PERANAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA ONGKAW KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATENMINAHASA SELATAN Oleh: ALFA MAMANGKEY Abstrak Camat mengembang tugas kepada usaha-usaha untuk memperlancar kegiatan pemerintah dan pembangunan, keberhasilan seorang camat dalam merangkul warga masyarakat dan membina melakukan pembinaan kepada terhadap masyarakat tersebut akan mencerminkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dalam pemerintah dan pembangunan tidak berjalan dengan yang diharapkan khususnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peranan Camat adalah suatu langka yang di ambil oleh camat dalam ranga meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.Adapun maksud dan tujuan tersebut yaitu Camat harus mampu mendorong dan mengarahkan warga masyarakatnya untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang ada di Desa Ongkaw. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada camat, sekretaris camat, kepala desa, sekretaris desa, dan kepala kepolisian sinosayang, mengenai peranan camat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang ada di desa ongkaw, maka akan diuraikan analisaanalisa yang merupakan hasil dari penelitian ini. Kata Kunci :Peran Camat, Meningkatkan Keamanan
Pendahuluan Tugas pemerintah tidak hanya mengatur saja, akan tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan selama ini belum mendapat perhatian dari para aparat birokrasi sebab fungsi mengaturnya lebih dominan dibandingkan para pelayan. Birokrasi pemerintah menempati posisi yang penting dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan salah satu intrumen penting yang akan menopang dan memperlancar usaha-usaha pembangunan. Berhasilnya pembangunan ini memerlukan sistem dan aparatur pelaksana yang mampu tangkap dan kreatif serta pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sikap perilaku dan kemampuan teknisnya termasuk didalamnya adalah memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Karena pelayanan yang efektif akan memperlancar proses pembangunan. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh POLRI sebagai alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. Peranan polisi sangat penting dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rasa percaya saling percaya dan harmoni antara kelompok dan golongan masyarakat merupakan faktor yang penting untuk menciptakan rasa aman dan damai.Peristiwa pertikaian dan konflik antar kelompok dan golongan yang mewarnai perpolitikan merupakan pertanda rendahnya saling percaya dan tiadanya harmoni didalam masyarakat.Oleh karena itu agar terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, rasa percaya dan harmoni antar kelompok harus terus dipelihara dan dibangun, serta pertikaian dan konflik perlu untuk ditangani dan di selesaikan. Penegakkan sepermasi hukum berdasarkan nilai luhur serta penghormatan terhadap hak asasi manusia banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah kurang mencerminkan aspirasi masyarakat. Tidak dilibatkan masyarakat oleh pemerintah untuk ikut secara aktif dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dibidang hukum. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan
perubahan tuntutan dan dinamika berkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri membawa implikasi dalam segala kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kabupaten Minahasa Selatan sebagai salah satu daerah otonomi yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Kabupaten Minahasa Selatan yang mempunyai sumber daya manusia yang cukup potensial dituntuk untuk meningkatkan kemampuan individu aparatnya untuk menunjang pelaksanaan Otonomi daerah yang didukung oleh kemampuan aparat pemerintah, yang mana kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tergantung pada kesempurnaan pemerintah. Tugas dan fungsi camat diatur dalam penyelenggaraan pemerintah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 126 ayat (3) dijabarkan beberapa tugas camat, dan salah satu tugas camat tersebut adalah mengkordinasikan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu camat mampu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan, dan setelah itu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam peningkatan kantibmas yang ada di kecamatan. Masalah pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang di Kecamatan Ongkaw masih kurang maksimal disebabkan karena pudarnya rasa aman masyarakat. Ganguan keamanan dan tingkat kejahatan secara umum masih dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan kejahatan dan kekerasan yang cukup meresahkan masyarakat dan berakibat pudarnya rasa aman masyarakat. Perkembangan pesatnya kejahatan yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penegakkan hukum oleh penegak hukum turut memancing perasaan ketidak keadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan, turunya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Fenomena tersebut juga terkendala dengan lemahnya peranan camat dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk peningkatan kantibmas di wilayah desa Ongkaw kecamatan Sinonsayang.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memfokuskan tentang: “Peranan Camat Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan” Konsep Peranan Menurut etimologi peranan berasal dari kata “peran” yaitu “pemain sandiwara”.Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamus dari status apabila seorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan sehingga antara status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain. Demikian pada sebaliknya, dimana tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan.Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga tidak terpisahkan pada diri manusia.Pada hakekatnya manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Menurut W.J.S. Poerwadaminta (1985:735), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa. Menurut Thoha Mitha (1983:309), peranan sebagai suatu perilaku yang teratur karena suatu jabatan tertentu.Menurut Muhamad Ali (1986:304) menyatakan bahwa peranan adalah sesuatu yang diperoleh dalam kegiaan atau yang memegang jabatan pimpinan yang terutama suatu hal atau peristiwa.Menurut Sondang P. Siagian (2003:54) menyatakan peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan. Adapun menurut A. Marwanto yang dikutupip oleh Taliziduhu Ndraha (2003:504) menyatakan bahwa peranan adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain. Hal in timbuk sebagai akibat-akibat kedudukan yang dimiliki didalam struktur sosial dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti antara pemerintah kota dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Konsep Kemanan dan Ketertiban Masyarakat Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperanan sesuai ketentuan yang ada.
Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Menurut Kartono (1993:23), kriminalitas atau tindak kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir/warisan) juga bukan merupakan warisan biologis (keturunan). Tingkah laku criminal bisa dilakukan oleh siapapun, baik anak-anak, wanita, pria, usia muda hingga usia lanjut. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, melalui pikiran, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, dan dorongan paksaan oleh obsesi tertentu. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar, misalnya karena terpaksa membalas menyerang, karena membela diri yang berakibat peristiwa pembunuhan tidak direncanakan.Menurut Santoso dan Zulfa (2001), kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.Gejala kejahatan tersebut mulai dari yang paling ringan hingga paling berat seperti pembunuhan. Melibatkan unsur pribadi hingga yang melibatkan banyak orang atau massa. Kejahatan kriminal telah ada sejak zaman dahulu, dan kini berkembang dalam berbagai bentuk dan modus yang semakin variatif.Pada umumnya kejahatan dilatarbelakangi oleh unsur ekonomi (kebutuhan), dendam, politik, dan dilakukan secara sengaja maupun tidak.Kejahatan berencana atau karena situasi yang terdesak, kesemuanya merupakan tindak kejahatan. Kejahatan dilakukan individual, kelompok, bahkan massa, hingga kejahatan peranang. Kejahatan kriminal tidaklah muncul begitu saja, karena terdapat sejumlah variable yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan dimaksud.Dimanapun atau bahkan dinegara majupun tidaklah luput dengan masalah criminal, namun tentu kesadaran masyarakat disertai itikat baik dan keinginan hidup damai dalam lingkungan yang aman harus diupayakan. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Keamanan merupakan kebutuhan primer setiap makhluk hidup.Kehidupan yang damai dan dicita-citakan banyak
orang yaitu kehidupan tentram, damai dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat.Untuk memperoleh kehidupan yang dimaksud dibutuhkan kehidupan yang tertib baik dalam rumah tangga, lingkungan maupun masyarakat.Oleh karena itu keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan dambaan bersama, dan perlu diupayakan, direncanakan, dipelihara dan dipatuhi.Keamanan membutuhkan upaya, perencanaan, dan partisipasi dalam memeliharanya, sedangkan ketertiban masyarakat perlu pula diatur, dipelihara dan dipatuhi. Kedua hal ini merupakan satu mata uang yang saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram penuh kedamaian. Kebutuhan tersebut merupakan hakekat kehidupan manusia, walaupun dibalik hakekat tersebut terdapat faktor lainnya yang bisa merusak tatanan dan kedamaian yang merupakan dambaan bersama. Konsep ketertiban dibutuhkan karena seseorang tidak dapat hidup sendiri atau menyendiri. Muhammad, A (2011: 37), menyebutkan kehidupan keluarga inti dengan pola perilakunya lebih sederhana jika disbanding dengan keluarga besar. Mengatur, menertibkan keluarga kecil lebih mudah dengan hanya perintah lisan dan kebiasaan-kebiasaan.Pada keluarga yang lebih besar harus diikuti dengan aturan-aturan tertulis sebagaimana organisasi. Keamanan dan ketertiban masyarakat harus diciptakan, diupayakan tidak saja oleh pihak keamanan (polisi, hansip dan sekuriti), tetapi oleh seluruh unsur masyarakat harus terlibat.Keamanan dan ketertiban merupakan dua hal yang berjalan seiring dan selalu saling mendukung dalam hubungan suasana yang nyaman dan tenteram. Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan kondisif yang mendukung bagi kehidupan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan.Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman, tenang, dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat selurunya agar berjalan secara teratur sesuai hukun dan norma-norma sosial budaya yang berlaku pada masyarakat setempat. Hali ini menunjukkan pula bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan menetukan kelancaran jalannya pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting dalam sistem masyarakat setempat. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peranan yang berbeda-beda antar satu sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peranan. Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi.Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata. Koentjaraningrat (2003:136) menegaskan orang yang bertindak dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma yang mengatur.Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk menganalisa masyarakat.Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial. Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peranan tertentu. Semakin berat peranan yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peranan yang dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalammasyarakat. Menurut Robert M.Z. Lawang(1985:89), peranan diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari sesorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi . Peranan sebagai seorang walikota dapat diartikan sebagai harapanharapan dari seluruh masyarakat pada sebuah wilayah kotamadya, para pejabat publik dibawahnya, para aparatur hingga tingkatan terendah dan kelompok lain yang punya pengaruh yang berarti sebagai generalised other bagi peranan walikota tersebut. Setiap kelompok ini merupakan kelompok referensi bagi walikota tersebut dan ia memperhitungkan harapan-harapan dari tiap kelompok dalam menjalankan peranannya. Peranan yang terdapat pada seseorang perlu dibedakan dengan posisi dalam interaksi kemasyarakatannya.Posisi ini dalam masyarakat merupakan sebuah unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses .Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
Dikutip oleh Sooerjono Soekanto (2007:213-214) dari buku “Role, Personality and Social Structure” karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut: a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing sesorang dalam kehidupan kemasyarakatan. b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Melekatnya peranan pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peranan tersebut oleh individu yang bersangkutan.Inilah olehSoekanto disebut dengan role distance.Keterpisahan antara individu dengan peranannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat.Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peranan yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Mengingat bahwa dalam penelitian ini, yang menjadi fokusnya yakni pemerintah kota oleh karena itu urusan wajib yang menjadi kewenangannya ialah urusan wajib yang terdapat dalam UU pemerintahan daerah untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota. Urusan pemerintah kota tersebut meliputi 16 buah urusan . Selain itu urusan pemerintah kota yang bersifat pilihan tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan ketika secara nyata terdapat danberpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah/kota yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah kota menjalankan tugasnya berdasarkan asas otonomi daerah dengan hak untuk mengurusi urusan daerah dengan kewenangan yang seluas-luasnya. Namun walaupun demikian ada pula urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari sebuah negara kesatuan. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya pemerintah perlu menjamin ketertiban dan keamanan warganya.Sejalan dengan paparan tersebut, maka pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat
untuk menjaga keamanan masyarakat layaknya memiliki program yang mengarah pada pencapaian perwujudan ketertiban masyarakat. Dengan demikian selain telah melaksanakan 16 peranan pemerintah daerah, pemerintah kota juga telah melaksanakan fungsi pemerintah pusat di wilayahnya untuk menjaga keamanan negara dari potensi kekerasan dalam negeri. Jenis penelitian Dalam penelitian ini penulis menulis tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survey.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptip mengenai kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang–orang yang di teliti.Penelitian kualitatif yang berakar dari ‘paradigma interpretatif’ pada awalnya muncul ketidakpuasan dari ‘paradigma positivist’ yang menjadi akar penelitian kuantitatif. Pembicaraan mengenai penelitian kualitatif tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan yang melatarbelakangi penelitian kualitatif. Untuk dapat memahami penelitian kualitatif tidaklah cukup hanya sekadar membicarakan mengenai ,metode/cara untuk melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, sebelum membicarakan mengenai bagaimana metode dan prosedur melakukan suatu penelitian kualitatif perlu untuk terlebih dahulu memahami teori dan pendekatan yang melatar belakangi metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian Pada bab ini akan di uraikan hasil-hasil penelitian yang meliputi peranancamat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Ongkaw Kecamatan Sinosayang. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sejauh mana pelayanan kemanan dan ketertiban di desa ongkaw dengan melakukan studi pada kantordesa serta lembaga-lembaga lain yang yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam proses pengeumpulan data pada peneltian ini, selain melalui studi kepustakaan peneliti juga melakukan observasi dan interview (wawancara) kepada beberapa informan. Interview (wawancara) yang dilakukan kepada informan dilakukan agar Peneliti mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang di teliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan Keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada camat, sekretaris camat, kepala desa, sekretaris desa, dan kepala kepolisian sinosayang, mengenai peranan camat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang ada di desa ongkaw, maka akan diuraikan analisaanalisa yang merupakan hasil dari penelitian ini.
Beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah perkotaan, tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam berakti(itas yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kualitas hidupnya.Kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini polri, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri, karena itu yang dibutuhkan sekarangadalah bagaimana antara masyarakat dan polri terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Mengharapkan aparat polri untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas tanpa dukungan masyarakat adalah tindakan sia-sia, khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh polri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari fungsi ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, polisi tidak akan dapat menciptakan situasi yang tertib dan aman dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak sekedar membantu aparat polri dalam melaksanakan tugastugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat.Masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai obyek dalam penyelengaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib. Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut: 1. PerananCamat adalah suatu langka yang di ambil oleh Pemerintah Kecamatan dalam ranga meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
khususnya di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang,adapun maksud dan tujuan tersebut yaitu Pemerintah harus mampu mendorong dan mengarahkan warga masyarakatnya untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Desa Ongkaw. 2. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga dan memilihara keamanan dan ketertiban di Desa Ongkaw, terdapat indikator-indikator yaitu: sumber daya, keberhasilan suatu program pembangunan sangat di butuhkan oleh sumber daya manusia, demikian pula halnykeberhasilan pelaksanaan pemiliharaan dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Ongkaw sangat di tentukan oleh sumber daya manusia dalam hal ini adalah masyarakat Desa Ongkaw di bawah koordinir oleh kepala desa. 3. Dalam upaya menciptakan keamanandan ketertibanmaka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hal ini penting karena sangat mendukung kelancaran setiap kegiatan dalam menangani dan menyelesaiakan persoalan dibadang keamanan. Sarana dan prasarana yang lengkap merupakan faktor penting dalam menunjang upaya pemrintah kecamatan dalam menciptakan kingkungan yang aman dan tentram. Saran 1. Upaya peningkatan keamanan dan ketetiban masyarakat harus dilaksanakan secra terus menerus bahwkan harus giat lagi diupayakan oleh Camat agar dapat mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sudah terbentuk sehingga masyarakat dapat hidup lebih tentram dan tertib menuju keberhasilan dalam pembangunan. 2. Untuk mamacu mativasi pemerintah Kecamatan dalam penanganan kemanan dan ketertiban masyarakat desa, maka sebaiknya ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada Pemerintah yang telah berhasil menciptakan dan menekan tingkat gangguan keamanan dan ketetiban. Seharusnya pemerintah kecamatan mengalokasiakan dananya kepada setiap pemerintah desa untuk pembangunan sarana dan prasana keamanan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Batinggi, Ahmad, 1999, Manajerial pelayanan UmumUniversitas Terbu
Jakarta.
Barata, Atep Adya, 2003, Pelayanan Prima. Yayasan kawula muda, Jakarta Chatab, Nevizond, 2007, Profil Budaya Organisasi, Bandung: alfabeta.
Dwiyanto, , Agus, 2010, Manajemen Pelayanan Publik, Gadja Mada Uneversity Press Dwiyanto,
Agus,
Dr,
Prof,
2009,
Reformasi
Birokrasi,
kepemimpinan,
danPelayanan Publik, Gova Media, Yogyakarta. I Made Wiratha, Ir, M.si,2006Pedomanan penulisan Usulan penelitianSkripsiDan Tesis, Andi Offset, Yogyakarta Indar, Arifin, Dr, Msi, 2010
Birokrasi Pemerintahan
dan Perubahan
SosialPolitikMakassar: Pustaka Refleksi. Lukman, Sampara, 2000, Manajemen Kualitas pelayanan, Stia Lan, Jakarta Muhadjir, H Noeng, 2000, Metode Penelitian kualitatif. Yogyakarta Rake Sarasin Moenir, Has, 2006, Manajemen pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. Ndaraha, Talidziduhu, 2003, Kybernologi 2 (ilmu pemerintahan baru).PT. Asdi Mahasatya, Jakarta: Rineka Cipta. W.J.S. Poerwadaminta (1985:735), Kamus Besar Bahasa Indonesia Sedarmayanti, 2008.Manajemen Sumber Daya manusia dan Reformasi Birokrasi pegwai Negeri Sipil, P.T. Repika Aditama. Bandung Sutina, dan, Suyanto, bagong, 2005, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Alfabeta. Suradinata, Ermaya, 1996, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadhan. Bandung. Thoha, Miftah,Prof, 2003,
Birokrasi Politik di Indonesia, Jakarta: PT
RAJAGRAPINDO PERSADA. Thoha,Miftah,1991Perspektif Perilaku Birokrasi,Jakarta: Rajawali Pers. Umar, Husain. 2001. Riset Sumber Daya Manusia dalam OrganisasiPTGramedia Pustaka Umun.
