PERAN PSIKOLOGI DIBIDANG KRIMINAL Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu instansi / lembaga yang menangi proses penegakan hukum yang ada di Indonesia penyidikan . Dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tersbut tentunya terkadang mengalami kesulitan / hambatan untuk mengungkap suatu kasus / perkara yang dihadapi , yang mungkin tidak dapat ataupun belum terpecahkan / terungkap oleh Kepolisian itu sendirin , hal ini tentunya diperlukan bantuan , referensi ataupun apa namanya yang dapat atau setidak – tidaknya membantu memberikan masukan dalam kasus / perkara yang dihadapi sehingga jelas permasalahannya . Salah satau cabang Ilmu pengetahuan yang mungkin dapat Kita ambil untuk dapat membantu dan berperan dalam Kriminal adalah Psikologi . Apakah sebenarnya Psikologi itu sendiri dan sejauh mana peran Psokologi itu sendiri dalam bidang Kriminalitas , penulis akan sedikit mencoba sejauh mana peran yang dimaksud . Psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu psyche = jiwa dan logos = Ilmu , dalam arti bebas psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa / mental . Psikologi tidak mempelajari jiwa / mental itu secara lanngsun karena sifatnya yang abstrak , tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa / mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya , sehingga Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental manusian . Psikologi memiliki berbagai peran dalam kehidupan manusia . Salah satunya yakni peran psikologi dalam dunia kriminal . Peran psikologi dalam dunia kriminal dapat dilihat dengan adanya psikologi dalam bidang hukum dan juga psikologi kriminalitas . Dalam perkembangan ilmu pengetahuan , hubungan antara satu ilmu bisa saling berkaitan satu sama lain . Bahkan setiap hubunganya tidak hanya sebatas sebagai pelengkap tetapi juga bisa menjadi suatu yang bersifat inheren . Hal ini disebabkan karna perkembangan ilmu pengatahuan , informasi dan teknologi menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia . Dalam memahami sesuatu permasalahan , tidak hanya cukup dengan menggunakan satu pendekatan saja , melainkan dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik , artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan perilaku manusia perlu suatu pendekatan interdisipliner ilmu . Pendekatan ini sangat relevan bila mengkaji suatu masalaah yang begitu kompleks seperti permasalahan hukum . Menurut Rahardjo ( 2006 ) kompleksnya permasalahan hukum tidak hanya semata permasalahan hukum itu sendiri saja melainkan masalah perilaku manusia juga . Hukum dibuat manusia untuk mengatur perilaku manusia agat tertib dan teratur . Namun realitas menunjukkan seringkali hukum menjadi “ mainan ” manusia untuk mewujudkan kepentingan . Hukum dijadikan alat untuk mecapai tujuan . Seseorang politikus , akan menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya , seorang pengusaha akan menggunakan hukum untuk kepentingan bisnisnya dan sebagainya . Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan dan kepentingan masing - masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan . Asas-asas keadilan cenderung diabaikan , digeser oleh asa-asas kepentingan bersifat personal atau kelompok . Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum , Masalahnya sekarang ini banyak perilaku - perilaku yang cenderung menggunakan “ kelemahan “ hukum untuk mengambil suatu
kesempatan dalam menggapai tujuan . Logikanya hukum menjadi suatu alat untuk memutar balikan fakta bahkan menjadi suatu alat untuk menyerang orang lain. Fenomena telah banyak kita lihat sekarang ini. Berkaitan dengan perilaku manusia salah satu ilmu yang relevan dengan tersebut adalah psikologi . Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia . Dalam perjalanannya psikologi banyak berinteraksi dengan ilmu - ilmu lainnya termasuk hukum. Interaksi psikologi dan hukum telah lama terjadi , semenjak tahun 1900–an . Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1920 , psikologi dan hukum berusahan mencari bentuk dan definisi peran yang dimainkan dalam disiplin ilmu masing - masing . Integrasi psikologi dan hukum berawal dari suatu keyakinan filosofi yang mengatakan bahwa dalam memandang ilmu tidak seharusnya dilihat sebagai suatu entitas terpisah dan berbeda , namun lebih dari merupan saling berhubungan satu sama lainya . Munsterberg ( 1908 ) , mengatakan bahwa psikologi harus berhubungan dengan ilmu - ilmu lainnya . Psikologi harus berbicara dalam tataran praktis , tidak hanya sekedar konseptual . Oleh karena itu aplikasi psikologi harus menyentuh aspek dasar manusia dengan menggunakan pendekatan berbeda . Salah satu bentuk pendekatannya adalah berorentasi pada problem kehidupan manusia ( Pfeifer, 1997 ) . Falsafah tersebut mendorong ilmu psikologi untuk lebih banyak berinteraksi dengan ilmu lain termasuk ilmu hukum , terutama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan perilaku manusia . Kaspardis ( dalam Kohnken , dkk, 2003 ) membagi tiga bentuk pengintegrasian psikologi dalam hukum , yaitu : •
psychology in law,
•
psychology and law,
•
psychology of law.
Pertama Psychology in law adalah aplikasi psikologi yang spesifik dalam bidang hukum , seperti psikologi polisi , psikologi dalam kesaksian saksi mata ( Blackburn , 1996) . Kedua Psychology and law lebih cenderung kepada psycholegal research yang berkaiatan dengan pelaku kriminal , juri ( pengambilan keputusan ) dan hakim . Ketiga Psychology of law mencakup area penelitian seperti , mengapa orang mematuhi atau tidak mematuhi hukum , efek hukum atau aplikasi hukum dalam perilaku manusia. Dalam hal ini secara umum peran Psikologi dibidang Kriminilitas dibagi dua area , yaitu : Pertama Keilmuwan yaitu piskologi berperan dalam proses pengembangan hukum berdasarkan riset - riset psikologi dan Kedua Aplikatif yaiyu psikologi berperan dalam intervensi psikologis yang dapat membantu proses hukum . Friedman ( dalam Lumbuun, 2008 ) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek dalam sistem hukum . Pertama struktur , yaitu yang berkaitan dengan lembaga yang membuat dan menegakan hukum , termasuk DPR , Kepolisian , Kejaksaan , Hakim dan para Advokat . Kedua subtansi , yaitu yang
menyangkut dari materi hukum baik yang tertulis atau yang tidak tertulis , dan Ketiga budaya Hukum , yaitu sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yang meliputi kepercayaan , nilai , pikiran dan harapan. Beberapa cabang psikologi yang berperan dalam sistem dan proses hukum adalah psikologi kognitif , perkembangan , sosial dan klinis . Di Barat peran ilmu psikologi dalam proses hukum telah banyak diaplikasikan , mulai dari tahap pemeriksaan , persidangan , putusan sampai ke tahap pemenjaraan . Misalkan dalam tahap pemeriksaan , bagaimana hasil penelitian psikologi mengenai kemampuan meningkatkan daya ingat diterapkan dalam proses pemeriksaan saksi atau korban . Selain itu , Psikologi juga banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa atau korban , yang nantinya berguna dalam proses persidangan. Costanzo ( 2006 ) peran psikologi dalam hukum sanga luas , dan Ia memberikan tiga peran . Pertama , Psikolog sebagai penasehat yaitu seringnya para psikolog digunakan sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan . Psikolog diminta memberikan masukan / saran apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan . Kedua Psikolog sebagai evaluator , yaitu sebagai seorang ilmuwan , psikolog dituntut mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program . Apakah program itu sukses atau sesuai dengan tujuan yang ditetapkan ? . Program program yang berkaitan internvensi psikologis dalam rangka mengurangi perilaku kriminal / penyimpangan , misalkan program untuk mencegah remaja untuk menggunakan NAPZA . Apakah program tersebut mampu mengurangi tingkat penggunaan NAPZA di kalangan remaja ?. Untuk mengetahui hal tersebut , perlu dilakukan evaluasi program . Ketiga , Psikolog sebagai pembaharu yaitu Psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting dalam sistem hukum . Psikolog diharapkan menjadi pembaharu atau reformis dalam sistem hukum . Psikolog diharapkan mampu mengaplikasi ilmu pengetahuannya ke dalam tataran aplikatif , sehingga sistem hukum , mulai dari proses penangkapan , persidangan , pembinaan , dan penghukuman berlandaskan kajian - kajian ilmiah ( psikologis ) . Dan bagaimana peran Psologis dalam penegakan hukum di Indonesia sendiri ................? Di Indonesia peran Psikologi dalam hukum sudah mulai terlihat semenjak hadirnya Asosiasi Himpunan Psikologi Forensik pada tahun 2007 . Irmawati ( 2009 ) Peran psikologi forensik dibutuhkan untuk membantu mengungkapkan kasus - kasus kriminal yang menimpa masyarakat . Psikolog forensik dapat membantu aparat penegak hukum memberikan gambaran utuh kepribadian si pelaku dan korban . Menurut Probowati (2010) peran psikologi forensik meliputi tahap penyelidikan , penyidikan , persidangan dan pemenjaraan ( lihat tabel ).
Tabel Peran psikologi forensik dalam proses hukum
Area
Peran
Polisi
Membantu polisi dalam melakukan penyelidikan pada saksi, korban dan pelaku.
Kejaksaan
Membantu jaksa dalam memahami kondisi psikologis pelaku dan korban, dan memberikan pelatihan gaya bertanya pada saksi.
Pengadilan
Sebagai saksi ahli dalam persidangan.
Lembaga Pemasyarakatan
Asesmen dan intervensi psikologis pada narapidana.
Selama ini peran ilmu Psikologi terhadap hukum lebih kepada yang bersifat prosedural terutama pada penyeleksian para penegak hukum dan menjadi saksi ahli dalam persidangan . Kurangnya peran serta dari para ilmuwan psikologi dalam aspek hukum disebabkan oleh beberapa faktor , yaitu kurang minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum . Menurut Rahardjo ( 2006 ) para ilmuwan psikologi belum mengambil peran utama dalam proses hukum . Selama ini ilmuwan psikologi banyak digunakan sebagai saksi ahli dan untuk pemekrisaan kondisi kejiwaan tersangka / terdakwa . Meilela ( 2011 ) . Peran psikologi forensik belum secara masif dan sistematis . Beberapa indikatornya adalah belum ada jurnal psikologi forensik yang diterbitkan berkala , belum banyak ahli psikologi forensik , dan belum terlihatnya sumbangsih psikologi forensik dalam penegakan hukum di Indonesia . Memang harus diakui bahwa pertimbangan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa adalah berdasarkan dua ( 2 ) alat bukti yang sah , sesuai dengan KUHP yang berlaku . Sementara aspek psikologis lebih berperan dalam menentukan berapa lama hukuman yang diterima terdakwa . Pada kasus khusus , aspek psikologis sangat menentukan , misalkan seorang terdakwa yang mengalami gangguan jiwa , maka hukuman tidak dapat diberikan , alias bebas . Hasil penelitian Probowati ( 1996 ) menunjukkan bahwa perilaku terdakwa selama proses persidangan akan memberi andil lama atau tidaknya seseorang dihukum , artinya semakin baik perilakunya , maka hukumannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan berperilaku negatif selama persidangan . Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia , psikologi memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia . Peran psikologi terutama pada aparat penegak hukum ( Kepolisian , Kejaksaan , Kehakiman , petugas Lapas ) dan pihak -pihak yang terlibat ( saksi , pelaku dan korban ). Selain itu , psikologi juga berperan pada sistem hukum dan warga yang terkena cakupan hukum . Masalah penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama di Indonesia . Penegakan hukum merupakan tidak hanya kewajiban aparat penegak hukum , melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat . Setiap warga harus memiliki kontribusi dalam penegakan hukum sehingga tercipta kondisi adil , tertib dan damai . Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu tentang perilaku manusia berusaha untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dalam bentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam proses penegakan hukum . peran psikologi dapat dimulai dari
pencegahan , penanganan , pemindanaan dan pemenjaraan . Indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi adalah adanya perubahan perilaku - pelaku pidana ke arah yang lebih baik , artinya pelaku pidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum . Apabila pelaku pidana tidak mengalami perubahan setelah dilakukan proses rehabilitasi di LP, maka penegakan hukum belum dikatakan optimal . Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan , dan terima kasih semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Kita bersama . Amin......! PENULIS : AKP M. NURDA’I KASAT BINMAS POLRES REJANG LEBONG
