PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW ) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2009 - 2029 PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Angka 23 Cukup jelas. Angka 24 Cukup jelas. Angka 25 Cukup jelas. Angka 26 Cukup jelas. Angka 27 Cukup jelas.
- 96 -
Angka 28 Cukup jelas. Angka 29 Cukup jelas. Angka 30 Cukup jelas. Angka 31 Cukup jelas. Angka 32 Cukup jelas. Angka 33 Cukup jelas. Angka 34 Cukup jelas. Angka 35 Cukup jelas. Angka 36 Cukup jelas. Angka 37 Cukup jelas. Angka 38 Cukup jelas. Angka 39 Cukup jelas. Angka 40 Cukup jelas. Angka 41 Cukup jelas. Angka 42 Cukup jelas. Angka 43 Cukup jelas. Angka 44 Cukup jelas. Angka 45 Cukup jelas. Angka 46 Cukup jelas. Angka 47 Cukup jelas. Angka 48 Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu a) fungsi konservasi (terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru); dan b) fungsi lindung (seperti Hutan Lindung); serta c) fungsi produksi (seperti Hutan Produksi). Angka 49 Cukup jelas. Angka 50 Cukup jelas. Angka 51 Cukup jelas. Angka 52 Cukup jelas. Angka 53 Cukup jelas. Angka 54 Cukup jelas. Angka 55 Cukup jelas. Angka 56 Prasarana lingkungan dasar yang utama bagi berfungsinya permukiman adalah: 1.
jaringan jalan untuk mobilitas manusia, kendaraan, dan barang/jasa, termasuk delinasi/pembatasan perambatan kebakaran, untuk menciptakan bentuk keberaturan ruang, dan bangunan yang teratur;
2.
jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan;
3.
jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan genangan/banjir setempat. Dalam keadaan tidak - 97 -
terdapat air tanah sebagai sumber air bersih, jaringan air bersih merupakan sarana dasar. Angka 57 Fasilitas penunjang disini meliputi: 1.
fasilitas penunjang aspek ekonomi yang antara lain berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan yang tidak mencemari lingkungan;
2.
fasilitas penunjang aspek sosial budaya yang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman dan pertamanan/ruang terbuka hijau.
Angka 58 Cukup jelas. Angka 59 Cukup jelas. Angka 60 Cukup jelas. Angka 61 Cukup jelas. Angka 62 Cukup jelas. Angka 63 Cukup jelas. Angka 64 Cukup jelas. Angka 65 Cukup jelas. Angka 66 Cukup jelas. Angka 67 Cukup jelas. Angka 68 Cukup jelas. Angka 69 Cukup jelas. Angka 70 Cukup jelas. Angka 71 Cukup jelas. Angka 72 Cukup jelas. Angka 73 Cukup jelas. Angka 74 Cukup jelas. Angka 75 Cukup jelas. Angka 76 Cukup jelas. Angka 77 Cukup jelas. Angka 78 Cukup jelas. Angka 79 Cukup jelas. Angka 80 Cukup jelas. Angka 81 Cukup jelas. Angka 82 Cukup jelas. Angka 83 Cukup jelas. Angka 84 Cukup jelas. Angka 85 Cukup jelas. Angka 86 Cukup jelas. Angka 87 Cukup jelas. Angka 88 Cukup jelas. - 98 -
Angka 89 Cukup jelas. Angka 90 Cukup jelas. Angka 91 Cukup jelas. Angka 92 Cukup jelas. Angka 93 Cukup jelas. Angka 94 Cukup jelas. Angka 95 Cukup jelas. Angka 96 Cukup jelas. Angka 97 Cukup jelas. Angka 98 Cukup jelas. Angka 99 Cukup jelas. Angka 100 Cukup jelas. Angka 101 Cukup jelas. Angka 102 Cukup jelas. Angka 103 Cukup jelas. Angka 104 Cukup jelas. Angka 105 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
- 99 -
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas : a. Jalan umum, dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas; serta b. Jalan khusus, bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan tol, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Ayat (3) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam: a.
Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
b.
Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
c.
Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten - 100 -
dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten; d.
Jalan kota, adalah jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
e.
Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
Khusus untuk RTRW Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan tingkat kedetailan yang disarankan dan pedoman yang digunakan maka Jalan umum menurut statusnya hanya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan dan jalan kota, kecuali jalan desa. Jalan desa akan dimasukkan pada Rencana Tata Ruang yang lebih rinci selanjutnya sesuai tingkat kedetailan rencana yang disarankan, yaitu termasuk sistem jaringan jalan primer. Ayat (4) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam : a.
Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan dari perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
b.
Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
c.
Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
d.
Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
Khusus untuk RTRW Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan tingkat kedetailan yang disarankan dan pedoman yang digunakan maka Jalan umum menurut fungsinya hanya dikelompokkan ke dalam Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, kecuali Jalan Lingkungan. Jalan Lingkungan akan dimasukkan pada Rencana Tata Ruang yang lebih rinci selanjutnya sesuai tingkat kedetailan rencana yang disarankan, yaitu termasuk sistem jaringan jalan primer. Ayat (5) Sistem jaringan jalan terdiri atas: a.
Sistem jaringan jalan primer, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan; serta
b.
Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. - 101 -
Ayat (6) Disesuaikan dengan Wilayah Kabupaten Pasuruan dan perencanaan yang ada. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas.
- 102 -
Pasal 39 Ayat (1): Cukup jelas. Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Ayat (4): Cukup jelas. Ayat (5): Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Tanda-tanda akan terjadinya longsor yang dimaksud misalnya adanya keretakan tanah, curah hujan yang tinggi, dsbnya. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Kawasan Imbuhan Air Tanah ini sebenarnya hampir disamakan artinya dengan Zona Resapan dalam Zona Pengendalian Pengambilan Air Tanah. Direkomendasikan tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan/sumur, sedangkan untuk keprluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan. Berada pada lokasi sebagian Kecamatan Gempol, Purwosari, Purwodadi, Tutur, Puspo, Pasrepan dan Kecamatan Lumbang, serta sebagian besar Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Tosari, serta beberapa kawasan lindung. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1): Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: a.
mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
b.
mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, - 103 -
galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin; c.
mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
d.
batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
e.
batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
Ayat (2): Cukup jelas. Ayat (3): Cukup jelas. Pasal 48 Yang dimaksud Zona Rawan Pengendalian Air Bawah Tanah disini adalah Zona pengendalian pengambilan air tanah sebagaimana hasil Studi Pengendalian Pengambilan Air Tanah (ABT) di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007-2008, yaitu : a.
ZONA RAWAN. Pengambilan air tanah intensif (jumlah pengambilan air tanah > 10 juta m3/tahun). Pengambilan air tanah baru hanya diperuntukkan bagi sumber baku air bersih PDAM. Pembuatan sumur baru untuk industri diperbolehkan sebagai sumur pengganti dengan debit dibatasi maksimal 300 m3/hari/sumur dan harus menyadap pada akuifer kedalaman >40 m bawah muka tanah (bmt). Lokasinya berada di sebagian besar Kecamatan Gempol dan Beji, serta sebagian kecil Kecamatan Pandaan;
b.
ZONA AMAN 1: Jumlah Pengambilan air tanah antara 2-3 juta m3/tahun. Pengambilan air tanah baru untuk industri dibatasi maksimal 200 m3/hari/sumur dan harus menyadap pada akuifer kedalaman > 40 m bawah muka tanah (bmt). Lokasinya berada pada sebagian kecil Kecamatan Pandaan dan Sukorejo;
c.
ZONA AMAN 2: Jumlah Pengambilan air tanah antara 1-2 juta m3/tahun. Pengambilan air tanah baru untuk industri dibatasi maksimal 200 m3/hari/sumur dan harus menyadap pada akuifer kedalaman > 40 m - 104 -
bawah muka tanah (bmt). Lokasinya berada pada sebagian kecil Kecamatan Prigen dan Rembang; d.
ZONA AMAN 3: Jumlah Pengambilan air tanah antara 0,5-1 juta m3/tahun. Pengambilan air tanah baru untuk industri dibatasi maksimal 200 m3/hari/sumur dan harus menyadap pada akuifer kedalaman > 40 m bawah muka tanah (bmt). Lokasinya berada pada sebagian besar Kecamatan Wonorejo, serta sebagian kecil Kecamatan Rejoso, Purwodadi dan Purwosari;
e.
ZONA AMAN 4: Jumlah Pengambilan air tanah antara < 0,5 juta m3/tahun. Pengambilan air tanah baru untuk industri dibatasi maksimal 300 m3/hari/sumur dan harus menyadap pada akuifer kedalaman > 40 m bawah muka tanah (bmt). Lokasinya berada pada hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari dan wilayah lain yang termasuk zona rawan, zona aman 1 sampai dengan 3 maupun zona resapan;
f.
ZONA RESAPAN: Tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan/sumur, sedangkan untuk keprluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan. Berada pada lokasi sebagian Kecamatan Gempol, Purwosari, Purwodadi, Tutur, Puspo, Pasrepan dan Kecamatan Lumbang, serta sebagian besar Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Tosari.
Penentuan Zona disini masih cukup besar skalanya dan dengan kondisi yang terus berubah akan mempengaruhi arahan, sehingga pertimbangan teknis yang bersifat kasus (menyangkut titik lokasi) akan tetap diperlukan dari instansi teknis terkait yang berwenang. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a.
Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan/atau swasta/masyarakat yang digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan tidak dipungut biaya. - 105 -
Huruf b. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Penentuan nama, luasan maupun jenis kegiatan yang akan dikembangkan dalam Kawasan strategis pertahanan dan keamanan atau kawasan militer ini, begitu pula jika terdapat kawasan strategis pertahanan dan keamanan atau kawasan militer lain yang belum tercakup disini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 yang penetapannya dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah kawasan disekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang menjadi kewenangan pengelolaan kabupaten dan bukan kawasan pertahanan dan keamanan atau kawasan militer yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Contoh pemanfaatan ruang secara vertikal misalnya berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sementara itu, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas, dan lain-lain) yang kesemuanya ditanam di dalam tanah, serta jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah. Ayat (2) Program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait. - 106 -
Ayat (3) Yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam penatagunaan air, juga dikembangkan pola pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan atau sub DAS yang melibatkan 2 (dua) atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota serta untuk menghindari konflik antardaerah hulu dan hilar melalui sistem koordinasi dan sinkronisasi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain meliputi: a.
penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah;
b.
penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah; dan
c.
penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya pada rencana tata ruang wilayah.
d.
Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan faktor yang mempengaruhi ketersediaannya. Hal ini berarti penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air memperhatikan, antara lain, faktor meteorologi, klimatologi, geofisika, dan ketersediaan prasarana sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir.
Ayat (6) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi: a.
jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
b.
waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
c.
pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
d.
fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
e.
tempat pembuangan sampah;
f.
cagar alam dan cagar budaya; dan - 107 -
g.
pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
Ayat (7) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Pengembangan kawasan secara terpadu dilaksanakan, antara lain, melalui penerapan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri, konsolidasi tanah, serta rehabilitasi dan revitalisasi kawasan. Ayat (10) Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan, antara lain, adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan. Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalam pemanfaatan ruang, biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pemanfataan ruang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan seperti penambangan sumber daya alam dapat dilaksanakan sejauh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut telah memperhitungkan biaya untuk mengatasi seluruh dampak negatif yang ditimbulkan sehingga standar kualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi. Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan dengan jenis pemanfaatan ruang sehingga standar kualitas lingkungan di kawasan perumahan akan berbeda dengan standar kualitas lingkungan di kawasan industri. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 108 -
Ayat (4) Unsur Penataan ruang udara yang dimaksud disini adalah pengaturan penempatan bangunan tower agar tidak menjadi seperti “hutan tower” yang akan mengganggu keindahan dan estetika yang ada pada suatu kawasan secara umum maupun identitas suatu kawasan tertentu yang diberikan. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Huruf a: Cukup jelas Huruf b: 1)
Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.
2) Cukup jelas. 3) Yang dimaksud dengan “zero delta Q policy” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Huruf c: Cukup jelas. Huruf d: Cukup jelas. Huruf e: Cukup jelas. Huruf f:
Cukup jelas.
Huruf g: Cukup jelas. Huruf h: Cukup jelas. Huruf i:
Cukup jelas.
Huruf j:
Cukup jelas.
Huruf k: Cukup jelas. Huruf l:
Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas.
- 109 -
Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas.
- 110 -
Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Masa Transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2009-2029 dituangkan dalam Lembaran Daerah. Selama masa transisi ini, diupayakan pemanfaatan ruang tersebut dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang atau updating data/peta pemanfaatan ruang dalam penyusunan rencana rinci tata ruang. Apabila berdasarkan pertimbangan teknis dan kelayakan, tidak didapat pertimbangan untuk penyesuaian, maka pemanfaatan ruang tersebut juga tidak akan disesuaikan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 232
- 111 -
- 112 -
- 113 -
- 114 -
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 12 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 JULI 2010
TABEL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (INDIKASI PROGRAM) No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
A
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
1
Perwujudan Pusat Kegiatan Perdesaan 1.1. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan a. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agrowisata dan minapolitan pada wilayah Pasuruan; b. Peningkatan pertanian khususnya pada wilayah Pasuruan Timur dan Selatan; serta c. Pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian.
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
APBD Kab; APBD Prop; APBN
Dinas Pertanian; Din Kelautan dan Perikanan; Disperindag, Pertanahan, Din. Pengairan & Pertmbangan dan Din. Kehutanan dan Perkebunan, Din. CK & TtRuang baik di
Wil. Kab. Pasuruan; Kec. Tutur, Kec. Tosari (selatan) dan Kec. Prigen (timur)
Kec. Tutur, Pasrepan, √ Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, √ Kec. di wil. Pesisir KabPas (Bangil, √ Kraton, Rejoso, Lekok & Nguling) Kec. Grati, Gempol, Pandaan, Beji, Pasrepan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- 115 -
√
√
√
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA Tingkat Kab, Propinsi maupun Pusat.
1.2. Pengembangan kawasan Agrowisata a. Mendorong peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem; b. Pengembangan infrastruktur penunjang agrowisata; serta c. Pengembangan kelembagaan penunjang agrowisata. 1.3. Pengembangan pusat desa berhirarki a. Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster; b. Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri; c. Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui pusat pelayanan lokal (PPL); serta d. Meningkatkan interaksi antara
√
APBD Kab
Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Bina Marga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
APBD Kab
Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Bina Marga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
√ √
√ √ √
- 116 -
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2
pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang. Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan 2.1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan a. Pengembangan perkotaan utama di Kabupaten Pasuruan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); b. Mendorong dan mempersiapkan perkotaan Bangil sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan perkotaan Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa; serta c. Mendorong pengembangan perkotaan Rembang sebagai perkotaan dengan fungsi utama perindustrian. 2.2. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi di Kabupaten Pasuruan a. Pengembangan dan pemantapan perkotaan yang memiliki Pusat Kegiatan lokal
2011
2012
2013
2014
PKL Bangil PKLp terdiri atas: Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Gondang wetan, PPK adalah Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang;
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
PKL Bangil; PKLp terdiri atas: Bangil, Pandaan,
√
√
√
√
√
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√ √
SUMBER DANA
APBN, APBD Provinsi, APBD Kab
Departemen PU, Dinas Bina Marga Provinsi, Dinas Bina Marga Kabupaten
APBN, APBD Provinsi,
Departemen PU, Dishub dan Dinas
√
- 117 -
√
INSTANSI PELAKSANA
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
(PKL) & Pusat Kegiatan Lokal Purwosari, Pasrepan, promosi (PKLp); Grati, dan Gondang b. Pengembangan perkotaan Wetan, pusat Wilayah Pengembangan PPK adalah Prigen, Pasuruan (WPP) sebagai Sukorejo, Rembang, Pusat Kegiatan Lokal promosi Pohjentrek, Gempol, (PKLp); Kraton, Lekok, Nguling, c. Pengembangan perkotaan Winongan, Rejoso, ibukota Kec. yang bukan Wonorejo, Kejayan, sebagai pusat Wilayah Purwodadi, Tutur, Pengembangan Pasuruan Puspo, Tosari, Beji, dan (WPP) sebagai Pusat Lumbang; Pelayanan K (PPK) ; serta d. Mendorong perkembangan perkotaan Beji dan Rembang untuk mendukung pemantapan perkotaan Bangil sebagai Pusat Kegiatan lokal promosi (PKLp).
2011
2012
2013
2014
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- 118 -
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA APBD Kab
INSTANSI PELAKSANA Binamarga Provinsi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
3
Penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan Kawasan Perdesaaan 3.1. Pengembangan produk unggulan perdesaan : a. Pada kawasan perdesaan yang berpotensi sebagai pusat sentra produksi dilengkapi dengan pusat pemasaran sampai skala Kec. dan kabupaten; b. Pengembangan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk menunjang fungsi lindung, hutan produksi, perkebunan dan agrowisata, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir pengembangan perikanan; c. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan bahan baku; d. Mendorong eksport hasil pertanian unggulan daerah;
2011
2012
PPK adalah Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang
- 119 -
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
SUMBER DANA
APBD Kab
INSTANSI PELAKSANA
Din. pertanian, perkebunan Provinsi, Din. Pertanian dan Din. Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten,
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
serta e. Pengembangan fasilitas sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kec. Rejoso dan Prigen. 3.2. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian pangan a. Penetapan kawasan lahan pertanian untuk lahan pangan abadi yakni sekurang-kurangnya seluas lahan untuk pemenuhan pangan penduduk Kabupaten Pasuruan hingga 20 tahun ke depan dan ditambah dengan setengah (1/2) dari luas tersebut. b. Kawasan lahan abadi pertanian tanaman pangan meliputi seluruh sawah yang beririgasi teknis; c. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan nilai produk pertanian; d. Pemberian insentif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan abadi
2011
2012
PPK adalah Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√ √
√
√ √
√ √ √
- 120 -
SUMBER DANA
APBD Kab APBD Prop APBN
INSTANSI PELAKSANA
Din. Pertanian, perkebunan Provinsi, Din. Pertanian dan Din. Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, Din Pengairan & Pertambangan, Din. Ketahanan Pangan, Bappeda, Pertanahan, Perijinan, Din. CK & TtRuang baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Pusat
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
pertanian pangan; serta e. Pengendalian secara ketat kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan abadi pertanian pangan dengan tidak melakukan alih fungsi untuk non pertanian tanaman pangan. 3.3. Pengembangan agrowisata pada kawasan potensial a. Pengembangan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran; b. Menetapkan prioritas pengembangan kawasan agrowisata pada Kec. Rejoso, Kec. Tosari, Kec. Tutur dan Kec. Prigen; c. Peningkatan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah; serta d. Pengembangan sistem informasi dan teknologi pertanian.
2011
2012
Kecamatan Prigen, Tosari, Tutur, dan Rejoso
- 121 -
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
√
√
√
√
√
√
SUMBER DANA
APBD Kab, APBD Prov
INSTANSI PELAKSANA
Dinas Binamarga, Dis Perhubungan, Din. Kom&info.
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
3.4. Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan potensial a. Identifikasi kawasan potensial yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu. b. Penetapan kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dalam satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. c. Pengembangan kawasan agropolitan dalam rangka menunjang sistem agropolitan regional (Jawa Timur) pada Kec. Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo; d. Pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing tinggi pada pasaran nasional; e. Pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah
Kec. Tutur, Purwodadi, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo
√
2011
√
2012
√
2013
√
2014
√
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√ √
√
√
√ √
- 122 -
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
SUMBER DANA
APBD Provinsi, APBD Kab
INSTANSI PELAKSANA
DKP, Dept Perhub, Pelindo, Perhutani, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Binamarga Prov, DKP Prov, Din Perhub Prov, Dinas Permukiman Prov, BPN Provinsi, Dinas Perindag Prov, Bappeprov.
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
f.
g.
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
tinggi; Pengembangan kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan penunjang agropolitan; serta Pengembangan prasarana wilayah penunjang agropolitan.
3.5. Pengembangan sistem minapolitan pada kawasan potensial a. Identifikasi kawasan potensial yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaannya. b. Penetapan kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dalam satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. c. Pengembangan kawasan minapolitan dalam rangka menunjang sistem agropolitan kabupaten dan
Kec. Tutur, Pasrepan, √ Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, Kec. di wil. Pesisir KabPas (Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok & Nguling) Kec. Grati, Gempol, Pandaan, Beji, Pasrepan
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√ √
- 123 -
√
√
√
√
√
√
APBD Provinsi, APBD Kab
DKP, Dept Perhub, Pelindo, Perhutani, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Binamarga Prov, DKP Prov, Din Perhub Prov, Dinas Permukiman Prov, BPN Provinsi, Dinas Perindag Prov, Bappeprov.
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
d.
e. f.
g.
2011
2012
2013
2014
regional (Jawa Timur); Pengembangan produk unggulan perikanan yang memiliki daya saing tinggi pada pasaran lokal, regional dan nasional; Pengolahan hasil perikanan yang memiliki nilai tambah tinggi; Pengembangan kelembagaan perikanan dan keuangan penunjang minapolitan; serta Pengembangan prasarana wilayah penunjang minapolitan (agropolitan).
Kawasan Perkotaan 3.6. Pengembangan kawasan perkotaan utama di Kabupaten Pasuruan
Perkotaan Pasuruan
√
√
√
- 124 -
√
√
√
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
√
√
√
√
SUMBER DANA
APBD Provinsi, APBD Kab APBN
INSTANSI PELAKSANA
DKP, Dept Perhub, Pelindo, Perhutani, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Binamarga Prov, DKP Prov, Din Perhub Prov, Dinas
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
a.
b.
Pengembangan perkotaan utama di Kabupaten Pasuruan yakni perkotaan Bangil, kawasan perkotaan Gempol dan Pandaan serta Perkotaan Grati dan Purwosari sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan umum Peningkatan interaksi antara perkotaan utama dengan Kota Bangil sebagai pusat pengembangan serta Kota Surabaya dan Kota Malang sebagai pusat Metropolitan
3.7. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi sesuai sistem perkotaan dengan peran masing-masing a. Penetapan ibukota
√
2011
√
2012
√
2013
√
2014
√
√
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
√
√
SUMBER DANA
APBD Provinsi, APBD Kab APBN
√
Perkotaan Bangil
√
√
√
- 125 -
√
√
APBD
INSTANSI PELAKSANA Permukiman Prov, BPN Provinsi, Dinas Perindag Prov, Bappeprov. dan Instansi lain di tingkat Pusat. DKP, Dept Perhub, Pelindo, Perhutani, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Binamarga Prov, DKP Prov, Din Perhub Prov, Dinas Permukiman Prov, BPN Provinsi, Dinas Perindag Prov, Bappeprov. dan Instansi lain di tingkat Pusat.
DKP, Dept
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
b. c. d. e.
4
Kabupaten Pasuruan Penetapan pusat perdagangan/jasa; Pengembangan pusat kegiatan ekonomi melalui pengembangan industri; Pengembangan pusat pelayanan wisata; serta Pengembangan pusat kegiatan ekonomi pendukung pertanian.
Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah 4.1. Transportasi 1. Transportasi Darat a. Pengembangan prasarana jaringan jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah: 1). Pengembangan jalan tol
Perkotaan Pandaan Perkotaan Gempol dan Rembang Perkotaan Pandaan Perkotaan Purwosari dan Perkotaan Grati
Surabaya - Malang dan jalan tol Surabaya – Pasuruan- Probolinggo;
2011
2012
2013
2014
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- 126 -
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA Provinsi, APBD Kab APBN
√
√
APBD Kab APBD Prop APBN
INSTANSI PELAKSANA Perhub, Pelindo, Perhutani, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Binamarga Prov, DKP Prov, Din Perhub Prov, Dinas Permukiman Prov, BPN Provinsi, Dinas Perindag Prov, Bappeprov. dan Instansi lain di tingkat Pusat.
Din. Bina Marga Kab, Din. Bina Marga Prop,
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2). Pengembangan jalan arteri primer
3). Pengembangan jalan kolektor primer 4). Pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar Kec. dan penghubung dengan fungsi utama di Kabupaten Pasuruan yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor; serta
Surabaya-Banyuwangi, √ Surabaya -Pasuruan Malang, dan jalan lingkar Perkotaan Bangil dan jalan lingkar Perkotaan Purwosari dan Perkotaan Grati, , serta jalan yang menghubungkan interchange rembang Pasuruan – Purwosari, √ Pasuruan – Tosari, Purwodadi – Tutur dan Pandaan - Prigen; a. Jalan Prigen– Jalan √ Pandaan –Jalan Bangil; b. Jalan Bangil– Jalan Rembang– Jalan Pohjentrek – Jalan Gondang Wetan; c. Jalan Gondang Wetan – Jalan Pasrepan – Jalan Puspo – Jalan Tosari;
2011
√
2012
√
2013
√
2014
√
√
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
INSTANSI PELAKSANA Din. Bina Marga Pusat; Bappeda Kab & Prop; Bappenas; BPN; Perush. Jalan Tol
√
√
- 127 -
SUMBER DANA
sda
sda
sda
sda
sda
sda
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
d. Jalan Purwodadi – Jalan Purwosari – Jalan Wonorejo – Jalan Kejayan – Kota Pasuruan; e. Jalan Wonorejo – Jalan Pasrepan – Jalan Lumbang – Jalan Winongan – Jalan Grati; f. Jalan Purwodadi – Jalan Tutur; serta g. Jalan Prigen – Jalan Sokorejo – Jalan Wonorejo – Jalan Pasrepan 5). Pengembangan jalan pendukung jalan tol atau jalan aksess/by pass tol
Interchange Rembang
√
√
√
√
√
√
√
6). Pengembangan jalan strategis kabupaten
perkotaan Bangil
√
√
√
√
√
√
√
- 128 -
APBN, Dept PU, Dinas APBD Prov, Binamarga APBDKab. Prov, Dinas Binamarga Kab, BPN Kab, Bappekab, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, APBN, Dept PU, Dinas APBD Prov, Binamarga APBDKab. Prov, Dinas Binamarga Kab,
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
b.
Pengembangan infrastruktur pendukung prasarana jaringan jalan: 1). Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal tipe A
2). terminal tipe C
c. Pengembangan jaringan kereta api: 1). Pengembangan jalur kereta api komuter (antar kota)
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA BPN Kab, Bappekab, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang,
Kec. Gempol
√
√
√
√
√
√
√
Kec. Pandaan, Kec. √ Wonorejo, Kec. Grati dan Kec. Nguling, serta terminal kargo di Kec. Beji dan Bangil
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jalur rute Surabaya – Sidoarjo – Bangil-Malang,
- 129 -
APBN, Dept PU, Dinas APBD Prov, Binamarga Prov, Dinas Binamarga Kab, BPN Kab, Bappekab, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, APBN, Dept PU, Dinas APBD Prov, Binamarga APBDKab. Prov, Dinas Binamarga Kab, BPN Kab, Bappekab, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, BUMN
PT KAI
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2). Pengembangan jaringan jalur Kereta Api Umum Perkotaan dan Antar Kota 3). Pengembangan prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus 4). Pengembangan layanan stasiun kereta api yang telah ada 2). Transportasi Laut a. Peningkatan dan pengembangan jalur internal
dan Kota SurabayaSidoarjo-Bangil-Kota Pasuruan-ProbolinggoJember-Banyuwangi Jalur rute Kota SurabayaSidoarjo-Bangil-Malang, Kota Surabaya-SidoarjoBangil-Kota Pasuruan Jalur rute prasarana perkeretaapian khusus di Wilayah Kecamatan GratiWinongan Stasiun Bangil √ Beberapa stasiun kecil lain
2011
2012
√
2013
√
2014
√
√
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
√
√
√
√
√
√
√
SUMBER DANA
BUMN
PT KAI
BUMN BUMD
PT KAI; Badan Usaha Khusus terkait
BUMN
PT KAI
Dinas Binamarga, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kab. Dinas Binamarga, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kab. Dinas Binamarga,
Kec. Bangil – Kec. Lekok.
√
APBN, APBD Prov
b.
Pengembangan jalan penghubung utama antar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan Kec. sekitarnya;
Kec. Lekok
√
APBN, APBD Prov
c.
Optimalisasi pelayanan PPI dari segi ketersediaan
Kec. Lekok dan Kec. Nguling
√
APBN, APBD Prov
- 130 -
INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
sarana pendukung;
d. Optimalisasi pengembangan PPI dari segi sosial ekonomi 4.2. Prasarana Telematika a. Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama
b. c.
Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS Penyediaan sistem regulasi perencanaan & pengaturan (penataan ruang udara)
√
√
√
Swasta
Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kab. Dept PU, Din. Kelautan dan Perikanan Prop & Pusat Swasta
Kec. Lekok dan Kec. Nguling Menyebar pada seluruh √ Kecamatan di kabupaten Pasuruan (Kec. Bangil, Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Gondang Wetan, Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang) √ Kabupaten Pasuruan
√
√
√
√
√
INSTANSI PELAKSANA
APBN, APBD Prov
√
√
√
√
√
√
√
Swasta
Swasta
√
√
√
√
√
√
√
APBD Kab; APBD Prop
Din. Kominfo Kab, Din. Kominfo Prop; Din. Perhubungan Prop; Bappeda
- 131 -
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
4.3. Prasarana Lingkungan a. Pengembangan TPA regional 4.4. Prasarana Energi/listrik a. Penambahan dan perbaikan jaringan b. Peningkatan infrastruktur pendukung 4.5. Prasarana Pengairan a. Pembangunan bang. Bendung (dam, cek dam, embung) dan peningk. bang. Bendung yg sudah ada sbg bang. pengisi/penyimpan air ketika kering dan/atau pengendali luapan air ketika banjir b. Penanaman pohon pencegah longsor
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA Prop; Bappeda Kab.
Kec. Beji, Beberapa wilayah kecamatan di Kab.Pasuruan Wilayah Kabupaten Pasuruan
Wil. Kab. Pasuruan Kec. Purwosari, Kec. Lekok, Kec. Bangil, Kec. Pandaan, Kec. Kraton, dan Wil. Kab. Pasuruan lain
Wil. Kab. Pasuruan
√
√
APBD Prov, Dinas APBD~Kab Permukiman Prov, Dinas Ciptakarya BUMN
PLN
APBN APBD Prop APBD Kab
Din. Pengairan kab-Prop-Pst; Bappeda Kab; Bappeprop; BPN
APBN APBD Prop APBD Kab
Din. Pengairan kab-Prop-Pst; Bappeda Kab; Bappeprop; BPN; BLH KabProp; Din. Perkebunan &
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- 132 -
√
√
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
c.
B. 1
Pembangunan dan perbaikan pintu air
Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Lindung 1.1. Hutan Lindung a. Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air b. Memelihara habitat dan keaslian ekosistem
1.2. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove)
Wil. Kab. Pasuruan
√
2011
√
2012
√
2013
√
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
Kec. Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang, Prigen, √ Gempol, Purwodadi
√
√
√
√
Kec. Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang, Prigen, √ Gempol, Purwodadi
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Sepanjang pantai utara Pasuruan
√
- 133 -
√
√
√
SUMBER DANA
APBN APBD Prop APBD Kab
INSTANSI PELAKSANA Kehutanan kab; Din. Kehutanan Prop; Dep. Kehutanan; Satkorlak Din. Pengairan kab-Prop-Pst; Bappeda Kab; Bappeprop; BPN
APBN, Perhutani; Din. APBD Prop; Kehutanan Prop; Dep. Kehutanan; BLH kab-Prop APBN, Perhutani; Din. APBD Prop; Kehutanan Prop; Dep. Kehutanan; BLH Kab-Prop APBD Kab Din. Kelautan & APBD Prop Perikanan KabAPBN Prop, BLH KabProp, Din. Perkebunan & Kehutanan Kab; Bappeda Kab;
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
1.3. Kawasan Taman Nasional a. Perlindungan Taman Nasional Bromo - Tengger – Semeru 1.4. Kawasan Taman Hutan Raya a. Perlindungan Taman Hutan Raya R. Soeryo 1.5. Kawasan Taman Wsata Alam (TWA) a. Perlindungan objek wisata alam: 1). TWA Tretes 2). TWA G. Baung
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA BPN, Din. Kehutanan Prop; serta instansi teknis terkait di tingkat Propinsi dan Pusat
Kec. Tutur, Puspo, Tosari, √ dan Lumbang
√
√
√
√
√
√
APBN, Balai BesarAPBD Prop; TNBTS; Din. Kehutanan Prop;
Kec. Prigen, Purwodadi, Prigen dan Purwosari
√
√
√
√
√
√
√
APBN, APBD Prop
BB-TAHURA R.Suryo, Din. Kehutanan Prop;
Kec. Prigen Kec. Purwodadi
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
APBN APBD Prop
BBKSDA Prop; Din. Kehutanan Prop;
- 134 -
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
b. Objek Wisata Alam: 1). Air Terjun Kakek Bodo 2). Air Terjun Puthuk Truno 3). Air Terjun Gunung Baung 4). Air Terjun Coban Jala 5). Air Terjun Lebak Rejo 6). Air Terjun Rambut Moyo 7). Air Terjun Coban Waru 8). Air Terjun Glundung/Alap-alap 9). Pemandian Alam Banyu Biru dan Umbulan 10).Kws. Vulcano Park (Peg. Welirang & Peg. Bromo) 1.6. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan a. Perlindungan Cagar budaya 1). Candi Gunung Gangsir di, 2). Candi Belahan 3). Candi Jawi 4). Candi Mangkutoromo 5). Candi Sepilar 6). Pertapaan Indrakilla 7). Pertapaan Abiyoso 8). Makam Mbah Semedhi 9). Makam Mbah Segoropuro 10). Kawasan Candra Wilwakita 11). The Kaliandra Sejati 12). Kawasan Wisata Budaya Suku Tengger di Desa Wonokitri
Kec. Prigen Kec. Purwodadi Kec. Purwodadi Kec. Purwodadi Kec. Puspo Kec. Tutur Kec. Tosari Kec. Prigen Kec. Winongan
Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.
Beji Gempol Pandaan Purwosari Purwodadi Prigen Winongan Rejoso Pandaan Tosari
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
- 135 -
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
APBD Kab; APBD Prop APBN
Din. Pariwisata Kab.; Din. Pariwisata Prop; BappedaKab; Bappeda Prop; Instansi teknis terkait lain di Kab, Propinsi & Pusat.
APBD Kab; APBD Prop APBN
Din. Pariwisata Kab.; Din. Pariwisata Prop; BappedaKab; Bappeda Prop; Instansi teknis terkait lain di Kab, Propinsi & Pusat.
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: 1) Kawasan Kebun Raya Purwodadi 1.7. Kawasan Rawan Bencana Alam a. Kawasan rawan bencana banjir
b. Kawasan rawan bencana alam lainnya
1.8. Kawasan Lindung Geologi a. Konservasi kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi: 1). Gunung Bromo 2). Gunung Welirang
Kec. Purwodadi dan Kec. Purwosari
2011
2012
II 2013
2014
2015-2019
III
IV
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
√
√
√
√
√
√
√
APBN
LIPI-Bogor; Dep. Kehutanan Pusat
Kec. Gempol; Kec. Beji; √ Kec. Rembang; Kec. Bangil; Kec. Kraton; Kec. Grati; Kec. Pohjentrek; Kec. Gondangwetan; Kec. Rejoso; Kec. Winongan; serta Kec. Lekok
√
√
√
√
√
√
APBN APBD Prop APBD Kab,
Kec. Gempol, Pandaan, Sukorejo
√
√
√
√
√
√
√
APBN APBD Prop APBD Kab,
Kec. Tosari Kec. Prigen dan Purwosari.
√
√
√
√
√
√
√
Sat Korlap Bencana daerah kabupaten; Prop & Pusat; Bappeda serta Instansi teknis lain yang terkait baik di Kab, Prop & Pusat Sat Korlap Bencana daerah kabupaten; Prop & Pusat; Bappeda serta Instansi teknis lain yang terkait baik di Kab, Prop & Pusat Sat Korlap Bencana daerah kabupaten; Prop & Pusat; Bappeda serta Instansi teknis
- 136 -
APBN APBD Prop APBD Kab,
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
b. Kawasan rawan bencana gempa bumi dan longsor
1.9. Kawasan Lindung Lainnya c. Kawasan rawan bencana alam lainnya: 1). Kawasan pengungsian satwa meliputi: Pengungsian satwa Taman Nasional BromoTengger-Semeru
2). Kawasan Imbuhan Air Tanah Kawasan yang terletak di Pegunungan Arjuna-Welirang dan Pegunungan Bromo
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
(Kec. Tutur; Kec. Puspo; Kec. Tosari; Kec. Lumbang; Kec. Prigen
√
√
√
√
√
√
√
APBN APBD Prop APBD Kab,
Kec. Tutur, Kec. Tosari, Kec. Puspo, dan Kec. Lumbang.
√
√
√
√
√
√
√
APBN APBD Prop APBD Kab,
Kec. Tosari, Tutur, Puspo, √ Lumbang, Purwodadi, Purwosari, Prigen dan Gempol
√
√
√
√
√
√
- 137 -
INSTANSI PELAKSANA lain yang terkait baik di Kab, Prop & Pusat Sat Korlap Bencana daerah kabupaten; Prop & Pusat; Bappeda serta Instansi teknis lain yang terkait baik di Kab, Prop & Pusat
Sat Korlap Bencana daerah kabupaten; Prop & Pusat; Bappeda serta Instansi teknis lain yang terkait baik di Kab, Prop & Pusat APBN Din. Pengairan APBD Prop & Prtambangan APBD Kab, Kab; Din. ESDM Prop & Pusat; BLH Kab; Propinsi & Pusat; Bappeda Kab & Prop.;
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
d. Kawasan sempadan Sumber Mata Air
2.
Perwujudan Kawasan Budidaya 2.1. Pengembangan hutan produksi bernilai ekonomi tinggi dengan fungsi lindung diantaranya dengan reboisasi tanaman untuk menahan tanah
2.2. Pengembangan kawasan pertanian a. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
Dep Geotek Bandung Dinas pengairan & Prtambangan Kab; Din. Perijinan Kab; Bappeda Kab & Prop; Din. Cipta Karya & TtRuang Prop; BPN
Mata air Umbulan dan Sumber Mata Air Banyu Biru di Kec. Winongan
√
√
√
√
√
√
√
Kec. Gempol, Kec. Purwodadi, Kec. Purwosari, Kec. Prigen, Kec. Tutur, Kec. Puspo, Kec. Tosari, Kec. Pasrepan, Kec. Lumbang, Kec. Kejayan, Kec. Nguling, Kec. Grati, Kec. Winongan Kec. Nguling, Kec. Grati, Kec. Winongan, Kec. Lekok, Kec. Rejoso, Kec. Gondangwetan, Kec. Kejayan, Kec. Pohjentrek, Kec. Wonorejo, Kec. Purwodadi, Kec. Purwosari, Kec. Sukorejo,
√
√
√
√
√
√
√
√
APBN, APBD Prop; APBD Kab. swasta
Perhutani, Dep. Kehutanan; Din. Kehutanan Prop; Din. Perkebunan & Kehutanan Kab; Bappeprop; Bape-kab, BPN
√
√
√
√
√
√
√
√
APBN, APBD Prop APBD Kab. Masy/swasta
Din. Pertanian kab; Din Pengairan kab; Din. Pengairan Prop & Pusat; Din. Pertanian Prop & Pusat; Bappedakab;
- 138 -
APBD Kab APBD Prop
INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
b.
Pengembangan kawasan pertanian lahan kering
c.
pengembangan kawasan holtikultura
Kec. Pandaan, Kec. Prigen, Kec. Gempol, Kec. Beji, Kec. Bangil, Kec. Rembang dan Kec. Kraton pengembangan kawasan √ tegalan/ladang dan sawah tadah hujan yang tersebar di Kabupaten Pasuruan
Kec. Tutur, Kec. Tosari, Kec. Lumbang, Kec. Pasrepan dan Kec. Pandaan
√
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
- 139 -
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
Bappedaprop; BPN; Din.Perijinan Kab. APBN, Din. Pertanian APBD Prop kab; Din APBD Kab. Pengairan kab; Masy/swas- Din. Pengairan ta Prop & Pusat; Din. Pertanian Prop & Pusat; Din. Prkebunan& kehutanankab; Din.perikanan kab; Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Din.Perijinan Kab. APBN, Din. Pertanian APBD Prop kab; Din APBD Kab. Pengairan kab; Masy/swas- Din. Pengairan ta Prop & Pusat; Din. Pertanian Prop & Pusat; Bappedakab; Bappedaprop;
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
d.
Pengembangan Kawasan Perkebunan
Kec. Pasrepan dan Kec. Kejayan
√
√
√
√
√
√
√
√
e.
pengembangan kawasan perikanan
menyebar di hampir semua Kec. yang ada di Kabupaten Pasuruan
√
√
√
√
√
√
√
√
- 140 -
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
BPN; Din.Perijinan Kab. APBN, Din Pengairan APBD Prop kab; Din. APBD Kab. Pengairan Prop Masy/swas- & Pusat; Din. ta Pertanian Prop & Pusat; Din. Perkebunan & Kehutanan kab; Din. Perkebunan Prop; Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Din.Perijinan Kab. APBN, Din Pengairan APBD Prop kab; Din. APBD Kab. Pengairan Prop Masy/swas- & Pusat; Din. ta Pertanian Prop & Pusat; Din. Kelautan&Perika nan kab; Din. PerikananProp; Bappedakab; Bappedaprop;
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
f.
Pengembangan Kawasan Peternakan
menyebar di hampir semua Kec. yang ada di Kabupaten Pasuruan
√
√
√
√
√
√
√
√
g.
Pengembangan Kawasan Pertambangan
menyebar secara proporsional dan terbatas di beberapa kec. di Kabupaten Pasuruan sesuai sebaran potensi dan kendala yg ada.
√
√
√
√
√
√
√
√
Kabupaten Pasuruan
√
√
√
√
√
√
√
√
h. Kawasan peruntukan industri
- 141 -
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
BPN; Din.Perijinan Kab. APBN, Din. Peternakan APBD Prop kab; Din. APBD Kab. Peternakan Masy/swas- Prop; ta Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Din.Perijinan Kab. APBN, Din. Pengairan& APBD Prop Prtambangan APBD Kab. Kab; Din. ESDM Masy/swas- Prop & Pst; ta Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Din.Perijinan Kab. APBN, Din. Perijinan APBD Prop kab; Din. APBD Kab. Perindag Kab; Masy/swas- Disperindag ta Prop; Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Instansi vertikal lain yg
PROGRAM UTAMA
No.
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA terkait
i.
Kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata
Kabupaten Pasuruan
√
√
√
√
√
√
√
√
APBN, APBD Prop APBD Kab. Masy/swasta
Din. Pariwisata Kab; Din. Parisata Prop & Pst; Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Instansi vertikal lain yg terkait
j.
Kawasan permukiman
Kabupaten Pasuruan
√
√
√
√
√
√
√
√
APBN, APBD Prop APBD Kab. Masy/swasta
Din. CiptaKarya Kab; Din. Cipta Karya Prop & Pst; Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Din. Perijinan Kab; Din. Kesehatan; BLH Kab; Din. Diknas KabProp-Pst; dan Instansi teknis lain yg terkait baik di KabProp maupun Pst.
- 142 -
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
k. Kawasan perdagangan
C.
Perwujudan Kawasan Strategis Kab 1.1. Kawasan Strategis Hankam a. Kawasan YONKAV VIII b. Kawasan STASCAR TNI-AL di Gerongan c. Kawasan TNI AU Raci d. Kawasan Latihan BRIMOB di Watukosek dan Latihan Tembak di Carat e. Kawasan PUSLATPUR TNI-AL
Kabupaten Pasuruan
√
2011
√
2012
√
II 2013
√
2014
√
Kec. Beji Kec. Kraton
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
Kec. Rembang Kec. Gempol
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
Kec. Lekok
- 143 -
III
2015-2019
√
IV
2020-2024
√
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
APBN, APBD Prop APBD Kab. Masy/swasta
Disperindag Kab-Prop-Pst; Din. Cipta Karya Kab-Prop-Pst; Din. Perijinan Kab; Bappedakab; Bappedaprop; BPN; Instansi vertikal lain yg terkait
APBN
Dep. HANKAM; Institusi TNIAL; TNI-AU; TNI-AD ; Kepolisisan terkait.
2025-2029
√
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
1.2. Kawasan Strategis Ekonomi a. Kawasan Industri & peruntukan industri ; b. Kawasan sekitar interchange tol; c. Kawasan agropolitan; d. Kawasan minapolitan e. Kawasan airlangga city f. Kawasan pesisir
Kabupaten Pasuruan
2011
2012
2013
2014
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
- 144 -
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
SUMBER DANA APBN APBD Prop APBD Kab
INSTANSI PELAKSANA DKP kabProp&Pst, Din. Pertanian KabProp-Pst; Perhutani, BLH Kab-Prop; Kemtr Neg LH, BPN, Dept Perindag, kabProp-Pusat; Bappenas, Bappeprov, Bappedakab; Din. Cipta Karya Kab-Prop-Pusat; Dinas Binamarga kabProp-Pst, Din.Pengairan& Pertambangan kab; instansi teknis lain yg terkait.
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
2011
2012
2013
2014
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
1.3. Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi : a. kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara b. kawasan PLTGU Grati
1.4. Kawasan sosio-budaya: a. Kawasan Candi Jawi b. Kawasan Candi Makutoromo c. Kawasan Candi Sepilar d. Kawasan Candi Watu Tetek Belahan e. Kawasan Candi Gunung Gangsir f. Kawasan Pertapaan Indrakila g. Kawasan Pertapaan Abiyoso h. Kawasan Budaya Suku Tengger Desa Wonokitri i. Kawasan Makam Segoropuro j. Kawasan Makam Mbah Semendi
SUMBER DANA
INSTANSI PELAKSANA
APBN Swasta
LAPAN; PT. Indonesia Power; PT.PLN
APBN APBD Prop APBD Kab
Din. Pariwisata Kab-Prop-Pst; Balai Perlindungan Cagar Bud-Pst; Kemtr Neg LH, BPN, Bappenas, BPN Provinsi, Din.Perindag Prop, Bappeprop, Din Binamarga, Din.Prhubungan Bappeda;
Desa Watukosek, Kecamatan Gempol Desa Wates, Kec. Lekok
Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.
Prigen Purwosari Purwodadi Gempol Beji Prigen Purwosari, Tosari, Rejoso, Winongan
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
- 145 -
No.
PROGRAM UTAMA
WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI
I 2010
1.5. Penyelamatan lingkungan hidup: Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Tahura R. Suryo;
Kec. Tutur, Kec. Tosari, Kec. Puspo dan Kec. Lumbang
√
2011
√
2012
√
2013
√
2014
√
II
III
IV
2015-2019
2020-2024
2025-2029
√
√
SUMBER DANA APBN APBD Prop APBD Kab
√
Sumber: Hasil Rencana, 2009.
BUPATI PASURUAN, ttd
Dr. H. DADE ANGGA, S.IP., M.Si
- 146 -
INSTANSI PELAKSANA Balai BesarTNBTS Prop; Balai Besar TAHURA R.Suryo Prop; Din. Kehutanan Prop;
i
