PERAN KELEMBAGAAN LOKAL TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN JEMBER ROLE OF LOCAL INSTITUTE TO ECONOMIC ACTIVITY OF COASTAL SOCIETY AREA IN JEMBER REGENCY Syamsul Hadi *) *) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember E-mail :
[email protected] ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah meliputi : 1) Mengetahui peran kelembagaan lokal bagi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember; dan Mengiventarisir hambatan yang dialami oleh kelembagaan lokal selama ini dalam bekerjasama dengan masyarakat pesisir guna menggerakkan perekonomian masyarakat. Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian penjajakan dan metode yang digunakan adalah metode survei. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan data sekunder yang bersumber dari instansi terkait. Guna menjawab tujuan pertama dan kedua, digunakan analisis secara kualitatif dengan memusatkan pada aspek peran kelembagaan lokal, jejaring sosial dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, Kelembagaan lokal memiliki peranan dan arti penting guna menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir yang telah dikembangkan cukup luas dalam fungsinya untuk mengakomodasi berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat pesisir. Diantaranya meliputi kegiatan bidang ekonomi (simpan pinjam, pinjaman modal, penyediaan sarana produksi, pelatihan keterampilan dan penyuluhan), dan bidang kesejahteraan sosial (santunan bagi fakir miskin, yatim, kegiatan kesenian, olah raga, kebersihan lingkungan, kerukunan kematian dan lain-lain). Kedua, Hambatan yang dialami oleh kelembagaan lokal dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi hambatan teknis dan non teknis. Sebagian besar hambatan teknis meliputi keterbatasan modal usaha dan sistem kerja yang kurang efektif dan efisien selain kurangnya komitmen investor kelembagaan lokal dalam hal pembinaan dan bimbingan teknis usaha ekonomi produktif kepada para nasabah termasuk kesulitan dalam keberadaan tenaga ahli perkoperasian. Adapun hambatan non teknis antara lain karakter masyarakat pesisir yang tempramental, keras dan sering memberikan data identitas diri yang fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak agar terhindar dari tagihan pengembalian pinjaman. Kata Kuncu : Peran, kelembagaan lokal, aktivitas ekonomi, masyarakat pesisir, hambatan ABSTRACT Target of this research is to cover 1) Knowing role of local institute to economic activity of coastal society area in Jember Regency; and register natural resistance by local institute during the time in working along with coastal society area utilize to move economics of society. As for this research type is research of method and hawker the used is survey method. Type and used data source cover obtained primary data through technique interview and data of sekunder steming from relevant institution. Utilize to answer first target and second is used by analysis qualitative by concentrating on aspect role of local institute, social networking and resistances in executing its function. Result of research conclude that is First, Local 1
Institute have important meaning and role utilize to move economics of coastal society area which have been developed enough wide of at the site used to to accommodate various problem and requirement of coastal area society. Between him cover activity of economic area ( saving and loan, capital loan, ready of production medium, training of counselling and skill), and area prosperity of social ( decent to impecunious fakir, orphan, activity of artistry, sport, hygiene of environment, reconciliation of death and others). Both, natural Resistance by local institute in running duty and his function cover technical resistance and non is technical. Most technical resistance cover limitation of capital employed and less efficient and effective activity system besides lack of local institute investor komitmen in the case of technical tuition and construction is effort productive economics to all client of[is including difficulty in existence of co-operation past master. As for resistance of is non technical for example coastal society area character which is tempramental, hard and often give fictious x'self identity data with a purpose to camouflage so thatprotected from invoice. Keyword : Role, local institute, economic activity, coastal area society, resistance
masyarakat pesisir belum banyak dikaji
PENDAHULUAN
secara lebih mendalam, padahal kekuatan
Paradigma pembangunan holistik,
kelembagaan lokal yang ada di daerah
yaitu pembangunan yang dilakukan secara
pesisir ini mempunyai peran penting dalam
menyeluruh dan terintegrasi yang sangat memperhatikan
aspek
spasial,
pembangunan
berwawasan
lingkungan,
pembangunan
berbasis
komunitas,
pembangunan
berpusat
pembangunan
mendorong
yaitu
pada
rakyat,
berkelanjutan
dan
ada pada umumnya
Resource Base Strategy ketersedian
sumber
daya
tingkat desa yang didukung oleh petani atau nelayan
Berbagai
tinjauan
Orde Baru, kini telah tenggelam di tengah arus berkembangnya kelembagaan keuangan
tentang
modern yang kuat. Kelompok
arisan
seperti
PKK,
Tahlilan, Yasinan, Sholawatan dan sejenisnya
fakta di lapangan membuat banyak kalangan banyak
dapat
pernah memiliki nostalgia kejayaan di era
faktor
oleh para peneliti sehingga berbagai temuan
menawarkan
tidak
mengikuti hubungan komersial. KUD yang
pembangunan holistik ini telah dilakukan
terdorong
praktis
bersama tidak dapat mencukupi untuk
atau
keberhasilan serta proses belajar (Syukur, 2008).
kecil,
berkembang karena modal yang dihimpun
yang meliputi daya,
mempunyai
lain. Misalnya lembaga simpan pinjam di
tersebut diperlukan alternatif srategi yang sumber
tidak
keterkaitan fungsional satu dengan yang
mewujudkan pembangunan yang holistik
pada
ekonomi
masyarakatnya. Kelembagaan lokal yang
pembangunan berbasis kelembagaan. Untuk
berorientasi
aktivitas
di daerah pesisir merupakan lembaga non
sekali
formal yang juga menfasilitasi terhadap
rekomendasi. Namun tinjauan kelembangaan 2
pelayanan masyarakat dalam konteks simpan
pesisir; dan Masyarakat nelayan tambak,
pinjam.
oleh
masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok
kelompok nelayan, terkadang banyak berpihak
masyarakat nelayan buruh. Setiap kelompok
dan menguntungkan segelintir anggotanya
masyarakat
saja yang notebene sebagai pengusaha ikan
penanganan dan perlakuan khusus sesuai
atau pemilik kapal. Sedangkan bagi anggota
dengan kelompok, usaha, dan aktivitas
yang berasal dari nelayan berskala kecil dan
ekonomi mereka.
mikro, kurang mendapatkan manfaat yang
tersebut menbentuk sebuah koperasi ataupun
proporsianal atas keberadaan koperasi. Selain
UKM yang bertujuan untuk meningkatkan
itu, terdapat kelembagaan lokal lainnya yang
fungsi dan perannya sebagai bagian integral
juga sulit diakses oleh masyarakat pesisir
dalam
akibat
khususnya di daerah pesisir. Koperasi dan
Koperasi
sistem
bankable
yang
yang
misalnya
didirikan
diinvensikan lembaga
tidak
UKM
keuangan
tersebut
haruslah
mendapat
Ada diantara kelompok
perekonomian
mengalami
nasional,
kesulitan
dan
untuk
konvensional yang bergerak di tengah-tegah
mengakses sumber- sumber permodalan
masyarakat pesisir. Justru yang tumbuh subur
atas lembaga keuangan terutama dari sektor
adalah pemilik modal peseorangan (rentenir)
perbankan akibat belum mampu memenuhi
yang banyak menjangkau nelayan kecil dalam
persyaratan untuk mendapatkan kredit yang
upaya memenuhi kebutuhan usahanya bahkan
biasanya diukur dengan 5C ( character,
juga untuk kebutuhan konsumsi rumah
capacity, capital, collateral dan condition)
tangganya.
(Widodo dan Suradi, 2007). Oleh karena itu, masyarakat
peran kelembagaan lokal menjadi sangat
yang terhimpun dalam sebuah paguyuban
penting guna mendorong terhadap akselerasi
yang secara kaidah atau norma-norma sosial
aktivitas perekonomian masyarakat pesisir.
Beberapa kelompok
Berdasarkan latar belakang di atas,
diakui keberadannya, diantaranya adalah nelayan
maka tujuan penelitian ini adalah : 1)
tangkap, kelompok masyarakat pesisir yang
Mengetahui peran kelembagaan lokal bagi
mata
adalah
aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di
Masyarakat
Kabupaten Jember; dan 2) Mengiventarisir
kelompok
hambatan yang dialami oleh kelembagaan
masyarakt pesisir yang bekerja di sekitar
lokal dalam bekerjasama dengan masyarakat
tempat pendaratan dan pelelangan ikan;
pesisir guna menggerakkan perekonomian
Masayarakat nelayan buruh, kelompok
masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini
masyarakat nelayan yang paling banyak
antara lain sebagai bahan informasi bagi
dijumpai
instansi pemerintah terkait sebagai bahan
(Syukur, 2009) : Masyarakat
pencaharian
utamanya
menangkap ikan di laut; nelayan
pengumpul/bakul,
dalam
kehidu-pan
masyarakat 2
pertimbangan dalam membuat kebijakan
bagi kelompok masyarakat pesisir agar dapat
dalam upaya penguatan akses permodalan
memajukan usaha-usaha ekonominya pertimbangan bahwa lokasi ini memiliki jumlah penduduk yang bermukim di daerah
METODE PENELITIAN
pesisir relatif banyak sehingga diasumsikan Jenis dan Metode Penelitian
sedang
Tipe penelitian ini adalah penelitian
bersifat
terbuka,
masih
Sumber, Jenis dan Teknik Pengumpulan
dalam
Data
penjajakan atau mencari-cari fakta karena
Berdasarkan sumbernya bahwa data
pengetahuan peneliti tentang gejala atau
yang dikumpulkan dalam penelitian ini
feomena yang akan diteliti masih relatif
meliputi data primer dan data sekunder.
sedikit. Penelitian ini adalah langkah awal
Teknik pengumpulan data menggunakan
untuk melakukan penelitian lebih mendalam
studi
untuk tipe penelitian deskripif. Oleh karena
yang
dan
dan
metode
relevan
ditujukan
kepada
pengelola
Sedangkan untuk data sekunder diambil dari
digunakan dalam penelitian ini adalah survei
yang
kelembagaan lokal dan aparat desa setempat.
Effendi, 1995). Sementara itu, metode yang
metode
dokumen
mempelajari
dengan menggunakan daftar pertanyaan
jelas dan terperinci dan nantinya hipotesa (Singarimbun
jenis
yaitu
dengan tujuan penelitian, dan wawancara
dapat diharapkan rumusan masalah lebih
dikembangkan
dokumentasi,
berbagai
itu, dengan tipe penelitian eksploratif ini
dapat
perkembangan
kelembagaan lokal yang dinamis.
penjajakan (eksploratif), yaitu penelitian yang
mengalami
sumber lain yang terkait dengan penelitian
Studi
ini.
Dokumentasi dengan mempelajari buku dan Analisa Data
atau literatur, hasil-hasil penelitian, catatan
Data dan informasi yang dijaring
tertulis dan sebagainya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.
dalam penelitian ini seluruhnya adalah data
Penentuan Waktu dan Lokasi Penelitian
kualitatif. Sehubungan dengan itu, maka
Penelitian ini telah dilakukan pada
data yang sudah dikumpulkan diolah dan
Bulan Juni tahun 2012 pada tiga tempat
disajikan dalam bentuk tabel informasi, dan
komunitas
secara
kemudian dilakukan analisis secara kualitatif
purposive sampling di Kabupaten Jember
dengan memusatkan pada aspek peran
yang
Puger,
kelembagaan lokal terhadap aktivitas sosial
Gumukmas, dan Ambulu. Dasar penentuan
dan ekonomi, jejaring sosial dan hambatan-
lokasi
hambatan dalam melaksanakan fungsinya.
masyarakat
meliputi
tersebut
pesisir
Kecamatan
didasarkan
pada 3
Selanjutnya
hasil
analisis
tradisi dan kebiasaan, serta sumber daya
tersebut
diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan
lokal.
Kedua,
secara inferensial.
pembentukannya
perkumpulan
yang
diprakarsai
oleh
pemerintah dan merupakan kepanjangan tangan
HASIL DAN PEMBAHASAN
pemerintah
seperti Karakteristik
Responden
kepada
masyarakat,
KUBE, PKK, Posyandu dan
sebagainya.
dan
Keanggotaan
Kelembagaan Lokal
kelembagaan
lokal
Kelembagaan yang didirikan oleh
didasari pendidikan tertentu, keterampilan,
masyarakat setempat pada lingkup wilayah
persamaan agama, keturunan, persamaan
tertentu
(RT,
RW,
Dusun,
suku,
kampung,
persamaan
pekerjaan,
kepedulian
dari
sosial, persamaan kepentingan, domisili di
kelembagaani lokal. Dilihat dari bentuknya,
wilayah tertentu (RT/RW/Desa) dan multi
Kelembagaan Lokal ini cukup bervariasi,
kultur. Keanggotaan di dalam kelembagaan
seperti majelis ta’lim/ pengajian/ yasinan,
lokal pada umumnya bersifat sukarela,
paguyuban
suku
mempunyai hubungan interpersonal dan
tertentu, perkumpulan remaja, perkumpulan
biasanya memiliki ikatan kekeluargaan yang
adat, ikatan pemuda masjid, perkumpulan
kuat. Menjadi anggota sebuah perkumpulan
kematian, perkumpulan arisan, lembaga
tidak sulit, biasanya melalui informasi dari
keuangan
keluarga, teman atau orang lain. Cara
desa/kelurahan)
merupakan
warga,
unsur
perkumpulan
masyarakat,
perkumpulan
kesenian, perkumpulan olah raga, lembaga
menjadi
anggota
biasanya
langsung
musyawarah adat, ikatan keluarga, ikatan
bergabung saja, ada yang mendaftar secara
suka duka, dana sehat dan
organisasi.
lisan dan ada pula yang harus mendaftarkan
Pemberian nama pada Kelembagaan Lokal
diri secara tertulis melalui formulir yang
tersebut dengan menggunakan nama khas
disediakan. Hak dan kewajiban anggota
daerah atau agama tertentu. Adapun cara
biasanya sudah dirumuskan dalam suatu
pembentukan kelembagaan lokal ada dua,
kelembagaan dalam bentuk kesepakatan
yaitu
secara
alamiah
lisan maupun tertulis. Kesepakatan tertulis
dan
aspirasi
ini biasanya diwujudkan dalam bentuk
masyarakat, seperti perkumpulan pengajian,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
keagamaan dan sebagainya. Kelembagaan
Tangga.
Hak
ini cenderung adaptif dengan kemampuan
diantara
perkumpulan
lokal,
persamaan
Pertama,
berdasarkan
berdiri
kebutuhan
dengan
mempertahankan
dan
memperoleh
melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal, 2
dan
antara
kewajiban
anggota
memiliki lain
pendidikan,
hak
banyak untuk
mengikuti
pengajian, memperoleh arisan, memperoleh
dengan jangkauan wilayah tertentu tersebut,
bantuan sosial dan mengikuti setiap kegiatan
dapat membentuk dan mengembangkan
perkumpulan. Sedangkan kewajiban anggota
jejaring kerja dengan kelembagaan lainnya,
antara lain menghadiri pertemuan rutin,
sehingga potensi yang ada pada mereka
iuran wajib, iuran sukarela, mengikuti arisan
dapat disinergikan untuk kepentingan sebuah
wajib dan keharusan mengikuti kegiatan
program
perkumpulan secara aktif.
banyak orang.
yang
dampaknya
Aktivitas
Pada umumnya wilayah kegiatan
menjangkau
perkumpulan
perlu
RW,
didukung oleh dana yang memadai sehingga
dusun/kampung dan desa/kelurahan. Hal ini
kegiatan perkumpulan dapat berjalan dengan
sesuai dengan karakteristik dari organisasi,
baik sesuai dengan tujuan. Pada umumnya,
yang awal pendiriannya didasarkan pada
anggota
tujuan memberikan palayanan sosial dengan
menyumbangkan dana ke kas perkumpulan
prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat
yang besarnya berkisar Rp. 2500 – Rp 5000
lokal. Namun demikian dalam pelaksanaan
per
kegiatan, ada diantara mereka yang sudah
dimana terdapat simpanan pokok per bulan
mampu
mengembangkan
kerja
dan simpanan sukarela tanpa ada batasan
hingga
sampai
kecamatan,
waktu. Selain itu, bagi kelembagaan yang
kelembagaan
pada
tingkat
RT,
jaingan
wilayah
bulan
kelembagaan
kecuali
lokal
berbentuk
kabupaten/kota hingga luar wilayah. Sebagai
berbentuk
contoh, perkumpulan arisan yang didirikan
sumberdana
oleh kelompok masyarakat tertentu di
individu untuk mengakses dana dari pihak
beberapa propinsi jangkauannya bisa sampai
luar dengan bekerjasama ataupun dari hasil
ke luar wilayahnya. Sedangkan tempat
pengembangan
kegiatan dilaksanakan secara bergantian
kelembagaan lokal yang lain, bahwa dana ini
sesuai
anggotanya
ditangani oleh bendahara dan dilaporkan
misalnya kegiatan pengajian dan arisan.
setiap bulan pada saat pertemuan. Sumber
Mengenai jangkauan wilayah ini sebenarnya
dari iuran anggota ini, merupakan dana
bukan menjadi persolan, karena memang
utama pada semua kelembagaan lokal yang
begitu
bisa
dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan
kelembagaan
rutin organisasi. Hal ini menggambarkan
memperluas jangkauan wilayah kerjanya,
bahwa kelembagaan lokal telah mampu
kalau memang komitmen para anggota
secara swadaya membiayai program dan
menghendaki hanya pada wilayah tertentu.
kegiatannya, tanpa harus bergantung pada
Lebih penting dari itu, bahwa kelembagaan
pihak luar.
dengan
adanya.
memaksakan
kesepakatan
Pihak bahwa
luar
tidak
3
perseorangan
Koperasi
berasal
dana
dari
yang
(rentenir) kemampuan
ada.
Bagi
ini menjadi perhatian kelembagaan lokal.
Secara insidental, kelembagaan lokal menerima bantuan dana dari masyarakat
Dengan
termasuk berasal dari subsdidi pemerintah,
kegiatan dapat diketahui besarnya kontribusi
badan usaha dan donatur tidak mengikat,
kelembagaan
baik diminta maupun tidak. Dana dari
perekonomian
sumbangan
untuk
diuraian sebagai berikut. Bahwa kegiatan
membiayai program dan kegiatan yang
kelembagaan lokal di bervariasi sesuai
sifatnya insidental, seperti peringatan hari
dengan tujuannya. Dari informasi data yang
besar
besar
dikumpulkan
dana
kegiatan
masyarakat
nasional
keagamaan.
tersebut
maupun
Untuk
hari
mendapatkan
pengetahuan
lokal
mengenai
tersebut
masyarakat,
dari
di
bidang
maka
dapat
responden
kelembagaan
jenis
bahwa
lokal
dapat
tersebut, pengurus mengajukan proposal
dikelompokkan menjadi 5 kelompok yakni :
kepada masyarakat dengan menyebutkan
1) Jenis kegiatan kelembagaan lokal telah
kegiatan yang akan dilaksakan dan jumlah
menjangkau permasalahan yang terjadi di
dana yang diperlukan. Adapun kelembagaan
dalam siklus kehidupan manusia dalam
lokal yang menerima subsidi pemerintah ini,
lingkup kebudayaan lokal. Kegiatan tersebut
adalah
dimaksudkan untuk memberikan bantuan
kelembagaan
yang
selama
ini
“menjadi kepanjangan tangan pemerintah”,
ekonomis
bagi
seperti Posyandu, Karang Taruna dan UEP.
organisasi,
disamping
Sebagian kecil kelembagaan telah memiliki
memelihara nilai sosial budaya sebagai
usaha ekonomis produktif, sehingga mampu
potensi lokal; 2)
membiayai program dan kegiatan yang
olah raga dan kesenian seperti : rebana/
dilaksanakannya. Bentuk usaha ekonomis
qosidah, tari-tarian modern, tarian-tarian
produktif tersebut antara lain, memasarkan
tradisional, kesenian asli daerah. Kemudian
makanan/jajanan,
jenis olah raga seperti : sepak bola, volley,
kerajinan
dan
simpan
anggota
atau
warga
bertujuan
untuk
Pengembangan kegiatan
pinjam. Kelembagaan yang demikian ini
tennis meja dan lain-lain; 3)
telah memperluas programnya pada kegiatan
keagamaan,
sosial,
pendalaman rohani, peringatan Hari Besar
ekonomi,
dan
peningkatan
pengajian/yasinan,
Agama, pengumpulan dan penyembelihan
keterampilan. Hasil
seperti
Kegiatan
kajian
terhadap
hewan qurban, sunatan masal, pengelolaan
kegiatan
kelembagaan lokal ini perlu dilakukan dalam
Taman
upaya menemukenali
pengurusan kematian/jenazah; 4) Kegiatan
saja
yang
telah
bidang-bidang apa dilaksanakan
Usaha
oleh
Pendidikan
Kesejahteraan
Al
Qur’an
Sosial,
dan
seperti
kelembagaan lokal. Seberapa besar aktivitas
santunan yatim piatu, santunan fakir miskin,
di bidang perekonomian masyarakat pesisir
santunan kematian, bakti sosial, penyuluhan 4
sosial;
5)
Kegiatan
pemberdayaan
lokal maupun dengan pemerintah yang
ekonomi masyarakat seperti pemberdayaan
selama ini pada umumnya masih belum
komunitas nelayan, petani,
pembuatan
terbangun dengan baik. Bentuk kerjasama
makanan dari ikan laut, pertukangan dan
dengan pemerintah dan Kelembagaan lokal
meubel melalui pinjaman modal dan simpan
antara lain dalam kegiatan penyuluhan,
pinjam. Kajian terhadap jenis-jenis kegiatan
pelatihan
keterampilan,
di bidang ekonomi tersebut menggambarkan
pinjaman
modal
bahwa
KUBE, dan permasalahan ekonomi lainnya.
kelembagaan
lokal
di
samping
melaksanakan kegiatan di bidang sosial dan
bagi
bantuan nelayan,
dana petani,
Berdasarkan data dan informasi yang
keagamaan, juga melaksanakan kegiatan di
terhimpun
bidang ekonomi. Oleh karena itu, dalam
dikemukakan, bahwa dari segi usia sebagian
kaitannya
ekonomi
besar (86.67%) responden dalam kategori
kerakyatan ini, kelembagaan lokal perlu
usia produktif dengan kisaran antara usia 26
diberikan
untuk
– 60 tahun. Sedangkan sisanya (13.33%)
secara
berusia di
dengan
kegiatan
kesempatan
mengembangkan
kegiatannya
mengenai
berkesinambungan.
dari
penelitian
ini
dapat
bawah 26 tahun. Gambaran karakteristik
responden
dan
Kelembagaan lokal pada umumnya
kelembagaan lokal kawasan/daerah pesisir
terbuka dalam mengembangkan kerjasama
di Kabupaten Jember dapat disajikan pada
di bidang ekonomi dengan kelembagaan
tabel 1.
Tebel 1. Karakteristik Responden dan Kelembagaan Lokal di Kawasan Pesisir Kabupaten Jember Tahun 2012 No 1 2 3
Kelompok Responden ≤ 25 Tahun 26 - 60 Tahun ≥ 61 Tahun Jumlah
1 2 3
≤ 12 Tahun 7 - 12 Tahun ≥ 13 Tahun Jumlah
1 2 3
≤ 5 Tahun 6 - 10 Tahun ≥ 11 Tahun
Jumlah Responden (Orang) Umur Responden 2 13 0 15 Pendidikan Responden 1 8 6 15 Umur Kelembagaan Lokal 10 4 1
Jumlah
15
Persentase (%) 13.33 86.67 0.00 100.00 6.67 53.33 40.00 100.00 40.00 16.00 4.00 60.00
Jumlah Anggota Lembaga 1 2
≤ 10 Orang
7 3
11 - 20 Orang
5
46.67 20.00
3
≥ 21 Orang
5 15 Jenis Kegiatan Kelembagaan Simpan Pinjam (SP) 7 2 Produksi Pertanian 4 Pinjaman 1 SP dan Unit Perdagangan 1 SP, Pengajian, dan Kegiatan Sosial Jumlah 15 Surat Perijinan Legalitas Operasi Lembaga Memperoleh Ijin Operasi 3 Belum Memperoleh Ijin Operasi 11 Perseorangan 1 Jumlah 15
33.33 100.00
Jumlah
1 2 3 4 5
1 2 3
46.67 13.33 26.67 6.67 6.67 100.00 20.00 73.33 6.67 100.00
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2012 Tabel 1 di atas juga menggambarkan
merupakan lembaga perseorangan yaitu
bahwa sebagian besar responden (53.33%)
6.67% lembaga yang bergerak di bidang
berpendidikan
pinjaman
sedang/menengah,
bahkan
modal
usaha.
Sementara
itu
terdapat responden yang bergelar sarjana
lembaga-lembaga
yaitu 40%. Adapun berdirinya kelembagaan
mengantongi SK. Perijinan dari Diskop &
lokal di daerah pesisir ini rata-rata masif
PKM hanya 26.67%, selebihnya belum ada
relatif
SK
muda,
walaupun
terdapat
juga
sejenis
tersebut yang sudah
karena
sebanyak
60.00%
lembaga yang sudah berdiri yang lebih dari
merupakan kelompok tani dan selebihnya
11 tahun atau tepatnya 22 tahun. Usia
berbentuk LM3 dan usaha perseorangan
berdirinya sebuah lembaga menggambarkan
yang lebih dikenal dengan Rentenir.
sebuah
kondisi
eksistensi
dalam
menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan
Peran Kelembagaan Lokal bagi Aktivitas
berdirinya terutama dalam menggerakkan
Ekonomi Masyarakat Pesisir Kelembagaan Lokal melaksanakan
perekonomian masyarakat. Adapun jenis kegiatan meliputi
yang :
diperankan Usaha
antara
simpan
lain
peningkatan kemampuan dan keterampilan
pinjam,
bagi masyarakat secara swadaya sehingga
perdagangan dan produksi serta kegiatan
dapat
sosial
terutama menyangkut bidang ekonomis.
kemasyarakatan.
Hasil
kajian
menyelesaikan
mengungkapkan bahwa rata-rata jumlah
Namun
anggota lembaga lokal yang ada di daerah
mengungkapkan bahwa tidak lebih dari 15%
penelitian berjumlah 19 orang dengan
kelembagaan lokal yang ada di daerah
kisaran antara 1 – 60 orang. Artinya
penelitian dapat mengembangkan peran
kelembagaan
sosial ekonominya secara nyata, selebihnya
lokal
yang
ada
hanya 2
demikian
permasalahannya
hasil
kajian
ini
hanya
berperan
kepentingan
sebagaimana
internal
menurut
lokal dalam menggerakkan perekonomian
organisasinya.
masyarakat pesisir di Kabupaten Jember
Mengenai gambaran peran kelembagaan
dapat disajikan pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Peran Kelembagaan Lokal dalam Menggerakkan Perekonomian bagi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jember No
Jenis Lembaga Lokal
1
Koperasi
2
Kelompok Tani dan Nelayan
3
LM3 (Pertani, Nelayan, pedagang, Pengrajin)
4
Peseorangan
Jenis Aktivitas Peran
Jumlah Lembaga (Unit)
Persentase (%)
8
53.33
5
33.33
1
6.67
1
6.67
15
100
Menyediakan modal bagi yang membutuhkan Penyuluhan dan penjualan obat-obatan serta membantu para petani dalam mengatasi kesulitan usahanya Pinjaman Modal, Pengajian dan pengajiandan membantu di bidang sosial Pinjaman Modal Jumlah
Sumber : Data Primer Diolah Berdasarkan tabel 2 di atas dapat
diungkapkan
bahwa
pelatihan
maka
keterampilan,
pendampingan
masyarakat, pengakses bantuan dana hibah
peranan ikut
subsidi pemerintah dan lembaga donatur
menggerakkan perekonomian masyarakat
lainnya termasuk untuk kegiatan sosial
pesisir sebagian besar (53.33%) bergerak di
kemasyarakatan. Kelembagaan lokal yang
bidang penyediaan modal usaha dalam
bersifat perseorangan juga turut membantu
bentuk kegiatan simpan pinjam dalam
menggerakkan perekonomian masyarakat
wadah
pesisir melalui kegiatan pinjaman modal
kelembagaan
lokal
organisasi
dalam
upaya
berbentuk
koperasi.
Adapun sebesar 33.33% kelembagaan lokal
usaha bagi pelaku bisnis berskala mikro.
yang ada berperan dalam peningkatan
Berdasarkan tersebut,
sarana produksi pertanian dan perikanan
kelembagaan lokal bagi anggota, masyarakat
tangkap serta memeberikan klinik gratis
dan pemerintah desa adalah antara lain
(advisory) untuk membantu para petani dan
kelembagaan lokal didirikan dalam upaya
nelayan
atau
peningkatan
ekonomi
anggota
dan
masalahnya. Selain itu, kelembagaan lokal
masyarakat.
Dalam
kerangka
ini,
yang
Mandiri
Kelembagaan
Lokal
Mengakar di Masyarakat (LM3) memiliki
meningkatkan
peranan yang strategis karena secara faktual
masyarakat untuk memperoleh pelayanan
menfasilitasi terhadap kegiatan pelatihan-
sosial dasar secara optimal. Untuk itu,
berbentuk
dari
kesulitan
Lembaga
2
manfaat
peranan
kapasitas SDM pelaku bisnis dan penyedia
keluar
maka
berbagai
eksistensi
berupaya
kemampuan
untuk anggota/
beberapa program dan kegiatan usaha
pemerintah desa, bahwa perkumpulan sosial
ekonomis dilaksanakan oleh organisasi,
lokal yang diprakarsai oleh segelintir warga
seperti
pelatihan
masyarakat di wilayahnya, telah secara nyata
ekonomi
memberikan sumbangan yang berarti bagi
produktif. Dengan demikian, ada peranan
pembangunan desa terutama di bidang
dan kontribusi Kelembagaan Lokal terhadap
ekonomi.
simpan
keterampilan
pinjam atau
pembangunan,
dan
usaha
khususnya
peningkatan
dalam
kemakmuran
Hambatan bagi Kelembagaan Lokal dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Pesisir
masyarakat
pesisir. Kelembagaan
tumbuh
dan
lokal
pada
menjalankan
kontribusi
bagi
menggerakkan perekonomian masyarakat
pembangunan desa/kelurahan di wilayahnya,
pesisir di Kabuapten Jember, tentunya tidak
yaitu diantaranya : Menyediakan informasi
lepas dari berbagai kendala dan hambatan
permasalahan dan kebutuhan masyarakat,
teknis dan non teknis sebagai implikasi dari
dibentuk
oleh
kenyataannya
percepatan
yang
masyarakat memiliki
target
pembangunan
Kelembagaan
desa,
lokal
fungsinya
dalam
untuk
turut
kondisi heterogenitasnya latar belakang
membantu pemerintah dalam sosialisasi
karakteristik sosial, ekonomi dan
pembangunan
masyarakat, sumberdaya alam dan daya
pemerintah,
desa,
sebagai
peningkatan
mitra
keterampilan
dukung
lingkungan
lainnya
budaya
termasuk
masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
kebijakan pemerintah dan kelompok peduli
sosial
(stake holders) lainnya. Mengenai gambaran
masyarakat.
Informasi
mengenai
kontribusi Kelembagaan Lokal terhadap
hambatan teknis
pembangunan desa tersebut menunjukkan
dalam
bahwa keberadaan kelembagaan memiliki
masyarakat pesisir dapat dilihat pada tabel 3
manfaat
berikut.
yang
menjangkau
di
luar
bagi kelembagaan lokal
perannya
bagi
perekonomian
anggotanya. Hal ini tentunya menyadarkan Tabel 3. Hambatan Teknis yang Dialami Kelembagaan Lokal dalam Upaya Menggerakkan Perekononian Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jember Tahun 2012 No
Jenis Hambatan Teknis
Jumlah Lembaga Unit)
Persentase (%)
Cara Mengatasi Hambatan
1
Permodalan usaha terbatas
5
33.33
Kerjasama dengan Lembaga Permodalan yang Kuat dan menunggu program bantuan dana hibah pemerintah
2
Sistem Pinjaman atau Jaminan belum jelas agar perputaran modal berjalan lancar
5
33.33
Diberlakukan sistem pinjaman yang kondusif dengan atau tanpa jaminan /agunan apapun sebisa mungkin
2
3
Belum ada pembinaan teknis pengelolaan usaha ekonomi produktif dari pemilik modal
2
13.33
4
Manipulasi data identitas diri sehingga sulit dijangkau
2
13.33
5
Sistem manajemen usaha dan kurangnya tenaga ahli tentang Perkoperasian
1
6.67
15
100
Jumlah
Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis dengan melibatkan pihak pemerintah Bekerjasama dengan Pemerintah Desa yang paham tentang identitas diri warganya Dilakukan secara mandiri semampunya karena sulitnya mencari Tenaga Ahli perkoperasian dan akses pada Dinas Koperasi di Kabupaten
Sumber : Data Primer Diolah penjanjian tertulis di atas materai dengan
Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam menjalankan
esksitensinya,
harapan ikatan yuridis dapat terbangun di
kelembagaan
antara nasabah/penerima manfaat.
lokal mengalami berbagai macam hambatan
Belum
teknis berikut cara mengatasi hambatan itu
ada
pembinaan
teknis
sendiri. Hambatan teknis yang utama adalah
pengelolaan usaha ekonomi produktif dari
terbatasnya modal kelembagaan lokal dalam
pemilik modal yang asalnya dari luar daerah.
melayani masyarakat untuk memberikan
Pemilik modal (investor) tidak melakukan
pinjaman modal usaha. Cara mengatasinya
pembinaan dan pemberdayaan terhadap para
adalah berupaya menjalin kerjasama dengan
peminjam dan membiarkan begitu saja tanpa
lembaga
dibangun
permodalan
(perbankan)
guna
sebuah
pola
hubungan
bermitra dalam kegiatan pinjaman modal
kerjasama/kemitraan dengan kelembagaan
selain melakukan hunting program dana
lokal sebagai kelompok mitra (agen) di
hibah kepada pemerintah. Selin itu, kendala
lokasi
pada konsep/model sistem pinjaman modal
digulirkan. Akhirnya kelembagaan lokal
yang baik dan kondusif belum banyak
mitra berupaya memberikan penyuluhan dan
dikuasasi dan diterapkan oleh kelembagaan
bimbingan teknis dengan melibatkan pihak
lokal. Sehingga kondisi ini berimplikasi
pemerintah walaupun harus bekerja ekstra
pada kurang berkembangannya perputaran
keras, itupun masih menghadapi banyak
modal usaha akibat belum ada ikatan sistem
kendala. Selain itu, teknis menjangkau
yang
kepada
nasabah dengan memberikan data fiktif
nasabah/masyarakat. Sehingga cara yang
tentang identitas dirinya menjadi kendala
dilakuakn
adalah
krusial bagi kelembagaan lokal dalam
diberlakukan sistem pinjaman yang kondusif
menjalankan hubungan dengan nasabah.
dengan atau tanpa jaminan /agunan apapun
Oleh karena itu, kelembagaan bekerjasama
sebisa
dengan
mengikat
untuk
mungkin,
kuat
mengatasinya
tetapi
dibuat
surat 2
sasaran
setelah
Pemerintah
modal
Desa
yang
tersebut
paham
tentang identitas diri warganya. Hambatan
Sementara itu, hembatan non teknis
teknis lainnya adalah kelembagaan lokal
juga banyak dialami oleh kelembagaan
terutama bagi yang berbentuk koperasi
lokal, diantaranya adalah hambatan karakter
adalah
Ahli
masyarakat pesisir yang tempramental, keras
perkoperasian di lembaganya. Sehingga
dan kurang arif dalam pola hubungannya
dalam menghadapi hambatan ini dilakukan
dengan pihak pemberi manfaat. Sehingga
secara mandiri dengan
cara mengatasi hambatan tersebut diataranya
Dinas
terbatasnya
Koperasi
di
Tenaga
mengakses pada Kabupaten
guna
dengan
memberikan dan
pemahaman,
memberoleh bimbingan dan pembinaan di
penyadaran
pencerahan
dengan
intern lembaganya.
melibatkan tokoh agama sebagaimana yang tampak pada tebel 5.4 di bawah ini.
Tabel 4. Hambatan Non Teknis bagi Kelembagaan Lokal dalam Upaya Menggerakkan Perekononian Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jember Tahun 2012 No
Jenis Hambatan Non Teknis
Jumlah Lembaga (Unit)
Persentase (%)
1
Karakter Masyarakat pesisir keras (tempramental) dan berperilaku kurang bijak/arif
3
20.00
Memberikan pemahaman, penyadaran dan pencerahan dengan melibatkan tokoh agama
2
Teknik Penarikan Tagihan atas Tunggakan cukup sulit
6
40.00
Pembinaan dan Bimbingan teknis pada petugas tentang cara menagih yang efektif dan efisien
3
Belum Ada Hambatan
3
20.00
Tidak ada pendapat karena masih belum adalah masalah berarti
4
Sulitnya Membangun Kerjasama yang baik akibat karakter buruk
1
6.67
Selalu mencari teknik yang aman agar tetap dapat dijalin kerjasama walau hasilnya sering nihil
5
Kesadaran petani akan pentingnya teknologi masih relatif lemah
2
13.33
Disamping ada rapat rutinan, mengenalkan teknologi pertanian dan mengadakan kegiatan penyuluhan
15
100.00
Jumlah
Cara Mengatasi Hambatan
Sumber : Data Primer Diolah Paling banyak hambatan non teknis
megatasinya
adalah
pembinaan
dan
yang dirasakan oleh kelembagaan lokal
bimbingan teknis pada petugas tentang cara
adalah sebanyak 40% mengalami hambatan
menagih yang efektif dan efisien agar
dalam
tagihan
menghindari konflik kekerasan fisik dan
penerima
lebih mengedepankan pendekatan persuasif.
sulitnya
pengembalian
melakukan
pinjaman
manfaat/peminjam
modal
pada
usaha.
Cara
Selebihnya 2
adalah
merasakan
sulitnya
bekerjasama dengan baik dengan masyarakat
usahataninya cenderung rendah. Oleh karena
tentang pola pinjaman yang kondusif akibat
itu, strateginya adalah disamping ada rapat
karakternya yang dinilai kurang bijak.
rutin di tingkat internal kelembagaan lokal,
Dalam konteks ini, kelembagaan lokal selalu
juga bekerjasama dengan penyuluh pertanian
mencari teknik yang aman agar tetap dapat
dengan
dijalin kerjasama yang baik walau hasilnya
pertanian
sering kali nihil/hampa. Kecuali itu, maka
berkesinambungan. Itupun tingkat kesadaran
hambatan non teknis lainnya adalah tingkat
kritis para petani belum dapat terbangun
kesadaran petani akan pentingnya teknologi
dengan waktu relatif singkat akibat tingkat
masih relatif lemah, sehingga hal ini
partisipasi petani relatif rendah.
berimplikasi
terhadap
agenda
mengenalkan
secara
teknologi
terpadu
dan
produktivitas
KESIMPULAN
teknis dan non teknis. Sebagian besar
Kesimpulan
hambatan teknis yang dialami berupa
1.
Kelembagaan lokal memiliki peranan
keterbatasan modal usaha dan sistem
dan arti penting guna menggerakkan
kerja yang kurang efektif dan efisien
perekonomian
pesisir.
selain kurangnya komitmen investor
Peranan ini telah dikembangkan cukup
(mitra) kelembagaan lokal dalam hal
luas
pembinaan dan bimbingan teknis usaha
masyarakat
dalam
fungsinya
untuk
mengakomodasi berbagai masalah dan
ekonomi
kebutuhan
nasabah/peminjam
masyarakat
pesisir.
kepada modal
para usaha
Diantaranya meliputi kegiatan bidang
termasuk kesulitan dalam keberadaan
ekonomi (simpan pinjam, pinjaman
tenaga
modal, penyediaan sarana produksi,
hambatan non teknis antara lain karakter
pelatihan
dan
masyarakat pesisir yang tempramental,
penyuluhan), dan bidang kesejahteraan
keras dan sering memberikan data
sosial (santunan bagi fakir miskin,
identitas diri yang fiktif dengan tujuan
yatim, kegiatan kesenian, olah raga,
menghilangkan jejak agar terhindar dari
kebersihan
tagihan pengembalian pinjaman.
keterampilan
lingkungan,
kerukunan
kematian dan lain-lain). 2.
produktif
Hambatan
yang
dialami
oleh
kelembagaan lokal dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi hambatan
2
ahli
perkoperasian.
Adapun
Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor.
DAFTAR PUSTAKA
Widodo, N., dan Suradi, 2007. Penelitian Peranan Kelembagaan Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat. Dalam Jurnal Depsos RI.. Vol. 25 No. 5 Tahun 2007.
Singarimbun, M., dan Effendi, S., 1995. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta. Sumodiningrat (1997), Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Bina Rena Pariwara, Jakarta. Cet.2. Syukur, M., 1998. Kinerja Kredit Pedesaan dan Alternatif Penyempurnaannya Untuk Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor. _________ , 1999. Karya Usaha Mandiri : Sebuah Skim Pembiayaan Mikro
1
