap keluarga klien anak kurang baik dalam menerima kedatangan pembimbing kemasyarakatan. Namun setelah diberi penjelasan , orang tua klien anak memahami dan memberikan keterangan yang dibutuhkan pembimbing kemasyarakatan. Kendala lain yang menyangkut klien anak dan kelaurga klien anak yakni, keluarga klien anak sulit dijumpai karena tidak ada ditempat, alamat kurang jelas dan lokasi tempat tinggal yang sulit ditempuh. Dalam pelaksanaan putusan hakim yakni melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak yang dijatui pidana bersyarat, kendala yang dihadapi yang bersumber dari klien pemasyarakatan anak, anak tidak memenuhi panggilan Bapas untuk memperoleh bimbingan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sabaruddin, SE., SH kasubsi Bimbingan klien Anak Bapas Klas II Gorontalo).20

20


4.2.2.4 Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum Balai Pemasyarakatan Klas II Gorontalo di dalam prakteknya mulai berperan sejak tahap penyidikan yakni atas permintaan pembuatan penelitian kemasyarakatan. Pada tahap penyidikan ini, penyidik sering mengajukan permohonan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut ketika batas waktu tinggal bebrapa hari lagi. Khusus penahanan terhadap anak pada tahap penyidikan telah ditentukan oleh undang-undang nomor 3 tahun 1997 yakni selama 20 hari sehingga waktu untuk membuat laporan cukup singkat. Untuk melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum penyidik harus melampirkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut (hasil wawancara dengan Bapak Andi Nirwansyah, SH Staf Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo).21 Apabila penyidik meminta dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan dengan tenggang waktu yang singkat, pembimbing kemasyarakatan mengalami kesulitan menyelesaikannya karena kendala-kendala yang mungkin dijumpai dilapangan

( keluarga klien anak sulit dijumpai, lokasi sulit ditempuh dan

sebagainya). Demikian juga jaksa, pemberitahuan sidang anak disampaikan jaksa kepada pembimbing kemasyarakatan pada saat hari sidang dilaksanakan sehingga pembimbing kemasyarakatan mengalami kesulitan untuk mengikuti sidang, jika sidang anak dilakukan diluar Kota Gorontalo. Untuk pelaksanaan putusan hakim yakni melakukan bimbingan klien pemsyarakatan anak yang dijatuhi pidana bersyarat, koordinasi antara Kejaksaan sebagai pengawas sangat jarang sering kali bahkan anak yang dijatuhi pidana bersyarat tidak dilaporkan dan tidak diserahkan secara fisik kepada Bapas sebagai pelaksana bimbingan.

21

Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Nirwansyah, SH Staf Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada tanggal 7 Mei 2013

Bagi anak yang dikenakan pidana bersyarat ada pemahan bahwa sama dengan putusan bebas sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk melapor dan mendapatkan bimbingan dari Bapas. Seharusnya jika jaksa sebagai eksekutor putusan hakim memberikan penjelasan kepada klien anak dan keluarga anak. 4.2.2.5 Kurangnya Sosialisasi Tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Permasalahan yang masih sering dihadapi dalam melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain kurangnya sosialisasi sehingga pemahanan tentang penanganan anak masih berfariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda. Disamping itu prasarana masih terbatas menambah permasalah yang dihadapi pada saat menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan adanya kondisi peningkatan jumlah anak yang melakukan tindak pidana, yang pada akhirnya membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang akan masuk dalam proses peradilan yang selanjutnya akan menjalani hukuman untuk mendapatkan pembinaan.

Table 8. Jenis tindak Pidana yang dilakukan oleh anak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Jenis Tindak Pidana Tahun 2011

Kejahatan terhadap

Jumlah Anak

3 orang

nyawa

Jenis Tindak Pidana Tahun 2012

Kejahatan terhadap

Jumlah Total Jumlah Anak

Dan Persentase %

5 orang

nyawa 2 orang

Penganiayaan

49 orang

Penganiayaan

33 orang

Pencabulan

23 orang

Pencabulan

10 orang

Kesusilaan

56 orang

Kesusilaan

40 orang

Pencurian

36 orang

Pencurian

28 orang

Laka lantas

11 orang

Laka lantas

17 orang

Penggelapan

2 orang

Penggelapan

2 orang

Pengeroyokan

10 orang

Pengeroyokan

5 orang

Perdagangan anak

2 orang

Penadahan

1 orang

Pemerkosaan

2 orang

Perdagangan anak

1 orang

Kelalaian

2 orang

Pengancaman

1 orang

Perjudian

1 orang

Kelalaian

1 orang

Penipuan

1 orang

Jumlah

144 orang

Jumlah

200 orang

344 orang

Persentase (%)

41,86%

Persentase (%)

58,13 %

100 %

Kejahatan terhadap kesopanan


Meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan adanya kondisi peningkatan jumlah anak yang melakukan tindak pidana, yang pada akhirnya membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang akan masuk dalam proses peradilan yang selanjutnya akan menjalani hukuman untuk mendapatkan

pembinaan, namun sering kali hasil pembinaan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.22 Kondisi ini membuka peluang bagi penempatan anak di Lembaga baik selama dalam proses peradilan dengan status tahanan anak ataupun sebagai narapidana anak. Oleh karena itu sangat penting bagi para penegak hukum melakukan upaya-upaya untuk kepentingan terbaik anak.

22


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Balai pemasyarakatan (BAPAS) klas II Gorontalo dibentuk sesuai dengan Keputusan

Recommend Documents