PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN NAGARI MELALUI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (Di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat)
ADIAWARMAN
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tugas akhir Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari Melalui Penerapan Good Governance (di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat) adalah karya saya dengan arahan dan bimbingan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutib dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir dari tugas akhir ini Bogor, Maret 2008 Adiawarman NRP.I354060025
ABSTRACT ADIAWARMAN, Improvement of Nagari (indigenous type of traditional government) Government Capacity Through an Application of Good Governance ( in Nagari Andaleh, District Batipuh, Regency of Tanah Datar, Province of West Sumatera) Under the supervision of YUSMAN SYAUKAT as the head and EDI SUHARTO as the member. It is believed that the nagari system of government currently applied in west sumatera can empower the community because it is suitable to community’s characteristics, culturally well-rooted and has been tested to work well as the as the lowest rank of government. This system is different from the village or subdistrict system of government, particularly in terms of the relationship between the government and the people as well as their rooted culture. The culture underlying the system is Minanngkabau culture. The emerging problem is the readiness of the nagari government apparatus in turning the nagari system of government into a system of good governance. Therefore, the purpose of this study is to identify the capacity of nagari government in applying good governance by evaluating programs and analyzing the existing problems, and to formulate strategies and programs in implementing good governance. The research took a descriptive method by collecting and analyzing database of primary and secondary data. A survey was conducted upon 40 respondents by means of deep interviews and participatory observation. The method of Participatory Rural Appaisal (PRA) was used to formulate a program design. The capacity of nagari government involves two components: individuals or human resources of nagari and nagari government as an institution. This capacity can be studies from human resources, government’s facilities and infrastructure, finance, legitimacy and participation of community. The human resource’s capacity of nagari government is very potential – the majority of the nagari government’s apparatuses or officials have secondary (high school) educational background or higher educational levels. However, the facilities and infrastructure are still limited, and the financial still depends much on the government’s aids. Meanwhile, the community’s legitimacy and participation are very good and strong. The application of good governance in implementing programs and activities still meet some constraints. Seven out of the nine existing principles are poor in their implementation because the human resource has a poor understanding of good governance, the working procedure often changes as a result of the government’s political decision, supervision is not functioning yet, and institutional relationship is not in harmony. Thus, it is necessary to formulate strategies in implementing good governance and programs in improving the capacity of nagari government. It is recommended that nagari government give its apparatuses greater opportunities to develop themselves. The local government (of higher level) should provide education an training on good governance, appoint a supervision in the operation of government, and conduct a mental and spiritual training for leaders and operators of nagari government.
Hak cipta milik IPB, tahun 2008 © Hak cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjuan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang Mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Nagari Andalas (sekarang disebut Andaleh) Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Mei 1967 dari ayah Firman Labai Sati bin Said dan ibu Jainah binti Ramli. Penulis adalah anak sulung dari sebelas orang bersaudara. Pendidikan formal penulis, tahun 1981 lulus Sekolah Dasar Negeri Andalas, tahun 1984 lulus SMP Negeri Gunung Padang Panjang, pada tahun 1987 lulus SMA Negeri Padang Panjang. Tahun 2005 berhasil menyelesaikan kuliah program S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pancasakti Bukittinggi, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Agustus 2006 diterima pada Sekolah Pascasarjana Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, dengan sponsor Departemen Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Tanah Datar. Riwayat pekerjaan di pemerintahan, menjadi CPNSD tahun 1989, ditempatkan pada bagian Kesra Kantor Bupati Tanah Datar, tahun 1990 dipindahkan ke Kantor Perwakilan Kecamatan Batipuh dengan jabatan Kaur Pemerintahan, tahun 2003 dialihtugaskan ke Kantor Camat Batipuah Selatan, sebagai Pemegang Kas, jabatan ini saya jabat sampai dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa Pascasarjana IPB, Mei 2006. Terhitung Agustus 2006 berstatus Mahasiswa Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah Tanah Datar. Mengenai keluarga, tanggal 7 Januari 1994 menikah dengan Hartini binti Muhammad Yatim, berprofesi sebagai guru SMP Negeri 3 Batipuh. Hasil dari pernikahan ini telah dikaruniai 5 (lima) orang putra putri yaitu Afdhalulhaq Sholihul Hadi dan Afdhilulhaq Sholihul Hadi (kembar) lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 Desember 1994, Hariza Mintarsia Hadi (Almarhumah) lahir di Bukittinggi 25 Juli 1997, Gita Mahiratul Hadi, lahir di Padang Panjang pada tanggal 20 Nopember 2000 dan Dara Khairatul Hadi lahir di Padang Panjang pada tanggal 4 April 2006.
Bogor, Maret 2008 Adiawarman
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN NAGARI MELALUI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat)
ADIAWARMAN
Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PRAKATA Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan berkat rahmat dan kurnia-Nya sehingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak oktober 2007 ini ialah kapasitas pemerintahan nagari, dengan judul Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari melalui penerapan good governance ( Studi kasus di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat). Penulis telah berusaha sekuat tenaga (di bawah asuhan dan bimbingan Dr.Ir Yusman Syaukat, M.Ec dan Dr. Edi Suharto) untuk menyajikan tulisan ini dengan sebaik mungkin. Kajian ini membahas kondisi pemerintahan di Nagari Andaleh yang belum memiliki kapasitas yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan topik tersebut peneliti lebih memfokuskan pada implementasi good governance oleh Pemerintahan Nagari Andaleh guna mengetahui kapasitas yang dimilikinya. Penulis sungguh sadar, bahwa kemampuan yang dimiliki sangat terbatas, banyak aspek yang tidak tertampung dalam kajian ini, banyak kekurangan dari segi tekhnik penulisan maupun dari substansi materi dan isi kajian. Namun penulis akan selalu membuka diri atas saran dan kritik untuk memperkaya dan perbaikan kajian selanjutnya. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dorongan semua pihak sehingga penulisan kajian ini bisa dirampungkan. Sehubungan dengan dukungan dan jasa baik semua pihak, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec. dan Dr. Edi Suharto selaku dosen pembimbing, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan waktu. 2. Seluruh Dosen yang telah memberikan materi kuliah pada program studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, IPB. 3. Departemen Sosial Republik Indonesia sebagai sponsor beasiswa 4. Pemerintah Daerah Tanah Datar, memberi tugas bejalar dan bantuan lainnya 5. Pihak STKS Bandung yang telah memberikan fasilitas untuk proses belajar 6. Ketua Program dan Sekretariat MPM-IPB dengan pelayanan administrasi 7. Istri saya, Hartini, yang telah banyak memberikan dorongan materil dan moril, juga orang tua dan saudara-saudara saya serta anak-anakku tercinta Afdhal, Afdhil, Gita dan Dara. 8. Kawan-kawan mahasiswa MPM-IPB angkatan IV, yang telah berbagi suka maupun duka untuk menyelesaikan tugas belajar dan penulisan ini. 9. Aparatur Pemerintahan Nagari Andaleh dan Masyarakat Nagari Andaleh yang telah memberikan informasi untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir ini. 10. Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan sumbangan pemikiran dalam kajian ini. Tak ada gading yang tak retak, ini semua masih jauh dari sempurna. Hanya satu harapan penulis, semoga kajian ini bisa memberi manfaat bagi siapa saja dan segala ilmu yang telah didapat bisa berkah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin. Bogor, Maret 2008 Penulis
ABSTRAK ADIAWARMAN, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari Melalui penerapan good governance (di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat). Komisi Pembimbing adalah YUSMAN SYAUKAT sebagai Ketua dan EDI SUHARTO sebagai Anggota. Sistem pemerintahan nagari yang diterapkan di Sumatera Barat saat ini diyakini dapat memberdayakan masyarakat, karena sesuai dengan karakteristik masyarakat dan mempunyai akar budaya yang kuat serta telah teruji kapasitasnya sebagai pemerintah terendah. Sistem ini berbeda dengan sistem pemerintahan desa, terutama pada pola hubungan pemerintah dengan rakyat dan akar budaya. Budaya yang mendasarinya adalah budaya Minangkabau. Permasalahan yang dihadapi adalah kesiapan aparatur pemeritahan nagari melaksanakan sistem pemerintahan nagari menjadi suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian yang menjadi tujuan dari kajian ini adalah melakukan identifikasi kapasitas pemerintahan nagari dalam menerapkan good governance, melalui evaluasi program dan analisis permasalahan yang dihadapi serta merumuskan strategi dan program dalam menerapkan good governace. Metode kajian ini bersifat deskriptif dan pengumpulan data menggunakan analisis database dari data primer dan sekunder, Survei dilakukan kepada 40 (empat puluh) orang responden dan wawancara mendalam serta pengamatan berperanserta. Tekhnik yang digunakan dalam menyusun rancangan program adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Kapasitas pemerintahan nagari menyangkut dua komponen, yaitu menyangkut individu perangkat nagari dan pemerintahan nagari sebagai suatu lembaga. Kapasitas ini dapat ditelusuri melalui sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pemerintahan, pembiayaan, legitimasi dan partisipasi masyarakat. Kapasitas SDM yang dimiliki pemerintahan nagari cukup potensial, mayoritas aparatur pemerintahan nagari berpendidikan SLTA ke atas. Sedangkan untuk sarana prasarana masih kurang dan pembiayaan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara legitimasi dan partisipasi masyarakat cukup baik dan kuat. Penerapan good governance dalam menyelenggarakan program dan kegiatan masih ada kendala. Tujuh dari sembilan prinsip yang ada pelaksanaannya masih kurang baik. Penyebabnya adalah kualitas SDM dalam memahami good governance yang rendah, pedoman kerja yang sering berubah akibat putusan politik pemerintah dan pendamping yang belum berjalan serta hubungan kelembagaan yang belum harmonis. Untuk itu diperlukan suatu strategi penerapan good governance dan program peningkatan kapasitas pemerintahan nagari. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah agar pemerintah nagari memberi kesempatan yang luas bagi perangkat untuk mengembangkan diri. Pemerintah daerah hendaknya dapat melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai good governace, menunjuk tenaga pendampingan dalam operasional penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pembinaan mental spiritual bagi pimpinan dan penyelenggara pemerintahan nagari.
Judul Tugas Akhir : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari Melalui Penerapan Good Governance Nama
: Adiawarman
NRP
: I354060025
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec Ketua
Dr. Edi Suharto Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS
Prof. Dr. Ir. Khairil A.Notodiputro, MS
Tanggal Ujian: 14 Maret 2008
Tanggal Lulus:
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, M.Si.
