PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPTD METROLOGI KABUPATEN KAIMANA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Proposal Penyediaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2017

PROPOSAL PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPTD METROLOGI KABUPATEN KAIMANA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMKM DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana

Proposal Penyediaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2017 I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum dan terhadap konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, dan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), yang dituangkan melalui peraturan perundangundangan di bidang metrologi legal. Sejalan dengan pelaksanaan otonomisasi, urusan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan ditetapkan menjadi urusan pemerintahan konkuren bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang, huruf DD. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Nomor 5. Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Namun perlu diakui bahwa kinerja penyelengaraan metrologi di daerah masih dirasakan belum optimal sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar tidak hanya pengguna UTTP tetapi juga masyarakat/konsumen. Disamping itu tantangan yang dihadapi dalam penyelengaraan metrologi legal tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga tuntutan perdagangan internasional yaitu dengan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menjadi tantangan nyata yang harus di persiapkan, sehingga konsumen dalam negeri dapat terlindungi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah lebih jelas dan focus, dengan tolak ukur dan pola manajemen yang jelas. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana


Untuk mendukung langkah tersebut diperlukan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan tertib ukur dan merupakan kegiatan bottom-up sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pentingnya tertib dalam pengukuran khususnya dalam melakukan transaksi perdagangan yang dapat mendukung penguatan ekonomi, peningkatan citra masyarakat Indonesia dan peningkatan kinerja metrologi legal secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 50 / M-DAG / PER/2009

tentang Unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal dan

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51 / M-DAG / PER / 2009 tentang Unit pelaksana teknis dan Unit Pelaksana teknis daerah metrologi legal mengatur bahwa untuk melaksanakan kegiatan tera / tera ulang UTTP, UPTD Metrologi legal Kabupaten/Kota harus memiliki sekurang-kurangnya: Gedung kantor, Laboratorium dan Peralatan sesui dengan lingkup pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrologian (Penera) dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi serta Kemampuan pelayanan Tera dan Tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal. Kabupaten Kaimana merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten /Kota seluruh Indonesia yang telah di tetapkan menjadi Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2015 pada tanggal 19 Nopember 2015 di Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 1111/M-DAG/KEP/11/2015 tentang Penetapan Kabupaten Kaimana sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2015



Guna meningkatkan mutu dan kapasitas pelayanan kemetrologian di

daerah

khususnya

di

Kabupaten

Kaimana,

maka

sangat

diperlukan

infrastruktur pendukung kemetrologian yang memadai antara lain berupa Gedung Kantor, Laboratorium, Peralatan standard, Peralatan pengujian, Sumber Daya Manusia (SDM) kemetrologian, Kendaraan operasional dan Instalasi pengujian.

B. KONDISI WILAYAH DAN POTENSI UTTP 1. KONDISI WILAYAH KABUPATEN KAIMANA Kabupaten Kaimana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wandama di Provinsi Papua, kamudian diresmikan bersamaan dengan pelantikan Pejabat Bupati pada tanggal 12 April 2003. Dengan demikian secara administratif status, kedudukan, dan fungsi Pemerintahannya berubah dari yang dulunya berstatus distrik (kecamatan) di bawah Kabupaten Fakfak, sekarang menjadi Kabupaten Kaimana (definitif). Secara geografis luas wilayah Kabupaten Kaimana ± 36.000 Km 2, yang terdiri atas luas daratan ± 18.500 Km2 dan luas lautan/perairant 17.500 Km 2. Kondisi geografi wilayah Kabupaten Kaimana berada pada ketinggian antara 1 m dpl s/d 600 m dpl. Letak Kabupaten Kaimana dalam peta Wilayah Negara Republik Indonesia adalah 133°,45' LS - 135°,30' LS dan 02°,56' BT - 04°,30' BT. Sebagian besar wilayah Kaimana adalah pegunungan (70 %) dengan kemiringan antara < 2° - 60°.



Jumlah penduduk Kabupaten Kaimana sampai dengan akhir Desember 2005 sesuai hasil Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Berkelanjutan (P4B) sebanyak 48,750 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut tercatat sebanyak 76 % adalah penduduk miskin yang sebagian besar berdiam di pedesaan maupun daerah-daerah terpencil dipedalaman dan wilayah pesisir serta pulaupulau kecil. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Kaimana menunjukkan arah kemajuan, namun beberapa indikator ekonomi masih menunjukkan kelemahan terutama yang berkaitan dengan produktifitas, akses pasar maupun modal, juga berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah serta lebih berorientasi pada kegiatan konsumtif. Dengan demikian arah kebijakan untuk pembangunan ekonomi selama 5 tahun adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktifitas potensi unggulan daerah yang berdaya saing secara berkelanjutan, meliputi pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan serta perikanan dan kelautan. Hal ini merupakan tekad Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat Kaimana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, adil dan berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat Kaimana menggantungkan hidupnya pada kekayaan sumber daya alam, khususnya bidang pertanian yang secara turun temurun

telah

memberikan

manfaat

bagi

kehidupan

dan

penghidupan

masyarakat sehingga sebagian besar aktivitas sosial ekonominya terfokus pada bidang pertanian.



Ketergantungan sistem dan pola budidaya pertanian yang mengandalkan potensi kesuburan tanah serta daya dukung alam yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup dan berproduksi dari generasi ke generasi. Sistem dan pola budidaya seperti ini juga belum terarah pada eksploitasi sumberdaya alam/pertanian secara besar-besaran atau dengan kata lain belum berorientasi pada skala investasi secara sistematis yang lebih mengandalkan modal, keahlian, peralatan dan akses pasar. Dengan demikian sistem dan pola pertanian masyarakat Kaimana lebih bersifat subsistem, yakni sebagian besar hasil produksi pertanian lebih diutamakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Potensi tanah yang subur dengan luas lahan pertanian yang sangat luas belum

dimanfaatkan

atau

dikelola

secara

optimal

untuk

meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat, mengingat ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya pertanian disamping minat investasi masih terbatas. Disisi lain, kebutuhan konsumsi masyarakat kota atau kebutuhan pasar akan hasil produksi pertanian terus meningkat. Orientasi

produksi

dari

subsistem

sebenarnya

sudah

mengalami

pergeseran kearah produksi yang berorientasi pasar, namun hal ini masih dalam skala yang terbatas sehingga beberapa jenis komoditas masih didatangkan dari luar daerah Kaimana guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.



2. POTENSI UTTP KABUPATEN KAIMANA Potensi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di

Kabupaten

Kaimana

berdasarkan

data

Tera

Ulang

Sidang

(TUS)

Tahun 2014 jumlah Pemilik/Pemakai/Pemegang Kuasa UTTP (P3UTTP) adalah sebanyak 320 wajib tera dengan jumlah alat UTTP sebanyak 406 alat UTTP. Jumlah wajib tera dan alat UTTP ini di pastikan akan meningkat dari tahun ke tahun mengingat prospek usaha perdagangan dan jasa serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaimana tumbuh pesat.

3. KESIAPAN DAERAH UNTUK MEMBENTUK UPTD METROLOGI Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana telah menyediakan lahan untuk pembangunan Gedung Kantor UPTD Metrologi seluas 1.500 m2 sebagai bentuk dukungan dan komitmen kuat untuk membentuk UPTD Metrologi sesuai dengan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam pelayanan kemetrologian sehingga tujuan dari perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dapat tercapai serta menciptakan iklim usaha perdagangan dan jasa yang kondusif dan kompetitif.

II. MAKSUD DAN TUJUAN Berangkat dari semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Pembagian urusan Bidang Perdagangan dimana salah satunya terkait dengan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa

Tera/Tera

Ulang

dan

Pengawasan

menjadi

urusan

Daerah

Kabupaten/Kota.



Secara umum Kabupaten Kaimana belum tersedia Infrastruktur penunjang pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, olehnya itu sehingga proposal ini kami buat dengan maksud mendeskripsikan tentang kondisi daerah dan potensi UTTP serta pelayanan pemerintah pada sektor metrologi legal di Kabupaten Kaimana dengan harapan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan Rl melalui Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi dapat merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana kemetrologian yang kami kemukakan dan kami usulkan dalam proposal ini. Adapun tujuan dari usulan proposal penyediaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian ini adalah sebagai berikut: a. Tersedianya sarana penunjang Infrastruktur guna pelayanan kemetrologian di daerah Kabupaten Kaimana berupa Pembangunan Gedung Kantor UPTD Metrologi Kabupaten Kaimana, Pengadaan peralatan standard/pengujian dan tersediannya Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrologian serta Pengadaan Kendaraan Operasional yang memadai. b. Meningkatkan upaya tertib ukur dan Perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran dalam mendukung pengamanan perdagangan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing produk industri dan perdagangan daerah Kabupaten Kaimana.



III. KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KEMETROLOGIAN Guna menunjang pelayanan operasional kemetrologian di daerah, maka kami usulkan kebutuahan Sarana dan Prasarana Kemetrologian sebagai berikut: 1. Gedung Kantor Pelayanan Metrologi Legal (UPTD) Metrologi Kabupaten Kaimana (Estimasi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya terlampir) 2. Kendaraan Operasional Kemetrologian berupa kendaraan Sidang Tera Ulang IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di butuhkan dalam pembangunan dan pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian adalah sebagai berikut: No

JENIS SARANA DAN

JUMLAH

PRASARANA 1

JUMLAH BIAYA

Bangunan Gedung UPTD Balai

1 buah

Rp. 3.000.000.000

Metrologi Kab. Kaimana

JUMLAH

Rp. 3.000.000.000


Proposal Penyediaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2017 V.

LAMPIRAN Dalam proposal ini kami lampirkan pula Estimasi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor UPTD Metrologi Kabupaten Kaimana dan Surat Rekomendasi dari Kepala Daerah terkait dengan dukungan dan komitmen dalam membentuk UPTD Metrologi Kabupaten Kaimana.

VI.

PENUTUP Demikian proposal ini kami buat dengan besar harapan semoga mendapat perhatian dan persetujuan dari Bapak Menteri Perdagangan RI serta dapat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan Kemetrologian di Daerah Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat yang menjadi bagian integral pembangunan metrologi legal secara nasional dan pembangunan sektor perdagangan di Indonesia.

Kaimana, 18 April 2016


PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPTD METROLOGI KABUPATEN KAIMANA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Recommend Documents